Skip to content

Kintamanicity's Blog

Just another WordPress.com weblog

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.    Latar Belakang

Pendidikan merupakan wanaha yang strategis untuk menciptkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk dapat menciptkan manusia yang berkualitas berbagai upaya telah di lakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mencetak tenaga pendidikan yang profesional dibidangnya.

Bertalian dengan hal tersebut UNDIKSHA merupakan salah satu lembaga yang mencetak calon tenaga kependidikan yang profesional.  Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh UNDIKSHA dalam upaya menciptakan tenaga yang profesional, salah satunya dengan mengadakan kerja sama dengan masyarakat. Salah satu bidang kerja sama yang dilakukan UNDIKSHA dengan menempatkan kuliah KKN dalam kurikulum UNDIKSHA khususnya bagi mahasiswa yang mengambil program S1. Dengan adanya KKN ini diharapkan ilmu yang di dapat dibaku kuliah dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat mengatasi masalah yang  di hadapi oleh masyarakat.

Di tahun 2006 KKN di fokuskan pada satu kecamatan sukasada yang terbagi menjadi 15 wilayah yang terdiri dari 14 desa dan ditambah 1 kelurahan, kemudian  KKN  tahun 2006 lebih di fokuskan pada peningkatan mutu pendidikan yang di programkan oleh pemerintah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instasi baik negeri maupun swasta dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Kelurahan sukasada merupakan salah satu wilayah yang terletak di kecamatan sukasada yang dibagi menjadi 5 wilayah lingkungan yang terdiri dari (1) lingkungan Sukasada; (2) lingkungan Batang banua; (3) lingkungan sangket; (4) Lingkungan bakung; (5) lingkungan lumbanan.

Kelurahan sukasada ini juga masih banyak dihadapkan berbagai persoalan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kelurahan maupun masyarakat yang ada di sukasada misalnya dengan memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu melalui pengaplikasian dana bantuan oprasional sekolah yang diprogramkan oleh pemerintah serta memberi bantuan prestasi bagi anak didik yang berprestasi. Dimana kelurahan sukasada memiliki 5 sekolah SD, kemudian dari pada itu sekolah SMP maupun SMA juga terletak diwilayah kelurahan sukasada. Melalui kegiatan kuliah kerja nyata saya memcoba memberi bantuan kepada sekolah yang ada di kelurahan sukasada berupa bimbingan les serta pendaataan bagi anak yang putus sekolah antara umur 6-15 tahun adalam rangka meningkatkan muru pendidikan di Indonesia.

  1. B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalahnya ialah penggalian data putus sekolah dari umur 6 -15 tahun serta pemberian bimbingan belajar pada siswa sekolah dasar dan sekolah tingkat pertama.

C. Tujuan

Berdasarkan  latar belakang dan rumusan masalah diatas adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data   orang  putus sekolah dari umur 5 -15 tahun.

2. Untuk memberikan bimbingan belajar berupa les

3. Untuk meningkatkan mutu pendidikan serta penuntasan wajib belajar 9 tahun.

D. Manfaat

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan diatas adapun manfaat yang dapat dicapai adalah sebagai berikut :

  1. Bagi Lembaga, lembaga dapat menjalin  kerjasama dengan masyarakat, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam rangka menyusun kurikulum yang sesuai dengan realita  kehidupan masyarakat
  2. Bagi masyarakat, laporan ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk berpikir  sehingga meraka terketuk hatinya untuk ikut serta terlibat dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun.
  3. Bagi Mahasiswa, di mana mahasiswa mendapatkan pengalaman untuk mempraktekkan teori yang didapatkan di baku kuliah serta mengetahui suatua kenyataan dimasyarakat sehingga dapat dijadikan bekal dalam pencarian dunia kerja maupun sesudah bekerja

 

 

BAB II

LAPORAN

 

 

 

  1. A.    Program kerja

Program kerja yang dirancang sesuai dengan arahan pembekalan kuliah kerja nyata (KKN) yaitu menitik beratkan pada program pendidikan yaitu pencarian data tentang wajib belajar 9 tahun yang dirancang oleh DIKNAS, selain itu juga dirancang program bimbingan belajar  (LES) pada siswa sekolah dasar dan  kegiatan yang membantu masyarakat. Untuk lebih jelasnya program ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No

Jenis kegitan

Waktu kegiatan

Pelaksanaan

Biaya

Pihak yang terlibat

1

Observasi tempat kegiatan

1 Minggu

November

-

Mahasiswa

2

Penyusunan rencana program

1 Minggu

November

-

Mahasiswa dan tokoh masyarakat

3

Bimbingan belajar (LES)

3 Minggu

Novemver-Desember

-

Mahasiswa dan  Murid

4.

Pencarian data putus sekolah dari umur 6-15 tahun.

2 Minggu

November –Desember

-

Pihak masyarakat

5

Penyusunan laporan

1 Minggu

Desember

Mahasiswa

 

  1. B.     Kelender Kerja
 

No

 

KEGIATAN

Bulan/minggu

November

Desember

1 2 3 4 1 2 3 4
1 Obsevasi tempat kegiatan

2 Penyusunan rencana program

3 Bimbingan belajar ( LES)

4 Pencarian data orang putus sekolah  di kelurahan sukasada lingkungan batang banua

5 Penyusunan laporan

6 Penyetoran laporan dan perpisahan

 

 

 

 

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

A. Hasil Yang Di Capai

a.  Letak wilayah lingkungan  dan jumlah penduduk Batang Banua

            Lingkungan Batang Banua merupakan salah satu lingkungan yang terletak di kelurahan sukasada dari 5 lingkangan yang ada di kelurahan sukasada. Lingkungan Batang Banua di batasi oleh :

BARAT          : TUKAD BANYU MALA

TIMUR           : TUKAD BULELENG

UTARA          : LINGKUNGAN SUKASADA.

SELATAN      : LINGKUNGAN SANGKET.

Lingkungan Batang Banua terbagi menjadi 5 RT, secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

RT

Nama ketua RT

Jumlah KK

Jumlah Penduduk

RT 1 I Gede Soka

70

234

RT 2 Gede Tanaya

60

375

RT 3 Made Mertayasa

82

221

RT 4 Gede Pasek Suardika

90

335

RT 5 Gurah Putu Pacung

60

231

Jumlah

362

1396

              Dari data yang didapatkan serta hasil wanwancara dengan kepala linngkungan Batang Banua di dapatkan infomasi bahwa masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai kaum buruh, disamping itu masyarakanya juga ada yang sebagai PNS maupun wiraswasta.

b. Program yang dapat dilaksanakan

             Kegiatan yang dapat berjalan dalam kuliah kerja nyata pada tahun 2006  khususnya di kelurahan sukasada  dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut  :

No Nama kegiatan Jumlah kegiatan yang jalan  Keterangan
1 Bimbingan LES IPS Di SD 1 Sukasada  3 Kali Pertemuan Terletak di wilayah lingkungan Batang Banua
2 Bimbingan LES IPS di SD 5 Sukasada  3 Kali pertemuan Tereletak di wilayah likungan sukasada
3 Ikut kerja bhakti membangun fasilitas balai kul-kul  2 Kali kegiatan Terletak di wilayah lingkungan lumbanan
4  Ikut kegiatan bola volly putri 2 Kali kegiatan Terletak di wilayah lingkungan sukasada
5 Ikut kegiatan  Bola volly putra 1 kali kegiatan Terletak di wilayah lingkungan sukasada
6 Ikut kegiatan bola volly putra 4 kali kegiatan Terletak di wilayah lingkungan banua
7 Ikut rapat membangun balai kul-kul 1 kali pertemuan Terletak diwilayah lumbanan
9 Melakukan pengecatan pada fasilitas kantor lurah 3 kali kegiatan Terletak di wilayah likngkungan sukasada

Dilihat dari tabel diatas, maka kegiatan yang dirancang belum dapat dilaksanakan secama maksimal mungkin, dimana kegiatan ini hanya baru berjalan kurang lebih 75 persen dari target yang di programkan

c. Data putus sekolah

Karena wilayah sukasada terbagi menjadi 5 wilayah lingkungan dengan peserta KKN yang ada di kelurahn sukasada 10 orang, maka kami berbagi tugas dalam pencarian data orang putus sekolah sebagai bahan laporan individu. Saya mendapatkan tugas pencarian data diwilayah lingkungan ”Batang Banua” . dari hasil pencarian data yang di lakukan diwilayah lingkungan batang banua serta berdasarkan hasil wanwancara dengan kepala lingkungan  Ketut Pasek Sukerta Yadnya hasil yang didapat bahwa diwilayah lingkungan batang banua tidak ada orang yang putus sekolah antara umun 6-15 tahun berarti wilayah ini tidak memiliki orang yang putus sekolah.

B. Hambatan pelaksanaan program

Dalam melaksanakan kegiatan berbagai hambatan yang saya hadapi dilapangan. Adapun hambatan yang saya hadapi adalah sebagai beriku :

  1. Waktu kegiatan, dimana waktu kegiatan terlalu singkat sehingga kegiatan  tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
  2. Dana, dimana pendanaan yang sangat minim karena sumber dana keluar dari kantong sendiri, sehingga hal ini membuat kegiatan tidak bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan.
  3. Pengalaman, dimana ilmu yang didapat di baku kuliah belum dapat mendukung sepenuhnya dalam kegiatan ini artinya pengaplikasian ilmu sering juga menghambat dalam kegiatan KKN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

 

 

  1. A.    Simpulan

Dari  program kegiatan diatas, maka saya dapat tarik suatu kesimpulah bahwa:

  1. Lingkungan Batang Banua merupakan bagian wilayah kelurahan sukasada yang kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai kaum buruh
  2. Di Lingkungan Batang Banua tidak ada orang yang putus sekolah dari umur 6-15 tahun.

 

  1. B.     Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saya dapat memberikan suatu saran agar kegiatan ini lebih di fokuskan pada desa yang tertinggal serta memeliki pendidikan yang masih kurang.

 

BAB I

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

 

I . Standar Kompetensi

Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi

II. Kompetensi dasar

Menganalisis hubungan dasar negara dengan   konstitusi

Menganalisis substansi konstitusi negara

Menganalisis kedudukan pembukaan UUD1945 NKRI

Menunjukkan sikap positif terhadap perubahan konstitusi  negara

III. Tujuan Pembelajaran

Menganalisis hubungan dasar negara dengan   konstitusi

Menganalisis substansi konstitusi negara

Menganalisis kedudukan pembukaan UUD’45 NKRI

Menunjukkan sikap positif terhadap perubahan konstitusi  negara

IV . Materi

  1. A. DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI

 

1.   Pengertian dasar negara

Dasar berarti landasan atau foundamental. Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang didalamnya harus ada rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Dasar negara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

2.   Fungsi dan kedudukan dasar negara RI

Pokok kaidah negara yang fundamental tiada lain adalah dasar negara Pancasila, dalam fungsi dan kedudukannya Pancasila dalam tinjauan pokok kaidah negara yang fundamental ini berarti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut. Pokok kaidah negara yang fundamental juga mengikat dan mengatur penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, warga negara, dan penduduk

Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi di dalam negara.serta sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sumber tertib hukum negara RI hal ini sesuai dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. V/MPR/1973  jo  Tap MPR No. IX/MPR/1978, selanjutnya dipertegas lagi mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 yang kemudian dicabut dengan Tap. MPR RI No. III / MPR / 2000

Dalam Tap MPR RI NO. III / MPR/ 2000 Tentang Sumber Hukum disebutkan bahwa Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 (setelah diamandemen dibaca pasal-pasal) menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional, dan dengan ditetapkannya ketetapan ini maka Pancasila tidak lagi sebagai Sumber dari segala sumber hukum melainkan menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional.

Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia, karena Pancasila selain sebagai dasar negara, juga merupakan pandangan hidup bangsa, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber hukum,(Sumber Hukum Dasar Nasional), perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia

 

Berbagai pengertian atau atribut  dari Pancasila :

*   Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai Dasar Negara sering disebut sebagai Falsafah Negara (Philosofische Grondslag dari negara) atau Idiologi Negara (Staatsidee) dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau untuk mengatur penyelenggaraan negara

*   Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sering disebut dengan way of life, dalam pengertian ini Pancasila merupakan pedoman tingkah laku atau petunjuk hidup bagi setiap warga negara Indonesai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup dalam pelaksanaannya sehari-hari tidak boleh bertentangan  dengan norma agama, kesusilaan, sopan santun dan hukum

*     Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia mengandung pengertian Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia (jaman Sriwijaya dan Majapahit)

*     Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia mengandung pengertian sikap mental, tingkah laku, amal perbuatan  bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain

* Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, pengertian ini terdapat dalam Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, disebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti segala peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan atau berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila

Pancasila sebagai sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia mengandung pengertian: pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia

*   Pancasila sebagai Perjanjian Luhur

Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, slogan sekali merdeka tetap merdeka harus kita pertahankan sebagai perwujudan atau manifestasi dari hak azasi manusia

* Pancasila sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia harus kita wujudkan seperti tujuan nasional negara kita  yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasan kehidupan bangsa

* Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia

Pancasila sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang serba majemuk seperti SARA, hal ini sudah terbukti sejak sumpah pemuda, karena biarpun berbeda daerah bisa disatukan menjadi satu tanah air Indonesia, walaupun berbeda suku bangsa kita bisa bersatu menjadi satu bangsa Indonesai, walaupun berbeda bahasa daerah dapat dipersatukan  menjadi  bahasa Indonesia semuanya itu karena falsafah hidup Pancasila

2.      Konstitusi

1.  Pengertian konstitusi

Konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar merupakan peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari peraturan perundangan lainnya yang berada di bawahnya

2.  Macam-macam konstitusi

Menurut C. F. Strong, dalam bukunya “ Modern Political Constitution membedakan Konstitusi menjadi dua macam yaitu Konstitusi tertulis dan Konstitusi tidak tertulis.

Suatu konstitusi dikatakan tertulis apabila sengaja dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk sebuah naskah (documentary constitution). Sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (non- documentary constitution) dan merupakan suatu tradisi atau konvensi. Contohnya konstitusi negara Inggris hanya berupa kumpulan dokumen piagam atau pernyataan

 

3. Sifat dan fungsi konstitusi negara

Sifat pokok konstitusi negara adalah flexible (luwes), dan juga Rigid (kaku). Konstitusi dikatakan flexible (luwes) apabila  konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Seperi konstitusi Inggris dan Selandia  Baru. Konstitusi dikatakan Rigid atau kaku apabila  konstitusi itu sulit diubah kapanpun kecuali melalui amandemen

Fungsi pokok konstitusi negara adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintahan  negara sedemikian rupa agar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara terlindungi atau terjamin. Gagasan ini selanjutnya dinamakan konstitusionalisme.

4.   Kedudukan konstitusi

Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan-undangan, karena setiap perundangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya dan apabila ada peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar harus dicabut. Undang-Undang Dasar juga dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan perundangan yang ada di bawahnya.

 

UUD yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai fundamental law (hukum dasar).

  1. Sebagai hukum dasar yang tertulis, konstitusi mengatur tiga masalah pokok :
  2. Jaminan terhadap hak azasi manusia
  3. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
  4. Adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar
  5. Pembentukan dan pengubahan  konstitusi

Pembentukan Konstitusi

1.   Cara Pemberian (Grants)

Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan cara pemberian terdapat pada negara-negara yang berbentuk kerajaan. Negara Monarchi yang mula-mula bersifat mutlak lambat laun sebagai akibat timbulnya faham demokrasi berubah sifatnya menjadi negara Monarchi yang Konstitusional

Raja-Raja negara-negara Monarchi membagi-bagikan Undang-Undang Dasar kepada rakyatnya dan Raja berjanji akan melaksanakan kekuasaannya dalam batas-batas seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang dibagi-bagikan itu disebut Undang-Undang Dasar Oktroi seperti Kerajaan Jepang. Kerajaan mau membatasi diri dalam menjalankan kekuasaannya dengan membagi-bagikan Undang-Undang Dasar karena adanya desakan yang hebat dari rakyat agar raja atau penguasa tidak bertindak anarchisme atau sewenang-wenang

2. Cara Pembuatan dengan Sengaja (Deliberate Creation)

Dalam hal ini pembuatan suatu Undang-unang Dasar dilakukan setelah  negara baru didirikan. Negara Amerika Serikat merupakan  negara pertama membuat Undang-Undang Dasar atau Konstitusi sebagai Hukum dasar tertulis yang disahkan pada tanggal 17 September 1787 oleh sidang Konstituante. Indonesia termasuk dalam cara pembutan dengan sengaja. Di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945  dalam sidangnya 18 Agustus 1945.

3.   Cara Revolusi (Revolution)

Salah satu cara untuk menggulingkan suatu pemerintahan negara yang tidak disenangi rakyatnya dengan jalan perebutan kekuasaan (Coup d’Etat). Pemerintah baru yang lahir akibat revolusi lalu membuat UUD yang diusahakan mendapat persetujuan rakyatnya. Seperti Prancis tahun 1791, Spanyol tahun 1932

4.   Cara Evolusi (Evolution)

Perubahan-perubahan secara berangsur-angsur dapat menimbulkan Undang-Undang Dasar,      dan  secara otomatis Undang-Undang Dasar lama tidak berlaku lagi, hal ini bisa terjadi karena adanya perubahan bentuk pemerintahan atau bentuk negara. (seperti di Indonesia UUD 1945 berubah ke Konstitusi RIS 1949 ke UUD Sementara 1950 ke UUD 1945)

Pengubahan Konstitusi

Pengubahan Konstitusi ada beberapa cara yaitu :

1.   Cara Refrendum

pengubahan suatu Undang-Undang Dasar harus mendapat persetujuan langsung dari rakyat. Kalau mendapat persetujuan rakyat maka Undang-Undang Dasar boleh diubah, jika tidak Undang-Undang Dasar tidak boleh diubah (pernah ada pada jaman orde baru dengan UU. No. 5 tahun 1985 tentang refrendum)

2.   Cara Pembentukan Badan khusus

Badan ini khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas membuat atau mengubah Undang Undang Dasar ( badan ini pernah ada di Indonesia dengan nama Konstituante yang bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang difinitif untuk mengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tetapi gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga badan ini dibubarkan dengan dekrit presiden 5 Juli 1959. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 badan yang bertugas untuk mengubah     Undang-Undang Dasar adalah MPR terdapat dalam pasal 3 (1) dan pasal 37 UUD 1945)

  1. Hubungan dasar negara dan konstitusi

1.    Dasar negara dan Pembukaan UUD 1945

Hubungan dasar negara dengan Pembukaan UUD 1945 dapat digambarkan sebagai berikut :

  1. Falsapah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan uraian terperinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945
  2. Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara teratur (sistimatis) dan bertingkat (hierarkis). Sila yang satu menjiwai dan meliputi sila yang lain secara bertingkat
  3. Jiwa Pancasila yang abstrak, setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

4.   Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945

 

2.    Dasar negara dan pasal-pasal UUD 1945

Hubungan Pancasila dalam kaitannya dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:

  1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berhubungan erat dengan pasal 29 (1, 2) UUD 1945
  2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan erat dengan pasal 27, 28, 28 A-28 J, 29, 30, 31, 32, 33, 34 UUD 1945
  3. Sila Persatuan Indonesia berhubungan erat dengan pasal 1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945
  4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berhubungan erat dengan pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37 UUD 1945
  5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhungan erat dengan pasal 23,  27 (2), 31, 33, 34 UUD 1945

 

B.    SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA

 

 

Klasifikasi konstitusi di Indonesia

1.   Konstitusi awal kemerdekaan  1945

Secara garis besarnya UUD 1945 yang memiliki sistimatika : 1. Bagian Pembukaan terdiri dari 4 alenia, 2. Bagian Batang Tubuh terdiri dari 16 Bab dan 37 pasal dan 4 pasal Aturan Peralihan serta 2 ayat Aturan Tambahan, 3. Bagian Penjelasan Resmi. UUD 1945 ini ditetapkan dan disahkan pada awal kemerdekaan RI pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno sebenarnya merupakan hasil Naskah Rancangan UUD dari sebuah badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk tanggal 28 April 1945 dalam sidangnya pada tanggal 10 – 16 Juli 1945

UUD 1945 menghendaki bentuk negara kesatuan  dan bentuk pemerintahannya republik (pasal 1 ayat 1 UUD 1945) sedangkan sistem pemerintahannya presidensial hal ini dapat dijumpai pada pasal 4 ayat 1  yang menyatakan “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar “. Sedangkan pada pasal 5 ayat 2 menyatakan “ Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya “. Pada pasal 17 ayat 1 menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 17 ayat 2 menyebutkan: Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

UUD 1945 pada periode pertama ini, kita dapat jumpai adanya lima lembaga tinggi negara seperti Presiden (ekskutif), DPR (legeslatif), DPA (konsultatif), BPK (eksaminatif) dan MA  (yudikatif) dan satu lembaga tertinggi negara MPR (lembaga pelaksana kedaulatan rakyat). Namun, pembagian kekuasaan pada masa kurun waktu 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 belumlah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan belum terbentuknya lembaga-lembaga negara seperti yang dimaksudkan dalam UUD 1945

2.   Konstitusi RIS 1949

Ternyata setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945 tidaklah menjadikan bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang aman, tentram dan damai karena kekalahan Belanda oleh Jepang di Indonesia tidak serta merta Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebab Belanda selalu berusaha mengusik kemerdekaan Indonesia dengan ingin menjajah kembali Indonesia baik secara diam-diam seperti mendompleng kepada tentara Sekutu yang bertugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, maupun secara terang-terangan dengan melakukan serbuan atau agresi militer Belanda I  ( tahun 1947) dan agresi Belanda II (tahun 1948) ternyata agresi Belanda ini menarik perhatian PBB untuk menghentikan pertikaian Indonesia – Belanda . Dan akhirnya diadakanlah Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang dilangsungkan di S’Gravenhage pada tanggal 2 November 1949  yang dihadiri oleh fihak Indonesia – Belanda – BFO (Byeenkomst voor Federal Overleg = pertemuan untuk permusyawaratan federal).

Sistem pemerintahannya adalah Parlementer berdasarkan pasal 118 ayat 2 menyebutkan sebagai berikut “ Presiden tidak dapat diganggu gugat. Tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada ditangan menteri, tetapi apabila kebijakan menteri/para menteri ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, maka menteri/menteri-menteri itu harus mengundurkan diri, atau DPR dapat membubarkan menteri-menteri (kabinet) tersebut dengan alasan mosi tidak percaya.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (KRIS 1949).  terdiri dari Mukadimah, 197 pasal  dan 1 lampiran. Dalam pasal 1 ayat 1  disebutkan bahwa Republik Indonesia yang Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal.

Konstitusi RIS 1949 memiliki 6 (enam) lembaga negara : Presiden, Menteri-Menteri dibawah Perdana Menteri, DPR, Senat, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan

3.  UUDS 1950

Konstitusi RIS yang bersifat liberal federalistik tidak sesuai dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila dan Kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu munculah berbagai reaksi dan unjuk rasa dari negara-negara bagian  menuntut pembubaran Negara RIS  dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia  atas desakan yang terjadi secara terus menerus maka pada tanggal 8 Maret 1950, Pemerintah Federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1950, yang isinya mengatur tata Cara perubahan susunan kenegaraan Negara RIS. Dengan adanya Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1950 hampir semua Negara Bagian dari negara RIS menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Akhirnya Negara RIS memiliki tiga negara bagian: Negara Republik Indonesia Yogyakarta, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur. Keadaan ini menyebabkan Negara RIS berunding dengan Negara Republik Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam sebuah piagam persetujuan. Disebutkan pula bahwa Negara Kesatuan yang akan dibentukan itu  berdasarkan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan penggabungan dari unsur-unsur UUD 1945 dan Konstitusi RIS yang selanjutnya melahirkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Ir Soekarno terpilih sebagai Presiden dan Drs. Mochammad Hatta sebagai Wakil presiden.

Negara Kesatuan menjadi pilihan pada masa berlakunya UUD Sementara 1950, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang berbunyi “ Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan “.

Bentuk negara kesatuan merupakan kehendak rakyat Indonesia, hal ini dikemukakan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1950, sedangkan pada Mukadimah UUDS 1950 menyebutkan “ Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik kesatuan … “

Pada pasal 45 UUDS 1950 disebutkan “ Presiden ialah Kepala Negara “. Sedangkan UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer dapat kita temukan dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan :

  1. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat
  2. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk keseluruhannya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri

Berdasarkan pasal 83 ayat 1 dan 2 UUDS 1950, jelaslah bahwa yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah menteri-menteri kepada parlemen atau DPR. Sedangkan pasal 83 ayat 1 dan 2 UUDS 1950 dipertegas lagi oleh pasal 84 UUDS 1950 yang berbunyi “ Presiden berhak membubarkan DPR “. Pembubaran DPR oleh Presiden diikuti dengan perintah segera melaksanakan pemilihan umum  untuk memilih DPR dalam waktu 30 hari setelah pembubaran DPR

Lembaga Negara pada masa berlakunya UUDS 1950 terdiri dari :

  1. Presiden dan wakil Presiden
  2. Menteri-Menteri (dipimpin oleh Perdana Menteri)
  3. DPR
  4. Mahkamah Agung
  5. Dewan pengawas Keuangan

6.    Konstituante

4.   UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diumumkan oleh Presiden di Istana Merdeka di hadapan rakyat pada hari Minggu, pukul 17.00 WIB, selanjutnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dimuat dalam Keputusan Presiden No. 150 tahun 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959.

UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, lembaga negara sama dengan pada waktu UUD 1945 awal berlakunya pada tanggal 18 Agustus 1945 dan masih bersifat sementara karena UUD 1945 belum ditetapkan oleh lembaga yang refresentative (MPR) melainkan diberlakukan kembali oleh Presiden dengan dekrit dan setelah adanya pemilu yang pertama tahun 1971 dan berhasil membentuk MPR barulah UUD 1945 bersifat tetap.

5.  UUD 1945 hasil reformasi

 

Pada masa Reformasi  sudah berhasil mengadakan amandemen terhadap    UUD 1945  namun masih tetap mempertahankan sifat UUD 1945, singkat dan supel walaupun ada penambahan dan pengurangan terhadap pasal-pasal UUD 1945, dan menurut pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 hasil amandemen  menyebutkan “ Dengan ditetapkan perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal “.

UUD 1945 yang sama sekali tidak mengalami perubahan adalah Pembukaan dan pasal 29  ayat  1, 2

Lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 2 dan 3 UUD 1945), Presiden (pasal 4 – 16 UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (pasal 19 – 22 B dan 22 C – 22 D UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan ( pasal 23 E – 23 G UUD 1945 ), Kekuasaan Kahakiman terdiri dari Mahkamah Agung, Komisi Konstitusi (Komisi Yudisial) dan Mahkamah Konstitusi    ( pasal 24, 24 A – 24 C  UUD 1945)

2. Implementasi dasar negara  ke dalam UUD 1945

Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa berhubungan erat dengan Alenia III dan IV, serta Pokok Pikiran ke IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 (1, 2) UUD 1945

Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan erat dengan alenia I dan IV serta Pokok Pikiran ke IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27, 28, 28A-28J, 29, 30, 31, 32, 33, 34   UUD 1945

Sila Ketiga : Persatuan Indonesia berhubungan erat dengan Alenia II dan IV serta Pokok Pikiran ke I  Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945

Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam   permusyawaratan/perwakilan berhubungan erat dengan Alenia IV  serta Pokok Pikiran ke III Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37 UUD 1945

Sila Kelima : Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhubungan erat dengan Alenia II dan IV serta Pokok Pikiran Ke II Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 23, 27 (2), 31, 33, 34 UUD 1945

 

 

C.  PEMBUKAAN UUD 1945

 

 

 

1.  Kedudukan Pembukaan UUD 1945

 

Pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan yang sangat penting karena  sebagai  norma fundamental atau Staats Fundamental Norm (pokok kaedah negara yang fundamental). Rumusan kata dan kalimat yang terkandung di dalamnya tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu, karena pengubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 berarti pengubahan essensi cita moral dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia atau dengan kata lain pengubahan Pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran Negara Proklamasi 17 Agustus 1945

2.  Makna Pembukaan UUD 1945

  1. Alenia pertama
    1. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk
    2. Pernyataan subyektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia
    3. Pernyataan obyektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan
    4. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk merdeka
    5. Alenia kedua
      1. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan di dalam melawan penjajah
      2. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
      3. Bahwa kemerdekaan bukan akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
  2. Alenia ketiga
    1. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
    2. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan di dunia dan diakhirat
    3. Pengukuhan pernyataan Kemerdekaan oleh rakyat Indonesia
      1. Alenia keempat
      2. Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu

Tujuan Nasional : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

Tujuan Internasional: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social

  1. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu UUD
  2. Susunan / bentuk negara Indonesia
  3. Sistem pemerintahan negara, berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi)
  4. Dasar negara Pancasila

3.     Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

  1. 1. Pokok Pikiran Pertama  :  Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia  (perwujudan sila ketiga)
  2. 2. Pokok Pikiran Kedua  :  Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  (perwujudan sila ke lima)
  3. 3. Pokok Pikiran Ketiga  : Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan  (perwujudan sila keempat)
    1. 4. Pokok Pikiran Keempat  :  Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab  (perwujudan sila pertama dan kedua)

D.  Amandemen (Perubahan) UUD 1945

1.   Tuntutan Reformasi

Pada masa-masa awal reformasi ada semacam konsensus untuk memperbaharui UUD 1945. Pembaharuan UUD 1945 dipandang sebagai suatu kemestian. Pandangan ini bukan saja karena dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya yang menuntut penyesuaian aturan dasar sebagai landasan yang lebih kuat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Pembukaan UUD 1945). Pengalaman selama dua pemerintahan sejak UUD 1945 kembali berlaku (semasa Presiden Soekarno dan Soeharto) ternyata menunjukkan suatu pemerintahan otoriter. Penyelengaraan negara yang terbalik dari azas kedaulatan rakyat, dan azas-azas negara berdasarkan atas hukum. Selama kurun waktu tersebut, pemerintahan dijalankan atas dasar kekuasaan belaka. Kebebasan, hak azasi, supremasi hukum, dan berbagai prinsip kerakyatan (demokrasi) hanya menjadi bahan-bahan penataran, bahan pidato, dan praktiknya jauh dari kenyataan.

Dari berbagai pengamatan dan studi diyakini bahwa kelemahan  UUD 1945 turut menjadi sumber atau memberi dorongan menuju pemerintahan otoriter. Struktur UUD 1945 yang memberi dasar kuat pada kekuasaan ekskutif (executive heavy), kurangnya dasar-dasar Checks and Balances, ditambah dengan materi muatan yang terlalu umum dan kurang  lengkap.

Untuk mencegah berulangnya kecendrungan otoriternya kekuasaan, maka UUD 1945 mesti diperbaharui untuk lebih mengukuhkan dan untuk lebih menjamin negara demokrasi, negara berdasarkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keseluruhan uraian di atas tiada lain merupakan tuntutan reformasi, yang kalau disimpulkan adalah sebagai berikut :

  • Amandemen UUD 1945
  • Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
  • Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
  • Otonomi Daerah
  • Kebebasan Pers
  • Mewujudkan kehidupan demokrasi

2.   Latar Belakang Amandemen UUD 1945

Yang dijadikan latar belakang diadakan amandemen terhadap UUD 1945 adalah :

  • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
  • Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
  • Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir
  • Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang
  • Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara  belum cukup didukung ketentuan konstitusi

3.   Tujuan Amandemen UUD 1945

Ada beberapa tujuan yang harus mendapatkan perhatian bagi pelaksana amandemen terhadap UUD 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar, mengenai:

  • Tatanan negara
  • Kedaulatan Rakyat
  • HAM
  • Pembagian kekuasaan
  • Kesejahteraan Sosial
  • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
  • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

4.   Pelaksanaan Amandemen

Dalam perjalanan sejarah amandemen terhadap UUD 1945 semasa reformasi dapat dilakukan dalam 4 tahap :

1.    Tahap Pertama

Perubahan tahap pertama ini dilaksanakan pada Sidang Umum MPR RI tanggal 14 – 21 Oktober 1999 terhadap 9 pasal yang diperioritaskan untuk mengurangi kewenangan Presiden

2.    Tahap Kedua

Perubahan kedua terhadap UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 7 – 18 Agustus 2000, ada sebanyak 26 pasal yang diubah dan ditambah, sebagaian besar perubahan dan penambahan itu mengenai : Pemerintahan Daerah, Wilayah Negara, DPR (fungsi dan hak DPR), Warga negara dan Penduduk, Hak Azasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan Negara, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

3.    Tahap Ketiga

Perubahan ketiga terhadap UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 1 – 9 Nopember 2001, ada 23 pasal yang diubah dan ditambah

4.  Tahap Keempat

Perubahan keempat terhadap UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 1 – 11 Agustus 2002, ada 13 pasal yang diubah dan ditambah, serta tiga pasal Aturan peralihan dan dua pasal Aturan Tambahan

5.   Hasil amandemen

Hasil  perubahan terhadap UUD 1945 setelah diamandemen  :

  • Pembukaan
  • Pasal-pasal:

- 21 bab

- 73 pasal

- 170 ayat

- 3 pasal Aturan Peralihan

- 2 pasal Aturan Tambahan

 

 

 

IV. LATIHAN SOAL

  1. Deskripsikanlah pengertian dasar negara !
  2. Bagaimanakah fungsi dan kedudukan dasar negara !
  1. Deskripsikan pengertian Pancasila sebagai dasar Negara
  2. Uraikan  pembentukan konstitusi dengan cara pemberian (Grants) !
  3. Uraikan  perubahan konstitusi dengan cara pembentukan badan khusus !
  4. Bagaimanakah hubungan dasar negara dengan Permbukaan UU 1945 !
  5. Bagaimanakah hubungan dasar negara dengan pasal-pasal UUD 1945 !
  1. Deskripsikanlah pengertian konstitusi !
  1. Bagaimanakah implemen-tasi dari sila-sila Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945
  2. Bagaimanakah kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia ?
  3. Jelaskan yang melatar belakangi diadakannya amandemen terhadap UUD 1945
  4. Sebutkanlah  tujuan diadakannya amandemen terhadap UUD 1945 !
  5. Jelaskan pelaksanaan amandemen UUD 1945

14. Identifikasilah hasil amandemen terhadap UUD 1945   berdasarkan sistematikanya !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

KEWARGANEGARAAN

I. STANDAR KOMPETENSI

Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan

II. KOMPETENSI DASAR

Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia

Menganalisis persamaan  kedudukan  warga negara dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Menghargai persamaan Kedudukan warganegara tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, Antar Golongan, Gender dan Budaya

III. TUJUAN PEMBELAJARAN

Siswa mampu mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia

Siswa mampu menganalisis persamaan  kedudukan  warga negara dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Siswa mampu menghargai persamaan Kedudukan warganegara tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, Antar Golongan, Gender dan Budaya

IV.MATERI

A.   Kewarganegaraan

 

 

1.   Warganegara

Siapa-siapa saja yang diakui sebagai warga negara dan bukan warga negara (orang asing) biasanya ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Bagi Indonesia telah menentukan masalah kewarganegaraan  tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 sebagai perwujudan dari pasal 26 UUD 1945.

Pada pasal 26 ayat 1  UUD 1945 yang juga menurut pasal 2 UU. No. 12 Tahun 2006 menyebutkan : yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara

2.  Azas dan Stelsel Kewarganegaraan

Adapun asas atau dasar yang dipergunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang pada umunya diantaranya :

  1. Asas  keturunan atau ius sanguinis (law of the blood), asas menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan dimana tempat mereka dilahirkan. Contoh :  Seseorang yang lahir di negara A, yang orang tuanya adalah warga negara B, adalah warganegara B. Asas ini dianut oleh negara RRC dan Indonesia.
  2. Asas tempat kelahiran atau ius soli (law of the soil), asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan

Contoh : Seseorang yang lahir di negara A, adalah warganegara A walaupun orang tuanya adalah warganegara B. Asas ini dianut oleh negara negara Inggris, Mesir, Amerika dan negara Indonesia menganut azas ius soli terbatas

Adapun asas atau dasar yang dipergunakan untuk menentukan kewarganegaraan Indonesia menurut UU. No. 12 Tahun 2006 diantaranya :

  1. asas ius sanguinis atau asas keturunan (law of the blood), asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran
  2. Asas ius soli atau asas tempat kelahiran (law of the soil) secara terbatas, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
  3. Asas kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
  4. asas kewarganegaraan ganda (dwi kewarganegaraan atau bipatride), asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini diantaranya :

  1. Asas kepentingan nasional, asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri
  2. Asas perlindungan maksimum, asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri
  3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan
  4. Asas kebenaran substantif, prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
  5. Asas nondiskriminatif, asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
  6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya
  7. Asas keterbukaan, asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka
  8. Asas publisitas, asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh  atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Indonesia agar masyarakat mengetahuinya

Dalam menentukan kewarganegaraan itu dipergunakan dua stelsel kewarganegaraan, disamping  asas kewarganegaraan

Dua stelsel kewarganegaraan  terdiri dari :

  1. Stelsel Aktif, seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif  utnuk menjadi warganegara
  2. Stelsel Pasif, seseorang dengan sendirinya menjadi warganegara dari suatu negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu
  3. Dwi Kewarganegaraan

Dalam menentukan kewarganegaraanya beberapa negara memakai asas ius sanguinis sedangkan dinegara lain menggunakan asas ius soli, hal yang demikian itu menimbulkan dua kemungkinan :

  1. a-patride    :   seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan
  2. bi-patride : seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan (kewarganegaraan rangkap atau dwi kewarganegaraan)

Contohnya I :

Seorang Ibu bangsa A, yang negaranya memakai dasar kewarganegaraan ius soli, melahirkan anak di negara B yang menganut dasar asas ius sanguinis, maka anak yang dilahirkannya ini bukan warganegara A karena tidak lahir di negara A yang menganut asa ius soli  dan juga bukan warganegara B karena ia bukanlah keturunan bangsa B, oleh karena itu anak baru lahir tersebut akhirnya tidak memiliki kewarganegaraan atau a-patride

Contoh II :

Seorang keturunan bangsa B yang negaranya menganut asas ius sanguinis melahirkan anak di negara A  yang menganut asas ius soli, yang oleh karenanya anak ini keturunan bangsa B maka dia dianggap sebagai warganegara dari negara B, akan tetapi oleh negara A ia juga dianggap sebagai warganegaranya, karena ia dilahirkan di negara A maka anak yang dilahirkan ini akan memiliki dwi atau dua kewarganegaraan yang juga disebut bi-patride

Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas mengenai kewarganegaraan sangat penting bagi setiap negara, karena hal itu dapat mencegah adanya penduduk yang a-patride dan yang bi-patride. Ketentuan-ketentuan itu sangat penting pula untuk membedakan hak dan kewajiban bagi warganegara dan bukan warga negara (WNA)

 

4.peraturan Perundangan Kewarganegaraan di Indonesia

1.Perundangan kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang pertama ini (UU No. 3 Tahun 1946), yang menjadi penduduk negara ialah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia  selama satu tahun berturut-turut

2.Dalam Konfrensi Meja Bundar 1949 dicapai suatu persetujuan perihal penentuan kewarganegaraan antara RI dengan Kerajaan Belanda

3.Dalam UU No. 62 Tahun 1958 mengatur tentang :

  1. Siapa yang dinyatakan berstatus warganegara Indonesia
  2. Pewarganegaraan biasa atau naturalisasi
  3. Akibat pewarganegaraan
  4. Pewarganegaraan istimewa
  5. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia
  6. Siapa yang dinyatakan berstatus orang asing

 

4. Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku sekarang adalah UU No. 12 Tahun 2006, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, beberapa bagian dari undang-undang itu yang mengenai ketentuan-ketentuan :

  1. siapa yang menjadi warganegara Indonesia,
  2. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia,
  3. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia
  4. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
  5. ketentuan pidana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Pewarganegaraa


1.Pewarganegaraan biasa atau Naturalisasi biasa syarat yang harus dipenuhi :

  1. Telah berusia 18 tahun
  2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut
  3. Sehat jasmani dan rohani
  4. Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih
  6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan RI, tidak menjadi kewarganegaraan ganda
  7. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap
  8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara

2. Pewarganegaraan Istimewa atau Naturalisasi Istimewa

Naturalisasi istimewa dapat diberikan kepada mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara RI atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan Kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR RI, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan itu mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda (pasal 20 UU. No. 12 Tahun 2006)

Orang asing yang berjasa kepada negara RI karena : prestasinya yang luar biasa dibidang kemanusiaan, Ilmu Pengetahuan dan tehnologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Orang asing     yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara : orang asing yang dinilai oleh negara telah dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia

3.    Kehilangan Kewarganegaraan

Menurut UU No. 12 Tahun 2006 seorang warga negara RI dapat kehilangan kewarganegaraan apabila :

  1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
  2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
  3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dinyatakan hilang Kewarganegaraan RI tidak menjadi/tanpa kewarganegaraan
  4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari Presiden
  5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI
  6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut
  7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
  8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya
  9. Bertempat tinggal diluar wilayah negara RI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI  sebelum jangka waktu 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal Perwakilan RI telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

 

C.   Persamaan Kedudukan  Warganegara

 

 

1. Landasan Persamaan Kedudukan Warganegara

  1. Pancasila
  2. Pembukaan UUD 1945
  3. UUD 1945 pasal 27 (1), (2), (3),  28, 28 a – 28 j, 29 (2), 30 (1),  31 (1), (2), 32, 33 (1), (3), 34 (1), (2)

2. Persamaan Kedudukan  hak dan kewajiban setiap Warganegara

1.   Hak  Warganegara

  1. bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
  2. memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
  3. pembelaan negara
  4. berserikat, berkumpul serta untuk mengeluarkan pendapat
  5. untuk hidup serta untuk mempertahankan   hidup dan kehidupannya
  6. untuk membentuk keluarga dan    melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah
  7. sebagai anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
  8. mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
  9. untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
  10. mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai seorang anak
  11. mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
  12. memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
  13. atas status kewarganegaraan
  14. kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
  15. kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya
  16. kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
  17. berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
  18. mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi
  19. bebas  dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suaka politik dari negara lain
  20. hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan
  21. mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
  22. mendapat jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
  23. hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun
  24. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
  25. hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
  26. hak masyarakat tradisional agar dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban
  27. Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah
  28. memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu
  29. mendapat pendidikan
  30. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
  31. memajukan perekonomian dan kesejahteraan sosial
  32. ikut menikmati kemakmuran dan kesejahteraan sosial
  33. dipelihara sebagai fakir miskin oleh negara
  34. menikmati fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
  35. dipilih dan memilih dalam pelaksanaan pemilu

 

2.   Kewajiban  Warganegara :

  1. menjunjung tinggi hukum (peraturan perundangan) dan pemerintahan
  2. pembelaan negara
  3. menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  4. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
  5. ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
  6. mengikuti pendidikan dasar
  7. membayar pajak
  8. memelihara fasilitas umum
  9. menjaga nama baik keluarga, masyarakat, bangsa dan negara
  10. Setia dan cinta terhadap Pancasila, UUD 1945, Bangsa dan Negara
  11. bekerja untuk kelangsungan hidupnya
  12. mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongannya
  13. memberikan suara dalam pemilihan umum
  14. menjalankan ibadah agama
  15. menjaga toleransi beragama
  16. menjadi saksi dalam persidangan pengadilan
  17. belajar dan terus menuntut ilmu dan teknologi untuk masa depan

3.   Hak  sekaligus   Kewajiban

  1. menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1 UUD 1945)
  2. pembelaan negara (pasal 27 ayat 3 UUD 1945)
  3. usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)

 

3.  Perilaku yang Menampilkan Persamaan Kedudukan Warganegara

Kalau kita perhatikan dari adanya prilaku yang menonjol dalam persamaan kedudukan warganegara dalam kehidupan sehari-hari adalah kewajiban –kewajiban setiap warganegara. Hak sebagai warganegara dapat kita tuntut, jika kita telah melaksanakan semua kewajiban kita sebagai warganegara dengan baik. Laksanakanlah kewajiban terlebih dahulu barulah kita menuntut hak. Warganegara yang baik haruslah warganegara mendahulukan kewajiban daripada hak. Renungkanlah ucapan dari mantan Presiden Amerika Serikat, jhon F. Kennedy, yang mengatakan “ Jangan tanyakan apa yang dapat diberikan negaramu, tetapi tanyakanlah apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu “ Prinsip ini nampaknya perlu kita hayati oleh setiap warganegara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apalagi negara kita yang berdasarkan Pancasila mengutamakan azas kekeluargaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  Persamaan kedudukan Warga negara Tanpa Membedakan SARA, Budaya dan Gender

 

 

Pengakuan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki kesamaan :

  1. kesamaan harkat, derajat,  martabat sebagai mahluk Tuhan berbekal kemampuan kodrat serta hak dan kewajiban
  2. kesamaan kewenangan dan kekuasaan dasar yang melekat pada dirinya
  3. kesamaan keharusan untuk melakukan sesuatu berdasarkan norma tertentu (norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum)

Setiap warganegara memiliki persamaan harkat, derajat, martabat, persamaan hak, persamaan kewajiban, serta setiap warganegara dijamin hak-haknya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan sesama warganegara, dengan masyarakat, bangsa dan negara dan menyangkut juga hak kemerdekaan mengemukakan pendapat, dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak azasi manusia.

Pengakuan persamaan harkat, derajat dan martabat setiap warganegara hendaknya dapat diwujudkan secara selaras, serasi dan seimbang, dalam hubungan yang demikian tidak akan terjadi sikap kesewenang-wenangan  terhadap sesama manusia, bersikap selalu mengembangkan tenggang rasa, berani membela kebenaran dan keadilan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

Manusia dalam hubungannya yang selaras, serasi dan seimbang dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan lingkungannya (ajaran Tri Hita Karana) akan melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap warganegara diantaranya :

  1. Hak dan kewajiban yang bersumber dari Tuhan atau ajaran agama (hak kodrati) diantaranya:

-   hak warganegara diataranya : hak hidup, hak kebebasan (kemerdekaan) dan hak memiliki sesuatu (kekayaan). Ketiga hak kodrati ini diturunkan oleh Tuhan kepada setiap umatnya tanpa pilih kasih

-    kewajiban warganegara diantaranya : kewajiban berterima kasih atau bertakwa kepada Tuhan ( menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya)

  1. Hak dan kewajiban yang bersumber dari kehidupan sesama manusia, lingkungan hidup dan masyarakat. Sumber ini dikenal dengan nama kaidah atau norma sosial, kebiasaan dan adat istiadat, diataranya :

-    hak warga negara diantaranya : hak mendapat perlindungan, kasih sayang, kesejahteraan dari orang tuanya, perlindungan dari sesama

-    kewajiban warganegara diantaranya: menghormati dan berbakti kepada orang tua, mematuhi dan mentaati nasihat orang tua, sesama manusia, taat pada kaidah-kaidah sosial.

  1. Hak dan kewajiban yang bersumber dari lingkungan yaitu negara dan organisasi dunia (PBB)

Hak dan kewajiban bagi warga negara berupa hak dan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh negara atau organisasi dunia lainnya

Setiap warganegara hendaknya bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mencintai sesama manusia, memelihara hak hidup, hak kemerdekaan, hak memiliki sesuatu, mematuhi dan melaksanakan hukum yang berlaku, setia terhadap bangsa dan negara Indonesia, membela kebenaran dan keadilan, membina persatuan dan kesatuan bangsa. Semuanya itu dimiliki oleh setiap warganegara Indonesia yang memiliki persamaan kedudukan, hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender (jenis kelamin)

Menanamkan kesadaran setiap warganegara termasuk pejabat-pejabat negara harus selalu berpegang pada hukum, dan bahwasanya setiap warganegara apapun statusnya adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu di negara Pancasila tidak akan dibenarkan adanya warganegara kelas 1 dan warganegara kelas 2 dan sebagainya, sehingga tidak ada warganegara manapun yang kebal hukum.

 

 

V. LATIHAN SOAL

  1. Deskripsikan pengertia warganegara Indonesia menurut pasal 2 UU. No. 12 Tahun 2006 !
  2. Jelaskankanlah azas kewarganegaraan menurut UU. No. 12 Tahun 2006
  3. Sebutkanlah 2 stelsel kewarganegaraan menurut UU. No. 12 Tahun 2006
  4. Membuat contoh a-patride dari seorang warga negara
  5. Membuat contoh be-patride dari seorang warga negara
  1. Sebutkan dasar hukum persamaan kedudukan warganegara
  2. Sebutkan dasar hukum persamaan kedudukan warganegara
  1. Sebutkan minimal 4 buah hak yang dimiliki oleh wni dalam UUD 1945
  2. Sebutkan minimal 4 buah kewajiban yang dimiliki oleh wni dalam UUD 1945
  3. Bagaimanakah pelaksanaan keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari
  4. Tunjukkanh persamaan kedudukan  warganegara tanpa membedakan  ras, agama,gender,     golongan, budaya dan suku sebagai makhluk ciptaan Tuhan
  5. Jelaskanlah hak dan kewajiban yang bersumber dari Tuhan atau ajaran agama (hak kodrati)

BAB III

SISTEM POLITIK

I.STANDAR KOMPETENSI

Menganalisis sistem politik di Indonesia

II.KOMPETENSI DASAR

Mendiskripsikan Sufra struktur Politik dan infra struktur politik di Indonesia

Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara

Menampilkan peranserta dalam sistem politik di Indonesia

III.TUJUAN PEMBELAJARAN

Siswa dapat mendiskripsikan Sufra struktur Politik dan infra struktur politik di Indonesia

Siswa dapat mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara

Siswa dapat menampilkan peranserta dalam sistem politik di Indonesia

IV.MATERI

A.Sistem Politik

 

 

1. Pengertian sistem politik

Pandangan beberapa ahli politik mengemukakan mengenai batasan masalah sistem politik seperti di bawah ini.

  • Robert  Dahl, mengatakan, sistem politik adalah merupakan pola yang tetap dari hubungan antar manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang  kekuasaan, aturan dan kewenangan
  • Gabriel  Almond. Mengatakan,  sistem politik adalah sistem interaksi dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi
  • David Easton . Mengatakan, sistem politik adalah suatu interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat
  • Rusandi Sumintapura, berpendapat bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng
  • Sukarna, berpendapat bahwa sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat atau sebaliknya, mengatur hubungan negara dengan negara, atau dengan rakyatnya. Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara
  • Sistem Politik menurut Pancasila dan UUD 1945, adalah sistem politik Indonesia dalam rangka menciptakan cita-cita bangsa dan tujuan nasional, maka pemerintah Indonesia menyelenggarakan politik negara, yaitu keseluruhan penyelenggaraan politik yang cendrung agak sentralistik karena UUD 1945 memang integralistik.

2.   Macam-macam sistem politik

Macam-macam sistem politik menurut beberapa ahli politik dapat dikemukakan sebagai berikut :

1.Almond dan Powell, membagi 3 macam sistem politik , sebagai berikut :

a.  Sistem-sistem premitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-sebentar istirahat). Sistem politik ini sangat kecil kemungkinannya untuk mengubah peranannya menjadi terspesialisasi atau lebih otonom. Sistem ini lebih mencerminkan suatu kebudayaan yang samar-samar dan bersifat keagamaan

b.  Sistem-sistem tradisional, dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan “subyek”

c.  Sistem-sistem modern, dimana struktur-struktur politik yang berbeda-beda (partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan dan media massa) berkembang dan mencerminkan kegiatan budaya politik partisipan

2.Alfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 macam, yakni :

a.   sistem politik otoriter/totaliter

b.   sistem politik anarki

c.   sistem politik demokrasi

d.   sistem politik demokrasi dalam transisi

3.   Infra struktur politik sebagai input

Kekuatan politik Indonesia yang berkembang di masyarakat selanjutnya menjadi infra struktur politik, dimana kekuatan Partai politik menjadi motor penggeraknya.  Sedangkan yang dimaksud dengan infra struktur politik adalah keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk dan proses pemerintahan yang berlevelkan negara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai organisasi sosial dan politik yang ada dan berkembang di masyarakat sesuai dengan sistem dan prosedur kerjanya. Oleh karena itu ada organisasi politik  yang resmi tampak seperti partai politik, perkumpulan buruh, tani, nelayan, pedagang, organisasi pemuda, wanita, pelajar, militer, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lainnya. Tetapi ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi namun sangat menguasai keadaan sebagai elite power yang disebut dengan  grup penekan (pressure group) seperti kelompok Agama (NU, Muhammadiyah, Tarbiyah Islamiah), Suku, Ras, Antar golongan (Parpol), kelompok almamater (Mahasiswa), organisasi profesi (Pengusaha, Wartawan).

4.   Pemilihan umum sebagai proses

Pemilihan Umum (pemilu) menurut UU No. 22 tahun 2007 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Umumnya ada dua sistem pelaksanaan pemilu yang dipakai, yaitu sebagai berikut :  Sistem Distrik  dan Sistem Proporsional.

  1. Sistem Distrik

Sistem ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang sudah ditentukan. Jadi daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya. Oleh karena itu sudah barang tentu banyak jumlah suara yang akan terbuang disatu pihak tetapi menguntungkan pihak yang sedikit atau jarang penduduknya

Karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih dengan yang akan dipilih akrab (personan stelsel), satu distrik biasanya satu wakil (single member constituency)

  1. Sistem Proporsional

Sistem ini didasari jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih, misalnya setiap 40.000 penduduk pemilih memperoleh satu wakil (suara berimbang), sedangkan yang dipilih adalah kelompok orang yang diajukan kontestan pemilu, yaitu para partai politik (multy member constutuency) yang dikenal lewat tanda gambar (lijsten stelsel), sehingga pemilih dan yang dipilih atau wakilnya kurang akrab.

5.   Sufra struktur politik sebagai output

Sufra struktur politik merupakan hasil out put dari suatu proses (pemilu) yang menghasilkan  lembaga negara untuk menyelenggarakan pemerintahan negara menurut UUD 1945

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana dituangkan di dalam perubahan UUD negara RI tahun 1945, pemilu 2009 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun tujuan pemilu dengan UU. No. 22 Tahun 2007 adalah untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Wakilnya untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD negara RI tahun 1945.

Berdasarkan pelaksanaan dan tujuan diadakannya pemilu sebagai proses untuk membentuk suatu  penyelenggara negara, ini berarti  output dari suatu proses politik adalah terbentuknya sufra struktur politik atau penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan menurut UUD negara RI 1945 yang telah diamandemen

Yang termasuk Sufra Struktur Politik adalah MPR, DPR, DPD  (Lembaga Legeslatif), Presiden dan Wakil Presiden (Lembaga Ekskutif), MA, MK, KY (Lembaga Yudikatif) dan BPK. Dari semua lembaga negara yang termasuk Sufra Struktur Politik hasil pemilu hanyalah DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan MPR baru terbentuk setelah pembentukan DPR dan DPD karena keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Sedangkan lembaga Yudikatif dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru terbentuk setelah terbentuknya  Legeslatif dan Ekskutif setelah diadakan  Fit and Prover Test.

 

B.   Perbedaan sistem politik di berbagai negara


1).  Sistem  Politik Berdasarkan  Ideologi Negara

Kalau ditinjau dari ideologi suatu bangsa maka akan kita mengenal adanya sistem politik libral, Komunis dan Pancasila. Sistem libral ini umumnya dianut oleh negara-negara Eropah Barat, Amerika, Australia, negara Coomonwealth (bekas jajahan Inggris), ideologi Komunis umumnya dianut oleh negara-negara bekas pecahan Uni Soviet dan termasuk negara satlitnya yaitu Cuba, Korea Utara begitu pula Republik Rakyat China. Sedangkan ideologi Pancasila dianut oleh Indonesia.

2) Sistem  Politik Berdasarkan Tipe  Kabinetnya

Kalau dilihat dari Tipe  Kabinet suatu negara, kita akan mengenal adanya sistem politik dengan

a). Tipe Kabinet Ministerial (pertanggungjawaban menteri terhadap parlemen) yang dibagi menjadi      1).   Kabinet Ekstra Parlementer dan      2). Tipe Kabinet Parlementer. (Kabinet Parlementer dibagi lagi menjadi 1.     Kabinet Partai,  2. Kabinet  Koalisi,   3. Kabinet Nasional),

b). Tipe  Kabinet Presidensial,

c).Tipe Pemerintahan ala Komunis (ini termasuk ke dalam sistem pemerintahan demokrasi).

 

3).  Sistem  Politik Berdasarkan Kekuasaan  Negara

Menurut Robert M. Mac Iver, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung memberi perintah maupun secara tidak langsung dengan menggunakan alat kekuasaan.

Kekuasaan politik negara tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara dibidang Administratif (Ekskutif), Legeslatif dan Yudikatif

4).  Sistem  Politik Berdasarkan Kepartaian

Kita juga mengenal sistem politik dengan sistem kepartaian, menurut Maurice Duverger, dalam bukunya Political Parties membagi sistem kepartaian menjadi tiga bagian yaitu : Sistem Mono Partai, Dwi Partai, Multi Partai

 

  1. Sistem Satu Partai / Partai Tunggal (Mono Partai)

Istilah satu partai atau partai tunggal oleh sementara sarjana dianggap menyangkal diri sendiri (contradictio In terminis). Istilah itu dipakai untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun untuk partai yang sangat dominan di dalam suatu negara.

Kondisi partai tunggal sangat statis (nonkompetitif) karena diharuskan menerima pimpinan dari partai dominan (pusat) dan tidak dibenarkan melawan. Partai tunggal tidak mengakui adanya keanekaragaman sosial budaya karena hal itu dianggap menghambat usaha-usaha pembangunan.  Negara  yang menerapkan sistem partai tunggal adalah Uni Soviet (sebelum bubar), RRC dan Korea Utara.. Ketiga negara itu tidak mentoleransi kemungkinan adanya partai-partai lain walaupun potensinya ada di negara tersebut.

Sistem politik dengan partai tunggal di negara Republik Rakyat China adalah sebagai berikut :

-       Ekskutif, dipegang oleh ketua partai, sedangkan Sekretaris Jendral Partai  merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat Perdana Menteri

-       Legeslatif, lembaga negara tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional, yang bertindak sebagai badan legeslatif

-       Yudikatif, dijalankan secara bertingkat dan kaku, oleh  Pengadilan Rakyat dan bertanggung jawab di bawah pimpinan Mahkamah Agung  Cina. Pengadilan Rakyat bertanggung jawab kepada Kongres Rakyat di setiap Tingkatan.

  1. Sistem Dwi Partai (tow party system)

Sistem ini merupakan ciri khas negara Anglo  Saxon, Sistem ini dianut oleh Inggris, Amerika dan Philipina. Sistem ini hanya ada dua partai yang sangat dominan, yaitu partai yang berkuasa (partai yang menang dalam pemilu) dan partai oposisi (partai yang kalah dalam pemilu). Biasanya partai oposisi berperan sebagai pengecam setia (loyal oposition)  terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan partai yang berkuasa bila dianggap tidak sejalan.

 

Keberhasilan praktek sistem Dwi Partai ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti :

-  masyarakatnya homogen

-  konsensus masyarakat yang kuat

-  adanya kontinuitas sejarah

Sistem ini didukung oleh pelaksanaan pemilu dengan sistem distrik karena dapat menghambat partai kecil

Sebagai gambaran mengenai sistem politik dalam Dwi Partai adalah yang terjadi di Amerika Serikat adalah sebagai berikut :

- Sistem pemerintahan kabinet presidensial

-  Kongres terdiri dari :

  • Senat yang beranggotakan 100 orang dengan masa jabatan 6 tahun (setiap negara bagian memiliki 2 orang  wakil sebagai Senator)
  • Hause of  Refresentative beranggotakan 435 orang dengan masa jabatan 2 tahun (dipilih melalui pemilu legeslatif)
  • Presiden sebagai pemimpin ekskutif untuk masa jabatan 4 tahun
  • Sistem politk Dwi Partai, yaitu Paratai Republik dan  Partai Demokrat

Kekuasaan ekskutif dipegang oleh Presiden yang terpisah dengan kekuasaan legeslatif. Badan legeslatif atau Kongres yang terdiri dari Senat dan Hause of Representative (DPR). Untuk menjamin masing-masing kekuasaan dibuat sistem pengawasan dan keseimbangan ( checks and balances)

3. Sistem  Multi Partai  (multy party system)

Sistem politik dengan banyak partai ini biasanya diterapkan di negara-negara yang  terdiri dari banyak agama, suku, ras dan antar golongan (sara). Masyarakat cendrung membentuk ikatan-ikatan  terbatas (primodial) sebagai tempat penyaluran aspirasi politiknya. Beberapa negara penganut sistem multi partai adalah Indonesia, Malaysia, India, Prancis dan lainnya.

 

Apabila sistem multi partai diterapkan dengan sistem pemerintahan parlementer, akan tampak kekuasaan legeslatifnya berada di atas ekskutif. Apabila kabinet yang dibentuk tidak memperoleh suara mayoritas partai, maka partai-partai dapat berkoalisi. Negara akan lebih stabil jika diperoleh mayoritas suara dalam pemilu, oleh partai pemegang kekuasaan pemerintahan.

 

C.    Peranserta masyarakat dalam sistem politik

 

 

1. Manusia sebagai insan politik

-   Manusia makhluk bermasyarakat

Sesuai dengan kodratnya, manusia sejak lahir hingga menjelang meninggal dunia selalu hidup saling bantu-membantu dengan manusia lainnya. Atau dengan kata lain manusia tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya dalam posisinya sebagai makhluk bermasyarakat. Menurut seorang akhli pikir bangsa Yunani yang bernama Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politican yang artinya bahwa manusia itu sebagai mahluk Tuhan  pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia. Oleh karena sifat manusia itu merupakan mahluk yang suka bergaul antara satu dengan yang lainnya maka manusia itu disebut sebagai makhluk sosial

Di antara hubungan-hubungan yang dilakukan antarmanusia, terdapat suatu hubungan yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Hubungan tersebut adalah hubungan politik. Dalam kehidupan politik, manusia mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk membuat, melindungi, dan mengubah aturan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat  inilah akhirnya manusia sebagai insan politik mengarah ke dalam pembentukan masyarakat yang namanya masyarakat politik

Kegiatan politik dalam suatu masyarakat atau negara  menempatkan manusia sebagai insan politik, yaitu insan yang tidak dapat terlepas dari aktivitas politik. Kalau ingin maju dan sukses manusia harus hidup dalam suasana kehidupan politik, karena manusia adalah insan politik.

Negara sebagai suatu organisasi merupakan suatu sistem politik yang menyangkut,  proses penentuan dan pelaksanaan tujuan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia sebagai insan politik, maka setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan manusia sebagai warga negara, secara pribadi (private citizen) bertujuan untuk ikut mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan oleh yang memegang kekuasaan (pemerintah), hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan warga negara dalam bentuk partisipasi politik, seperti mencakup hal sebagai berikut:

1. Terbentuknya organisasi-organisasi  politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya, sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijaksanaan negara

2.       Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial atau sebagai pemberi input terhadap kebijaksanaan pemerintah

3.  Pelaksanaan pemilihan umum  yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih atau dipilih

4.  Munculnya kelompok kontemporer (setiap waktu) yang memberi warna kepada sistem input dan output kepada pemerintah, seperti unjuk rasa, demonstrasi, petisi, protes dan yang sejenisnya

2.  Masyarakat politik

Masyarakat politik adalah masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu  dengan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan cara-cara memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, menggunakan kekuasaan (wewenang), mengendalikan kekuasaan

Masyarakat politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a.  Adanya Sufra Struktur Politik

b.  Adanya Infra Struktur Politik

c.  Budaya Politik

d.  Pemilihan  Umum

3.      Cara berpolitik sesuai aturan

Kalau saja semua pihak yaitu penyelenggara negara, rakyat Indonesia, TNI-Polri, semua Partai politik, penyelenggara pemilu (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) taat pada aturan yang sudah ditetapkan kita berkeyakinan negara ini akan menjadi negara yang besar dan disegani dalam percaturan politik internasional

Setiap masyarakat akan hidup tenteram apabila semuanya mentaati aturan-aturan yang berlaku atau yang sudah ditetapkan, terutama adalah pihak penguasa yang memiliki power

4.    Tata cara berpolitik

Kehidupan berpolitik yang berkembang di Indonesia pada perinsipnya ada dua yaitu kerja sama dan oposisi

  • Cara kerja sama

Cara ini cukup efektif untuk membangun kehidupan berpolitik di Indonesia, karena sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu musyawarah – mufakat, kekeluargaan dan gotong royong. Apabila hasil pemilu untuk jabatan politik untuk Capres dan Cawapres tidak memenuhi syarat lima puluh prosen lebih sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang, pemilihannya dapat diulang sampai tercapai tujuan sesuai aturan yang berlaku

  • Cara  Oposisi

Cara ini ditempuh apabila cara kerja sama sulit untuk diwujudkan. Oposisi atau disosiatif biasanya dapat kita jumpai pada Negara Federal yang menganut paham libral, dan dengan telah dibukanya kran demokrasi lebar-lebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut paham integralistik tidak tertutup kemungkinan adanya gerakan Oposisi yang bertugas sebagai kontrol yang kuat terhadap jalannya pemerintahan agar tidak kecolongan lagi seperti pada masa pemerintahan orde baru. Menurut          UUD 1945 maupun perundangan lainnya lembaga Oposisi tidak dapat kita jumpai tetapi dalam praktiknya dapat kita amati pelaksanaannya. Oposisi yang berkembang di Indonesia bukanlah untuk mencari-cari kesalahan pemerintah untuk dijatuhkan melainkan hanya untuk memperketat pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan yang prinsipiil, sehingga cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera terwujud

Kampanye politik

Komunikasi berarti hubungan, berkomunikasi berarti hubungan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam penyampaian pesan. Unsur utama yang harus dipenuhi kalau mau berkomunikasi adalah harus ada komunikator (pembicara), pesan (berita atau maksud yang disampaikan) dan komunikan (pendengar atau lawan bicara) sedangkan media atau sarana tidak mutlak harus ada. Contoh dialog, tatap muka, debat, kampanye massa yang langsung dengan audiennya atau komunikannya, media tidak diperlukan. Tetapi kalau  penyampaian pesan dari komunikator ke komunikannya tidak langsung berhadapan barulah menggunakan media atau sarana seperti : 1. media elektronika, contohnya : TV, Internet, Telepon, Telex, Radio, Slide, Film dan sebagainya.  2.  media cetak, contohnya Surat Kabar, Selebaran, Majalah, Tabloid, Photo, Gambar, Lukisan, Spanduk dan lain sebagainya.

Politik  adalah hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelalukan pejabat, legalitas keabsahan dan akhirnya kekuasaan. Politik  juga dapat diartikan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional dan kekuatan massa rakyat.

Komunikasi politik adalah hubungan yang dilakukan lebih dari satu orang yang membicarakan masalah kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, konflik dan kekuatan massa rakyat.

Ada tiga tipe utama saluran komunikasi politik yaitu saluran komunikasi massa, komunikasi  interpersonal dan komunikasi organisasi.

a. Saluran Komunikasi Massa adalah komunikasi yang terjadi antara satu orang dengan banyak orang.  Ada dua bentuk saluran komunikasi massa yaitu :

  • Komunikasi tatap muka. Contohnya, kampanye di lapangan terbuka yang hadiri oleh ribuan orang
  • Komunikasi tanpa tatap muka atau berperantara (ada perantara antara komunikator dengan khalayak/komunikan). Contoh penggunaan media TV atau Radio
  1. b. Saluran Komunikasi Interpersonal adalah komunikasi yang terjadi satu orang dengan satu orang. Ada dua bentuk saluran komunikasi saluran iterpersonal yaitu:
  • Komunikasi tatap muka.. contohnya komunikasi dilakukan dengan berkunjung kerumah-rumah menemui komunikan secara perseorangan
  • Komunikasi tanpa tatap muka atau berperantara (ada perantara antara komunikator dengan komunikannya). Contoh penggunaan telepon

c.  Saluran komunikasi Organisasi adalah merupakan penggabungan antara komunikasi saluran massa dan interpersonal dalam satu organisasi sosial politik, seperti Munas salah satu partai  yang harus diadakan karena tuntutan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partainya menghendaki harus diadakan komunikasi, seperti pemilihan Ketua Umum dan Pengurus partai, penyatuan Visi dan Misi tentang seorang calon Presiden dan Wakil Presiden  dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden

 

Berbicara mengenai komunikasi politik tidak bisa lepas dari istilah kampanye politik. Berbicara masalah kampanye politik tidak bisa lepas dari pesta rakyat yang bernama pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur dan Bupati/Wali Kota secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi syarat dan sudah terdaftar.

Kampanye pemilihan umum

menurut UU No. 10 tahun 2008 adalah kegiatan peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.

 

Ada tiga tujuan kampanye politik menurut Dan Nimmo :

1. Upaya untuk membangkitkan kesetiaan alami para pengikut suatu partai, agar mereka memilih sesuai dengan kesetiaannya itu

2.  Kegiatan untuk menjajagi warga negara yang tidak terikat partai (independen)

3. Untuk meyakinkan rakyat bahwa keadaan akan lebih baik jika memilih partainya dengan program yang ditawarkan

 

IV. LATIHAN SOAL

  1. Deskripsikan pengertian sistem politik menurut Robert Dahl !
  2. Bagaimanakah pengklasifi-kasian macam-macam sistem politik menurut Alfian
  3. Lembaga apakah yang dimaksudkan sebagai in put dalam infra struktur politik ?
  4. Jelaskan pemilihan umum sebagai proses dalam sistem politik ?
  5. Lembaga apakah yang dimaksudkan sebagai out put dalam sufra struktur politik di Indonesia berdasarkan UUD 1945 ?
  6. Deskripsikan bagaimanakah sistem politik  ditinjau dari segi idologi
  7. 7. Deskripsikan bagaimanakah sistem politik  ditinjau dari segi kabinet
  8. Deskripsikan bagaimanakah sistem politik  ditinjau dari segi kekuasaan negara
  9. Deskripsikan bagaimanakah sistem politik  ditinjau dari segi kepartaian
  10. Deskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk bermasyarakat !
  11. Deskripsikan kedudukan manusia sebagai insan politik !
  12. Sebutkan kegiatan-kegiatan warga negara dalam bentuk partisipasi politik !
  13. Sebutkanlah ciri-ciri masyarakat politik !
  14. Jelaskan cara berpolitik sesuai aturan
  15. Jelaskan tata cara berpolitik yang berkembang di Indonesia
  16. Deskripsikan pengertian komunikasi politik

 

 

 

1. Jelaskan prespective dan kecenderungan perekonomian Indonesia masa depan dan bagaimana antisipasi kebijakan pendidikan terutama yang terkait dengan persaingan global yang menuntut SDM yang memiliki daya saing?
Jawab.
a. Prespectif dan kecenderungan perekenomian Indonesia masa depan
Dalam perkembangan era globalisasi prespectif dan kecenderungan ekonomi akan mengarah pada :
1. Prespectif pembangunan ekonomi kedepanya diarahkan pada sistem Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang berorientasi atau berwawasan pada sila-sila Pancasila, berorientasi kepada (1) Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya atau berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (tidak mengenal pemerasan, penghisapan dan subordinasi ekonomi — modern); (3) Persatuan (kekeluargaan, kebersamaan, gotong-royong, tidak saling mematikan — nasionalisme); (4) Kerakyatan (demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan ekonomi rakyat, mengutamakan hajat hidup orang banyak); (5) Keadilan Sosial (persamaan, pemerataan, kemakmuran rakyat yang utama bukan kemakmuran orang seorang). Namun kecenderungan ini sangat sulit akan diwujudkan karena pada era globalisasi banyak para pakar maupun akadimisi yang telah mulai berpikir meninggalkan sistem perekonomian Pancasila bahkan lebih mengagungkan budaya barat yang menganut konsep sistem perekonomian liberalisme.
2. Prespectif pembangunan ekonomi akan mengarah pada perwujudan pasar-bebas, efisiensi sebagai tuntutan “keterpaksaan ekonomi” untuk bertahan hidup dan meraih keuntungan ekonomi (tanpa peduli apakah itu zero-sum atau non-zero-sum), yang harus dicapai melalui bersaing. Ekonomi persaingan-bebas adalah ibarat ekonomi “peperangan” dengan free-fight, menghadirkan kehidupan ekonomi penuh tensi dan stres, membentukkan “a stressful society”. Sedang di dalam pemikiran ekonomi yang mengakui kerja sama mutualitas sebagai kekuatan ekonomi, maka efisiensi merupakan “kewajiban moral hidup berekonomi”, kewajiban hidup rukun untuk membentukkan “a peaceful society”. Ekonomi persaingan berjangkauan kepentingan parsial, semata-mata meraih nilai-tambah ekonomi, sedang ekonomi kerja sama berjangkauan kepentingan multi-parsial (multipartitus), yang meraih tidak saja nilai-tambah ekonomi, tetapi juga sekaligus nilai-tambah sosial-kultural. Namun kecenderungan yang akan terjadi negara Indonesia sangat sulit akan mengikuti persaingan ini disebabkan faktor daya dukung belum siap untuk ikut bersaing dalam pasar-bebas terutama menyangkut kualitas sumber daya manusianya. Namun dari segi sumber daya alam nampaknya untuk ikut dalam persaingan pasar-bebas sangat mendukung.
3. Prespectif pembangunan ekonomi akan mengarah pada tuntutan globalisasi yang mulai banyak dikecam, karena menyandang adu kekuatan dan peragaan dominasi ekonomi, tak terkecuali oleh orang-orang Barat sendiri yang peduli akan pentingnya mewujudkan keadilan global. Tak terkecuali kecaman terhadap ketidakadilan ini datang dari kalangan akademisi Barat, NGO’s, mantan praktisi Bank Dunia dan IMF, tak terkecuali para pemenang hadiah Nobel Ekonomi. Bahkan telah lahir buku tentang perlunya “mewujudkan demokrasi ekonomi global sebagai tantangan politik abad ke-21”. Namun kecenderungan yang akan terjadi era perubahan besar yang kita kenal dengan nama globalisasi atau keadaan pasar bebas, ekonomi Indonesia akan terhanyut, dan tidak akan mampu bertahan, jika kita sebagai bangsa tidak lagi mempunyai rasa percaya diri. Globalisasi adalah gerakan berkekuatan raksasa karena dikendalikan oleh kekuatan modal besar dan teknologi super canggih dari negara-negara kapitalis Barat yang ingin menguasai dunia. Aturan main globalisasi adalah aturan buatan mereka dan tidak ada sedikitpun peranan negara-negara berkembang seperti Indonesia yang ikut mempengaruhinya. Maka satu-satunya jalan bagi Indonesia untuk melawannya adalah dengan menyusun aturan main buatan kita sendiri berdasar kekuatan sosial-budaya kita sendiri. Itulah ideologi Pancasila, ideologi yang telah berhasil menyatukan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi bangsa merdeka tahun 1945. Mengapa kemerdekaan Indonesia yang sudah berumur 57 tahun tidak mampu membuat bangsa Indonesia percaya diri untuk mempertahankan kemerdekaan dan menghadapi perubahan besar/globalisasi? Jawabannya jelas karena bangsa Indonesia telah tererosi moralnya dan dimanja oleh kemajuan materi selama 30 tahun era ekonomisme. Kini tidak ada jalan lain kecuali menemukan kembali jati diri bangsa dan sekali lagi jati diri itu tidak lain adalah Pancasila. Pancasila telah dua kali menyelamatkan bangsa Indonesia yaitu tahun 1945 telah membebaskan kita dari penjajahan, dan tahun 1966 membebaskan kita dari ancaman komunisme. Kini kita harus percaya bahwa hanya Pancasilalah yang akan menyelamatkan kita dari ancaman globalisasi yang liar dan serakah.
4. Pembangunan ekonomi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di negara Indonesia.
b. Antisipasi kebijakan pendidikan terutama yang terkait dengan persaingan global yang menuntut SDM yang memilki daya saing.
Dalam rangka mengantisipasi persaingan global yang menuntut SDM yang memiliki daya saing pemerintah menetapkan tiga pilar utama kebijakan pendidikan yaitu :
1. Pemerataan dan Perluasan Akses
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis.
Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial-budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan daerah terpencil), maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah, serta lulusan SD/MI/SDLB yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB yang masih besar jumlahnya, untuk memperoleh layanan pendidikan.
Pemerintah akan memperluas akses pendidikan tinggi untuk menjawab meningkatnya partisipasi sekolah menengah. Meningkatnya angka partisipasi PT tersebut akan diiringi oleh kebijakan yang mengarah pada pencapaian daya saing lulusan PT secara global. Secara bersamaan, dilakukan upaya untuk meningkatkan proporsi jumlah keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Salah satu upaya untuk pemenuhan tersebut diantaranya melalui peningkatan jumlah keahlian bidang vokasi melalui institusi politeknik. Selain itu, dikembangkan program community college yang merupakan upaya harmonisasi antara pendidikan kejuruan di SMK, pendidikan nonformal berkelanjutan, dan pendidikan vokasi. Di samping itu, peningkatan APK PT dapat dicapai dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapat pelayanan pendidikan yang memadai.
2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan nonakademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun global.
Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat yang mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP). SNP meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pemerintah mendorong dan membimbing satuan-satuan dan program (studi) pendidikan untuk mencapai standar yang diamanatkan oleh SNP. Standar-standar tersebut digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan dan program pendidikan, mulai dari PAUD, Dikdas, pendidikan menengah (Dikmen), PNf, sampai dengan pendidikan tinggi (Dikti).
Peningkatan mutu pendidikan semakin diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran baik pada pendidikan formal maupun nonformal dalam rangka mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat perkembangan peserta didik. Pengembangan proses pembelajaran pada PAUD serta kelas-kelas rendah sekolah dasar lebih memperhatikan prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak dengan lebih menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual dengan prinsip bermain sambil belajar. Peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin memperhatikan pengembangan kecerdasan intelektual dalam rangka memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memperkokoh kecerdasan emosional, sosial, dan spritual peserta didik.
Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara berkelanjutan akan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan secara terpadu yang pengelolaannya dikoordinasikan secara terpusat. Dalam pelaksanaannya koordinasi tersebut didelegasikan kepada gubernur atau aparat vertikal yang berkedudukan di provinsi.
3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik
Tujuan jangka panjang Depdiknas adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber Pemerintah, orang tua maupun stakeholder lain di setiap tingkat pemerintahan.
Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan (sector-wide approach) yang bercirikan (a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan, (b) reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran stakeholder yang lebih luas.
Pemerintah melaksanakan pengembangan kapasitas institusi pendidikan secara sistemik dan terencana dengan menggunakan pendekatan keseluruhan sektor tersebut di atas. Strategi pengembangan kapasitas lebih diarahkan pada proses manajemen perubahan secara endogeneous atau perubahan yang didorong secara internal. Perubahan yang didorong secara internal akan lebih menjamin terjadinya perubahan secara berkelanjutan, menumbuhkan rasa kepemilikan, kepemimpinan, serta komitmen bersama.
Kebijakan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS), untuk membantu Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumberdaya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan ditingkatkan melalui peran komite sekolah/satuan pendidikan dan dewan pendidikan.
Pemerintah bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan yang lebih bermutu, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang bersih dari KKN diwujudkan melalui internalisasi etos kerja serta disiplin kerja yang tinggi sebagai bentuk akuntabilitas aparatur negara serta perwujudan profesionalisme aparatur. Untuk itu, segenap aparatur yang ada di Departemen Pendidikan Nasional perlu meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu, merata dan adil di dalam suatu tata kelola pemerintahan yang sehat. Aparatur juga perlu mengubah mindset atas perilaku dan sikap seorang birokrat menjadi pelayan masyarakat yang profesional.
Kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui sistem pengendalian internal (SPI), pengawasan masyarakat, serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah mengembangkan dan melaksanakan SPI pada masing-masing satuan kerja dalam mengelola kegiatan pelayanan pendidikan sehari-hari. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan RI, dan BPKP terhadap hasil pembangunan pendidikan, sedangkan pengawasan masyarakat dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang mempunyai bukti-bukti penyalahgunaan wewenang.
Sejalan dengan pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan berdasarkan otonomi dan desentralisasi, pemerintah pusat mengkoordinasikan manajemen mutu pendidikan, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam manajemen sarana/prasarana dan operasional layanan pendidikan. Untuk peningkatan efisiensi dan mutu layanan, diperlukan pengembangan kapasitas daerah serta penataan tata kelola pendidikan yang sehat dan akuntabel, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun tingkat kabupaten/kota. Dalam kaitan itu, pemerintah daerah lebih berperan dalam mendorong otonomi satuan pendidikan melalui pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu.
Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut di atas terdapat fungsi-fungsi baru yang harus dijalankan oleh pusat maupun daerah. Untuk itu dikembangkan mekanisme yang akan mengatur berbagai fungsi baru yang telah diidentifikasi tersebut dalam suatu struktur, sistem dan mekanisme yang baru didukung oleh peraturan perundangan yang sesuai. Berbagai identifikasi dan kajian mengenai pentingnya fungsi dan institusi baru yang diperlukan untuk pelayanan pendidikan dalam masa otonomi dan desentralisasi dilakukan secara komprehensif oleh Depdiknas.
Sesuai dengan kerangka pengaturan dan kerangka institusional, disusun kebijakan untuk mendorong terjadinya penguatan kapasitas satuan pendidikan dan program pada setiap tingkatan pemerintahan. Penguatan kapasitas satuan pendidikan atau program pendidikan diorientasikan untuk mencapai status kapasitas tertinggi, yaitu dapat memenuhi atau di atas SNP. Pengembangan kapasitas dilakukan untuk mendorong agar sebagian besar satuan pendidikan yang masih berada di bawah SNP secara bertahap akan diperkuat sehingga mampu melampaui SNP. Bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi SNP, akan didorong untuk memacu mutunya lebih tinggi lagi hingga dapat mencapai standar internasional. Pada tahun 2009, Pemerintah akan mendorong peningkatan proporsi satuan pendidikan untuk dapat mencapai sama atau di atas SNP setidak-tidaknya mencapai 25% SD/MI, 40% SMP/MTs, 50% SMA/MA, dan 50% SMK/MAK pada tahun 2009.
Pengembangan kapasitas diarahkan pada peningkatan kemampuan Kabupaten/kota secara sistematis untuk memberikan pelayanan pendidikan yang efektif dan akuntabel sesuai dengan SNP. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendidikan pada kabupaten/kota dikembangkan dan diremajakan indikator-indikator kinerja pengelolaan layanan pendidikan, baik pada jalur formal maupun nonformal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam jangka menengah diperkuat kapasitas pengelolaan layanan pendidikan terhadap kabupaten/kota sehingga dapat menambah kabupaten/kota yang memiliki kapasitas pelayanan sesuai dengan SNP.
Penguatan kapasitas pendidikan tinggi dilakukan melalui pengembangan mekanisme untuk mewujudkan kesehatan organisasi dan otonomi masing-masing perguruan tinggi. Secara keseluruhan, upaya tersebut dilakukan dengan menetapkan sistem, mekanisme, norma-norma, dan standar yang relevan yang dapat dijadikan acuan bagi masing-masing perguruan tinggi untuk meningkatkan kesehatan institusinya.
Dalam rangka peningkatan akuntabilitas satuan pendidikan, sistem monitoring dan evaluasi ditata melalui mekanisme pelaporan kinerja satuan pendidikan. Peningkatan akuntabilitas dilakukan melalui pemberian bantuan bagi kabupaten/kota untuk melakukan monitoring kinerja pada satuan pendidikan. Melalui suatu tata kelola, sistem audit kinerja akan lebih difokuskan pada pelaksanaan block grants yang tepat sasaran. Block grants dilengkapi dengan dana pendamping dari penerima sehingga dapat menimbulkan rasa kepemilikan dari suatu program pembangunan.
Dengan strategi-strategi tersebut di atas akuntabilitas publik dapat diwujudkan secara sehat melalui peningkatan fungsi kontrol dari stakeholder pendidikan dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan pendidikan. Diharapkan dalam lima tahun yang akan datang (tahun 2009) informasi tentang kinerja satuan pendidikan dapat diakses oleh keluarga dan masyarakat. SMK dan pendidikan tinggi vokasi didorong untuk menyediakan layanan informasi tentang penempatan kerja lulusannya sebagai bagian dari akuntabilitas satuan pendidikan.
Penerapan ICT akan dimanfaatkan secara optimal untuk membantu merealisasikan manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel. Model penerapannya dapat diwujudkan melalui media on-line yang memuat informasi dan laporan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kepada publik atau stakeholder pendidikan lainnya. Dengan media tersebut, partisipasi masyarakat dalam bentuk usulan, kritik, atau informasi lainnya dapat diakomodasi secara lebih mudah dan terbuka kepada pembuat kebijakan.

2. Mengapa pendidikan ekonomi dianggap sebagai directory of power terutama terkait dengan indek pembangunan manusia Indonesia (IPM)?
jawab
Beberapa alasan yang dapat diajukan dalam memahami ekonomi dianggap sebagai directory of power antara lain :
1. Perkembangan era globalisi memerlukan tuntutan pembangunan di segala bidang. Untuk dapat mewujudkan pembangunan disegala bidang diperlukan perekonomian yang mapan. Upaya yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan perekonomian salah satunya dengan cara pemberian pendidikan ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan ekonomi berkontribusi terhadap peningkatkan pendapatan masyarakat. Karena secara teori semakin meningkat pendapatan masyarakat maka kesehatan dan pendidikan juga akan meningkat. Kemajuan suatu negara diera globalisasi di nilai dari tingkat kemajuan kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat. Dalam posisi ini pendidikan ekonomi merupakan kekuatan yang utama suatu negara agar dapat bersaing dalam era globalisasi..
2. Ekonomi merupakan bidang yang secara langsung menyetuh kesejahteraan masyarakat artinya pembangunan ekonomi secara langsung berhubungan dengan tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan suatu bangsa atau negara.
3. Pada saat sekarang kemajuan sebuah negara dilihat dari sudut pandang ekonomi saja, sehingga semua negara akan menilai negara lain dilihat dari kemajuan ekonominya. Dalam posisi ini pendidikan ekonomi mempunyai peranan secara langsung untuk memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu pendidikan ekonomi dikatakan sebagai directory of power.

3. Identifikasi berbagai fenomena yang terjadi ditataran empiris berbagai permasalahan pendidikan ekonomi baik yang menyangkut politris (kebijakan pemerintah), prilaku kelembagaan, prilaku guru, murid, bahan ajar, metode dan system evaluasi?
jawab
a. Permasalan Kebijakan pemerintah
Memasuki era globalisasi negara Indonesia harus memikul dan membangun secara sunggguh-sungguh tiga bidang yaitu (1) bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara sebagai syarat kehidupan negara dan kemajuan kemakmuran bangsa;(2) Bidang perekonomian untuk kesejahteraan rakyat Indonesia secara lebih merata; dan (3) Bidang pendidikan yang merupakan komponen penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Pada saat ini kebijakan pemerintah menyangkut pendidikan masih dihadapkan berbagai persoalan antara lain (1) Kebijakan yang diterapkan pemerintah belum bisa melakukan pemerataan pendidikan sehingga sering memicu terjadinya rendahnya pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia; (2) Kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan belum dapat dilakukan secara optimal, sehingga sering menyebabkan mutu dan relevansi tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat; (3) kebijakan yang diambil yang menyangkut menajemen pendidikan sangat lemah. Disamping itu kebijakan yang diambil belum mampu meningkatkan terwujudnya keunggulan pengetahuan dan teknologi dikalangan akademisi secara mandiri. Terkait dengan itu ada beberapa persoalan dilapangan yang terjadi menyangkut kebijakan pemerintah antara lain:
1. Kurang meratanya kesempatan memproleh pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan
Semenjak kita merdeka masalah pemerataan dan kualitas pendidikan sampai sekarang masih belum bisa di capai secara maksimal hal ini di dukung pendidikan banyak warga Indonesia belum mendapatkan pendidikan secara layak terutama daerah yang masih yang sulit di jangkau. Mengenai kualitas pendidikan masih jauh terbelakang di bandingkan dengan negara lain yang ada di Asian. Hal ini perlu kita tanggulangi oleh karena kualitas dan kompetitif di dalam masyarakat kita sendiri maupun hubungan dengan ASEAN dan dunia. Usaha pemerataan pendidikan haruslah menyeluruh secara tuntas.
2. Masih Rendahnya Mutu Pendidikan Di Berbagai Jenjang Dan Jenis Pendidikan.
Dunia pendidikan Indonesia samapi saat ini juga dihadapakan dengan masalah mutu pendidikan yang masih di katakan berkualitas rendah di bandingkan dengan negara lain yang ada di Asian. Pada hal peningkatan kualitas merupakan syarat yang mutlak di dalam suatu masyarakat yang kompetitif. Oleh sebab itu usaha-usaha intensif untuk peningkatan kualitas pendidikan khususnya mata pelajaran yang menjadi tuntutan utama dalam dunia industri seperti ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul harus dijadikan target yang paling ”utama” dalam pengembangan pendidikan.
3. Masih Rendahnya Efisiensi Internal Sistem Pendidikan
Banyak faktor yang menentukan efesiensi internal pendidikan. Faktor-faktor itu antara lain faktor manajemen yang belum efektif sehingga organisasi pendidikan sangat statis dan boros. Pendidikan haruslah di kelola secara business like sehingga dinamis dan efisiensi banyaknya siswa yang mengulang drop out masih tinggi masih menunjukkan belum efesiennya sistem pendidikan dan pelatihan.
4. Masih Rendahnya Efesiensi Eksternal Sistem Pendidikan Dan Pelatihan
Ketidak serasian antara produk pendidikan dengan pasar kerja menunjukkan rendahnya efesiensi eksternal. Kerjasama industri dan usaha serta membangkitkan sikap wirausaha/wiraswasta di dalam pendidikan sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Kerjasama dengan dunia industri merupakan suatu syarat mutlak. Untuk itu dunia industri dunia haruslah di berikan insentif untuk ikut serta aktif di dalam pendidikan dan pelatihan nasional.
5. Manajemen Pendidikan Nasional Yang Belum Siap Sejalan Dengan Manajemen Pendidikan Nasional.
Bertalian dengan kelembagaan pendidikan, maka manajemen pendidikan nasional belum terarah. Berbagai departemen, berbagai lembaga menangani masalah tersebut sehingga menggangu dinamisme pengembangan lembaga pendidikan sesuai dengan permintaan kerja.
6. SDM Yang Belum Profesional (Profesionalisme Guru Dan Tenaga Kependidikan Yang Masih Belum Memadai)
Peningkatan profesionalisme sampai sekarang masih menjadi polemik di kalangan dunia pendidikan sehingga sering dijumpai unqualified, underqualified & mismatch dalam tenaga pendidikan. Bahkan sering lembaga-lembaga pendidikan selalu ketinggalan dengan tuntutan kebutuhan industri kerja. Perkembangan dunia industri yang sangat pesat dengan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang berubah begitu cepat menyebabkan menuntut adanya tenaga yang profesional di bidangnya,. Hal ini dapat terwujud apabila dunia usaha/dunia kerja berpartisipasi secara penuh dengan berbagai insentif ikut serta didalam penyiapan pengembangan SDM. Dunia usaha/dunia kerja bukanlah hanya sekedar pemanen yang baik tetapi juga mengadakan investasi yang baik dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian dunia usaha akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya.
7. Relevansi yang masih timpang dengan kebutuhan masyarakat
Dunia pendidikan di hadapkan oleh persoalan relevansi yang sering tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Sehingga sering kali ouput yang dihasilkan tidak bisa memenuhi tuntutan perkembangan industri yang berkembang seiring pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kondisi inilah yang membuat hasil yang dikelurakan dengan kebutuhan masyarakat menjadi timpang dengan tuntutan zaman.
8. Pendanaan Yang Belum Memadai
Sampai saat ini pendanaan pendidikan masih terbatas, yang mana anggaran pendidikan baru bisa tercapai sekitar 7 % dari anggaran yang di usulkan sebanyak 20% dari APBN. Sehingga hal ini akan membawa pemenuhan fasilitas dunia pendidikan baik berupa pengembangan maupun peningkatan profesionalisme pendidikan tidak bisa berjalan dengan harapan akibat dana pendidikan dirasakan masih belum memenuhi target sesuai dengan harapan. Bahkan anggarapn pendidikan kita masih jauh di bawah di bandingkan dengan negara asean lainya.
b. Permasalahan Prilaku Kelembagaan.
Dewasa ini masalah lembaga pendidikan masih bersifat kaku dan simpangsiur. Tanggungjawab pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, masayarakat (dunia usaha, dunia kerja) belum dirumuskan dengan baik dan tepat. Demikian pula tugas dan tanggungjawab yang jelas antar-departemen, antara pusat dan daerah, antara negeri dan swasta. Sehingga dilapangan sering melemparkan masalah antar lembaga tanpa disertai tanggungjawab yang jelas. Sehingga berimplikasi saling menyalahkan diantara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya.
c. Permasalahan Prilaku guru
Bertalian dengan prilaku guru ada berbagai persoalan dilapangan antara lain :
1. Ketidakberdayaan dalam karier
Pengembangan karier dalam sebuah profesi sangat penting terutama yang menyangkut keberlangsungan sebuah profesi yang harus dilakukan secara jujur. Namun fakta dan pengalaman empiris dilapangan sering terjadi ketidakjujuran dalam pengembangan karier guru, sehingga pengembangan karier guru mengalami ketidakjelasan tanpa mengetahui apa yang mereka harus lakukan.
2. Ketidakberdayaan dalam kemampuan
Sebagai orang yang memagang peranan kunci dalam mencedaskan perserta didik, prilaku guru dituntut untuk menguasasi materi ajar dan cara mengajarkannya. Namun dalam kenyataanya ada sebagian guru yang tidak mememilki kemampuan tersebut, ironisnya sering dilapangan ditemukan guru mengajar tidak sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Bahkan banyak yang basis keilmuannya yang bukan pendidikan bisa menjadi seorang guru.
3. Ketidakberdayaan psikologis
Dalam menjalankan tugasnya guru memikul 3 hal psikologis, pertama berhubungan dengan prilaku murid serta motivasi peserta didik rendah. Kedua menyangkut kurikulum yang dipikul oleh seorang guru, ketiga berhubungan dengan keseragaman dalam melaksanakan tugas pengajaran. Terlalu banyaknya beban aturan yang dituangkan secara teknis dapat mematikan kreativitas guru.
4. Ketidakberdayaan dalam kesejahteraan
Tidak dapat disangkal bahwa kesejahteraan merupakan salah satu pendorong prestasi kerja. Kesejahteraan dapatdigolongkan menjadai dua yaitu kesejahteraan lahir dan batin. Sampat saat ini sering memicu prilaku guru dalam menjalankan tugasnya tidak dapat dilakukan secara efektif karenan masalah kesjahteraan kehidupan mereka.
Dari berbagai persoalan diatas maka kedepanya prilaku guru akan diarahkan pada : (1) Pengembangan karier secara terbuka dan dilakukan dengan jujur; (2) Peningkatan mutu guru, hendakanya guru senantiasa meningkatkan kemampuannya atas prakarsa sendiri; (3) mengatasi beban psikologis dengan cara merampingkan kurikulum.
d. Permasalahan murid
Dalam dunia murid yang menyangkut pendidikan terjadinya penurunan ahlak moral peserta didik akibat perubahan gaya hidup, menyebabkan longgarnya ikatan-ikatan moral kehidupan mempengaruhi pula kehidupan generasi muda. Pembinaan etik dan moral generasi muda haruslah di mulai dari keluarga, didalam sekolah/didalam masyarakat. Penerapan disiplin nasional secara tuntas dan konsekuen haruslah dilaksanakan di dalam setiap lingkungan pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat). Didalam kaitan ini para pemimpin bangsa sebagai panutan baik formal maupun tidak formal merupakam sesuatu keharusan. Disiplin nasional haruslah merupakan suatu taget yang jelas yang harus dicapai di dalam pengembangan pendidikan. Pendidikan moral serta praktek kehidupan bermoral agar berbudaya menjadi budaya-organisasi pendidikan pelatihan nasional. Bahkan dilapangan pendidikan terutama pendidikan ekonomi belum mampu mengajarkan anak hidup sesuai dengan prinsip ekonomi. Hal ini dapat dilihat banyak kalangan peserta didik menghabiskan uangnya dengan sia-sia tanpa tujuan yang jelas demi hanya memenuhi gaya hidup yang berlebihan.
e. Permasalahan bahan ajar.
Dunia pendidikan dilapangan masih juga dihadapkan dengan permasalahn tentang bahan ajar yang harus dikembangkan dan diberikan kepada peserta didik. Akibat beban yang terlalu banyak serta tuntutan materi yang harus dilakukan oleh guru sering memberikan bahan ajar yang tidak bermakna dimana guru hanya membebani materi yang di berikan kepada murid tanpa memperhatikan seberapa jauh murid dapat memahami apa yang di berikan. Kondisi dilapangan guru masih dihadapkan tentang pengembangan bahan ajar terutama yang bertalian pengembangan materi ajar. Hal ini cukup beralasan karena beban pelajaran yang harus diterima oleh kalangan anak masih dapat dikatakan cukup padat.
f. Permasalahan metode pembelajaran
Salah satu kunci keberhasilan dalam proses pelaksanaan KBM ditentukan oleh model yang digunakan oleh guru. Maka sebagai seorang guru hendaknya mengembangkan model yang inovatif yang mampu merangsang minat siswa mau untuk belajar. Namun kenyataan dilapangan masih ada guru yang mengajar dengan model pendekatan konvesional yaitu menggunakan pendekatan ceramah bervariasi.
g. Permasalahan system evaluasi.
Pendidikan yang ada di Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan tumpang tindih masalah evaluasi yang dilakukan yang tidak sesuai dengan tuntutan era otonomi pendidikan serta KTSP. Kenyataan ini bahwa evaluasi yang dilakukan menyangkut pendidikan masih dilakukan oleh pusat. Seharusnya sesuai dengan prinsip otonomi pendidikan dan KTSP maka selayaknya evaluasi dibuat oleh sekolah maupun guru yang mengajarnya.

4. Kewirausahaan adalah system nilai yang perlu di bangun oleh konsep-konsep yang terintegrasi. Jelaskan konsep esensial dan subtantif kewirausahaan tersebut dalam kontek keajegan social ekonomi Indonesia.
jawab
Berdasarkan instruksi Presiden No. 4 Th 1995 tanggal 30 Juni 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, untuk mengembangkan program-program kewirausahaan. Inpres tersebut dikeluarkan bukan tanpa alasan. Pemerintah menyadari betul bahwa dunia usaha merupakan tulang punggung perekonomian nasional, sehingga harus digenjot sedemikian rupa melalui berbagai Departemen Teknis maupun Institusi-institusi lain yang ada di masyarakat. Melalui gerakan ini pada saatnya budaya kewirausahaan diharapkan menjadi bagian dari etos kerja masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga dapat melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru yang handal, tangguh dan mandiri. Dari segi karakteristik perilaku, Wirausaha (entepreneur) adalah mereka yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Wirausaha adalah mereka yang bisa menciptakan kerja bagi orang lain dengan berswadaya. Berwirausaha melibatkan dua unsur pokok (1) peluang dan, (2) kemampuan menanggapi peluang, Berdasarkan hal tersebut maka definisi kewirausahaan adalah “tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam seperangkat tindakan serta membuahkan hasil berupa organisasi usaha yang melembaga, produktif dan inovatif.
Sejalan dengan pendapat di atas, Salim Siagian (1999) mendefinisikan: “Kewirausahaan adalah semangat, perilaku, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan/masyarakat; dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerjayang lebih efisien, melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas dan inovasi serta kemampuanmanajemen.”
Pengertian di atas mencakup esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat, cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan, serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif tersebut. Pengertian itu juga menampung wirausaha yang pengusaha, yang mengejar keuntungan secara etis serta wirausaha yang bukan pengusaha, termasuk yang mengelola organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan/ masyarakat. Semangat, perilaku dan kemampuan wirausaha tentunya bervariasi satu sama lain dan atas dasar itu wirausaha dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu: Wirausaha andal, Wirausaha tangguh, Wirausaha unggul. Wirausaha yang perilaku dan kemampuannya lebih menonjol dalam memobilisasi sumber daya dan dana, serta mentransformasikannya menjadi output dan memasarkannya secara efisien lazim disebut Administrative Entrepreneur. Sebaliknya, wirausaha yang perilaku dan kemampuannya menonjol dalam kreativitas, inovasi serta mengantisipasi dan menghadapi resiko lazim disebut Innovative Entrepreneur. Menjadi wirausaha profesional harus memenuhi kriteria ketangguhan dan ketangguhan. Adapun ciri dari kedua kriteria tersebut adalah sebagai berikut:
a) Ciri dan Kemampuan Wirausaha Tangguh
1. Berpikir dan bertindak strategik, adaptif terhadap perubahan dalam berusaha mencari peluang keuntungan termasuk yang mengandung resiko agak besar dan dalam mengatasi masalah.
2. Selalu berusaha untuk mendapat keuntungan melalui berbagai keunggulan dalam memuaskan langganan.
3. Berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan (dan pengusahanya) serta meningkatkan kemampuan dengan system pengendalian intern.
4. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan terutama dengan pembinaan motivasi dan semangat kerja serta pemupukan permodalan.
b) Ciri dan Kemampuan Wirausaha Unggul
1. Berani mengambil resiko serta mampu memperhitungkan dan berusaha menghindarinya.
2. Selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya bakti yang lebih baik untuk langganan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Antisipasif terhadap perubahan dan akomodatif terhadap lingkungan.
4. Kreatif mencari dan menciptakan peluang pasar dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
5. Selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan melalui inovasi di berbagai bidang.
Sementara itu dalam suatu penelitian tentang Standarisasi Tes Potensi Kewirausahaan Pemuda Versi Indonesia; Munawir Yusuf (1999) menemukan adanya 11 ciri atau indikator kewirausahaan, yaitu:
1. Motivasi berprestasi
2. Kemandirian
3. Kreativitas
4. Pengambilan resiko (sedang)
5. Keuletan
6. Orientasi masa depan
7. Komunikatif dan reflektif
8. Kepemimpinan
9. Locus of Contro
10. Perilaku instrumental
11. Penghargaan terhadap uang.
Sementara itu menurut G. Meredith, et.al (1996) mengemukakan bahwa: Para wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan yang ada; mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan
guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses.
Para wirausaha adalah individu-individu yang berorientasi kepada tindakan, dan bermotivasi tinggi yang mengambil risiko dalam mengerjar tujuannya. Daftar ciri-ciri dan
sifat-sifat berikut memberikan sebuah profil dari wirausaha:
Ciri-ciri
Percaya diri

Berorientasikan tugas dan hasil

Pengambil risiko

Kepemimpinan

Keorisinilan

Berorientasi ke masa depan
W a t a k
Keyakinan
Ketidaktergantungan, individualitas
Optimisme
Kebutuhan akan prestasi,
berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan,
tekad kerja keras, mempunyai dorongan
kuat, energitic, dan inisiatif.

Kemampuan mengambil risiko, suka pada
tantangan.

Bertingkah laku sebagai pemimpin
Dapat bergaul dengan orang lain.
Menanggapi saran-saran dankritik

Inovatif dan kreatif Fleksibel
Punya banyak sumber Serba bisa, mengetahui banyak

Pandangan ke depan Perseptif

5. Gambarkan secara skematis model pembelajaran di tingkat SD yang membangun pengetahuan dan sikap dasar kewirausahaan?.
jawab
Medel pembelajaran yang dapat dikembangkan dalam rangka membangun pengetahuan dan sikap dasar kewirausahaan pada tingkat SD dapat dilihat dalam skema di bawah ini : (halaman berikutnya)

Komponen Kegiatan siswa Kegiatan guru
Pengalaman Melakukan pengamatan
Melakukan percobaan
Membaca
Melakukan wawancara
Membuat sesuatu Menciptakan kegiatan yang beragam
Mengamati siswa bekerja dan sekali mengajukan pertanyaan

Interaksi berdiskusi Mendengarkan dan sekali mengajukan pertanyaan yang menantang.
Meminta pendapat orang lain Mendengarklan tidak menertawakan dan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada siswa lain untuk menjawabnya.
Memberikan komentar Mendengarkan sekali mengajukan pertanyaan yang menantang beri kesempatan siswa lain untuk memberikan pendapat tentang komentar tersebut
Bekerja dalam kelompok Berkeliling sekali duduk dan lebur dalam kelompok mendengarkan dan sekali memberi komentar/pertanyaan menantang

Komunikasi Mendemontrasikan, mempertunjukkan, menjelaskan Memperhatikan memberi komentar/pertanyaan menantang
Melaporkan (lisan/tulisan)
Mengemukan pikiran/pendapat Tidak mentertawakan
Menunjukkan empeti/simpati
Memajangkan hasil karya Membantu agar letak pajangan dalam jangkuan siswa
Memikirkan kembali hasil karya Mempertanyakan
Meminta siswa lain berkementar
Ket :
Berdasarkan skema dia atas bahwa pembelajaran yang di kembangkan harus sesuai dengan kurikulum nasional yang berlaku. Oleh karena itu pendidikan kewirausahaan yang dikembangkan harus sesuai dengan tujuan kurikulum nasional. Dalam rangka pengembangan pendidikan kewirausahaan ada dua hal yang perlu dijadikan kerangka berpikir yaitu polo tanggap dan pola peluang. Dalam pola tanggap kita harus memperhatikan karateristik sesorang dan karatersitik sosial, sedangkan dalam pola peluang harus memperhatikan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan teknologi. Pembelajaran pendidikan wirausahan ini harus di arahkan pada pengembangan prilaku wirausaha sehingga nantinyan mereka dapat mendirikan usaha, mengelola usaha, mengembangkan usaha, melembagakan usaha. Arah pengembangan prilaku usaha dapat dilakukan dengan cara pengembangan life skill peserta didik. Untuk dapat mengembangan life skill ini salah satunya dapat dikembangkan dengan model pembelajaran PAKEM. Dalam model pembelajaran PAKEM perlum diperhatikan beberapa poin yaitu :
1. Memahami sifat yang dimiliki anak
2. Mengenal anak secara perorangan
3. Memanfaatkan prilaku anak dalam perorganisasi belajar
4. Mengembangkan kemapuan berpikir kritis,kreatif dan kemampuan memecahkan masalah
5. Mengembangkan ruang ringkungan kelas sebagai lingkungan belajara yang menarik
6. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar
7. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar
8. Membedakan antara aktif fisik dengan aktif mental.

1. Pengertian life skill
Dalam kehidupan keseharian, manusia akan selalu dihadapkan problema hidup yang harus dipecahkan dengan menggunakan berbagai sarana dan situasi yang dapat dimanfaatkan. Kemampuan seperti itulah yang merupakan salah satu inti kecakapan hidup (life skill). Artinya kecakapan yang selalu diperlukan oleh seseorang di manapun ia berada, baik yang berstatus peserta didik, pekerja, guru, pedagang, maupun orangtua. Pengertian life skill adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya.
2. Ruang Lingkup life skill
Kecakapan hidup (life skill) dapat dipilah menjadi lima bagian, ialah kecakapan mengenal diri (self awarness), kecakapan berpikir rasional (thinking skill), kecakapan sosial (social skill), kecakapan akademik (academic skill), dan kecakapan vokasional (vocational skill).
1. Kecakapan mengenal diri (self awareness) atau kecakapan personal (personal skill), adalah kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Kecakapan ini mencakup :
a) penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan
b) penghayatan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat
c) penghayatan diri sebagai warga negara
d) menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan diri
e) menjadikan kelebihan dan kekurangan sebagai modal dalam meningkatkan diri agar bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.
2. Kecakapan berpikir rasional (thinking skill) adalah kecakapan yang diperlukan dalam pengembangan potensi berpikir, mencakup :
a. Kecakapan menggali dan menemukan informasi (information searching)
b. Kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan (information processing and decision making skills)
c. Kecakapan memecahkan masalah secara kreatif (creative problem solving skill)
3. Kecakapan sosial ataukecakapan interpersonal (social skill) mencakup :
a. Kecakapan komunikasi dengan empati (communication skill). Empati, sikap penuh pengertian dan seni komunikasi dua arah, perlu ditekankan, karena yang dimaksud berkomunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapiisi dan sampainya pesan, disertai dengan ‘kesan’baik, akan menumbuhkan hubungan yang harmonis.
b. Kecakapan bekerjasama
4.Kecakapan akademik (academic skill) ataukemampuan berpikir ilmiah, mencakup komponen-komponen :
a. Kemampuan melakukan identifikasi variabel
b. Kemampuan merumuskan hipotesis
c. Kemampuan melakukan penelitian
5. Kecakapan vokasional (vocational skill), adalah keterampilan yang dikaitkan dengan berbagai bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat.
3. Kurikulum Berorientasi pada kecakapan hidup
Program pendidikan berwawasan kewirausahaan adalah program pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup. Program ini dapat disusun dalam bentuk kurikulum khusus atau terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran. Untuk tingkat Pra Sekolah dan SD, program pendidikan berorientasi pada kecakapan hidup, dapat dikembangkan menjadi sebagai berikut :
(1) Tujuan Pembelajaran :
1) content Objectives, yaitu penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Tidak semua materi pelajaran harus dikuasai siswa melalui pembelajaran intra kurikuler disekolah. Materi pelajaran yang memiliki onsep kunci serta tema-tema esensial yang mendorong tercapainya kemampuan generik, yang wajib dimiliki siswa, selebihnya dapat ditugaskan di rumah atau kegiatan lain.
2) Methodological Objectives, yaitu penguasaan siswa terhadap proses penemuan konsep kunci keilmuan, sehingga memungkinkan siswa untuk memiliki dan menguasai proses penemuan konsep kunci (keterampilan proses).
Life skill objectives, yaitu penguasaan siswa dalam mengaplikasikan konsep kunci serta keterampilan prosesnya dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini disebut kecakapan hidup karena meliputi content objectives dan methodological objectives dan merupakan kecakapan yang dapat ditransfer dalam berbagai bidang keilmuan dan teknologi. Dalam hal ini siswa TK dan SD berlatih basic intelectual skill dan basic manual skill yang seluruhnya bersifat generik.

Tugas individu
Oleh:
I Nyoman Sudirman
NIM: 0729041028
Diajukan untuk memenuhi sebagian tugas mata kuliah : Pengembangan Kurikulum Pend. Dasar IPS yang diasuh oleh : Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd

Soal:
Kaji Kurikulum satuan tingkat pendidikan (KTSP) dari sudut pandang pendidikan diera globalisasi secara makro?
Jawab
Kurikulum satuan tingkat pendidikan di lihat dari sudut padang pendidikan di era globalisasi tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan era globalisasi yang tidak dapat diabaikan oleh setiap masyarakat dan bangsa di dunia ini. Tidak ada satupun manusia, masyarakat, bangsa yang akan luput dari pengaruh globalisasi. Maka pelaksanaan KTSP selayanknya mencari isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan nasional dan globalisasi untuk melakukan identifikasi dan mencari titik-titik simetris sehingga bisa mempertemukan dua hal yang tampaknya paradoksial, yaitu pendidikan Indonesia yang berimplikasi nasional dan global. Dampak globalisasi memaksa banyak negara meninjau kembali wawasan dan pemahaman mereka terhadap konsep bangsa, tidak saja karena faktor batas-batas teritorial geografis, tetapi juga aspek ketahanan kultural serta pilar-pilar utama lainnya yang menopangeksistensi mereka sebagai nation state yang tidak memiliki imunitas absolut terhadap intrusi globalisasi. Globalisasi bisa dianggap sebagai penyebaran dan intensifikasi dari hubungan ekonomi, sosial,dan kultural serta pendidikan yang menembus sekat-sekat geografis ruang dan waktu. Dengan demikian, globalisasi hampir melingkupi semua hal; ia berkaitan dengan ekonomi, politik, kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, transportasi, dan pendidikan. Hal ini mensyaratkan bahwa pembinaan dan usaha menjaga soliditas keluarga mutlak diperlukan untuk mengoptimalkan peranan tersebut dalam pendidikan anak. Globalisasi dan Dampak Globalisasi terhadap Dunia Pendidikan sering membingungkan. ‘Globalisasi’ telah menjadi sebuah ‘buzzword’ yang memiliki makna tersendiri dan seringkali kita baca dan dengar. Banyak pengguna istilah globalisasi memahaminya berbeda dari makna yang sesungguhnya. Realitas semacam ini bisa diterima mengingat tidak ada definisi yang tunggal terhadap globalisasi. R. Robertson (1992) misalnya, merumuskan globalisasi sebagai: “… the compression of the world and the intensification of consciousness of the world as a whole.”. Kotter (1995) mendeskripsikan globalisasi sebagai, “…the product of many forces, some of which are political (no major was since 1945), some of which are technological (faster and cheaper transportation and communication), and some of which are economic (mature firms seeking growth outside their national boundaries).” Dalam dunia pendidikan, globalisasi membawa banyak dampak dan efek. Dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan paling tidak terlihat dalam 3 perubahan mendasar dalam dunia pendidikan. Pertama, dalam perspektif neo-liberalisme, globalisasi menjadikan pendidikan sebagai komoditas dan komersil. Paradigma dalam dunia komersial adalah usaha mencari pasar baru dan memperluas bentuk-bentuk usaha secara kontinyu. Globalisasi mampu memaksa liberalisasi berbagai sektor yang dulunya non-komersial menjadi komoditas dalam pasar yang baru. Pasar baru bisa muncul, menurut C. Leys (2001) kalau memenuhi 4 kriteria: (1) Rekonfigurasi produk dan layanan sehingga memiliki nilai dan layak dijual; (2) Merayu agar orang mau membelinya: (3) Mengubah perilaku melayani kepentingan bersama menjadi usaha untuk menghasilkan laba bagi pemilik modal sesuai dengan mekanisme pasar; dan (4) Adanya jaminan negara terhadap resiko yang mungkin terjadi terhadap modal. Tuntutan pasar ini mendorong perubahan dalam dunia pendidikan. Perubahan tersebut bisa dalam bentuk penyesuaian program studi, kurikulum, manajemen, dll. Komersialisasi pendidikan juga memacu privatisasi lembaga-lembaga pendidikan. Kedua, globalisasi mempengaruhi kontrol pendidikan oleh negara. Sepintas terlihat bahwa pemerintah masih mengontrol sistem pendidikan di suatu negara dengan cara intervensi langsung berupa pembuatan kebijakan dan payung legalitas. Tetapi tuntutan untuk berkompetisi dan tekanan institusi global seperti IMF dan World Bank yang membuat dunia politik dan pembuat kebijakan cenderung market-driven. Ketiga, globalisasi mendorong delokalisasi dan perubahan teknologi dan orientasi pendidikan.Pemanfaataan teknologi baru seperti komputer dan internet telah membawa perubahan yang sangat revolusioner dalam dunia pendidikan yang tradisional. Disamping membantu akselerasiarus pertukaran informasi, teknologi tersebut telah ikut mendorong berjamurnya sistem pendidikan jarak-jauh. Di sini terlihat fenomena delokalisasi, di mana orang-orang belajar dalam suasana yang sangat individual dan menghalanginya untuk berinteraksi dengan tetangga atau orang-orang di sekitarnya.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.