modul kw XII smtr 1

BAB I

PENDIRIAN USAHA

 

STANDAR KOMPETENSI   :

Mengelola usaha kecil/mikro  

 

KOMPETENSI DASAR:

Mempersiapkan pendirian usaha

 

INDIKATOR:

  1. Menjelaskan prosedur pengurusan izin usaha
  2. Dokumen-dokumen perusahaan untuk mengurus surat izin usaha
  3. Menjelaskan rencana modal dalam usaha
  4. Menjelaskan cara memohon kredit dalam usaha
  5. Menjelaskan dokumen yang perlu dilampirkan dalam permohonan kredit
  6. Menjelaskan tata cara pengolahan permohonan kredit
  7. Menjelaskan pengertian tempat usaha yang srategis
  8. Menjelaskan cara memilih tempat usaha yang paling srategis
  9. Menjelaskan Cara menentukan tempat usaha yang paling srategis
  10. Menjelaskan cara menetapkan jenis barang yang diperlukan oleh konsumen
  11. Menjelaskan cara mencari produsen/ Agen yang menyediakan barang dagangan
  12. Menjelaskan cara menetapkan perencanaan pembelian barang dagangan
  13. Menjelaskan pengertian SDM
  14. Menjelaskan cara merekrut SDM
  15. Menjelaskan cara menenempatkan SDM

 

TUJUAN PEMBELAJARAN

  1. Memahami cara menetapkan jenis barang yang diperlukan oleh konsumen dengan teliti
  2. Mengetahui cara mencari produsen/ Agen yang menyediakan barang dagangan dengan tepat
  3. Mengetahui cara menetapkan perencanaan pembelian barang dagangan dengan benar
  4. Mengetahui prosedur pengurusan izin usaha baru pada pihak berwenang dengan cermat dan benar
  5. Mengetahui dokumen-dokumen dalam rangka mengurus izin usaha dengan benar
  6. Menentukan rencana peminjaman modal usaha dengan tepat
  7. Mengetahui tata cara memohon kredit dengan benar.
  8. Memahami dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan dalam permohonan kredit.
  9. Mengetahui tata cara pengolahan permohonan kredit.
  10. Memahami pengertian tempat usaha yang srategis dengan cermat.
  11. Mengetahui cara memilih tempat usaha yang paling srategis dengan teliti.
  12. Mengetahui cara menentukan tempat usaha yang paling srategis dengan tepat
  1. Memahami cara menetapkan jenis barang yang diperlukan oleh konsumen dengan teliti
  2. Mengetahui cara mencari produsen/ Agen yang menyediakan barang dagangan dengan tepat
  3. Mengetahui cara menetapkan perencanaan pembelian barang dagangan dengan benar
  1. Memahami pengertian SDM dengan jelas dan benar.
  2. Mengetahui cara merekrut SDM dengan tepat dan benar.
  3. Mengetahui cara menempatkan SDM dengan tepat dan benar.

 

MATERI AJAR

  1. PERIZINAN USAHA
  2. Pengertian perizinan usaha dagang

Izin usaha perusahaan yaitu : suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang (pemerintah) atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh setiap pengusaha dan suatu perusahaan.

Izin usaha dagang pemerintah yaitu : suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, menerbitkan izin-izin usaha perdagangan.   Adapun macam-macam surat izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menyangkut izin usaha perdagangan adalah :

  1. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
  2. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
  3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  4. NRP (Nomor Register Perusahaan)
  5. NRB (Nomor Rekening Bank)
  6. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan )
  7. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
  8. Akta Pendirian Usaha dari Notaris
  9. Dokumen-dokumen perusahaan untuk mengurus surat izin usaha
  10. SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
  11. KTP
  12. Pas foto dari pemilik
  13. Salinan akta pendirian usaha dari notaries bagi badan yang berbadan hukum.
  14. SIUP (Surat Izin Tempat Usaha)
  15. Perusahaan yang berbentuk PT
  16. Perusahaan yang berbentuk Firma (Fa)
  17. Perusahaan yang berbentuk CV

d.Perusahaan yang berbentuk Perorangan

  1. Perusahaan yang berbentuk koperasi
  2. Perusahaan yang berbentuk perusahaan perseorangan
  3. NPWP (No Pokok Wajib Pajak)
  4. NRP (No Register Perusahaan)
  5. NRB (No Register Bank)
  6. Fotokopi KTP
  7. Kartu tanda contoh pimpinan perusahaan/bendahara perusahaan
  8. Tanda setoran
  9. Lembar pemberitahuan setoran
  10. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan )
  11. Fotokopi KTP
  12. Fotokopi akta pendirian perusahaan
  13. Fotokopi surat izin pendirian usaha
  14. Fotokopi no pokok wajib pajak

e.Fotokopi NRP

  1. Fotokopi denah/lokasi yang menimbulkan dampak.
  2. Cara memperoleh modal dalam usaha

Pengertian modal dalam usaha yaitu sejumlah uang dipergunakan untuk kegiatan pengelolaan usaha, selain uang barang-barang yang dipergunakan untuk pengelolaan usaha juga termasuk modal. Modal usaha dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

  • Modal Aktif (Aktiva tetap dan Aktiva lancar), dari fungsinya ada modal tetap berwujud dan modal tetap tak berwujud serta modal kerja
  • Modal Pasif (Modal sendiri dan Modal asing)

Modal kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere artinya kepercayaan. Pengertian kredit secara umum  yaitu suatu pemberian prestasi  (uang jasa, barang) oleh suatu pihak kepada pihak lain yang akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu disertai dengan suatu kontraprestasi berupa bunga. Dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran. Didalam pemberian kredit ada dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu :

  1. Kreditur yaitu pihak yang berkelebihan uang atau pemberi kredit
  2. Debitur yaitu pihak yang membutuhkan uang atau penerima kredit

Ada 2 macam kredit yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Bank dalam rangka membantu modal usaha perusahaan kecil yaitu :

  1. KIK, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada pengusaha/perusahaan kecil, golongan ekonomi lemah guna membiayai modal untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan usaha,dan usaha proyek baru.
  2. KMKP, yaitu diberikan kepada pengusaha/perusahaan kecil golongan ekonomi lemah) untuk keperluan modal kerja yaitu untuk membeli bahan baku,bahan pembantu, upah, dsb.

Cara Memohon Kredit

  1. Diajukan pada kantor cabang Bank pelaksana.
  2. Mengisi daftar isian yang formulirnya sudah disediakan oleh kantor cabang bank pelaksana yang bersangkutan.
  3. Memberikan keterangan yang lengkap dan benar mengenai keadaan keuangan dan usaha si pemohon.

Dokumen yang perlu dilampirkan dalam permohonan kredit:

  1. Akta pendirian perusahaan dan KTP
  2. Izin usaha/SIUP dan izin produksi
  3. NPWP
  4. Neraca dan perincian laporan rugi/laba serta laporan aktifitas usaha
  5. Proposal usaha

Tata cara pengolahan permohonan kredit:

  1. Penelitian pendahuluan atas permohonan
  2. Wawancara
  3. Pemeriksaan
  4. Informasi
  5. Penilaian /analisis mengenai pemohon dari bank-bank lain
  6. TEMPAT USAHA
  7. Pengertian tempat usaha yang srategis

Tempat usaha yang strategis adalah tempat atau letak perusahaan untuk melakukan aktifitasnya berikut pemasarannya serta penjualan barang dagangan yang dapat memberikan keuntungan besar, agar pemasaran produk atau barang dagangan lebih berhasil dan terjamin.

  1. Memilih tempat usaha yang paling srategis
  • Memilih tempat usaha yang paling strategis dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :
  1. corak barang yang disediakan,
  2. pelayanannya,
  3. penyerahan barangnya,
  4. kemudahan dalam transportasi.
  • Tempat usaha yang diinginkan perusahaan seperti :
  1. letak strategis
  2. dekat dengan bahan-bahan dasr
  3. dekat dengan pasar
  4. tenaga mudah didapat dan murah
  5. biaya transportasi murah dan mudah
  6. dekat dengan konsumen
  7. fasilitas pemerintah mendukung
  8. daya beli konsumen cukup potensial.
  9. Menentukan tempat usaha yang paling srategis
  • Berikut yang menjadi ukuran penetapan tempat usaha yang paling srategis yaitu:
  1. Dapat menjamin kelangsungan perusahaan
  2. Dapat menjamin kepuasan,kebutuhan para konsumen
  3. Adanya fasilitas pemerintah daerah
  4. Dapat menjamin perusahaan dan pembeli
  5. Transfortasi banyak dan mudah didapat dengan ongkos relative murah.
  6. JENIS BARANG
  7. Menetapkan Jenis Barang yang Diperlukan oleh Konsumen

Dalam rangka menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh konsumen kita harus melaksanakan pengadaan barang dagangan,sehingga saat konsumen memerlukan barang- barang untuk memenuhi kebutuhannya dengan tepat melayaninya sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka menyediakan barang dagangan antara lain :

  1. menganalisis kebutuhan konsumen
  2. Menetapkan jenis barang daganganyang diperlukan konsumen
  3. Memilih kualitas sesuai dengan daya beli konsumen
  4. Mencari produsen/grosir/agen yang menyediakan barang
  5. Menetapkan pembeli
  6. Memesan barangyang telah ditetapkandari segi jenis mutu dan harganya.
  7. Mencari produsen / Agen yang Menyediakan Barang

Setelah menetapkan barang yang diperlukan konsumen, selanjutnya menetapkan nama-nama barang tersebut tersedia,apakah dari produsen/grosir/Agen selanjutnya mencari dan menghubungi produsen  atau Agen. Dengan cara :

  1. Memasang iklan pencarian barang
  2. Mendatangi kamar dagang atau industry
  3. Mencari dalam iklan atau buku telepon
  4. Mendatangi pusat-pusat perdagangan yang dikenaal
  5. Mendatangi pameran/ exspo/fair perdagangan yang ada.
  6. Menetapkan Pembelian

Dalam kegiatan pengadaan barang maka perencanaan pembelian harus dibuat secara baik dan teliti perencanaan penelitian ini merupakan dasar penetapan pembelian barang dagangan yang harus dibeli dalam rangka memenuhi atau menyediakan barang-barang yang diperlukan konsumen.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan jumlah pembelian adalah:

  1. Lekas tidaknya barang tersebut menjadi rusak
  2. Sulit tidaknya mencari barang tersebut
  3. Kecenderungan harga
  4. Besarnya perbedaan harga pembelian.
  5. SUMBER DAYA MANUNUSIA
  6. Pengertian SDM

Sumber Daya Manusia adalah salah satu factor produksi yang utama,karena secanggih apapun peralatan yang dibuat oleh manusia tentu akan tetap membutuhkan manusia untuk menjalankan dan merawatnya.

  1. Cara Merekrut SDM.

Dalam pengelolaan SDM ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu :

  1. Analisis jabatan
  2. Rekuitment
  3. Orientasi kerja.
  4. Cara Menempatkan SDM.

Unsur –unsur dasar kualifikasi tenaga kerja adalah :

  1. Keahlian
  2. Pengalaman
  3. Umur
  4. Jenis kelamin
  5. Pendidikan
  6. Keadaan fisik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN SOAL

LATIHAN 1:

  1. Jelaskan penertian izin usaha perusahaan!
  2. Sebutkan dua macam modal dalam usaha!
  3. Jelaskan pengertian modal dalam usaha!
  4. Sebutkan dua macam modal kredit yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank-bank!
  5. Jelaskan pengertian kreditur dan debitur!

LATIHAN 2 :

  1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tempat usaha yang strategis!
  2. Sebutkan  empat ( 4 ) faktor yang dapat mempengaruhi tempat usaha yang paling srategis!
  3. Sebutkan empat ( 4 ) macam tempat usaha yang paling diinginkan oleh perusahaan!
  4. Jelaskan mengapa dalam menetapkan tempat usaha yang paling srategis sangat penting bagi pendiri usaha?
  5. Sebutkan tiga  (3 ) ahli/ tokoh yang mengemukakan tentang pemilihan tempat usaha!

LATIHAN 3 :

  1. Sebutkan Jenis-jenis persediaan barang menurut fungsinya!
  2. Sebutkan langkah –langkah yang harus dilakukan dalam rangka menyediakan barang dagangan!
  3. Setelah menetapkan harga dari konsumen apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan!
  4. Sebutkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan jumlah pembelian yang tepat!
  5. Jelaskan pengertian dari Fluktuation stok !

LATIHAN 4 :

  1. Jelaskan pengertian SDM !
  2. Sebutkan tiga macam di dalam mengelola SDM !
  3. Jelaskan pengertian analisis jabatan!
  4. Bagaimana cara menyusun analisis jabatan !
  5. Sebutkan dua (2) jenis tes dalam wawancara tenaga kerja !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN

KUNCI JAWABAN LATIHAN 1:
1 Tiga Cara Memohon Kredit adalah

a.   Diajukan pada kantor cabang Bank pelaksana.

b.   Mengisi daftar isian yang formulirnya sudah disediakan oleh kantor cabang bank pelaksana yang bersangkutan.

c. Memberikan keterangan yang lengkap dan benar mengenai keadaan keuangan dan usaha si pemohon.

2 Diajukan kepada kantor cabang Bank Pelaksana
3 Dokumen yang perlu dilampirkan dalam permohonan kredit adalah

a.       Akta pendirian perusahaan dan KTP

b.       Izin usaha/SIUP dan izin produksi

c.        NPWP

d.       Neraca dan perincian laporan rugi/laba serta laporan aktifitas usaha

e.        Proposal usaha.

4 Penilaian untuk menghadapi resiko kredit adalah

a. Watak dan karakter dari pemohon

b.  Kemampuan

c. Modal

d. Kondisi

e. Jaminan

5 Tiga macam yang termasuk dalam aspek keuangan adalah

a.       Kalkulasi biaya (menguntungkan atau tidak)

b.       Analisis sumber dan penggunaan dana

c.        Analisis ratio likuiditas,solvabilitas,aktifitas,dan rentabilitas.

 

 

 

KUNCI JAWABAN LATIHAN 2:
1 Tempat usaha yang strategis adalah tempat atau letak perusahaan untuk melakukan aktifitasnya berikut pemasarannya serta penjualan barang dagangan yang dapat memberikan keuntungan besar, agar pemasaran produk atau barang dagangan lebih berhasil dan terjamin.
2 Tempat usaha yang srategis dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu:

a.       Corak barang yang disediakan

b.       Pelayanannya

c.        Penyerahan barangnya

d.       Kemudahan transportasi

3 Tempat usaha yang diinginkan oleh perusahaan yaitu :

a.       Letak srategis

b.       Dekat dengan bahan-bahan dasar

c.        Dekat dengan pasar

d.       Tenaga mudah didapat dan murah

4 1. Karena sangat menguntungkan

2. Dapat memuaskan pelanggan

3. Adanya kemudahan dalam penjualan barang dagangan.

5  Tiga ( 3 ) tokoh yang mengemukan tentang pemilihan tempat usaha yaitu :

a.       Teori Kimball and Kimball Jr

b.       Teori Spanser dan Klein

c.        Teori Alfred Weber

 

KUNCI JAWABAN LATIHAN 3:
1 Jenis –jenis persediaan menurut fungsinya adalah

a. Bacth stok inventory

b. Fluctuation stok

c. Antisipation stok

2 Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka menyediakan barang dagangan antara lain :

a.       menganalisis kebutuhan konsumen

b.       Menetapkan jenis barang daganganyang diperlukan konsumen

c.        Memilih kualitas sesuai dengan daya beli konsumen

d.       Mencari produsen/grosir/agen yang menyediakan barang

e.        Menetapkan pembeli

f.        Memesan barangyang telah ditetapkandari segi jenis mutu dan harganya.

3 Menetapkan nama barang –barang yang tersedia,apakah dari produsen/Grosir/ Agen selanjutnya menghubungi produsen /Agen.
4 Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan jumlah pembelian adalah:

a. Lekas tidaknya barang tersebut menjadi rusak

b. Sulit tidaknya mencari barang tersebut

c. Kecenderungan harga

d. Besarnya perbedaan harga pembelian

5 Fluktuation stok adalah  persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diprediksi.

 

 

KUNCI JAWAVAB LATIHAN 4:
1 Pengertian SDM adalah salah satu factor produksi selain peralatan untuk menjalankan usaha serta merawatnya.
2 Analisis jabatan adalah : Suatu proses untuk membuat uraian pekerjaan sedemikian rupa sehingga dari uraian tersebut dapat diperoleh keterangan-keterangan yang perlu untuk dapat menilai jabatan itu guna untuk sesuatu keperluan.
3 Cara menyusunya adalah dengan daftar pertanyaan,interview dan peninjauan oleh penganalisa jabatan.
4 Jenis tes dalam wawancara tenaga kerja adalah

a.       Achievement test

b.      Aptitude test

c.       Personality tes.

5 Unsur –unsur dalam kualifikasi tenaga kerja adalah

a.       Keahlian

b.      Pengalaman

c.       Umur

d.      Jenis kelamin

e.       Pendidikan

f.       Keadaan fisik.

 

 

 

 

 

BAB I I

RISIKO MENJALANKAN USAHA

 

STANDAR KOMPETENSI   :

Mengelola usaha kecil/mikro  

 

KOMPETENSI DASAR:

Menghitung Resiko Menjalankan Usaha

INDIKATOR:

  1. Menjelaskan pengertian resiko dalam usaha
  2. Menjelaskan Macam-macam resiko dalam usaha
  3. Menganalisis aspek resiko keuangan
  4. Menganalisis aspek resiko potensi pasar
  5. Menganalisis aspek resiko produk
  6. Menganalisis aspek resiko pelanggan
  7. Menganalisis aspek resiko pesaing
  8. Menganalisis aspek resiko bahan baku /bahan produksi
  9. Menganalisis aspek resiko SDM

TUJUAN PEMBELAJARAN:

  1. Memahami pengertian resiko dalam usaha dengan jelas dan benar.
  2. Mengetahui macam-macam resiko dalam usaha dengan teliti.
  3. Mengetahui analisis aspek resiko keuangan dengan tepat.
  4. Mengetahui analisis aspek potensi pasar dengan jelas
  5. Mengetahui analisis aspek resiko produk dengan teliti
  6. Mengetahui analisis aspek resiko pelanggan dengan tepat
  7. Memahami analisis aspek resiko pesaing dengan teliti
  8. Mengetahui analisis aspek resiko bahan baku /bahan produksi dengan tepat
  9. Mengetahui aspek resiko SDM dengan benar.

 

  1. RESIKO
  2. Pengertian Resiko Usaha.

Resiko usaha adalah segala sesuatu yang menyebabkan besar kecilnya peluang mendapatkan keuntungan . Atau dengan kata  lain adalah resiko yang dapat menyebabkan kerugian Misalnya : Tingkat kerusakan sarana prasarana produksi berkurangnya asset perusahaan, kebijakan pemerintah factor politik dan lain-lain.

  1. Macam –Macam Resiko Usaha
  2. Resiko Harta Perusahaan
  3. Resiko Jiwa Karyawan
  4. Resiko kerusakan Produk
  5. Resiko kerusakan alat produksi
  6. Resiko pengganti kepada pihak lain
  7. Resiko keuangan
  8. Resiko pesaing
  9. Analisis Aspek Resiko Keuangan

Hasil resiko – resiko  usaha dalam aspek keuangan adalah :

  1. Adanya biaya- biaya produksi yang berlebihan.
  2. Adanya biaya –biaya perusahaan yang berlebihan.
  3. Adanya utang –utangperusahaan yang besar.
  4. Adanya pinjaman –pinjaman yang berlebihan
  5. Adanya suku bunga valuta asing dan resiko komuditas.

Dari hasil analisis, aspek produkdsi yang tinggi akan mengakibatkan resiko  harga jual produk menjadi tinggi,hingga produk sulit bersainh di pasar.masalah ini menimbulkan aspek resiko keuangan,hal ini dapat diatasi dengan menggunakan cara otomotivasi adalah salah satu jalan keluar untuk mengurangi biaya produksi, dengan berusaha menggantikan peran manusia yang tidak produktif dengan mesin-mesin yang canggih.

  1. ASPEK POTENSI PASAR
  2. Analisis Aspek Potensi Pasar

Menganalisis masalah aspek potensi pasar yang mempunyai daur hidup produk pendek  mempunyai resiko kesulitan tinggi untuk bertahan lama. Disi wirausaha harus dapat menganalisis masa depan usaha  dengan mengubah srateginya yang disesuaikn dengan situasi dan kondisi di pasar. Berikut analisis aspek potensi pasar dengan adanya resiko perang harga produk dapat terjadi antar sesame produsen suatu produk sejenis atau serupa’

  1. Adanya kegiatan inovasi produk yang rendah d pasar
  2. Adanya perusahaan melakukan kampanye pemasaran produk secara agresif
  3. Adanya dampak dari kapasitas produksi
  4. Adanya pasar berbentuk oligopoly.
  5. Analisis Aspek resiko Produk

Dari hasil analisis masalah aspek produk terhadap resikonya adalah :

  1. Resiko terhadap daya saing produk yang sejenis di pasar dan modelnya.
  2. Resiko karena ketinggalan teknologinya.
  3. Resiko karena penarikan kembali produk- produk yang ditawarkan di pasar.
  4. Resiko produk karena adanya pemasok tidak mentaati komitmen yang mereka buat.

Agar resiko produk dapat ditekan atau dihilangkan, maka wirausahawan harus dapat melakukan :

  1. Menganalisis dan memeriksa proses dan memproduksi
  2. Menganalisis dan membuat produk yang dapat diidentifikasikan..
  3. Menganalisis dan memberikan info tentang produk kepada konsumen yang dapat memperhitungkan resiko usahanya.
  4. Menganalisis keluhan-keluhan konsumen terhadap produk yang dibelinya.
  5. Menganalisis dan mengevaluasi para pemasok barang.

Adapun analisis resiko yang berdasarkan aspek produk, resikonya adalah pasar akan menjadi jenuhkarena produk tidak bermodelatau desain baru dalam hal ini cara untuk mencegahnya adalah melakukan srategi :

  1. Menciptakan produk baru yang disenangi konsumen
  2. Mencari segmen baru dengan harapan dapat menarik minat konsumen.
  3. Memperbaiki penampilan produk baru yang memuaskan para konsumen.?
  4. Analisis Aspek pelanggan

Analisis pelanggan akan membantu wirausahawan untuk dapat bertindak, dengan adanya perubahan dalam perilaku para pelanggan maka yang perlu dilakukan wirausahawan sebagai berikut :

  1. Wirausahawan harus waspada terhadap indicator sikap para pelanggan terhadap produk dan jasa yang akan dibelinya
  2. Adanya pengembalian pembelian produk oleh para pelanggan mungkin akan bertambah.
  3. Adanya penjualan produk kepada pelanggan merupakan petunjuk keberhasilan dalam usahanya atau bisnisnya
  4. Wirausahawan harus memeriksa,apakah ada penurunan dalam penjualan kredit produk oleh para pelanggan.
  5. Wirausahawan harus menambah kontak dengan pelanggan dan menentukan dimana letak kesalahannya.
  6. Wirausahawan harus cepat mengambil tindakan untuk mengembalikan situasi negative

Didalam menganalisis aspek pelanggan wirausahawan harus menitikberatkan pada hal-hal berikut :

  1. Manfaat produk yang disukai pelanggan.
  2. Jenis produk yang disenangi pelanggan.
  3. Kualitas produk yang dapat memuaskan pelanggan.
  4. Harga produk yang relaatif murah untuk pelanggan.
  5. Model dan desain produk yang disenangi pelanggan.
  6. Pelayanan yang baik dan memuaskaan pelanggan.
  7. Potongan harga ,servis pengepakan dan pengemasan yang diharapkan pelanggan.
  8. Pendistribusian yang cepat dan murah.
  9. ASPEK RESIKO PESAING
  10. Analisis Aspek Resiko Pesaing

Ada beberapa srategi yang harus digunakan wirausahawan agar dapat bertahan dalam persaingan yaitu :

  1. Kualitas produk yang memuaskan konsumen
  2. Pelayanan terhadap konsumen
  3. Harga produk yang disukai oleh konsumen.
  4. Analisis Aspek Bahan Baku/ Bahan produksi

Mengenai analisis aspek bahan baku/bahan produksi ada resikonya seperti mudah rusak, ukuran beratnya secara langsung berpengarauh terhadap biaya tranfortasi dan biaya proses produksinya.

Analisis aspek bahan baku dan proses produksi meliputi semua barang dan bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan akan digunakan untuk proses produksi.

  1. 3. Analisis Aspek Resiko SDM.

Wirausahawan perlu menganalisis dan menciptakan kondisi kerja yang produktif bagi para karyawannya dengan manajamen yang lebih terbuka dan layak serta kejelasan tugas bagi seluruh karyawannya.

Selanjutnya wirausahawan harus dapat melakukan penilaian dan mengantisipasi terhadap kemungkinan adanya resiko yaitu pemogokan karyawan, perusakan pabrik, rekruitmen pencari kerja yang adahubungan dengan SDM, kualifikasi biasanya tidak memadai.

 

 

 

 

BAB I I

RISIKO MENJALANKAN USAHA

 

STANDAR KOMPETENSI   :

Mengelola usaha kecil/mikro  

 

KOMPETENSI DASAR:

Menjalankan usaha kecil.

INDIKATOR:

  1. Menjelaskan pengertian data
  2. Menganalisis data dengan pendekatan korelasi sederhana
  3. Menganalisis data dengan pendekatan regresi linier sederhana
  4. Menganalisis srategi produk menjalankan usaha
  5. Menganalisis srategi harga menjalankan usaha
  6. Menganalisis srategi pasar menjalankan usaha
  7. Menganalisis srategi Distribusi menjalankan usaha
  8. Menganalisis srategi promosi menjalankan usaha

TUJUAN PEMBELAJARAN:

  1. Memahami pengertian tentang Data dengan jelas dan benar.
  2. Mengetahui analisis data dengan pendekatan korelasi sederhana dengan tepat dan benar
  3. Mengetahui analisis data dengan pendekatan regresi linier sederhana dengan tepat dan benar.
  4. Memahami srategi mengenai produk yang diajukan kepada konsumen atau pasar dengan tepat.
  5. Mengetahui srategi harga didalam memasarkan produk yang dimilki dengan benar.
  6. Mengetahui srategi pasar sesuai dengan karakteristik masing-masing dengan jelas.
  7. Memahami Srategi distribusi produk baik berupa barang maupun jasa dengan benar.
  8. Mengetahui Srategi promosi dalam memasarkan suatu produk dengan tepat.

 

  1. DATA
  2. Pengertian Data.

Data adalah suatu keterangan atau informasi yang diperoleh dari objek yang diamati atau diteliti.Agar data baik dan valid harus memenuhi syarat-syarat obyektif,  relevan, up to date, reliable, dan representative. Cara memperoleh data ada dua cara adalah:

  1. Metode sensus
  2. Metode sampling
  3. Analisis Data dengan pendekatan korelasi sederhana.

Pengertian korelasi adalah  suatu  metode analisa  dengan meneliti seberapa besar hubungan antara beberapa hal yang ada, misalnya antara pengeluaran biaya promosi dengan tingkat penjualan atau jumlah pemakaian pupuk dengan tingkat produksi  dan sebagainya.

  1. Analisis Data dengan pendekatan regresi linier sederhana.

Adalah bagaimana dengan variable satu dengan variable yang lain mempunyai hubungan dan tingkat korelasinnya.

  1. STRATEGI MENJALANKAN USAHA
  2. Strategi Menjalankan usaha.

Menjalankan usaha memerlukan berbagai srategi pilihan, suatu srategi disusun berdasarkan hasil analisis dan informasi dipasar.  menjalankan suatu usaha baru terdapat berbagi jenis srategi yang dapat diterapkan dalam usaha tergantung dari kemampuan pengusaha , kondisi usaha, serta jenis usaha yang akan dijalankan.

  1. Srategi Produk.

Srategi pertama yang harus direncanakan adalah srategi produk karena yang diajukan ke konsumen  atau pasar adalah produk yang dimiliki. Hal- hal yang perlu dianalisis adalah :

  1. Analisis situasi
  2. Penentuan tujuan produk
  3. Penentuan sasaran pasar atau produk
  4. Penentuan anggaran
  5. Penentuan srategi produk
  6. Evaluasi pelaksanaan srategi.
  7. 3. Srategi Harga

Harga merupakan langkah kedua sebelum srategi produk dijalankan,karena harga merupakan nilai dari suatu produk yang merupakan kombinasi dari total biaya produksi dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Faktor –faktor yang mempengaruhi srategi harga adalah :

  1. Faktor internal yaitu meliputi : tujuan pemasaran perusahaan, srategi bauran pemasaran ,dan biaya –biaya perusahaan.
  2. Faktor eksternal yaitu meliputi : sifat pasar dan permintaan, persaingan.

Sedangkan harga untuk produk baru adalah :

  1. Skiming price yaitu menetapkan harga yang lebih tinggi dari rata- rata kesediaan untuk membayar , umumnya saat produk tersebut dalam tahap perkenalan.

Tujuannya adalah untuk melayani pelanggan yang tidak terlalu sensitive masalah harga, untuk menutupi biaya-biaya promosi dll.

  1. Penetration price yaitu menetapkan harga pada tingkat yang relative murah atau rendah pada awal daur hidup produk.

Tujuannya adalah untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar dan mencegah adanya persaingan atau masuknnya pesaing dalam usaha yang sama. Ada 4 bentuk harga dalam srategi ini yaitu :

  1. Harga yang dikendalikan (restrained price )
  2. Harga eliminasi (elimination price)
  3. Harga Promosi ( promotional price )
  4. Harga tameng ( keep out Price)
  5. 4. Srategi pasar

Pasar adalah suatu kondisi yang didalamnya terdapat seluruh pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertntu yang mana mereka bersedia dan sanggup untuk melibatkan diri dalam proses pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Dalam srategi pasar seorang wirausaha harus dapat mengkondisikan pasar sesuai dengan karakteristik  masing- masing.Pembagian pasar dalam srategi ini adalah :

  1. Segmenting
  2. Targeting meliputi : target pertama dan target cadangan
  3. Positioning
  4. STRATEGI DISTRIBUSI
  5. Srategi Distribusi.

Distribusi adalah Menyalurkan suatu produk baik berupa barang atau jasa ketempat yang paling dekat dengan konsumen.

  1. Srategi Promosi

Promosi adalah Sarana komunikasi antar perusahaan dengan konsumen, Dengan promosi konsumen akan mengetahui keberadaan suatu produk dan keberadaan perusahaan yang membuat atau memproduksi produk tersebut. Tujuan dari promosi adalah ;

  1. Untuk menginformasikan kepada konsumen tentang suatu produk
  2. Mempengaruhi dan membujuk konsumen agar membeli produk tersebut
  3. Mengingatkan konsumen tentang produk perusahaan yang memproduksi produk.

Macam –macam media promosi adalah :

  1. Personal selling
  2. Selling
  3. Promosi penjualan
  4. Public relations
  5. USAHA KECIL
  6. 1. Pengertian usaha kecil

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi pada khususnya, Dengan tujuan untuk memperoleh laba dan menjaga kelangsungan pertumbuhan usaha dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

  1. Penerapan fungsi manajamen

Pengelolaan suatu usaha sangat penting dilakukan didalam kegiatan usaha, Dimana pengelolaan tersebut dikenal dengan  proses manajamen atau kegiatan yang saling terkait satu sama lain yang dikenal dengan fungsi manajamen yaitu :

  1. Perencanaan ( planning )
  2. Pengorganisasian ( Organizing )
  3. Pengarahan ( actuating )
  4. Pengendalian ( controlling )
  5. Pengertian perencanaan usaha

Adalah factor yang sangat penting dalam memulai suatu usaha, yaitu Suatu proses berkesinambungan untuk menerapkan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Manfaaat penyusunan perencanaan  adalah:

  1. Memudahkan pembuatan program kerja
  2. Memudahkan pelaksanaan kerja
  3. Pelaksanaan akan lebih terarah dan efisien
  4. Sebagai acuan dalam mengambil keputusan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN SOAL

LATIHAN 1:

  1. Jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya resiko keuangan !
  2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan resiko usaha!
  3. Sebutkan tiga macam resiko usaha!
  4. Sebutkan hasil resiko usaha dalam aspek keuangan!
  5. Jelaskan pengertian resiko kerusakan produk!

 

LATIHAN 2:

  1. Jelaskan pengertian potensi pasar !
  2. Jelaskan pengertian produk !
  3. Jelaskan pengertian pelanggan !
  4. Sebutkan tiga macam srategi yang dapat digunaakan wirausahawan agar dapat mempertahankan produk !
  5. Jelaskan pengertian riset aspek pasar !

 

LATIHAN 3:

  1. Jelaskan pengertian pesaing!
  2. Jelaskan pengertian bahan baku /bahan produksi!
  3. Jelaskan pengertian SDM !
  4. Apa saja yang harus diperhatiakan dalam menganalisis aspek SDM !
  5. Resiko apa yang ada didlam penganalisisan bahan baku/ produksi !

 

LATIHAN 4:

  1. Jelaskan pengertian Data!
  2. Sebutkan dua (2 ) metode dalam memperoleh data !
  3. Jelaskan pengertian korelasi !
  4. Buatlah rumus persamaan regresi linier sederhana !
  5. Jelaskan persamaan regresi linier sederhana !

 

LATIHAN 5:

  1. Jelaskan pengertian tentang harga !
  2. Sebutkan faktor eksternal yang menjadi pertimbangan dalam srategi harga !
  3. Jelaskan pengertian tentang pasar !
  4. Apa pengertian targeting dalam srategi pasar !
  5. Apa pengertian Restrained price !

 

LATIHAN 6:

  1. Apa yang dimaksud dengan distribusi!
  2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai guna dari waktu!
  3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Nilai guna pemilik!
  4. Apa yang dimaksud dengan promosi !
  5. Jelaskan pengertian Direct marketing !

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN

 

KUNCI JAWABAN LATIHAN 1
1 Adanya utang perusahaan kepada kreditur yang berlebihan
2 Resiko usaha adalah segala sesuatu yang mengakibatkan besar kecilnya peluang mendapatkan keuntungan.
3 1.      Resiko keuangan

2.      Resiko jiwa karyawan

3.      Resiko kerusakan produk

4 Hasil resiko – resiko  usaha dalam aspek keuangan adalah :

a.       Adanya biaya- biaya produksi yang berlebihan.

b.      Adanya biaya –biaya perusahaan yang berlebihan.

c.       Adanya utang –utangperusahaan yang besar.

d.      Adanya pinjaman –pinjaman yang berlebihan

5 Resiko kerusakan produk adalah resiko kerugian karena rusaknya produk, yang disebabkan karena rusaknya alat produksi, ketidaktelitian karyawan, kadaluarsa, dan lain- lain.

 

KUNCI JAWABAN LATIHAN 2
1 Potensi produk adalah barang- barang
2 Produk adalah segala sesuatu yang berupa barang /jasa
3 Pesaing adalah usaha sejenis.
4 Tiga srategi yang dapat mempertahankan produk adalah

1.       Menciptakan produk baru yang disenangi oleh konsumen

2.       Mencari segmen baru pasar kecil dengan harapan dapat menarik para konsumen.

3.       Memperbaiki penampilan produk baru yang memuaskan para konsumen.

5 Riset aset pasar adalah  pengumpulan, pencatatan analisis secara sistematis atas informasi yang berkaitan dengan pemasaran produk dan potensi pasar.

 

KUNCI JAWABAN LATIHAN 3
1 Pesaing adalah Seorang wirausahawan yang mempunyai usaha sejenis dengan usaha yang kita jalankan
2 Produk adalah Jenis barang-barang yang akan diproduksi mulai dari bahan dasar menjadi bahan jadi yang siap dipasarkan.
3 SDM adalah Sumber Daya Manusia
4 Yang harus diperhatikan yaitu :

a.       Kejelasan tugas bagi seluruh karyawnnya.

b.       Keluhan –keluhan bagi karyawannya

c.        Penilaian terhadap karyawannya  yang tidak memenuhi kriteria keberhasilan dalam mengerakan perusahan dalam bidanya masing-masing.

5 Resiko misalnya:

a.        Mudah rusaknya bahan baku

b.        Ukuran beratnya

c.        Volumenya secara langsung berpengaruh terhadap biaya transportasi

d.       Biaya proses produksinya.

 

KUNCI JAWABAN LATIHAN 4
1 Data adalah Suatu keterangan atau informasi yang diperoleh dari objek yang diamati atau diteliti,baik, valid, dan memenuhi syarat-syarat obyektif,relevan, up to date, reliable, dan representative
2 Dua metode dalam memperoleh data adalah  Metode sensus dan metode sampling.
3 Pengertian korelasi adalah  suatu  metode analisa  dengan meneliti seberapa besar hubungan antara beberapa hal yang ada, misalnya antara pengeluaran biaya promosi dengan tingkat penjualan atau jumlah pemakaian pupuk dengan tingkat produksi  dan sebagainnya.
4 Rumus persamaannya dalah  Y ”= a + bx
5 Pengertian regresi linier sederhana adalah Bagaimana antara variabel satu dengan variabel yang lainnya memiliki hubungan pata tingkat korelasinya.

 

KUNCI JAWABAN LATIHAN 5
1 Harga merupakan langkah kedua sebelum srategi produk dijalankan,karena harga merupakan nilai dari suatu produk yang merupakan kombinasi dari total biaya produksi dan tingkat keuntungan yang diinginkan.

 

2 1.       Sifat pasar permintaan

2.       Persaingan

 

3 Pasar adalah suatu kondisi yang didalamnya terdapat seluruh pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertntu yang mana mereka bersedia dan sanggup untuk melibatkan diri dalam proses pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.

 

4 Targeting adalah suatu langkah yang ditempuh oleh seorang penjual atau pengusaha untuk menentukan bagian mana dari segmen pasar yang ada dan ingin dimasuki dengan produknya.

 

5 Penetration price adalah : Menetapkan harga pada tingkat yang relatif murah atau rendah pada awal daur hidup produk.

 

 

 

KUNCI JAWABAN LATIHAN 6
1 Distribusi adalah Menyalurkan suatu produk baik berupa barang atau jasa ketempat yang paling dekat dengan konsumen.
2 Nilai guna waktu adalah dalam bk proses penyimpanan pemajangan dan pergudangan yang relative lama.
3 Nilai guna pemilik adalah Negoisasi dan pemindahan hak milik
4 Promosi adalah Sarana komunikasi antar perusahaan dengan konsumen, dengan tmengetahui keberadaan suatu produk dan keberadaan suatu perusahaan yang membuat atau memproduksi  produk tersebut.
5 Direct Marketing adalah langkah  perusahaan dengan menggabungkan semua kegiatan promosi untuk mendukung terlaksanaanya penjualan langsung tanpa perantara.

 

modul kw xi smtr 1

                                                             BAB I                 

USAHA KECIL DAN MIKRO

 

Standar Kompetensi             :

Merencanakan Usaha Kecil / Mikro

Kompetensi Dasar                 :

  1. Menganalisis Peluang Usaha
  2. Menganalisis Aspek-aspep Pengelolaan
  3. Menganalisis Aspek-aspek Pengelolaan Usaha

 

Indikator :

  1. Peluang usaha dideskripsikan dengan benar
  2. Sumber peluang usaha dan cara pengembangan diidentifikasi secara benar.
  3. Peluang usaha dianalisi dengan tepat.
  4. Resiko dianalisis dengan cermat.
  5. Pemanfaatan peluang usaha diidentifikasi secara kreatif dan inovatif.
  6. Peluang usaha dipetakan dengan bener.
  7. Pengertian dan tujuan usaha dideskripsakan secara benar.
  8. Bentuk-bentuk badan usaha diidentifikasi secara benar.
  9. Struktur organisasi disusun secara benar.
  10. Bentuk-bentuk struktur organisasi diidentifikasi secara benar
  11. Produk dideskripsikan dan dipahami dengan benar.
  12. Jasa diartikan dan dipahami dengan benar.
  13. Produk dan jasa diklasifikasikan dengan benar.
  14. Proses Produksi dideskrifsikan dengan benar.
  15. Metode pencatatan bahan baku dihitung dan diolah secara tepat dan benar.
  16. Pengertian izin usaha dideskripsikan secara benar.
  17. Macam-macan izin usaha diidentifikasi secara benar.
  18. Pengertian surat-menyurat dideskripsikan secara benar.
  19. Fungsi dan penggolongan surat dapat diidentifikasi secara benar.
  20. Kelemahan dan kelebihan surat dapat diidentifikasi secara benar.
  21. Jenis-jenis surat niaga diidentifikasi secara benar
  22. Pengertian pajak dideskripsikan secara benar.
  23. Fungsi pajak dan jenis-jenis pajak diidentifikasi secara benar.
  24. Menghitung pajak dengan benar.

TUJUAN PEMBELAJARAN :

  1. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian peluang usaha.
  2. Siswa dapat mengidentifikasi sumber peluang usaha dan cara mengembangkannya.
  3. Siswa dapat menganalisis peluang usaha.
  4. Siswa dapat mimiliki pengetahuan tentang analisis resiko usaha.
  5. Siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif.
  6. Siswa dapat memetakan peluang usaha.
  7. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian dan tujuan usaha.
  8. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk badan usaha.
  9. Siswa dapat menyusun struktur organisasi.
  10. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk dan struktur organisasi.
  11. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian produk dan klasifikasi produk.
  12. Siswa dapat mendeskripsikan jasa.
  13. Siswa dapat dapat membedakan antara produk dan jasa.
  14. Siswa dapat memiliki pengetahuan tentang proses produksi.
  15. Siswa dapat menghitung pencatatan bahan baku dengan beberapa metoda.
  16. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian perizinan usaha dan macam-macam izin usaha.
  17. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian surat menyurat.
  18. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi-fungsi surat.
  19. Siswa dapat membedakan kelemahan dan kelebihan surat.
  20. Siswa dapat membuat rancangan jenis-jenis surat niaga.
  21. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian pajak.
  22. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi pajak dan jenis-jenis pajak
  23. Siswa dapat menghitung pajak dengan benar.

 

 

  1. PELUANG USAHA
  2. Pengertian Peluang Usaha

Pengertian Peluang usaha adalah kesempatan yang pasti didapatkan seseorang atau lebih dengan mengandalkan fotensi yang ada pada dirinya. Menggali l peluang usaha dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan hubungan sosial. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial yaitu :

  1. Usaha itu memiliki daya jual yang tinggi.
  2. Usahanya bersifat nyata, dan bertahan lama
  3. Bisa ditingkatkan skalanya menjadi skala industi

Sumber peluang usaha berasal dari peluang diri sendiri ( hobi, keahlian, pengetahuan dan latar belakang pendidikan), peluang dari lingkungan ( bisnis orang tua dan rumah ).

  1. Analisis Peluang Usaha terdiri dari :
  2. analisis kebutuhan pasar/konsumen yaitu mengetahui kebutuhan pasar
  3. Analisis kebutuhan materi dan produk yaitu apakah bisa didapat dengan mudah/tidak
  4. Analisis berkelanjutan usaha kedepan yaitu harus sesuai dengan persyaratan.
  5. Analisis persaingan usaha, ada empat tingkat persaingan perusahaan yang dapat dilihat diantaranya : persaingan merek, industri, bentuk dan persaingan umum.

Analisis pendapatan dan pengembangan.

Setiap usaha atau perusahaan yang dituju adalah keuntungan atau pendapatn sehingga perlu analisis tentang perkiraan pendpatan dengan faktor minimum dan maksimum serta BEP yang akan didapat.

  1. Analisis Resiko Usaha.

Wirausaha usaha harus mau dan mampu mengambil resiko yang telah diperhitungkan dengan matang dan selanjutnya resiko usaha dapat diidentifikasi. Kemampun wirausaha dalam mengambil resiko akan ditingkatkan oleh :

  1. Keyakinan pada diri sendiri untuk sukses.
  2. Kemampuan menghadapi situasi resiko menurut tujuan usaha/bisnis
  3. Kemampun untuk menilai resiko secara realistis
  4. Kesadaran untuk mengubah keadaan demi keuntungan usaha/bisnis.

Prosedur-prosedur untuk menganalisis sebuah situasi resiko dalam usaha sebagai berikut :

  1. Tujuan dan sasaran usaha, dirumuskan untuk mencapai pertumbuhan pelan dan mantap.
  2. Meneliti alternatif resiko,yaitu dengan mengadakan surpe secara terperinci.
  3. Melaksanakan dan merecanakan sebuah alternatif.
  4. Taksiran resiko usaha.

Tugas wirausaha di dalam pengambilan resiko adalah sebagai berikut :

  • Mnentapkan kebutuhab pada tingkat permintaan waktu barang.
  • Membeli alat-alat produk yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen.
  • Menyewakan alt-alt produk untuk memenuhi permintaan konsumen
  • Mengumpulkan informasi usaha
  1. Menguraikan resiko usaha. Unssur-unsur dalam menguraikan usaha yaitu :
  • Adanya kesadaran dalam mengelola usaha, peluang dan kekuatan perusahaan.
  • Adanya kerja prestatuf, dorongan berinisiatif dan antusiasme untuk strategi usaha.
  • Adanya kemampuan untuk taktik dan stategi dalam mewujudkan perubahan usaha.
  • Adanya kreatifitas dan inovsi dalam mengelola usaha.

Contoh resiko toko bahan bangunan yang dampaknya bisa membuat toko gulung tikar atau bangkru antara lain sebagai berikkut :

  • Force Majeuro ( musibah kecelakaan seperti kebakaran )
  • Masalah kecukupan modal ( hutang dan piutang tidak dibayar dengan lancar )
  • Persaingan tajam ( munculnya pesaing baru )
  • Ketersediaan barang dagangan ( tidak bisa memenuhi kebutuhan
  1. Pemanfaatan Peluang Secara Kreatif dan Inovatif.

Pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif dapat dilakukan dengan cara-cara berikut :

  1. Make Modification yaitu melakukan beberapa perubahan
  2. Make It Better yaitu membuat yang lebih baik
  3. Make It the Fist yaitu menjadi yang pertama
  4. Make It Special Products yaitu membuat produk khusus
  5. Clonning yaitu meniru habis tetapi mrek berbeda
  6. Substitute yaitu menjadi produk pengganti
  7. Pemetaan Usaha

Jenis usaha dapat dikelompokkan sebagai berikut :

  1. Perusahaan Dagang yang membeli barang dari pedagang grosir atau pabri.

Pedagang Eceran yaitu pedagang yang membeli barang dari pedagang grosir atau pabri           kemudian dijual kepada pelanggan. Pedagang Grosir yaitu pedagang yang membeli barang dari pabrik menjual kepada pedagang eceran.

  1. Perusahaan Manufaktur yaitu bergerak dalam pembuatan barang .

Yang dimaksu dengan usaha dalam bidang mnufaktur adalah sebagai berukut :

  • Produknya efisien dan letak pabriknya bagus.
  • Pasokan bahan bakunya efektif.
  • Produknya berkualitas tinggi dan jumlah bahan yang terbuang sedikit.
  1. Perusahaan Jasa yaitu usaha layanan jasa memberikan nasehat ahli atau menyediakan tenaga kerja contohnya jasa konsultan, dokter, montir, salon, guru dan perhotelan
  2. Usaha di Bidang Pertanian dan Kehutanan yaitu :
  • Penggunaan tanah yang efektif dan tidak berlebihan.
  • Menjual produk yang segar, biaya produksinya rendah
  • Mengganti sumber daya alam yang telah digunakan dan menghargai lingkungan.
  • Transportasi ke pasarnya mudah.

 

  1. TUJUAN DAN SASARAN USAHA
  2. Pengertian Tujuan Usaha

            Tujuan usaha adalah target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Dalam pencapaian tujuan tidak terlepas dari visi dan misi perusahaan. Seorang wirausahawan harus dapat memecah tujuan utama perusahaannya menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil yang disebut dengan sasaran. Tujuan dari perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
  2. Mengatur dan membentuk kerja sama dengan perusahaan lain
  3. Berguna untuk melakukan merger dengan perusahaan lain.
  4. Membuka lapangan pekerjaan
  5. Mengudang orang-orang yang mempunyai keahlian untuk kerja sama.
  6. Pengertian Sasaran Usaha

Sasaran usaha adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Agar sasaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien maka sasaran perusahaan harus dibuat secara spesipik, terukur, jelas kriterianya ser ta disertai dengan indikator-indikator yang lebih rinci. Untuk memudahkan dalam menentukan sasaran usaha,sebaiknya perusahaan memilih hal-hal sebagai berikut :

  1. Kemampuan menghasilkan laba
  2. Kedudukan pasar dan sumber daya manusia
  3. Pengebangan usaha dan sumber daya keuangan
  4. Sasaran kerja dan tanggung jawab soaial.
  5. Bentuk-bentuk Badan Usaha
  6. Pengertian badan usaha yaitu merupakan kesatuan yuridis ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Fungsi badan usaha adalah sebagai badan tertinggi yang mengurusi perusahaan sedangkan perusahaan merupakan alat bagi badan usaha dalam mendapatkan keuntungan. Bentuk badan usaha yang akan dipilih ditentukan oleh : jenis usahanya, permodalan, tanggung jawab usaha, keanggotaan, pembagian laba, dan lain-lainnya
  7. Bentuk-bentuk badan usaha.
  8. Badan usaha berdasarkan bentuk hukumnya yaitu :

– Perusahaan perorangan yaitu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan. Ciri-cirinya: modal relatif terbatas, pendiriannya mudah, laba diterima sendiri

Keuntungan perusahaan perorangan yaitu : administrasinya mudah, lebih fleksibel dalam mengambil keputusan, mudah untuk menghentikan dan melanjutkan, laba dinikmati sendiri sedangkan kerugiannya : sulit menjadi perusahaan besar, nama usaha bisa dicuri karena tidak memiliki kekuatan hukum, resiko kegagalan ditanggung sendiri, sulit meminjam modal ke bank dan lain-lainnya.

– Perusahaan kemitraan / persekutuan / firma yaitu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang nama dari perusahaan merupakan hasil kesepakatan para pendiriny.

– CV (persekutuan komanditer / comanditaire vennootschap) yaitu persekutuan yang terdiri dari beberapa orang yang sebagian memasukkan modal, mengelola, dan bertanggung jawab tidak terbatas atas resiko perusahaan yang sebagian memiliki tanggungjawab terbatas pada modal yang disertakan.

– Perseroan terbatas ( PT) yaitu suatu usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan modal yang berasl dari saham-saham dan masing-masing sekutu mengambil satu atau lebih saham. Sekutu bertanggung jawab hanya sebatas saham yang dimilikinya.

– Koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang kegiatannya berdasarka pada prinsip koperasi yang berdasrkan atas asas kekeluargaan.

  1. Badan usaha menurut kepemilikan modalnya yaitu :

– Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu semua bentuk perusahaan yang seluruh           modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali apabila ada ketentuan lain berdasarkan      undang-undang.

– Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yaitu badan usaha yang modalnya berasal dari perseorangan atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

– Badan Usaha Milik Campuran yaitu merupakan badan usaha yang sebagian modalnya dimiliki pihak swasts dan sebagianl lagi milik negara. Contoh PT pembangunan Jaya.

  1. Badan Usaha Berdasarkan Perbandingan Penggunaan Tenaga Kerja dan Mesin

– Badan Usaha Padat Modal yaitu badan usaha yang lebih banyak menggunakan mesin dari pada tenaga kerja

– Bada Usaha Padat Karya yaitu badan usaha yang lebih banyak menggunakan tenaga kerja dibandingkan dengan mesin.

  1. Badan Usaha Berdasarkan Lapangannya

– Badan Usaha Agraris yaitu badan usaha yang menghasilkan barang dengan bantuan        faktor alam, seperti kesuburan tanah dan iklim.

– Badan usaha Ekstratif yaitu badan usaha yang kegiatannya menggali, mengambil, dan mengelola kekayaan alam yang tersedia dengan tidak mengubah atau membuat barang.

– Badan Usaha Industri yaitu badan usaha yang mengolah bahan dasar menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

– Badan Usaha Perdagangan yaitu badan usaha yang kegiaatannyaa menjual dan membeli barang kepada konsumen.

– Badan Usaha Jasa yaitu badan usaha yang kegiatannya memberikan pelayanan atau         servis kepada orang lain.

  1. Struktur Organisasi
  2. Pengertian struktur organisasi yaitu kerangka dan sususnan yang merupakan pola hubungan antarfungsi bagian atau posisi, mapun orang-orang dalam organisasi perusahaan. Dalam menyusun struktur organisasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :
  3. Ukuran organisasi
  4. Jumlah karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi.
  5. Teknologi dan Strategi untuk mencapai tujuan.
  6. Latar belakang struktur organisasi, setiap perusahaan membentuk struktur organisasi untuk mengidentifikasi tanggung jawab setiap posisi pekerjaan, dan hubungan antar posisi-posisi tersebut. Struktur organisasi berdampak pada efisiensi dimana suatu perusahaan menghasilkan produknya.
  7. Prinsip-prinsip penyusunan struktur organisasi yaitu :

a.Tujuan organisasi sebagai sasaran yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut.

  1. Menjadikan serangkaian pekerjaan menjadi suatu sistem.
  2. Keterampilan dalam pengawasan agar efisiensi kinerja dapat dicapai.
  3. Menyusun tatanan jabatan sesuai organisasi usaha yang jelas.
  4. Fungsi-fungsi struktur organisasi yaitu :
  5. Kejelasan tanggung jawab, setiap anggota harus bertanggung jawab atas pekerjaannya.
  6. Kejelasan kedudukan, mempermudah melakukan koordinasi dalam bekerja.
  7. Kejelasan uraian tugas artinya dengan struktur organisasi uraian tugas menjadi jelas sehingga dapat mempermudah pengawasan dan pengendalian.
  8. Bentuk-bentuk struktur organisasi berdasarkan pola hubangan kerja dan aktivitas, wewenang serta tanggungjawab maka dapat dibedakan menjadi :
  9. Struktur organisasi garis /lini diciptakan oleh Hnry Fayol

Pada struktur lini wewenang dan tanggung jawab dialirkan secara overhead dari atasan kebawahan, bentuk ini dipakai pada perusahaan kecil yang jumlah karyawannya sedikit, sering dipakai dikalangan militer.

  1. Struktur Organisasi Fungsional, pada struktur ini setiap atasan mempunyai wewenang perintah kepada setiap bawahan, pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas.
  2. Strutur Organisasi Garis dan Staf dikembangkan oleh Harrington Emerson, merupakan struktur organisasi gabungan yang umumnya digunakan oleh perusahaan besar, daerah kerja luas, bidang tugas beraneka ragam dan jumlah bawahan banyak.
  3. Produk dan Jasa
  4. Pengertian produk yaitu sgala sesuatu yang dapat ditawarkan disuatu pasar yang akan memenimbulkan permintaan, penawaran dan konsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan para konsumen.

Klasifikasi produk menurut Kotler dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok :

  1. Berdasarkan wujudnya yaitu barang dan jasa
  2. Berdasarkan aspek daya tahannya yaitu barang tahan lama (Durable Goods) dan barang tidak tahan lama (Nondurable Goods)
  3. Berdasarkan tujuan konsumsi, berdasarkan pada siapa konsumennya dan untuk apa barang itu dikonsumsi maka produk diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

– Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat dikonsumsi tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut.

– Barang industri adalah barang yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat barang tersebut.

Klasifiasi produk menuru Mullins, Orville, Larreche dan Boyd bila perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kopetitifnya dalam pasar, harus mengerti apa saja yang digunakan konsumen untuk membedakan produk dengan perusahaan pesaing.

Menurut Tjiptono dimensi kualitas produk meliputi :

Kinerja (performance), keistimewaan tambahan (features), keandalan (reliability), kesesuaian denga spesifikasi (conformance to specifications), daya tahan (durability) dan etika (asthethic).

Tingkatan Produk, menurut Kotler ada lima tingkatan produk yaitu :

  1. Core benefit adalaah manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan pada konsumen.
  2. Basic Product adalah bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan panca indra
  3. Expectid product adalah serangkaian atribut produk dan kondisi yang diharapkan oleh

pembeli pada saat membeli suatu produk.

  1. Augmented product adalah sesuatu yang membedakan produk yang ditawarkan oleh perusahaan dengan produk perusahaan pesaing.
  2. Potecial product adalah semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk dimasa yang akan datang.
  3. Pengertian Jasa yaitu manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang Pada daarnya tanpa wujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.

Ciri-ciri jasa diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Tidak berwujud tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
  2. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan.
  3. Suatu produk Fisik’
  4. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
  5. Terdapat interaksi antara penyediaa jasa dengan pengguna jasa.
  6. Perbedaan antara barang dan jasa yaitu :
  7. Barang produk berwujud sedangkan jasa tidak berwujud
  8. Barang bisa dijual kembali sedangkan jasa sulit dijuaal kembali.
  9. Barang bisa disimpan banyak sedangkan jasa tidak bisa disimpan.
  10. Barang interaksi pelanggannya rendah sedangkan jasa interaksinya tinggi.
  11. Proses Produksi
  12. Pengertian prosese produksi menurut Sukanto Rekso Hadiprodjo dalam bukunya manajemen produksi adalah proses penciptaan atau penambahan manfaat, bentuk, waktu, dan tempat atas fktor-faktor produksi sehingga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia, contoh proses produksi yaitu :
  13. Manfaat Bentuk (Form Utility), mengolah limbah plastik menjadi pot bunga plastk.
  14. Manfaat tempat ( Place Utility), seorang petani menjual hasil kebun ke kota.
  15. Manfaat Waktu (Time Utility), menyim padi untuk dijual pada musim paceklik.
  16. Jenis-jenis Proses Produksi ada dua yaitu :
  17. Prosess produksi terus mnerus (cntinous) yaitu proses produksi yang mengerjakan barang yang selalu sama dan tidak pernah diganti. Ciri-cirinya antara lain :

– Produksi yang dihasilkan dalam jumlah yang banyak dengan variasi yang kecil.

– Mesin-mesin bersifat khusus serta pengaruh operator terhadap produk kecil.

– Cara penyusunan peralatan/mesin berdasarkan urutan pengerjaan.

– Bila salah satu mesin rusak maka seluruh proses akan berhenti.

  1. Proses produksi terputus-putus (intermittent) yaitu biasanya digunakan untuk perusahaan yang mengerjakan bermcam-macam barang dengan variasi yang baanyak.

Sifat-sifat atau ciri-cirinya yaitu :

– Produk yang dihasilkan biasanya sedikit dengan variasi yang sangat besar.

– Cara penyusunan peralatan berdasarkan fungsinya.

– Mesin-mesin yang digunakan bersifat umum, menghasikan barang variasi banyak.

– Pengaruh oporator terhadap produk yang dihasilkan cukup besar.

  1. Tahapan-tahapan Produksi diantaranya yaitu :
  2. Tahap produksi yang menghasilkan bahan mentah contoh industri pertanian kapas
  3. Tahapproduksi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi.
  4. Tahap produksi yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi.
  5. Tahap produksi yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi.
  6. Tahap produksi yang menyalurkan barang jadi kepada pemakai.
  7. Pengelolaan Persediaan (Inventoty) adalah suatu tindakan sesorang pengusaha untuk menjaga agar persedian barang tetap stabil sesuai rencana.

Fungsi Persediaan ada dua yaitu :

  1. Fungsi Batch Stock / lot size inventing, yaitu berfungsi untuk mengurangi biaya perunit saat produksi maupun pembelian sumber daya. Keuntungan Fungsi ini yaitu

– Mendapat potongan pembelian

– Memperoleh efisiensi produksi karena proses produksi yang lebih lama.

– Penghematan biaya angkut dan fungsi decoupling.

  1. Fungsi Antisifasi yaitu dipersiapkan untuk mengantisipasi naik turunnyan permintaan, mengantisipasi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan permintaan barang pada periode tertentu, sehingga perusahaan perlu memiliki persediaan ekstra yang disebut dengan safety stock.
  2. Metode Pencatatan Bahan Baku diantaranya :
  3. Metode FIFO (First In First Out), masuk pertama keluar pertama
  4. Metode LIFO (Last In First Out) bahan baku yang terakhir masuk keluar pertama.
  5. Metode Rata-Rata Timbangan (Average Cost Method) biaya bahan baku yang dipakai yaitu hasil kuantitas bahan baku yang dipakai dan harga pokok rata-rata per satuan.
  6. Perizinan Usaha
  7. Pengertian izin usaha yaitu merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu usaha oleh seorang pengusaha / perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menerbitkan izin-izin usaha perdagangan.
  8. Macam-macam izin usaha untuk usah yang bergerak dalam bidang industri dan perdagangan pada prinsipnyan diperlukan izin-izin sebagai berikut :
  9. Izin Prinsip yaitu merupakan sebuah persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat untuk mendirikan prusahaan industri atau persetujuan prinsif mendirikan perusahaan industi.
  10. Izin Penggunaan Tanah, dikeluarkan oleh kantor Agaria Pemda setempat setelah izin pembebasan tanah dimiliki, yang berbentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang berlaku 20-30 tahun.
  11. Izin mendirikan bangunan (IMB) yaitu izin yang dikeluarkan oleh Dinas Pengawasansan Pembangunan Tata Kota pemda setempat.
  12. Izin Gangguan yaitu izin yang dikeluarkan oleh bagian undang-undang gangguan pemda setempat yang wajib dimiliki oleh perusahaan.
  13. SIUP (Suran Izin Usaha Perdagangan) yaitu surat izin yang dikeluarkan oleh mentri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan dan jasa. Berdasarkan besar kecilnya usaha SIUP terbagi menjadi :

– SIUP Kecil yaitu SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih semuanya sampai dengan Rp.200.000.000. tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

– SIUP Menengah yaitu SIUP dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya antara  Rp.200.000.000-Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

– SIUP Besar yaitu SIUP dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya diatas   Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

  1. Situ (Surat Izin Tempat Usaha) yaitu surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupatan atau kota madya sepanjang ketentuan-ketentuan undang-undang gangguan mewajibkan.
  2. Surat Menyurat
  3. Pengertian surat menyurat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis kepada pihak lain baik atas nama pribadi atau kedinasan.

Secara singkat pengertian surat adalah alat komunikasi penting dalam tata kerja dan usaha. Tujuan menulis surat secara garis besarnya ada tiga yaitu :

  1. Menyampaikan informasi kepada pembaca surat.
  2. Mendapatkan tanggapan dari pembaca surat tentang isi surat.
  3. Ingin mendapatkan tanggapan dan menyampaikan informasi kepada pembaca surat.
  4. Funsi dan Penggolongan Surat yaitu :

– Sebagai alat bukti tertulis, dan sebagai alat pengingat.

– Bukti historis berguna sebagai bahan riset mengenal keadaan atau aktivitas suatu organisa Si pada masa-masa lalu.

– Data organisasi surat dapat mencerminkan keadaan mentalitas, jiwa dan kondisi intern dari organisasi atau kantor yang bersangkutan.

– Pedoman surat juga merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.

  1. Kelebihan surat antara lain yaitu :

Murah,daya jangkau lebih luas, bersifat formal dan efektif, bisa dijadikan bukti hitam diatas putih.

  1. Kelemahan Penyusunan Surat pada Umumnya adalah :
  2. Susunan surat ruwet, kalimat tidak lengkap atau berbelit-belit.
  3. Penulisan kalimat tidak sesuai demgan EYD dan penggunaan bahasa asing tidak tepat.
  4. Menciptakan istilah sendiri yang tidak lazim, tata bahasa tidak teratur.
  5. Ketikan banyak yang salah dan penggunaan model yang tidak menentu.
  6. Syarat-syarat surat yang baik, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  7. Surat disusun dengan teknik penyusunan yang benar.
  8. Penyusunan bentuk surat sesuai dengan aturan atau pedoman yang sudah ditentukan.
  9. Pengetikan surat benar, jelas, bersih, dan rapi dengan format yang benar.
  10. Isi surat harus dinyatakan dengan ringkas, jelas dan ekplisit.
  11. Bahasa yang digunakan harus bahasa Indonesia yang benar dan baku.
  12. Jenis-jenis Surat Niaga yaitu sebagai berikut :
  13. Surat Perkenalan adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi tentang perusahaan penjual agar diketahui oleh pembeli.
  14. Surat Permintaan Penawaran adalah surat yang diminta dan dikirimkan calon pembeli untuk meminta penawaran mengenai barang atau jasa tertentu yang dibutuhkan.
  15. Suran Penawaran yaitu surat yang dibuat dan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli untuk menewarkan barang atau jasa.
  16. Surat Pesanan yaitu merupakan surat yang dibuat pembeli kepada penjual yang berisikan pemesanan barang atau jasa tertentu.
  17. Surat Pemberitahuan Barang yaitu surat yang memberi kabar kepada pembeli mengenai pesanannya terpenuhi atau tidak.
  18. Surat Pengaduan yaitu surat yang berisi apakah barang yang diterima pemesannya diteterima dalam keadaan baik atau tidak.
  19. Surat Pengirimam Pembayaran yaitu surat tentang kewajiban pembeli untuk membayar barang yang telah diterima.

Hal-hal yang perlu ditulis adalah jumlah barang yang diterima, harga yang seharusnya, Waktu pembayaran, cara pembayaran, besarnya pembayaran dan bukti pembayara

  1. Perpajakan
  2. Pengertian pajak yaitu iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsunng.

Menurut Prof.Dr.Adriani pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

  1. Ada lima unsur pokok dalam definisi pajak yaitu :
  2. iuran / pungutan.
  3. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
  4. Pajak dapat dipaksakan.
  5. Tidak menerima kontra prestasi.
  6. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.
  7. Fungsi Pajak antara lain :
  8. Fungsi Anggaran (Budgetair) yauitu berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan penbangunan
  9. Fungsi mengatur (Regulerend) yaitu pajak dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
  10. Fungsi Stabilitas yaitu pajak dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat ikendalikan.
  11. Fungsi Redistribusi Pendapatan yaitu pajak dapat digunakan untuk membiayai semua kepentinagan umum termasuk biaya pembangunan yang dapat membuka lapangan kerja.
  12. Jenis- jenis Pajak diantaranya :
  13. Pajak Penghasilan (PPh) contohnya PPh Pasal 21 ( pajak perseorang berupa gaji,upah,tunjangan dan pembayaran lain . PPh Pasal 22 (pajak yang dipungu oleh bendaharawan pemerintah ).
  14. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) merupakan pajak yang dikenekan atas konsumsi barang / jasa dalam negeri.
  15. Tarif Pajak Penghasilan
  16. Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Satu Tahun
N0 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
1. Penghasilan sampai dengan Rp.25.000.000 5%
2. Penghasilan dari Rp.25.000.000 – Rp.50.000.000 10%
3. Penghasilan dari Rp.50.000.000 – Rp.100.000.000 15%
4. Penghasilan dari Rp.100.000.000 – Rp. 200.000.000 25%
5. Penghasilan lebih dari Rp.200.000.000 35%

 

b.Tarip Pajak Untuk Wajib Pajak Badan ( PPh 25 ) dalam Satu Tahun

No Penghasilan Usaha Kena Pajak Tarif Pajak
1. Untuk penghasilan usaha sebesar Rp.50.000.000 10%
2. Untuk penghasilan usaha Rp.50.000.000 – Rp.100.000.000 15%
3. Untuk penghasilan usaha diatas Rp.100.000.000 30%
  1. Penghasilan yang merupakan objek pajak yaitu penghasilan dari kegiatan usaha (PPh25) penghasilan sebagai karyawan (PPh 21), Penghasilan dari pemberian jasa (PPh 23 ) penghsilan dari modal atas harta yang bergerak dan tidak bergerak (bunga, dan devden)
  2. Perhitungan PPN yaitu : PPN = 10% x DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

PPN Ekspor = …% x Nilai Ekspor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN SOAL

 

LATIHAN  1:

  1. Mengapa suatu perusahaan perlu menentukan tujuan yang akan dicapai ?
  2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sasaran perusahaan !
  3. Apa saja yang menentukan jika seseorang ingin memilih bentuk badan usaha?
  4. Sebutkan badan usaha berdasarkan lapangannya !
  5. Sebutkan 3 ciri dari organisasa lini atau garis !

LATIHAN 2 :

  1. Apakah pengetian dari izin usaha ?
  2. Macam-macam izin usaha salah satunya adalah SIUP, jelaskan apa itu SIUP !
  3. Sebutkan kelebihan dari surat !
  4. Mengapa surat-menyurat dikatakan penting dalam kegiatan suatu usaha ?
  5. Jelaskan pengertian pajak menurut ProDr.Adriani !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN

Kunci Jawaban1 :

  1. Karena dengan menentukan tujuan yang jelas maka suatu perusahaan akan

dapat mengarahkan kinerja, dan target yang akan dicapai.

  1. Yang dimaksud dengan sasaran perusahaan adalah penjabaran dari tujuan

yaitu sesuatu yang akan dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu

tertentu.

  1. Jika seseorang ingin memilih bentuk badan usaha, maka banyak ditentukan

oleh jenis usahanya, permodalan, tanggung jawab, keanggotaan, pembagian

laba, dan publikasi.

  1. Badan usaha berdasarkan lapangannya yaitu : badan usaha agraris, badan usa-

ha ekstratif, badan usaha industri, badan usaha perdagangan dan badan

usaha jasa.

  1. Tiga ciri dari organisasi lini atau garis adalah sebagai berikut :
    1. Jumlah karyawannya sedikit.
    2. Hubungan atasan dan bawahannya bersifat langsung.
    3. Selain pemimpin tertinggi, manajer dibawahnya hanya sebagai pelaksana

 

KUNCI JAWABAN 2 :

  1. Yang dimaksud dengan izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan dari   pihak berwenang atas penyelenggaraan usaha oleh seseorang.
  2. SIUP adalah surat izin yang diberkan oleh mentri atau pejabat yang ditunjuk pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan/jasa.
  3. Kelebihan dari surat diantaranya yaitu : murah, daya jangkau lebih lus, bersi-sifat formal dan efektif dan bisa dijadikan bukti hitam diatas putih.
  4. Surat menyurat dikatakan penting dalam kegiatan usaha karena surat merupakan salah satu bentuk hubungan dengan pihak lain yang bersangkutan, seperti pemasok dan pelanggan.
  5. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Adriani yaitu pajak merupakan iuran yang

dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

soal latihan PKN

1. Manusia adalah mahluk monodualisme. Oleh Karena itu, selain menjadi makhluk individu, manusia juga sekaligus menjadi mahluk …
a. Tuhan
b. Sosial
c. berakal
d. berbudi
e. berhati nurani
2. Unsur-unsur konstitutif terbentuknya negara adalah …
a. Rakyat, tentara dan pemerintahan yang berdaulat
b. wilayah tertentu, tentara, dan pemerintahan yang berdaulat
c. rakyat, wilayah tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat
d. rakyat, pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain

3. Suatu daerah yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan negara lain atau sebuah negara jajahan yang berada dibawah kekuasaan negara lain disebut…

a. Negara Koloni
b. Negara Domian
c. Negara Uni
d. Negara Mandat
e. Negara Proktektorat

4. Negara serikat adalah…
a. Perserikatan antara beberapa negara, dimana setiap negara yang menjadi anggotanya
Tetap merdeka dan berdaulat penuh baik kedalam maupun keluar
b. Negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat, sedang yang
Berdaulat adalah gabungan dari negara-negara bagian itu
c. Suatu negara dimana kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan dalam negara
Itu terdapat pada pemerintahan pusat, yang mempunyai kedaulatan ke dalam dan keluar
d. Suatu negara bekas jajahan yang sudah merdeka dan berdaulat penuh baik ke luar maupun
Kedalam, yang karena kepentingannya dipersatukan dalam ikatan bersama dengan negara
Yang pernah menjajahnya
e. Suatu bentuk hidup pergaulan manusia yang merupakan suatu community dengan syarat-
Syarat tertentu, yaitu wilayah, rakyat dan pemerintah
5. Gabungan antara dua negara atau lebih yang masing-masing negara merdeka dan berdaulat penuh
mempunyai seorang kepala negara yang sama disebut …………….
a. Dominion
b. Koloni
c. Mandat
d. Uni
e. Truste
6. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang di dalam …
a. Pancasila
b. Pembukaan UUD 1945 alinea 4
c. Pembukaan UUD 1945 alinea 2
d. Batang tubuh
e. GBHN

7. Ius constitutum , yaitu …
a. hukum yang berlaku pada saat sekarang ini dalam masyarakat
b. hukum yang berlaku tanpa batas waktu
c. hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang
d. hukum yang berlaku dalam suatu Negara
e. hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu saja

8. Apakah yang dimaksud dengan hukum publik ?
a. hukum yang mengatur urusan negara
b. hukum yang mengatur hubungan hukum antara perorangan dengan negara
c. hukum yang mengatur hubungan hukum antara beberapa negara
d. hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan
orang yang lain
e. hukum yang mengatur harta kekayaan seseorang

9. Dalam tata hukum Indonesia, doktrin diartikan …
a. hukum yang terbentuk karena keputusan hakim
b. hukum yang ditetapkan oleh negara-negara yang mengadakan perjanjian
c. hukum yang terletak di dalam adat kebiasaan
d.hukum yang terjadi karena pendapat dari para ahli hukum
e. hukum yang mengatur hubungan hukum antarwarga Negara

10. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakan hukum dan peradilan. Hal ini diatur didalam UUD 1945 pasal …
a. 27 ayat 1
b. 27 ayat 2
c. 24 ayat 1
d. 24 ayat 2
e. 25 ayat 1
11. UU yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ………….
a. Undang-Undang No 3 tahun 1971
b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
e. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

12. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang khusus memuat dan mengatur tentang HAM diatur dalam
pasal …
a. Pasal 27
b. Pasal 30
c. Pasal 28 A – 28 J
d. Pasal 32
e. Pasal 34
13. Dalam mewujudkan tujuan nasional dan cita-cita bangsa, para penyelenggara Negara harus mendasarkan semua kegiatan penyelenggaraan Negara pada …
a. Dasar Negara
b. Amanat founding father
c. Undang-undang
d. Kebijakan politik yang telah disepakati
e. Kebijakan pemegang kekuasaan
14. Konstitusi secara hierarki memiliki kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainya. Sehingga aturan-aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai dan tidak bertentangan dengan apa yang telah di atur dalam konstitusi. Pernyataan tersebut menunjukan kedudukan konstitusi sebagai …
a. Hukum dasar
b. Hukum tertinggi
c. Cita-cita hukum
d. Norma pertama
e. Norma dasar
15. Hubungan dasar Negara dan konstitusi adalah …
a. Tidak ada hubungan antara dasar Negara dengan konstitusi
b. Dasar Negara sama dengan konstitusi
c. Dasar Negara merupakan jabaran konstitusi
d. Dasar negara merupakan sumber bagi konstitusi dan konstitusi merupakan jabaran dari dasar negara
e. Konstitusi merupakan sumber dasar negara dan dasar Negara merupakan penjabaran konstitusi
16. Perumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia …
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Kelima

17. Salah satu asas yang dipakai untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang adalah asas ius soli, yaitu status kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan pada…..
a. Pendidikan
b. Tempat asal
c. Tempat pendidikan
d. Tempat kelahiran
e. Pertalian darah
18. Seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan WNI dan WNA bisa memilih kewarganegaraannya pada usia :
a. 16 tahun
b. 17 tahun
c. 18 tahun
d. 19 tahun
e. 20 tahun
19. Dalam sistem politik yang berlaku di Indonesia, fungsi pemandu kepentingan menjadi tanggung jawab dari …
a. Eksekutif, yudikatif, legislatif
b. Eksekutif, legislatif, federative
c. Eksekutif, federatif, legislative
d. Eksekutif, legislative, farpol
e. Kelompok kepentingan, parpol, yudikatif

20. Menurut UUD 1945, dalam sistem politik di Indonesia, satu-satunya lembaga suprastruktur politik yang memiliki hak amandemen terhadap UUD 1945 adalah…
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. Presiden
e. Mahkamah Konstitusi

21. Budaya Politik Masyarakat yang masih menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang dapat mempengaruhi hidup manusia disebut budaya politik…
a. Santri
b. Abangan
c. Priayi
d. Tradisional
e. Moderen

22. Dalam sebuah masyarakat muncul budaya politik yang berbeda-beda hal tersebut di pengaruhi oleh….
a. Budaya politik apatis
b. Budaya politik kekuasaan
c. Budaya politik kepentingan
d. Budaya politik kebijakan
e. Budaya politik aktif

23. Sarana/agen sosialisasi politik yang paling mendasar dan efektif adalah…..
a. Keluarga
b. Sekolah
c. Kelompok pergaulan
d. Tempat kerja
e. Media masa
24. Suatu budaya politik dalam masyarakat dimana masyarakatnya bersikap acuh, pasif, dan masa bodoh disebut budaya politik…..
a. Mobilisasi
b. Partisipatif
c. Apatis
d. Evaluatif
e. Efektif

25. Salah satu manfaat pentingnya sosialisasi budaya politik adalah…..
a. Menertibkan kerja aparat hukum
b. Mengawasi kinerja pemerintah
c. Mewujudkan keadilan dalam masyarakat
d. Mengenalkan visi dan misi partai politik kepada masyarakat
e. Mengurangi kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintah

26. Sistem pemerintahan yang mengikut sertakan rakyat dalam pemerintahan Negara ialah system pemerintahan…
a. Liberal
b. Demokrasi
c. Parlementer
d. Komunis
e. otoriter

27. Masyarakat madani merupakan masyarakat yang baik, menurut perkembangannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali…
a. Kemandirian
b. Kesukarelaan
c. Kesetaraan
d. Keswadayaan
e. Keswasembadaan

28. Jika dibedakan atas demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung berarti kita meninjau demokrasi atas dasar …
a. Prinsip idiologi
b. Asas-asas demokrasi
c. Norma yang berlaku
d. Yang menjadi titik perhatiannya
e. Penyaluran kehendak rakyat

29. Pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara akan lestari apabila …
a. Parlemen berfungsi
b. Ada lembaga perwakilan
c. Ada partisipasi rakyat
d. Rakyat berpolitik
e. Penguasa yang bertanggungjawab

30. Masyarakat demokratis merupakan masyarakat yang mampu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari …
a. Jeff Hainess
b. Aristoteles
c. Wassen
d. Plato
e. Natonagoro

31. Berikut ini merupakan manfaat adanya kerja sama regional seperti ASEAN, kecuali….
a. Terpeliharanya stabilitas di kawasan asia tenggara
b. Terbinanya hubungan yang harmonis antaranggota ASEAN
c. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pokok rakyat ASEAN
d. Terdapatnya solidaritas yang tinggi antaranggota ASEAN
e. Terciptanya itikad baik saling menghormati antarnegara ASEAN

32. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu organisasi internasional bertujuan….
a. Memajukan persahabatan antarbangsa berdasarkan persamaan derajat
b. Agar semua anggota mencegah tindakan dan ancaman terhadap hak kedaulatan Negara lain
c. Menyelesaikan sengketa-sengketa internasional dengan cara damai sehingga tidak membahayakan
d. Menjaga agar Negara yang bukan anggota berhak sesuai dengan asas PBB
e. Mengadakan campur tangan masalah dalam negeri setiap anggota agar hidup damai berdampingan dengan Negara lain

33. Dalam Hubungan Internasional juga berlaku asas kekuasaan Negara untuk warga negaranya. Asas ini disebut …
a. Asas Teritorial
b. Asas Eksteritorial
c. Asas Kebangsaan
d. Asas Resiprositas
e. Asas Kepentingan Golongan

34. Tujuan diselenggarakannya hubungan internasional ialah….
a. Kerjasama menyelesaikan masalah internasional
b. Menggalang persahabatan antar bangsa
c. Kerja sama politik, ekonomi, dan hankam
d. Saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan Negara
e. Menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan perdamaian dunia

35. UNTEA adalah badan PBB yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Badan ini bernaung di bawah….
a. Majelis Umum PBB
b. Dewan Keamanan PBB
c. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB
d. Dewan Perwalian PBB
e. Mahkamah Internasional

36. Gagasan Pertama tentang Pancasila sebagai Idiologi Terbuka secara formal di sampaikan oleh …
a. Presiden Soeharto
b. Presiden Soekarno
c. Presiden Habibie
d. Presiden Abdurahman Wahid
e. Presiden Megawati

37. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah…
a. Sebagai petunjuk hidup
b. Sebagai Dasar Negara
c. Sebagai Ideologi Negara
d. Sumber dari segala sumber hukum
e. Alat pemersatu bangsa

38. Arti Penting ideologi bagi suatu Negara adalah…
a. Sebagai alat untuk membatasi kehidupan rakyat
b. Sebagai alat untuk mendapatkan bantuan dari Negara lain
c. Memberikan dasar, arah dan tujuan bagi bangsa dan Negara
d. Sebagai alat untuk menguasai kehidupan rakyatnya
e. Memberikan dasar-dasar penyelenggaraan Negara

39. Keunggulan ideology Pancasila akan dapat dirasakan dalam realita kehidupan bangsa Indonesia apabila telah diamalkan oleh …
a. Pemerintah selaku penyelenggara Negara
b. Presiden dan kabinetnya
c. Rakyat yang duduk di pemerintahan
d. Seluruh rakyat Indonesia
e. Seluruh penyelenggara Negara baik di pusat dan di daerah
40. Berikut ini adalah fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kecuali …
a. Jiwa bangsa Indonesia
b. Moral Pembangunan
c. Ideologi Nasional
d. Kepribadian bangsa
e. Sumber tertib hukum

41. Nilai-nilai yang tergandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem, khusus pada nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah …
a. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Demokratis
c. Menjungjung tinggi HAM
d. Kekeluargaan
e. Bhineka Tunggal Ika

42. Kepala Pemerintahan Inggris adalah seorang perdana menteri yang dibantu oleh para menteri kabinet, dan bertanggung jawab kepada parlemen. Bentuk pemerintahan inggris adalah monarki konstitusional. Ini berarti Inggris menganut sistem pemerintahan…….
a. Presidensial
b. Parlementer
c. Konstitusional
d. Referendum
e. Monarki konstitusional

43. Sistem pemerintahan presidensial dan perlementer secara prinsip dibedakan oleh…..
a. Masa jabatan kabinet
b. Kedudukan antara eksekutif dan legislatif
c. Adanya kepala negara dan kepala pemerintahan
d. Bentuk pemerintahan yang dianut
e. Masa jabata presiden

44. Diantara penjelasan pasal-pasal UUD 1945 di bawah ini yang menunjukkan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial adalah….
a. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
b. Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu wakil presiden
c. Presiden tidak berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR
d. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung
e. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat diplih kembali

45. Menurut sistem pemerintahan Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 setelah perubahan, badan yang bertugas melaksanakan kekuasaan legislatif adalah…..
a. Makamah Agung
b. DPR dan DPD
c. Presiden dan wakil presiden
d. MA, MK, dan KY
e. DPR dan MA

46. Sistem Pemerintahan Negara Amerika dengan negara Indonesia sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial. Dimanakah perbedaan sistem pemilihanPresiden di Indonesia dan di Amerika ?
a. Di Indonesia presiden dipilih oleh MPR sedangkan di Amerika Presiden dipilih langsung oleh rakyat
b. Di Indonesia Presiden dipilih oleh MPR sedangkan di negara Amerika presiden diplih electoral collage
c. Di Indonesia Presiden dipilih langsung oleh DPR, sedangkan di Negara Amerika presiden diplih electoral collage
d. Di Indonesia Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan di Negara Amerika presiden diplih partai politik
e. Di Indonesia Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan di Negara Amerika presiden diplih electoral collage

47. Berikut ini yang termasuk prinsip kebebasan pers yang bertanggung jawab pada masa orde baru yaitu …
a. Kelestarian Pancasila
b. Kepribadian bangsa
c. Ketuhanaan Yang Maha Esa
d. Kepentingan Bangsa dan Rakyat Indonesia
e. Moral dan tata tertib

48. Yang bukan fungsi pers nasional pada masa Reformasi yaitu …
a. Media Informasi
b. Pendidikan
c. Hiburan
d. Kontrak social
e. Penyalur Informasi

49. Dampak globalisasi dan secara menyeluruh terutama yang paling menonjol yaitu dibidang …………. Walaupun dibidang lainnya secara otomatis mengikutinya.
a. Hukum
b. Pendidikan
c. Sosial Publik
d. Budaya
e. Ekonomi

50. Dibawah ini yang termasuk proses globalisasi yaitu …..
a. Secara pisik
b. Secara pergerakan
c. Konfirmasi
d. Secara terbuka
e. Secara tertutup

 

soal latihan Kewirausahaan

1. Ditinjau dari asal usul kata, kewirausahaan berasal dari 2 ( dua ) kata yaitu “Wira” dan “Usaha” Kata Wira artinya …
a. kemauan keras
b. berfikir maju ke depan
c. Kemampuan untuk maju
d. bekerja secara tekun dan
e. sanggup memikul resiko

2. Seorang wirausahawan akan berusaha untuk mengerjakan segala sesuatu berdasarkan
kekuatan dan kemampuannya sendiri tanpa memikirkan pertolongan orang lain
terlebih dahulu, mulai pembuatan program sampai pelaksanaannya, adalah sikap ….
a. Teliti
b. Mandiri
c. mengenal potensi diri
d. berpedoman pada program
e. manajemen yang baik

3. Tahap yang paling sulit dalam proses kreativitas, Karena dalam tahap
ini seseorang harus serius, disiplin dan benar-benar berkonsentrasi, Tahap
ini oleh Edward de Bono disebut tahap ….
a. langsung pada sasaran
b. proses inkubasi
c. melalui ide
d. latar belakang atau akumulasi pengetahuan
e. evaluasi dan implementasi latar belakang atau akumulasi pengetahuan

4. Kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan
maupun karya nyata yang relatip berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya
disebut …..
a. Produktivitas
b. hasil karya
c. Realitas
d. Kreatifitas
e. konseptual

5. Disamping mempunyai kekurangan, kumunikasi lisan juga mempunyai kebaikan, dibawah ini merupakan kebaikan komunikasi lisan, kecuali ….
a. dapat disebar seluas luasnya
b. merupakan pegangan yang pasti oleh penerima komunikasi
c. tidak semua hal yang dikomunikasikan secara tertulis
d. mempunyai daya tahan yang lama
e. dapat lebih tegas dan jelas
6. Suatu proses yang mengubah ide baru / aplikasi baru menajadi produk yang berguna disebut …
a. Inovasi
b. Kreatifitas
c. Konsep
d. Penemuan
e. atraksi

7. Menurut James Brian Quinn, ada 4 faktor yang mendukung untuk tercapainya keberhasilan penerapan kemampuan inovatif yaitu seperti dibawah ini, kecuali……
a. tenaga Ahli
b. iklim inovasi dan visi
c. organisasi yang tetap datar dan kecil
d. orientasi pasar
e. proses belajar interaktif

8. Seorang wirausahawan harus mampu menganalisis lingkungan, diantaranya …..
a. mengetahui perkembangan perekonomian
b. melaksanakan menejemen berusaha
c. mengetahui seluk beluk bisnis dan peluangnya
d. menerapkan teknologi dalam usahanya
e. mengetahui selera konsumen

9. Presentasi hasil pengamatan kegiatan usaha wirausahawan umumnya berhubungan dengan factor factor dibawah ini, kecuali ….
a. perjuangan dan pengorbanan wirausahawan
b. tingkat pendidikan wirausahawan itu sendiri
c. kejujuran dan keyakinan wirausahawan
d. pola pikir positip wirausahawan
e. kemauan dan keuletan wirausahawan

10. Suatu system pemberian hukuman atau penghargaan / hadiah bagi seseorang atau sekelompok orang / lembaga karena kesalahan atau keberhasilan yang ia ciptakan, disebut …..
a. Potensi
b. Sosialisasi
c. Otosugesti
d. self confidence
e. punishment and reward

11. Jika diberi kepercayaan dalam berwirausaha, tidak berkhianat dan jika berjanji tidak mengingkari, maka kejujuran dapat diartikan dengan ….
a. Ibadah
b. apa adanya
c. komitmen tinggi
d. amanah
e. ikhlas
12. Seorabg Siswa yang ingin menjadi wirausaha yang berhasil harus dapat memanfaatkan dan memandang waktu, sebagai berikut, kecuali …..
a. tepat waktu adalah kekuatan
b. tepat waktu adalah kekuasaan
c. tepat waktu adalah nilai uang
d. tepat waktu adalah ukuran
e. tepat waktu adalah organisasi
13. Seorang yang memiliki komitmen tinggi dalam tugasnya berarti …..
a. setiap saat selalu menghasilkan laba
b. seluruh waktunya digunakan untuk usaha
c. melakukan pemikiran-pemikiran usaha terus menerus
d. memanfaatkan seluruh waktu untuk bekerja terus menerus agar menghasilkan uang
e. setiap saat pikirannya tidak lepas dari perusahaannya

14. Bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian professional yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian dapat dilakukan melalui system …..
a. Pengajaran
b. Kolaborasi
c. Kombinasi
d. Magang
e. joint venture antar sekolah

15. Setelah selesai ikut bekerja dalam kegiatan wirausahawan ( magang ), para siswa SMK diha-
rapkan mempunyai kepribadian yang kuat sperti tersebut dibawah, kecuali ….
a. Memiliki sikap mental berwirausaha
b. Memiliki moral yang tinggi
c. Memiliki ketrampilan berwirausaha
d. Memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan
e. Memiliki naluri yang terlatih

16. Salah satu cara menggunakan waktu yang lebih baik adalah ….
a. membagi bagi waktu untuk setiap kegiatan
b. memanfaatkan waktu untuk kegiatan belajar semata
c. banyak istirahat di waktu luang
d. menggunakan waktu luang dengan bepergian
e. bekerja sambil bermain

17. Agar dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien dibutuhkan pengelolaan ( manajemen ) waktu. Berikut ini yang tidak termasuk dalam manajemen waktu adalah ….
a. identifikasi tujuan khusus harian
b. upayakan hasil minimal dengan waktu maksimal
c. tetapkanlah batas waktu
d. buatlah catatan catatan
e. bergurulah pada pengalaman

18. Contoh kegiatan yang dapat melatih atau membentuk perilaku efektif dan efisien dalam diri seseorang adalah ….
a. Berladang
b. Berkebun
c. Origami
d. Traveling
e. belajar di sekolah

19. Yang melatar belakangi seseorang harus mengambil keputusan adalah …..
a. banyaknya sekolah yang ada dan kita harus memilih yang terbaik
b. keputusan yang terbaik akan membawa kebahagiaan kita selamanya
c. jika kita tidak mengambil keputusan, maka kita tertinggal dari rekan-rekan kita
d. Banyaknya alternative yang tersedia dan kita harus mengambil salah satu alternative yang
memberi kepuasan maksimum
e. keputusan yang buruk akan membawa penyesalan kita seumur hidup

20. Langkah langkah sistematis yang harus dilakukan dalam proses pengambilan keputusan di mulai dengan ….
a. mencari alternative pemecahan masalah
b. mengevaluasi ketepatan alternative yang dipilih
c. memilih alternative yang paling efektif dan efisien
d. melaksanakan alternative yang diperoleh
e. mengidentifikasi atau mengenali masalah

21. Informasi yang berisi masukan nilai yang dapat dihitung, seperti masalah berat, jumlah, tekanan, temperature dan sebagainya …..
a. informasi kualitatif
b. informasi kuantitatif
c. informasi control
d. informasi symbol
e. informasi keadaan

22. Beberapa factor teknis yang menyebabkan timbulnya kegagalan dalam berusaha yaitu factor
pembiayaan, perencanaan dan komunikasi.
Berikut yang tidak termasuk penyebab gagalnya suatu perencanaan adalah ….
a. rencana kurang terperinci dalam pemaparan tujuan dan sasaran
b. kurangnya analisis situasi yang memadai
c. lemahnya proses komunikasi
d. tujuan dan sasaran tidak realistis
e. kurangnya antisipasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan trend

23. Sebuah rencana yang telah disusun secara sistematis masih mungkin untuk mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor penyebabnya antara lain sebagai berikut, kecuali ….
a. rencana yang dibuat kurang terperinci dalam memaparkan tujuan dan sasaran
b. kurangnya analisis situasi yang memadai
c. tujuan dan sasaran yang tidak realistis
d. konsep pembiayaan yang meragukan
e. kurangnya antisipasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan

24. Untuk mengembangkan produk pasar sebagai suatu strategi bisnis, seorang wirausaha perlu melakukan analisis lingkungan yang terdiri dari ….
a. ancaman, keuntungan, kerugian, dan strategi
b. kelebihan, kelemahan, keuntungan dan kerugian
c. peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan
d. hambatan, penjualan, kelebihan, kekurangan
e. kerugian, keuntungan, lingkungan makro dan mikro

25. Sebuah rencana bisnis tentang kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh perusahaan.Informasi yang tidak diperlukan dalam menyusun rencana bisnis adalah ….
a. perkembangan usaha
b. diskripsi produk
c. harga
d. segmen pasar
e. keuntungan

26. Dasar dari pemberian kredit adalah karena adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak kreditur, disebut …..
a. Chollateral
b. Capacity
c. Capital
d. condition of economic
e. character

27. Yang dimaksud managemen mutu terpadu adalah pola manajemen yang berisi prosedur agar
dalam organisasi setiap orang berusaha keras, secara continue memperbaiki usaha menuju sukses.
Ciri-ciri managemen mutu terpadu adalah sebagai berikut, kecuali …..
a. bukan seperangkat peraturan yang kaku
b. merupakan proses untuk memperbaiki kinerja guna meningkatkan mutu
c. menimbulkan partisipasi dan semangat kerja
d. mengingatkan mutu kerja, produktivitas dan efisiensi
e. focus pada pelanggan atau konsumen

28. Di dalam pemberian kredit, terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung, yaitu pihak
yang membutuhkan uang, atau penerima kredit dan pihak yang kelebihan uang atau penberi
kredit. Dalam istilah ekonomi pihak yang meminjam uang disebut :
a. Debitur
b. Kreditur
c. cash flow
d. orang yang berhutang
e. koperasi

29. Kredit yang digunakan untuk membeli barang kebutuhan sehari hari seperti sepeda motor, lemari pakaian dan sebagainya disebut ……
a. kredit produktif
b. kredit konsumtif
c. kredit alternative
d. kredit aktif
e. kredit pasip

30. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal yang ditanam dalam perusahaan disebut ….
a. Rentabilitas
b. Kredibilitas
c. Validitas
d. Likuiditas
e. solvabilitas

31. Untuk memperoleh Kredit Investasi Kecil ( KIK ) dan Kredit Modal Kerja Permanen
( KMKP ) ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain ….
a. sedang mendapat bantuan dari pihak lain
b. sedang menyelesaikan angsuran terakhir
c. ada rencana usaha jangka panjang
d. pengusaha campuran
e. ada ijin usaha

32. Ilmu menjual adalah pelayanan timbal balik, sehingga kedua belah pihak merasa puas dengan barang yang diterimanya, demikian pendapat dari …
a. J.S. Konox
b. Karl Mark
c. Thomas Robert Mallthus
d. K.B. Haas dan E.C. Perry
e. G.R. Terry

33. Dalam menjual produk, seorang penjual harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pembeli / pelanggan. Kegiatan ini dikenal dengan istilah ….
a. pelayanan maksimal
b. pelayanan terpadu
c. pelayanan aktif
d. pelayanan prima
e. pelayanan pembeli

34. Suatu pengaruh serta alasan pembeli / pelanggan mau membeli barang dikarenakan adanya
penyalur atau penjual, alasan ini disebut …..
a. product motives
b. patronage motives
c. demonstration effeck
d. motif pembeli
e. motif manfaat

35. Salah satu manfaat yang bisa diperoleh jika calon wirausaha memiliki kemampuan komunikasi adalah ….
a. mudah mendapatkan laba
b. mudah mencari relasi
c. mudah menimba pengalaman
d. lebih berorientasi ke depan
e. mudah mengumpulkan informasi untuk mencari peluang usaha

36. Perolehan sumber informasi itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sumber informasi data primer dan sumber informasi data sekunder.
Dibawah ini yang bukan meruapakan sumber informasi data primer adalah ….
a. langsung dari para konsumen sendiri
b. langsung dari pedagang perantara
c. langsung dari para penjual sendiri
d. langsung dari para pembeli
e. langsung dari catatan intern perusahaan

37. Menurut Paul Charlap ada empat rumusan yang harus dimiliki seorang wirausahawan agar
mencapai sukses dalam pekerjaannya seperti tersebut dibawah ini, kecuali ….
a. work hard ( kerja keras )
b. work smart ( kerja cerdas )
c. enthusiasm ( kegairahan )
d. service ( pelayanan )
e. profit ( keuntungan )

38. Proposal diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang memerlukan bahan masukan untuk mengambil keputusan, hal ini disebut ….
a. isi proposal
b. tingkat kedalaman proposal
c. arti penting proposal
d. kegunaan proposal
e. tujuan proposal

39. Wira usaha mengajukan kebutuhan dana yang diperlukan dalam rangka mengembangkan usahanya secara terperinci alokasinya, dalam proposal usaha terdapat pada bagian …..
a. uraian usaha
b. laporan keuangan
c. manajemen
d. proposal kredit
e. lampiran pelengkap

40. SIUP adalah surat ijin yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang …..
a. Pertanian
b. Kelautan
c. ekspor migas
d. perdagangan dan jasa
e. periklanan

41. Kegagalan suatu usaha atau bisnis pada dasarnya disebabkan oleh beberapa factor seperti tersebut dibawah ini, kecuali …..
a. tidak adanya usaha untuk sekolah yang lebih tinggi
b. tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang
c. kurangnya dana untuk modal usaha
d. kurangnya pengalaman dalam bidang usaha
e. tidak cocoknya bakat dan minat terhadap bidang usaha
42. Kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kreteria dan diatur dalam undang-undang no. 9 tahun 1995 adalah…
a. Ekonomi
b. Organisasi
c. Usaha kecil
d. Perusahaan
e. Perencanaan
43. Yang merupakan faktor usaha yang berkesinambungan dalam mencapai tujuan usaha yaitu….
a. Pendekatan nasional
b. Kombinasi antara rasio dan usaha
c. Tujuan atau posisi usaha diinginkan
d. Memudahkan perbuatan program kerja
e. Pertumbuhan usaha harus di rencanakan
44. Dalam berusaha agar suatu prencanaan mudah dicapai dan mencapai keberhasilan harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu….
a. Membuat program kerja
b. Berpegang teguh pada tujuan
c. Membuatg pelaksanaan kerja
d. Menyusun perencanaan kerja
e. Mengambil keputusan yang tepat

45. Laporan keuangan yang berfungsi mengetahui kemamppuan perusahaan memproleh keutungan melalui pendapatan usaha adalah….
a. Neraca
b. Laporan laba rugi
c. Laporan perubahan posisi keuangan
d. Laporan arus kas
e. Catatan atas laporan keuangan

46. Dalam pemiliohan lokasi usaha harus mengacu pada pendekatan dan kemudahan dengan pembeli, karena lokasi dipengaruhi oleh hal-hal berikut, kecuali…
a. Banyaknya pembeli
b. Keadaan penduduk
c. Lokasi mudah dicapai
d. Dekat dengan fasilitas umum
e. Perencanaan strategis

47. Setiap badan usaha yang mempunyai penghasilan/laba usaha mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dengan memiliki…
a. SIUP
b. SITU
c. NPWP
d. NPWB
e. NRP

48. Bagi seorang wirausahan wajib mendaftarkan perusahaan yang di kelolanya sehingga akan memproleh nomor register perusahan atau serig disebut….
a. TKP
b. KTP
c. TDP
d. NRB
e. NRP
49. Surat menyurat dalam perusahaan dengan tujuan untuk menawarkan suatu produk yang menghasilkan disebut….
a. Surat pesanan
b. Surat permintaan
c. Surat penawaran
d. Surat jalan
e. Surat penagihan
50. Kegiatan yang di lakukan perusahaan untuk mencatat jenis dan nama barang, jumlah, haris keluar barang, kondisi barang adalah….
a. Catatan produksi
b. Catatan gudang
c. Catatan pemasaran
d. Catatan promosi
e. Catatan keuangan

Modul PKn Kelas XI 2

BAB I

BUDAYA POLITIK

 

 

  1. SK

Menganalisis budaya politik di  Indonesia

  1. KOMPETENSI DASAR
  • Mendeskripsi-kan pengertian budaya politik
  • Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia
  • Mendeskripsi-kan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik
  • Menampilkan peranserta budaya politik partisipan

III. TUJUAN PEMBELAJARAN

  • Siswa mampu mendeskripsi-kan pengertian budaya politik
  • Siswa mampu menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia
  • Siswa mampu mendeskripsi-kan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik
  • Siswa mampu menampilkan peranserta budaya politik partisipan

III. Materi

  1. Makna Budaya Politik
  2. Pengertian budaya politik

Pendapat beberapa ahli tentang budaya politik :

  1. Rusadi Sumintapura, budaya politik merupakan pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik
  2. Samuel Beer, budaya politik merupakan nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
  3. Gabriel Almod dan Sidney Verba, budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan sikap warga negara terhadap peranannya dalam sistem politik
  4. Austin Ranney, budaya politik merupakan seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama, sebuah orientasi terhadap obyek-obyek politik
  5. Allan R. Ball, budaya politik merupakan susunan yang terdiri atas sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik
  6. Kay Lawson, budaya politik merupakan suatu perangkat yang meliputi seluruh nilai-nilai politik yang terdapat di seluruh bangsa
  7. Ciri-ciri budaya politik

Ciri-ciri budaya politik dapat dikemukakan sebagai berikut :

  1. Adanya kebiasaan berupa nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat politik
  2. Adanya hubungan timbal balik Vertikal (hubungan rakyat dengan penguasa)
  3. Adanya hubungan horisontal antar lembaga politik dan lembaga negara
  4. Adanya partisipasi rakyat dalam dunia politik
  5. Adanya kesadaran politik
  6. Adanya sosialisasi politik
  7. Macam-macam budaya politik

Gabriel Almond dan Sidney Verba mengelompokkan (mengklasifikasikan) macam-macam  budaya politik sebagai berikut :

  1. Budaya politik parokial (parochial political culture), pada tingkat budaya politik ini, tingkat budaya politik masyarakat sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor kognitif (rendahnya tingkat pendidikan), masih ada pada kehidupan kesukuan
  2. Budaya politik kaula (subject political culture), pada tingkat ini budaya politik masyarakat sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif (menunggu atau diam), masih ada pada kehidupan kerajaan
  3. Budaya politik partisipan (participant political culture), pada tingkat ini budaya politik masyarakatnya sudah sangat tinggi terhadap kesadaran politiknya sendiri, sudah menjadi negara demokrasi
  4. Faktor penyebab berkembangnya budaya politik di suatu daerah

Budaya politik kedaerahan yang berkembang di seluruh pelosok tanah air Indonesia, merupakan warisan budaya bangsa yang tidak terhingga nilainya di dalam memperkaya tumbuh dan berkembangnya budaya nasional.

 

Kebudayaan daerah yang bersifat kawula gusti maupun yang bersifat partisipan merupakan faktor berkembangnya budaya politik di daerah, disatu segi masih akan ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab dibidang politik yang disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, nepotisme, dan feodalisme. Pelestarian ciri khas kedaerahan mengenai budaya politik yang berkembang di masyarakat seluruh Indonesia perlu dipertahankan. Pelestarian budaya politik kedaerahan perlu diseimbangkan dengan budaya politik yang berkembang secara nasional

Jadi faktor penyebab berkembangnya budaya politik yang ada di daerah yaitu : 1. adanya faktor kaula gusti (adanya hubungan antara rakyat dan penguasa dari tingkat desa sampai pusat), 2. adanya faktor partisipan

  1. Tipe-tipe budaya politik
  2. Macam-macam tipologi budaya politik

Macam-Macam tipe budaya politik dapat dibagi menjadi 2  diantaranya budaya politik konvensional dan budaya politik non konvensional.

  1. Budaya politik konvensional

Jaminan perlindungan terhadap rakyat untuk berdemokrasi di negara Indonesia dapat kita jumpai dalam pasal 28 UUD 1945, rakyat bebas untuk mendirikan perserikatan atau organisasi legal, termasuk partai politik. Di samping itu, rakyat bebas untuk melakukan berbagai pertemuan, berkumpul secara damai untuk membahas berbagai persoalan bersama dalam kehidupan bernegara. Dalam forum itu, rakyat tanpa merasa risih mengemukakan pendapat pribadi maupun kelompoknya secara terbuka kepada pihak lain. Suasana itu akan menggugah warga negara dalam melakukan partisipasi politik.

Cara yang umum digunakan untuk menyampaikan aspirasi politik secara konvensional sebagai berikut :

  1. memberikan suara dalam pemilu atau pilkada
  2. terlibat dalam kegiatan kampanye
  3. membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
  4. melakukan diskusi politik atau debat publik
  5. menjalin komunikasi pribadi dengan pimpinan politik (elit politik) atau pejabat pemerintah
  6. Budaya Politik Non Konvensional

Dalam negara demokrasi, rakyat memang mempunyai hak memperotes segala sesuatu yang dipandang merugikan kepentingan bersama. Cara-cara non konvensional biasanya digunakan untuk mempengaruhi kehidupan politik dan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan umum. Dan cara non konvensional ini baru dilakukan apabila cara yang konvensional sudah tidak mendapatkan jalan keluarnya.

Ada beberapa cara yang ditempuh dalam budaya politik non konvensional diantaranya : demonstrasi, mogok, boikot dan pembangkangan sipil

  1. Dampak perkembangan tipe budaya politik sejalan perkembangan sistem politik yang  berlaku

Dalam perkembangan politik yang terjadi sekarang ini di Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama diantaranya : 1. stabilitas spolitik, 2. partai politik dan penyusunan kebijakan umum,

  1. Stabilitas Politik

Perubahan merupakan gejala tak terelakkan dalam budaya politik kehidupan manusia, termasuk di dalamnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada satu negara pun yang bisa menghindarkan diri dari perubahan. Bertahun-tahun sebelum Masehi, orang Roma sudah berkata, “ Roma semper reformanda “ (Roma selalu berubah)

Bagi negara, perubahan merupakan dilema yang harus ditangani. Di satu pihak, negara harus melakukan perubahan secara sengaja dan terencana demi pembangunan. Di lain pihak, negara harus memelihara stabilitas demi keamanan dan ketertiban. Tanpa perubahan, jangan harap ada kemajuan. Akan tetapi, dalam perubahan, selalu ada ancaman hambatan.

Stabilitas politik, merupakan suatu keadaan, di mana proses pembentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan dapat berjalan secara tetap, teratur tanpa menimbulkan kekacauan politik.

Istilah stabilitas berarti, kemantapan dan keseimbangan. Politik merupakan keseluruhan proses dalam pembentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Politik dinyatakan stabil, apabila proses pembentukan kebijakan pemerintahan dapat berjalan secara teratur sehingga tidak menimbulkan kekacauan politik. Berarti, kekacauan politik menjadi tolak ukur stabilitas politik. Dalam perkembangan budaya politik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal-hal yang tidak bisa dilepaskan adalah berbagai komponen yang saling mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya budaya politik itu sendiri.

  1. Partai Politik dan Penyusunan Kebijakan Umum

Kebijakan umum, merupakan program-program yang ditetapkan oleh pemerintah (dalam arti luas) untuk mencapai tujuan masyarakat

Yang merupakan kebijakan umum, diantaranya UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah

Menurut Ramlan Surbakti, dari segi isinya kebijakan umum dapat dibedakan menjadi kebijakan umum yang bersifat 1. ekstratif, 2. distributif dan alokatif, 3. regulatif

  1. Sosialisasi budaya politik
  2. Makna sosialisasi kesadaran   politik

Makna sosialisasi kesadaran politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat

Sosialisasi politik, merupakan suatu istilah yang gunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik.

Studi atau kajian tentang sosialisasi politik sudah menjadi bidang yang sangat menarik untuk dibicarakan.

Ada dua alasan yang melatarbelakangi sosialisasi politik menjadi kajian yang menarik dalam kehidupan kenegaraan :

  1. Sosialisasi politik dapat berfungsi untuk memelihara agar suatu sistem berjalan dengan baik dan positif sehingga budaya politik dapat berkembang dengan baik
  2. Sosialisasi politik ingin menunjukkan relevansinya dengan sistem politik dan data mengenai orientasi anak-anak terhadap kultur politik orang dewasa dan pelaksanaannya dimasa mendatang mengenai sistem politik
  3. Mekanisme sosialisasi budaya   politik

Dalam rangka untuk menyukseskan adanya sosialisasi budaya politik bagi seluruh warga masyarakat, maka mekanisme yang ditempuh dapat melalui tiga pilar sosialisasi budaya politik : pilar In Formal (keluarga), pilar Non Formal (Masyarakat) dan pilar Formal (Pendidikan, Lembaga negara dan Lembaga politik).

  1. Pilar In  Formal, sosialisasi budaya politik dapat melalui jalur keluarga.

Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling effisien dan effektif dapat melalui keluarga. Dalam keluarga, orang tua dan anak sering melakukan obrolan ringan tetang segala hal yang menyangkut politik, sehingga tanpa disadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik yang dapat diserap oleh anak

  1. Pilar Non Formal, sosialisasi budaya politik dapat melalui jalur masyarakat.

Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik dapat dilakukan melalui media massa.

Media massa, merupakan suatu sarana komunikasi massa yang berfungsi menyampaikan gagasan dan kejadian berupa tayangan, tulisan, lisan kepada khalayak ramai dalam waktu yang singkat dan cepat

Agar dapat menikmati hak-hak kebebasannya di bidang politik, warga negara memerlukan kesempatan memperoleh berita-berita yang benar dan jujur. Di sinilah media massa memegang peranan penting. Media massa dapat berupa media cetak, dan elektronika.

Dalam negara demokrasi, media massa sangat diperlukan untuk mewujudkan jaminan atas kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression). Kebebasan pers, merupakan kebebasan untuk menghimpun dan menyebarluaskan berita, pandangan dan buah pikiran kepada siapapun yang bersedia menerimanya

Peran  Media  Massa

Sebagai sara komunikasi massa (sarana menyampaikan pesan dari pemerintah kepada rakyat atau sebaliknya dari rakyat kepada pemerintah), maka media massa dapat berperan sebagai berikut :

  1. Sebagai penyalur informasi atau berita secara obyektif.

Masyarakat memerlukan berita yang benar sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini dapat disediakan oleh pers

  1. Sebagai alat kontrol atau pengawasan sosial rakyat terhadap para penyelenggara negara.

Melalui pers, rakyat dapat menyampaikan kritik dan penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah yang dirasa menyimpang dari harapan rakyat. Melalui pers, rakyat menjaga pemerintah agar selalu bertindak sesuai dengan aturan dan norma yang ada.

  1. Sebagai sarana pembentuk pendapat umum (opini publik)

Pendapat umum yang mencerminkan aspirasi rakyat merupakan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan umum

  1. Sebagai pelapor pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah.

Pers selalu memantau pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga negara (Legeslatif, Ekskutif, dan Yudikatif) dan melaporkan hasilnya ke masyarakat

  1. Sebagai penengarai awal (ealy warming system).

Media massa dapat memberikan peringatan-peringatan dini yang amat diperlukan untuk menggugah kewaspadaan pemerintah dan masyarakat terhadap peristiwa atau gejala yang mungkin terjadi dan akan mempengaruhi keselamatan negara

  1. Pilar Formal, sosialisasi budaya politik dapat melalui jalur  pendidikan

Sosialisasi budaya politik melalui jalur resmi dapat berupa pendidikan politik yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan (lembaga pendidikan, lembaga negara, lembaga politik)

Pendidikan Politik, merupakan usaha mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan politik warga negara  agar memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara

 

Dalam negara demokrasi, tidak setiap warga negara otomatis mampu menunaikan peran pentingnya dalam hidup bernegara. Itulah sebabnya, rakyat memerlukan pendidikan politik atau pendidikan kewarganegaraan (PKn), warga negara dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara

Di Sekolah atau di Perguruan Tinggi, melalui pelajaran Civics Education (Pendidikan Kewarganegaraan), dimana siswa dan gurunya atau mahasiswa dengan dosennya dapat saling bertukar informasi  dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis dan praktis. Dengan demikian,  siswa akan memperoleh pengetahuan awal dalam kehidupan berpolitik secara dini serta nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.

  1.    Fungsi partai  politik

Menurut Sigmund Neumann, mengemukakan fungsi partai politik di negara demokrasi dan dinegara komunis sebagai berikut :

  1. fungsi partai politik di negara demokrasi : untuk mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan di dalam masyarakat
  2. fungsi partai politik di negara komunis : untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik dan rakyat dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai

Fungsi utama partai politik, merupakan suatu usaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam rangka  mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.

Fungsi tambahan dari partai politik : sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, memadukan kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik

  1. Peranan partai politik

Partai politik memeiliki peran sebagai berikut :

  1. Mengawasi jalannya pemerintahan
  2. Menguji kebijakan pemerintah dengan memperhatikan titik-titik kelemahannya
  3. Mengajukan alternatif-alternatif kebijakan
  4. Mendidik kader yang belum terikat oleh kepentingan pemerintahan
  5. Budaya politik partisipan
  6. Pengertian partisipasi  politik

Pendapat para ahli tentang pengertian partisipasi politik :

Ramlan Subakti, mengemukakan Partisipasi Politik, merupakan kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi proses pembuatan atau pelaksanaan kebijakan umum serta ikut menentukan pemimpin pemerintahan

Hutington, mengemukakan Partisipasi politik, merupakan kegiatan warga negara pribadi (private citizen) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Prof. Miriam Budiardjo, dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik. Menyebutkan:  Partisipasi Politik,  merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik.

Herbert Mc. Closky, Dalam International Encyclopedia of the Social Science. Menyebutkan : Partisipasi Politik, kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Norman H. Nie dan Sidney Verba, dalam Handbook of Political Science. Menyebutkan : Partisipasi politik merupakan kegiatan  pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang mereka ambil

  1. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Berbagai bentuk partisipasi politik dapat kita lihat dari berbagai kegiatan warga negara yang mencakup hal-hal berikut :

  1. Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara
  2. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan negara
  3. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih, misalnya : berkampanye, menjadi pemilih aktif, menjadi anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, menjadi anggota parpol (dengan memiliki kartu anggota parpol), menjadi pengurus partai dan sebagainya
  4. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya : melalui unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi, mogok, konfrontasi dan sebagainya

Patut dimengerti bahwa partisipasi politik tidak hanya berarti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemilu. Menyampaikan sebuah keberatan terhadap rancangan kebijakan sebenarnya juga merupakan partisipasi politik. Begitu pula partisipasi politik tidak hanya dapat dilakukan melalui partai politik, bahkan kelompok kepentingan yang resmi tampak seperti perkumpulan buruh, tani, nelayan, pedagang, organisasi pemuda, wanita, pelajar, militer, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lainnya. Tetapi ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi namun sangat menguasai keadaan sebagai elite power yang disebut dengan  grup penekan (pressure group) seperti kelompok Suku, Agama, Ras, Antar golongan serta kelompok almamater, organisasi profesi dapat memainkan peran untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Karena itu, bentuk partisipasi politik  dapat kita temukan dalam beragam kegiatan dan melalui berbagai wahana.

Namun demikian, tidak semua orang berpartisipasi dalam kegiatan politik. Ada anggota masyarakat yang enggan berhubungan dengan kegiatan politik, dia menarik diri atau tidak terlibat sama sekali dengan kegiatan politik. Keengganan tersebut dapat dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor seperti : kekecewaan terhadap sistem politik, ketidaktahuan informasi, tiadanya pilihan politik yang sesuai dengan keinginannya, kadang kala praktik politik kotor seperti : kekerasan pisik, korupsi, kolusi, nepotisme, terlalu banyak janji, penyalahgunaan kekuasaan akan menimbulkan sikap antipati warga masyarakat terhadap parpol tersebut (sikap anti politik).

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi diberbagai negara, dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional.

Menurut Gabriel Almond mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi :

  1. Konvensional, terdiri dari dari :

–  pemberian suara (vooting)

–  diskusi kelompok

–  debat publik

–  kegiatan kampanye

–  membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

–  komunikasi individual dengan pejabat politik/administrasi

–  pengajuan petisi

  1. Nonkonvensional, terdiri dari :
    • berdemonstrasi
    • konfrontasi
    • mogok
    • tindak kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pembakaran
    • tindak kekerasan politik terhadap manusia, penculikan, pembunuhan
    • perang gerilya/revolusi, teror, pitnah
  1. Sebab-sebab timbulnya partisipasi politik

Menurut Myron Weiner, sedikitnya ada lima hal yang dapat menyebabkan timbulnya gerakan  ke arah partisipasi politik yang lebih luas dalam proses politik :

  1. Modernisasi

Sejalan dengan berkembangnya industrialisasi, perbaikan pendidikan dan media komunikasi massa, maka pada sebagian penduduk yang merasakan terjadinya perubahan nasib akan menuntut untuk berperan dalam kekuasaan politik

  1. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial

Salah satu dampak modernisasi, dimana munculnya kelas pekerja baru dan kelas menengah yang semakin meluas, sehingga mereka merasa berkepentingan untuk berpartisipasi secara politis dalam pembuatan keputusan politik

  1. Pengaruh kaum intlektual dan komunikasi massa modern

Kaum intlektual (sarjana, pengarang, wartawan) melalui ide-idenya kepada masyarakat umum dapat membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa dalam pembuatan keputusan politik. Demikian juga perkembangannya sarana transportasi dan komunikasi modern mampu mempercepat penyebaran ide-ide baru

  1. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik

Para pemimpin politik berkompetisi memperebutkan kekuasaan. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan  adalah dalam rangka mencari dukungan rakyat. Berbagai upaya yang mereka lakukan untuk memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang mengarah kepada konflik

  1. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan

Perluasan kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang membawa konsekuensi adanya tindakan-tindakan  yang semakin menyusup ke segala segi kehidupan rakyat. Ruang lingkup aktivitas atau tindakan pemerintah yang semakin luas mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik

  1. Faktor pendukung partisipasi politik

Secara garis besarnya terdapat 4 faktor pendukung partisipasi politik diantaranya :

  1. Pendidikan politik
  2. Kesadaran politik
  3. Budaya politik
  4. Sosialisasi politik
  5. LATIHAN SOAL
  1. Jelaskan pengertian budaya politik menurut Samuel Beer?
  2. Jelaskan macam-macam dari budaya politik?
  3. Sebutkan 2 macam tipe budaya politik yang berkembang di masyarakat  ?
  4. Bagaimanakah fungsi utama dari partai politik?
  5. Sebutkan 4 faktor pendukung dari adanya partisipasi politik?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

BUDAYA DEMOKRASI

 

 

  1. SK

Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani

  1. KOMPETENSI DASAR
  • Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi
  • Mengidentifikasi masyarakat madani
  • Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak Orla, Orba dan Reformasi
  • Menampilkan perilaku budaya demokrasi da-lam kehidupan sehari-hari

III. TUJUAN PEMBELAJARAN

  • Siswa mampu mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi
  • Siswa mampu mengidentifikasi masyarakat madani
  • Siswa mampu menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak Orla, Orba dan Reformasi
  • Siswa mampu menampilkan perilaku budaya demokrasi da-lam kehidupan sehari-hari
  1. IV. MATERI
  2. Sistem Pemerintahan Demokrasi
  3. Pengertian demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, secara etimologi demokrasi berasal dari kata demos dan kratein yaitu demos artinya rakyat dan  kratein berarti pemerintah. Ini berarti kekuasaan pemerintahan tertinggi berada ditangan rakyat, atau pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat.

Demokrasi juga memiliki dua pengertian yaitu demokrasi dalam arti sempit yang hanya meliputi bidang politik saja, dimana dalam sistem pemerintahannya hanya membicarakan sistem pemerintahan yang mencakup tentang pengertian pengakuan hak azasi manusia. Sedangkan pengertian demokrasi dalam arti luas meliputi pengertian dalam arti sempit yaitu bidang politik yang ditambah dalam bidang ekonomi dan sosial

  1. Bentuk demokrasi

Di dalam perkembangannya pemerintahan demokrasi mengalami 2 bentuk yaitu:

  1. Bentuk Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung yaitu suatu sistem pemerintahan dimana rakyat secara      langsung terlibat di dalam menentukan jalannya pemerintahan

  1. Bentuk Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung yaitu suatu sistem pemerintahan dimana rakyat tidak      secara langsung ikut serta terlibat di dalam menentukan jalannya pemerintahan melainkan dengan jalan memilih wakil-wakilnya melalui pemilu. Dan bentuk ini sering juga disebut dengan demokrasi perwakilan

  1. Macam-macam demokrasi

Adapun macam-macam sistem demokrasi sebagai berikut :

  1. Sistem Demokrasi Libral Parlementer,

Demokrasi libral parlementer yaitu suatu sistem pemerintahan dimana  kekuasaan legeslatif terletak di atas kekuasaan ekskutif, artinya mentri-mentri secara sendiri-sendiri atau bersama-sama di bawah pimpinan perdana mentrinya bertanggung jawab terhadap parlemen (lembaga legeslatif = DPR). Yang dimaksud dengan lembaga ekskutif adalah mentri-mentri di bawah perdana mentrinya. Sistem pemerintahan semacam ini cendrung labil (goyah) karena partai politik yang tidak mendapat posisi dalam pemerintahan cendrung sebagai oposisi yang selalu berusaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa, ini sangat berbahaya  jika negara tersebut menganut sistem multy partai

Di dalam sistem pemerintahan demokrasi libral parlementer dapat diterapkan teori Trias Politica, baik melalui separation of power (pemisahan kekuasaan) atau suatu teori distribution of power (pembagian kekuasaan), cotohnya di Inggris, Cina, Malaysia dan India

Adapun ciri-ciri dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi libral parlementer adalah:

  1. Kekuasaan legeslatif (DPR) lebih kuat daripada kekuasaan ekskutif (pemerintah = menteri-menteri bersama-sama perdana mentri)
  2. Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada DPR, ini berarti kabinet harus mendapat kepercayaan (mosi) dari parlemen (DPR = legeslatif)
  3. Program-program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Apabila kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijaksanaan yang dibuat, maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan jalan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah
  4. Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, kaisar atau presiden sebagai  kepala negara) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat
  5.   Sistem Demokrasi  Libral Presidensial

Demokrasi libral presidensial adalah suatu sistem pemerintahan dimana kedudukan legeslatif  dan ekskutif sama kuat tidak dapat saling menjatuhkan. Di dalam sistem ini mentri-mentrinya bertanggung jawab kepada Presiden  tidak kepada DPR. Dalam hal ini Presiden memiliki jabatan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan atau sebagai Perdana Menteri (ekskutif).

Di dalam  sistem pemerintahan demokrasi libral presidensial, pelaksanaan  pemerintahan diserahkan kepada presiden sebagai lembaga ekskutif, sedangkan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yudikatif  menjadi tanggung jawab Supreme Court (Mahkamah Agung), kekuasaan untuk membuat undang-undang berada ditangan Parlemen atau DPR atau Kongres ( Senat dan DPR kalau di Amerika Serikat) yang disebut lembaga legeslatif. Ketiga lembaga negara seperti legeslatif, ekskutif dan yudikatif kemudian kita kenal dengan ajaran Trias Politika. Ajaran trias politika yang murni atau pemisahan kekuasaan (separation of power) yang diajarkan oleh Montesqueau dianut oleh Amerika Serikat yang terkenal dengan praktek check and balance maksudnya agar ketiga lembaga negara di dalam melaksanakan kekuasaannya selalu terdapat keseimbangan

Adapun ciri-ciri suatu negara yang menganut sistem demokrasi libral  presidensial adalah sebagai berikut:

  1. Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan ekskutif. Presiden sebagai kepala pemerintahan atau Perdana Menteri dan sebagai kepala negara
  2. Kekuasaan ekskutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipilih dari dan oleh rakyat dengan atau tanpa melalui badan perwakilan
  3. Presiden mempunyai hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (mentri), baik yang memimpin departemen atau non departemen
  4. Mentri-mentri hanya bertanggung jawab kepada presiden dan bukan kepada DPR
  5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Oleh sebab itu antara presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan
  6. Sistem Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat  disebut juga demokrasi terpimpin atau demokrasi proletar yang berhaluan marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial yaitu sama rata, sama rasa. Manusia  dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi (tidak mengenal milik pribadi) tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut apabila perlu, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Kranenburg demokrasi rakyat lebih mendewa-dewakan pemimpinnya (demokrasi terpimpin)

  1. Sistem Demokrasi Refrendum

Refrendum berasal dari kata refer yang berarti mengembalikan. Sistem refrendum berarti pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada pengawasan secara langsung oleh rakyat, terutama terhadap kebijaksanaan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh badan legeslatif atau ekskutif

Refrendum ada tiga yaitu:

  1. Refrendum Obligator (wajib)

Refrendum Obligator (wajib) adalah refrendum yang terlebih dahulu harus  mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum undang-undang itu diberlakukan. Refrendum semacam ini diberlakukan apabila materi undang-undang tersebut menyangkut hak-hak rakyat

  1. Refrendum Fakultatif

Refrendum Fakultatif adalah refrendum yang dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu sesudah suatu undang-undang diumumkan dan dilaksanakan, sejumlah orang tertentu yang punya hak suara menginginkan diadakannya refrendum. Dalam hal ini, apabila refrendum menghendaki undang-undang itu dilaksanakan, maka undang-undang itu terus berlaku. Tetapi jika refrendum itu menghendaki menolak undang-undang tersebut maka undang-undang tersebut harus dibatalkan atau dicabut

  1. Refrendum Konsultatif

Refrendum Konsultatif adalah refrendum yang menyangkut soal-soal tekhnis. Biasanya rakyat tidak begitu memahami atau mencampuri urusan tekhnis pembuatan atau penyusunan materi perundang-undangan, sehingga rakyat tidak perlu menyetujui atau menolaknya. Jika sudah diundangkan barulah rakyat menilai apakah menguntungkan atau merugikan sehingga perlu dilanjutkan dengan refrendum obligator atau fakultatif

  1.   Sistem Demokrasi Pancasila

Sistem Demokrasi Pancasila menghendaki adanya keselarasan, keserasian dan  keseimbangan  segala aspek kehidupan, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, mulai dari tingkat pusat sampai ketingkat daerah, baik dalam kehidupan formal maupun dalam kehidupan non formal. Demokrasi ini hanya dianut oleh Indonesia, karena hanya Indonesia yang menganut ideologi Pancasila.

  1. Prinsip-prinsip demokrasi secara umum

Prinsip – prinsip budaya demokrasi secara universal, antara lain mencakup :

  1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik

Keterlibatan warga negara dalam pemerintahan terutama ditujukan untuk mengendalikan para pemimpin politik. Dalam hal ini, pemilu menjadi salah satu cara untuk melakukan partisipasi, selain itu warga masyarakat juga dapat menyampaikan kritik, mengajukan usul, atau memperjuangkan kepentingan melalui saluran-saluran lain yang demokratis sesuai dengan undang-undang.

Ada dua pendekatan tentang keterlibatan warga negara dalam berdemokrasi yaitu:

  1. Pendekatan elitis, berarti melalui elit-elit politik di badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, menuntut adanya ketanggapan pihak penguasa terhadap amanat penderitaan rakyat
  2. Pendekatan Partisipatori, berarti rakyat atau warga negara harus turun kejalan menyuarakan aspirasi demi penegakkan keadilan sesuai aturan hukum
  3. Persamaan (kesetaraan) di antara warga negara

Masalah persamaan, hal ini menjadi kepentingan utama dalam teori dan praktik politik. Untuk membuktikan hal tersebut tidaklah sulit, karena baik negara yang demokratis maupun yang bukan, selalu berusaha untuk mencapai tingkat persamaan yang lebih besar. Pada umumnya tingkat persamaan yang dituju adalah persamaan politik (dipilih dan memilih dalam pemilu), persamaan di muka hukum (keadilan), persamaan kesempatan berusaha (kerja), persamaan hak, persamaan memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan lainnya.

  1. Kebebasan (kemerdekaan) yang diakui dan dipakai oleh warga negara

Masalah kemerdekaan pada awalnya dipergunakan dalam kehidupan politik sebagai reaksi terhadap absolutisme (kesewenang-wenangan). Kebebasan itu terutama  kebebasan yang menyangkut masalah hak azasi manusia, namun kebebasan itu harus selalu ada dalam koridor hukum. Seperti kebebasan menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan

  1. Supremasi hukum

Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah atau penguasa maupun oleh rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang dilakukan atas nama hukum oleh karena itu pemerintahan harus didasarkan atas  nama hukum yang berpihak kepada keadilan (rule of the law). Segala warga negara harus berdiri setara di depan hukum tanpa ada kecualinya. Jika hukum dibuat atas nama keadilan dan disusun dengan memperhatikan pendapat rakyat, maka tidak ada alasan untuk mengabaikan apalagi melecehkan hukum dan lembaga hukum, begitu pula penegak hukum tidak melecehkan lembaga hukum yang  diembannya untuk kepuasan sesaat. Dengan demikian  keadilan dan ketaatan terhadap hukum merupakan salah satu syarat mendasar bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.

  1. Pemilu berkala

Pemilihan umum selain sebagai mekanisme untuk menentukan komposisi pemerintahan secara periodik, sesunguhnya merupakan sarana utama bagi partisipasi politik rakyat. Pemilihan umum menjadi kunci untuk menentukan apakah sistem itu demokratis atau tidak. Pemilihan umum untuk melegitimasi pemerintahan yang terbentuk agar mendapat dukungan rakyat yang tiada lain adalah wujud dari kedaulatan rakyat

  1.     Masyarakat madani
  2.               Pengertian masyarakat madani

Masyarakat madani (Civil Society) adalah suatu kehidupan sosial yang terorganisir  dan bercirikan antara lain : kesukarelaan, keswasembadaan, dan keswadayaan yang memiliki kemandirian tinggi berhadapan dengan negara  dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya  ( M. AS Hikam : 1999 : 3)

  1.   Ciri-ciri masyarakat madani

Adapun ciri-ciri umum dari masyarakat madani adalah :

  1. mandiri dalam hal pendanaan (tidak tergantung pada negara)
  2. swadaya dalam hal kegiatan (memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dilingkungannya)
  3. bersifat memberdayakan masyarakat dan bergerak dalam bidang sosial
  4. tidak terlibat dalam persaingan politik dalam perebutan kekuasaan
  5. bersifat inklusif (melingkupi beragam kelompok) dan menghargai keragaman
  6. Proses menuju masyarakat madani

Manusia hidup di dunia menginginkan kehidupannya sejahtera, adil dan makmur, begitu pula bagi masyarakat dan bangsa Indonesia mencita-citakan hal yang sama. Pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebenarnya sudah tersirat dan tersurat secara tegas dan jelas di dalam Pembukaan alenia IV Pembukaan UUD 1945 yaitu “ … melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa … “

Pada dasarnya, politik berkenaan dengan kehidupan publik, yaitu kehidupan yang berhubungan dengan rakyat banyak. Dalam kehidupan inilah  diatur proses serta mekanisme agar seluruh aspek kehidupan menjadi teratur. Untuk itulah dalam suatu negara demokrasi dibentuk suatu lembaga yang mencerminkan suatu pemerintahan demokrasi sepertia pada ajaran Trias Politika yaitu ada Ekskutif, Legeslatif dan yudikatif yang selanjutnya merupakan lembaga dari suatu organisasi yang bernama negara, yang selanjutnya dikenal dengan supra struktur politik.

Selain lembaga negara yang merupakan sufra struktur politik terdapat pula lembaga lain yaitu infra struktur politik seperti lembaga sosial (lembaga swadaya masyarakat atau LSM), lembaga budaya (paguyuban dan pendidikan yaitu organisasi Mahasiswa), lembaga agama (Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Wali Gerja-gereja Indonesia, Wali Umat Budha Indonesia dan lain-lain), lembaga profesi (Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia dan lain-lain) lembaga inilah yang merupakan masyarakat madani (civil society) dan tidak termasuk di dalamnya organisasi politik (partai politik).

Istilah Civil Society (masyarakat madani) berasal dari bahasa latin  sivilis societas yang semula digunakan oleh Cicero (106 – 43 SM), beliau adalah seorang pujangga Roma. Civil Society awal mulanya berarti komunitas politik, yaitu suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab. Selanjutnya istilah civil society digunakan oleh John Locke dan J. J. Rouesseau  mengartikan civil society dengan masyarakat politik (political society) yaitu suatu kehidupan masyarakat yang sudah teratur karena sudah didasari dengan hukum.

Pada masa kini, istilah civil society digunakan untuk membedakan suatu komunitas di luar organisasi negara (lembaga negara) yaitu suatu lembaga privat yang mandiri yang terdiri atas beberapa individu yang membentuk kelompok atau organisasi untuk mewujudkan kepentingan mereka sendiri secara aktif.

Proses untuk mewujudkan masyarakat madani (Civil Society),  sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia namun banyak rintangan dan tantangan selalu menghadang dan menghambatnya  hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi pemerintahan yang berlangsung saat itu, seperti pada masa pemerintahan Orde Baru segala bentuk organisasi baik formal maupun non formal sebenarnya sudah banyak terbentuk namun selalu ada dalam pengawasan pemerintahan waktu itu, meskipun aturan mengenai terwujudnya masyarakat madani (Civil Society) sudah diundangkan yang pertama   yaitu dengan  Undang-Undang   No 8 Tahun 1985 tentang organisasi Kemasyarakatan, namun peraturan ini seolah-olah mandul dan tidak berfungsi sesuai harapan kita dalam mewujudkan  Civil Society

Dari uraian di atas maka Civil Society dapat terjadi melalui proses dari adanya lembaga-lembaga atau badan atau organisasi kemasyarakatan formal maupun non formal yang dalam pembentukannya tidak hanya untuk kepentingan dilingkungannya sendiri secara intern tetapi dapat pula mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah termasuk di dalamnya ikut mencampuri dalam urusan pembangunan sehingga menjadi budaya politik masyarakat.

Tuntutan terhadap Civil Society  sebenarnya sudah ada pada asa orde baru yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang   No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan  yang menyatakan : Organanisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh warga masyarakat negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Semenjak reformasi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat madani (Civil Sosiety) baru memperoleh tempat yang sewajarnya.

  1. Kendala yang dihadapi  dan upaya mengatasi dalam mewujudkan

masyarakat madani

Perkembangan masyarakat  madani (Civil Society) di Indonesia tak pelak lagi sangat diperkuat dengan munculnya reformasi 1998, yang dalam beberapa hal tertentu telah mebalik kritik selama Orde Baru menjadi usul positif untuk menjadi alternatif dan opsi politik. Perubahan untuk menghadapi kendala dalam usaha mewujudkan masyarakat madani itu terlihat sekurang-kurangnya dalam tiga bidang masalah: 1. dalam bidang birokrasi (kendalanya :adanya birokrasi tidak transparan dan tidak bersih), 2. dalam bidang hubungan dengan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah (kendalanya: adanya kekerasan militer atau POLRI  untuk melindungi kekuasaan),  3. dalam hubungan negara dan masyarakat (kendalanya: pemerintah sulit dikritik dan diberi saran)

Adapun usaha untuk mewujudkan masyarakat madani:

  1. Dalam birokrasi, kritik terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme, selama Orde Baru, diubah secara positif menjadi tuntutan akan adanya transparansi dan akuntabilitas. Ada sikap proaktif dalam mencari jalan agar KKN tidak diberi kesempatan terlalu banyak untuk terus dilakukan, dengan mendesak dan memaksa pemerintah dan birokrasi untuk mempertanggungjawabkan secara terbuka semua tindak tanduk mereka secara publik. Pada titik ini kita menghadapi dilema antara pemerintah terbuka dan pemerintah yang bersih. Suatu pemerintahan hanya bisa bersikap terbuka kalau dia relatif bersih (karena pemerintahan yang tidak bersih akan berusaha sekuat tenaga menutupi penyelewengan yang dilakukannya), sementara untuk menjadi bersih dia harus terbuka terhadap kontrol dan kritik. Dilema ini dicoba dipecahkan dengan tidak meminta birokrasi untuk menjadi lebih bersih tetapi dengan memaksanya menjadi lebih terbuka.
  2. Dalam hubungan dengan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah, kritik terhadap kekerasan politik dan represi politik (yang memuncak antara lain pada masa ditetapkannya Daerah Operasi Militer [DOM] di Aceh, Timtim, dan Irian Jaya) diubah menjadi tuntutan akan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Perubahan ini memberikan bobot baru kepada tuntutan masyarakat, karena kekerasan politik dapat diperlakukan pemerintah sebagai masalah dalam negeri, sedangkan masalah HAM dianggap sebagai masalah universal yang akan mendapat perhatian dunia internasional. ·
  3. Dalam soal hubungan negara-masyarakat, maka kritik terhadap kedudukan negara yang terlalu kuat dalam rejim Orde Baru, diubah menjadi opsi dan alternatif dalam tuntutan akan pemberdayaan masyarakat. Persoalan bukanlah negara yang terlalu kuat, tetapi masyarakat yang terlalu lemah, sehingga social empowerment muncul sebagai suatu gagasan baru di mana masyarakat mulai meningkatkan kesadaran tentang hak-haknya dan mengembangkan bentuk negoisasi baru dengan negara. Salah satu bentuk perjuangan itu ialah tuntutan akan pengakuan terhadap pranata-pranata sosial yang selama ratusan tahun telah berhasil menjaga integrasi sosial dalam berbagai komunitas, seperti halnya masyarakat adat, yang sekarang semakin menjadi persoalan nasional. Patut dikemukakan di sini bahwa munculnya kesadaran akan pentingnya masyarakat madani (Civil Society) berhubungan dengan keinginan untuk mewujudkan suatu ruang di mana terwujud kesamaan setiap orang di depan hukum
  4.   Demokrasi di Indonesia
  5. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak Orla, Orba dan Reformasi
  6. Demokrasi Pada Masa Orde Lama

Semenjak diberlakukannya kembali UUD 1945 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berlakulah kembali Demokrasi Pancasila. Berlakunya Demokrasi Pancasila tidak berlangsung lama, karena semenjak pemerintahan Orde Lama yang berkuasa dari April 1965 – 10 Maret 1966 berlaku Demokrasi Terpimpin berdasar Tap. MPRS. No. VIII/MPRS/1965.

 

Paham demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner berporoskan nasakom (nasional agama komunis, justru penekanannya ada pada keterpimpinannya bukan pada musyawarahnya.

Selama pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, kecendrungan semua keputusan hanya ada pada Pemimpin Besar Revolusi (PBR) yang dikepalai oleh Presiden. Sehingga berakibat rusaknya tatanan kekuasaan negara. Misalnya, DPR dapat dibubarkan, sementara ketua MA dan MPRS menjadi Mentri Koordinator (Menko), Pemimpin partai politik yang berbeda haluan banyak yang ditangkapi.

  1. Demokrasi Pada Masa Orde Baru

Semenjak di keluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, mulailah berlakunya masa Orde Baru, pada masa berlakunya Orde Baru, Demokrasi Pancasila mulai berlaku lagi dengan wacana secara murni dan konsekwen. Paham demokrasi berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta dengan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selalu memelihara persatuan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila belumlah sesuai dengan jiwa dan semangat yang terdapat dalam ciri-ciri umum Demokrasi Pancasila. Hal tersebut karena Presiden begitu dominan baik dalam sufra maupun dalam infra strutur politik. Sufra struktur politik berarti kekuasaan lembaga negara, sedangkan infra strutur politik berarti kekuatan masyarakat berupa golongan dan kelompok dan partai politik. Akibatnya banyak terjadi manipulasi politik seperti kebulatan tekad atas nama rakyat untuk memilih presiden di MPR. Hal semacam inilah yang menumbuh suburkan praktik KKN di Indonesia, sehingga negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis multi dimensi yang berkepanjangan

  1. Demokrasi pada masa Orde Reformasi

Setelah tumbangnya rezim orde baru melalui suatu perjuangan mahasiswa yang didukung oleh segenap komponen bangsa pada awal Mei 1998, maka penerapan Demokrasi Pancasila yang dilandasi semangat reformasi, dimana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa reformasi telah banyak memberi ruang gerak kepada parpol dan komponen bangsa lainnya termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi dan mengontrol pemerintah secara kritis, sehingga dua kepala negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatanya selama lima tahun karena dianggap menyimpang dari garis reformasi

  1. Pengertian demokrasi Pancasila

Di dalam sila ke empat Pancasila kita menjumpai rumusan Demokrasi Pancasila yaitu:  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Rumusan sila ke empat ini diliputi oleh sila pertama, ke dua dan ke tiga dan meliputi sila ke lima, ini berarti sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh

Pada Pembukaan alenia ke IV UUD 1945 kita juga menjumpai rumusan Demokrasi Pancasila  yaitu : “… Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “.

Menurut Prof. Dr. Drs. Notonagoro, SH  menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (senada dengan pengertian ini adalah Soemantri, SH, dan Drs. S. Pamudji, M.P.A)

Menurut  prof. Dardji Darmodihardjo, SH  menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsapah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan dalam Pembukaan UUD 1945.

  1. Dasar hukum demokrasi Pancasila
  2. Landasan Idiil

Pancasila yaitu sila ke empat yang dijiwai dan menjiwai sila yang lainnya      

  1. Landasan Konstitusional
  2. Pembukaan Alenia ke IV UUD 1945,

Pada kalimat yang menyatakan “…Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia b.   Pasal – Pasal  UUD 1945

Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat 2 Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

Bab dan pasal yang memuat badan atau lembaga perwakilan rakyat yaitu Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat pasal 2 ayat 1, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, pasal 19 – pasal 22 D,

Bab VII B tentang Pemilihan Umum pasal 22 E.

  1.   Landasan Operasional

Landasan Operasional pelaksanaan Demokrasi Pancasila meliputi : Ketetapan   MPR yaitu

  1. Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Demokrasi Pancasila
  2. Tap MPR No. I/MPR/1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 1999 dan 2004 tentang Tata Tertib MPR di dalam Bab dan Pasalnya memuat mekanisme dan syarat sahnya pengambilan keputusan sesuai dengan pelaksanaan Demokrasi Pancasila yaitu musyawarah mufakat
  1. Prinsip demokrasi Pancasila

Secara ideologi maupun konstitusional, asas Demokrasi Pancasila yang mencerminkan tata nilai sosial budaya bangsa, mengajarkan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila sbb :

  1. Prinsip persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
  2. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban
  3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, orang lain dan pemerintah
  4. Prinsip mewujudkan keadilan sosial
  5. Prinsip pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
  6. Prinsip mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
  7. Prinsip menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
  8. Pemilihan Umum

Sarana politik untuk untuk mewujudkan kehendak rakyat kepada negara dalam sistem demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu), rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat berhak menetukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (hasil amademen) menyebutkan “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD “. Pasal ini mengandung arti bahwa seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil di Majelis Permusyawaratan Rakyat (majelis) sehingga majelis itu betul-betul sebagai penjelmaan  rakyat.

Pada Bab 1 Ketentuan umum, pasal 1 ayat 1 UU RI No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu menyebutkan :  pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pemilihan umum bagi suatu negara demokrasi sangat penting artinya untuk menyalurkan kehendak azasi politiknya. Adapun kehendak azasi politik yang dimaksud adalah :

  1. untuk memilih dan mendukung anggota legeslatif
  2. adanya dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan ekskutif melalui pemilihan langsung dalam jangka waktu tertentu ( 5 tahun)
  3. rakyat melalui perwakilannya dapat secara periodik mengontrol atau mengawasi jalannya ekskutif
  4. Budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
  5. Sistem politik demokrasi Pancasila

Makna demokrasi Pancasila pada dasarnya merupakan perluasan keikutsertaan rakyat dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur secara melembaga. Hal ini berarti, keinginan rakyat dapat tersalurkan baik dalam lembaga sufra struktur politik (lembaga negara), maupun dalam infra struktur politik (partai politik, organisasi massa, dan media politik lainnya).

Demokrasi Pancasila tidak hanya meliputi bidang pemerintahan atau politik saja (demokrasi dalam arti sempit), melainkan juga demokrasi yang meliputi bidang lainnya (dalam arti luas), seperti : sosial dan ekonomi. Jadi demokrasi dalam arti luas meliputi politik, ekonomi dan sosial.

Sistem politik Demokrasi Pancasila, merupakan sistem politik yang harus  menghargai nilai-nilai musyawarah. Oleh karena itu, kita pun harus memahami tentang tata cara bermusyawarah tersebut. Agar tata cara bermusyawarah dapat berjalan dengan baik dan lancar maka kita harus mengetahui  aturan bermusyawarah sebagai berikut :

  1. mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat
  2. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
  3. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan
  4. musyawarah harus meliputi semangat kekeluargaan
  5. dengan itikad baik dan penuh rasa tanggug jawab dalam menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah
  6. musyawarah dilakukan dengan akal sehat disertai hati nurani yang luhur
  7. keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
  1. Pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tiada lain merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dalam lembaga atau organisasi non formal atau kemasyarakatan sampai pada lembaga atau organisasi formal atau lembaga negara.

Adapun tata cara musyawarah dalam berbagai kehidupan harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

  1. musyawarah bersumber pada paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  2. setiap putusan yang diambil harus selalu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila
  3. setiap peserta musyawarah memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya
  4. hasil setiap musyawarah atau putusan baik berdasarkan musyawarah mufakat ataupun dengan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan itikad baik
  5. apabila cara nusyawarah mufakat mengalami jalan buntu, maka putusan dapat dilakukan dengan suara terbanyak (vooting)

Adapun tata cara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (vooting), dalam Demokrasi Pancasila harus dengan persyaratan sebagai berikut :

  1. jika jalan musyawarah mufakat sudah ditempuh secara maksimal, namun tidak pernah mencapai mufakat
  2. keputusan tersebut harus diambil
  3. karena terbatasnya waktu
  4. harus ada kesepakatan sahnya pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Seperti, pada pasal 37 UUD 1945, atau ditentukan pada waktu sidang sedang berlangsung ( seperti : sidang dihadiri separoh lebih anggota (quorum) dan disetujui separoh lebih anggota yang hadir)

Setiap peserta musyawarah hendaknya menyadari bahwa yang menjadi tugas utamanya bukanlah kehadiran dan persetujuannya dalam bermusyawarah, melainkan tanggung jawabnya dalam melaksanakan setiap hasil keputusan. Dalam setiap bermusyawarah bukan hanya setuju dalam pengambilan keputusan, namun keaktifannya berbicara dalam menyumbangkan saran, sanggahan dan pendapatnya dalam musyawarah.

Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap pengambilan keputusan sebagai berikut :

  1. legowo atau lapang dada, setiap peserta musyawarah harus sadar menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah dengan sepenuh hati
  2. religius, setiap hasil musyawarah itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  3. tenggang rasa, dalam bermusyawarah setiap peserta harus mau mendengarkan dan menghormati setiap pembicara walaupun kurang berkenan dalam hati
  4. keadilan, setiap hasil musyawarah harus betul-betul menjadi keputusan bersama walaupun dengan suara terbanyak
  5. kemanusiaan, hasil keputusan tetap menjunjung tinggi harkat martabat manusia
  1. Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia

Setiap warga negara Indonesia diharapkan menunjukkan sikap positif dalam pengembangan nilai-nilai perilaku budaya Demokrasi Pancasila. Berikut ini merupakan sikap positif warga negara dalam perilaku budaya demokrasi di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari :

  1. melaksanakan hak pilih (memilih dan dipilih) dalam pemilu dan menjauhkan diri dari sifat golput (golongan putih artinya tidak ikut memilih dalam pemilu)
  2. menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
  3. menyukseskan pemilu yang luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil)
  4. mentaati hukum
  5. setiap keputusan diambil dengan musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama
  6. saling mendukung setiap usaha pembelaan negara
  7. saling menghormati kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan-Nya itu

Peranserta warga negara dalam memantapkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila, diantaranya dengan menjunjung tinggi budaya Demokrasi Pancasila yang meliputi semangat :

  1. kebersamaan
  2. kekeluargaan
  3. keterbukaan
  4. kebebasan yang bertanggung jawab
  5. keadilan

Tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila, diantaranya :

  1. menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
  2. menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
  3. menjunjung tinggi sistem hankamrata dalam pembelaan negara
  4. menjunjung tinggi hak azasi manusia dengan segala aspeknya
  5. menjunjung tinggi keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan
  6. mengutamakan musyawarah mufakat
  7. LATIHAN SOAL
  1. Jelaskan pengertian demokrasi menurut pandangan Abraham Linkoln?
  2. Jelaskan pengertian masyarakat madani menurut  M. AS Hikam ?
  3. Jelaskan perbedaan dan persamaan pelaksanaan demokrasi masa Orla, Orba & Reformasi?
  4. Jelaskan nilai yang seharusnya dihargai dalam pelaksanaan sistem politik demokrasi Pancasila ?
  5. Bagaimanakah perilaku budaya demokrasi yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KETERBUKAAN DAN  KEADILAN

 

 

  1. SK

Menampilkan sikap keterbukaan  dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

  1. KOMPETENSI DASAR
  • Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
  • Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

III. TUJUAN PEMBELAJARAN

  • Siswa mampu mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
  • Siswa mampu menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
  1. MATERI
  2. Keterbukaan
  3.    Makna keterbukaan  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara

Setelah Mahasiswa yang didukukung oleh segenap lapisan masyarakat menabuh gendrang reformasi secara bersama-sama untuk menuntut adanya perbaikan segala sektor kehidupan, maka pemerintah Orde Baru menjadi gentar dan ciut nyalinya, karena seolah-olah peristiwa Orde Lama terulang kembali sewaktu mahasiswa yang didukung segenap lapisan masyarakat bergerak turun kejalan menyuarakan aspirasi rakyat dan menuntut perbaikan disegala aspek kehidupan yang waktu itu sangat merosot sekali keadaannya, karena inflasi sampai enam ratus prosen, rakyat kecil banyak yang kelaparan, harga barang membumbung tinggi dan tak terkendali, teror dimana-mana, pokoknya suasana waktu itu sangat chaus sekali. Disektor pemerintahan korupsi, kolosi, nepotisme sangat meraja lela, hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, pejabat, keluarga dan kroninya seolah-olah kebal hukum dan hukum menjadi mainannya, lembaga penegak hukum tidak lagi merdeka dalam melaksanakan tugasnya melainkan menjadi alat pemerintah untuk dapat melanggengkan kekuasaannya

Makna yang terkandung dari keterbukaan adalah kepercayaan, oleh karena jagalah kepercayaan itu sebaik-baiknya. Bagi pemerintah yang mendapat mandat dari rakyat haruslah menjaga kepercayaan yang telah diberikannya itu sebaik-baiknya dengan jalan menyelenggarakan negara secara terbuka dan jujur

  1.    Pengertian  keterbukaan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia  karangan W. J. S Poerwadarminta menyebutkan keterbukaan adalah  “ hal terbuka “ ; perasaan toleransi.

 

Menurut UU. No. 28 tahun 1999 yang dimaksud dengan  keterbukaan adalah siap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara

Keterbukaan sangat diperlukan dalam segala aspek kehidupan baik dalam kehidupan berumah tangga, dalam organisasi yang terkecilpun haruslah memiliki azas keterbukaan agar ada kepercayaan dari yang dipimpin dengan pemimpinnya. Keterbukaan merupakan sikap jujur, rendah hati, adil, menerima pendapat orang lain, memaafkan orang lain dengan lapang dada, bertoleransi, tatwamasi, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dipikirkan dan yang dikatakannya (tri kaya parisudha).

  1.    Ciri-ciri keterbukaan

Keterbukaan memilki ciri-ciri sebagai berikut :

  • adanya hubungan yang harmonis atau sikap toleransi
  • adanya ketertiban dan keteraturan
  • adanya rasa penuh tanggung jawab pada tugas dan pada Tuhan
  • bersedia jadi saksi
  • bersedia diperiksa apabila ada indikasi penyimpangan
  • adanya akuntabilitas (pertanggungjawaban)
  1.  Landasan keterbukaan

Landasan hukum dari penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah:

  1. Undang-Undang Dasar tahun 1945

Pasal 7 A UUD 1945 menyebutkan antara lain : Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR apabila telah terbukti  melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan lainnya

  1. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  3. Azas umum keterbukaan

Azas  umum dalam penyelenggaraan  negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah : azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas

  1. Keadilan
  2. Pengertian keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti :

  • sesuai dengan apa adanya, seperti memberikan sesuatu kepada orang lain/seseorang karena memang haknya
  • tidak pilih kasih atau tidak berat sebelah, seperti memperlakukan seseorang dengan penuh bijaksana dan tidak sewenang-wenang
  • melaksanakan tugas sebagai penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Menurut Pancasila adil dapat diartikan :

  • Adil itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain
  • Adil itu suatu sikap yang tidak suka menunjukkan kesalahan orang lain, tetapi juga tidak membiarkan kesalahan diri sendiri

Jadi keadilan adalah suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan dan dapat pula diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan kepada norma-norma yang di dalamnya termasuk norma hukum.

  1. Macam-macam keadilan
  2. Menurut Aristoteles, keadilan itu dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu:
  • Keadilan distributif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa menurut kerja dan kemampuan. Contohnya perbedaan pendapatan yang diterima karena perbedaan jabatan yang dimilikinya. Misalnya antara Presiden dengan Gubernur, gajihnya berbeda
  • Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasa perseorangan. Contohnya menumpang bemo jauh dekat ada dalam kota membayarnya sama
  • Keadilan kodrat alam, yaitu keadilan yang bersumber pada kodrat alam. Contohnya kelahiran, kehidupan dan kematian. Begitu pula kalau kita merusak lingkungan dengan merusak alam (hutan) maka akibatnya sumber air menjadi kering dan pada musim hujan akan terjadi banjir yang menghancurkan apa saja yang diterjangnya.
  • Keadilan Konvensional, yaitu keadilan yang mengikat warga negara, Penyelenggara Negara sebab sudah ditetapkan dengan peraturan perundang undangan. Contohnya seorang pengendara sepeda motor tanpa helm atau tidak membawa SIM akhirnya ditilang atau seorang pejabat negara karena melakukan Korupsi, Kolusi dan nepotisme akhirnya dijatuhi sanksi hukuman sesuai peraturan perundangan yang berlaku
  • Keadilan Perbaikan, yaitu jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar
  1. Menurut Plato, ada dua teori keadilan yaitu :
  • Keadilan Moral, suatu perbuatan dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban
  • Keadilan Prosedural, suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan (Polisi, Jaksa dan Hakim telah melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku)
  1. Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tetentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil, seperti perjanjian jual beli
  2. Menurut Prof. Dr. Drs. Noto Negoro, SH, menambahkan satu keadilan lagi dari ke lima keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yaitu keadilan legalitas yaitu keadilan hukum yang artinya siapa yang salah dijatuhi hukuman dan yang benar akan mendapat perlindungan hukum
  3. Badan penegak keadilan

Di Indonesia kita mengenal adanya tiga lembaga penegak keadilan yaitu : Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

  1.    Bantuan hukum

Menurut Mulyana  W. Kusumah, perkembangan bantuan hukum diberikan dalam rangka  perlindungan keadilan karena perwujudan bernegara hukum dan masyarakat yang berkeadilan sosial tempat nilai-nilai hukum dan hak azasi manusia dibidang politik, ekonomi dan sosial dijunjung tinggi dan juga pemenuhan kebutuhan hukum rakyat.

Tujuan bantuan hukum dalam rangka memperoleh jaminan keadilan  adalah :

  • Mewujudkan pola hubungan sosial yang adil tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin kesamaan kedudukan dalam kelompok sosial dan/atau individu baik dalam bidang politik maupun ekonomi
  • Mewujudkan sebuah sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan prosedur-prosedur hukum yang benar
  1. Mulya Lubis juga berpendapat tentang sifat bantuan hukum struktural sebagai berikut :
  2. mengubah orientasi bantuan hukum dari urban menjadi rural,
  3. bantuan hukum bersifat aktif,
  4. menggunakan upaya ekstra legal,
  5. memfungsikan gerakan bantuan hukum yang melibatkan partisifasi rakyat banyak
  6. kerja sama dengan pekerja-pekerja sosial lainnya dalam rangka penegakkan hukum
  7. Penyelenggaraan  pemerintahan yang tidak trasparan
  8. faktor penyebab dari tidak adanya keterbukaan dan jaminan  keadilan

Berikut ini beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan :

  1. Nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya bangsa dan budaya politik tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudiaan melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, menyimpang dari tata kepemerintahan dan pelanggaran hak azasi manusia
  2. Pancasila sebagai idiologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan sudah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan
  3. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan sara (suku, agama, ras dan antar golongan) yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah dan masyarakat
  4. Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu hak warga negara di hadapan hukum
  5. Pelaku ekonomi menerapkan prinsip jalan pintas dengan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar (kolongmerat)
  6. Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat
  7. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, perusakan dan ancaman oleh mereka yang berkepentingan
  8. Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik dalam wujud demonstrasi.
  9. Ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat mengenai sumber daya alam dan potensi daerah lainnya yang kurang dirasa keadilannya
  10. Penyalahgunaan wewenang sebagai akibat lemahnya fungsi pengawasan
  11. Akibat atau dampak penyelenggaraan  pemerintahan yang tidak  transparan

Dapat dibayangkan kalau keterbukaan dan jaminan keadilan tidak ada di alam Indonesia, maka peristiwa seperti jaman penjajahan, orde lama dan orde baru akan terulang kembali dan lama kelamaan negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini akan hancur dan bubar, tentu akan sangat mengerikan sekali bagaimanakah nasib kita kelak ? Masih ingatkah dengan Oktober 2000, bagaimana nasib ibu kota Kabupaten Badung/Denpasar/Provinsi Bali, Buleleng dan Jemberana dibumi hanguskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena hanya tidak terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai preiden RI. Puing-puing kehancuran masih sangat tampak sampai sekarang dan masih banyak gedung-gedung pemerintah belum dibangun dari akibat peristiwa tersebut, semua itu disebabkan karena MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara (sebelum diamandemen) memegang kekuasaan memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden bisa saja berbuat curang, tidak terbuka, karena anggota MPR bisa dilobiying, bisa dibayar, bisa dijanjikan jabatan dan banyak janji lainnya, sehingga rakyat merasa tidak ada keterbukaan, maka akibatnya rakyat tidak percaya kepada Lembaga Penyelenggara Negara dari pusat sampai ke daerah. Apalagi di daerah-daerah yang namanya DPRD seperti dewa yang dapat mengendalikan dan mengatur Pemerintahan sedemikian rupa, sehingga banyak terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dikalangan dewan, banyak kalangan dewan yang harus berurusan dengan pihak berwajib dan hampir di seluruh Indonesia hal ini ada pada keanggotaan Dewan periode 1999 -2004, banyak yang sudah diputus dan banyak pula masih dalam proses. Padahal kita sudah berada di alam reformasi. Mudah-mudahan setiap pemilu setelah reformasi dapat menghasilkan Lembaga Negara yang transparan (terbuka) dan menjamin serta melindungi keadilan rakyat.

  1. Upaya dalam memberantas pemerintahan yang tidak transparan

Adapun upaya pemebrantasan pemerintahan yang tidak transparan dimasa reformasi diantaranya : partisiasi dalam bentuk pengawasan, peranan masyarakat sipil dalam memberantas KKN, ditetapkannya UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

  1. Partisipasi dalam bentuk pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, proses untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan  dan sasaran serta tugas organisasi dapat terwujud atau tercapai. Pengawasan merupakan tanggung jawab dari pimpinan suatu organisasi atau unit kerja

Hakekat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan.

Sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi

Tujuan pengawasan adalah untuk mendukung kelancaran  dan ketepatan pelaksanaan tugas atau program kerja suatu organisasi atau unit kerja.

  1. Peranan Masyarakat Sipil dalam Memberantas KKN

Masyarakat sipil mempunyai kepentingan dalam menuntut aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan dapat mewujudkan ketenangan berusaha, berkreativitas dalam kehidupan sehari-hari.

Partisipasi masyarakat melalui Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) telah berjasa besar di dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di tanah air dan bahkan berbagai peristiwa yang berindikasi korupsi sudah banyak dapat terungkap dan bahkan sudah banyak pula yang dijatuhi hikuman.

Pemerintahan di bawah duet Susilo Bambang Yudoyono dan Yoesuf Kalla sangat konsen dengan pemberantasan korupsi dan bahkan dalam masa 100 hari pemerintahannya sudah banyak pejabat negara atau masyarakat pelaku bisnis dapat terjerat hukum karena melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

  1. UU RI  Nomor 30  Tahun 2002 tentang : Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peranserta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Komisi Pembrantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

 

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

Dasar pelaksanaan tugas dari KPK adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas

  1.    Sikap keterbukaan dan  keadilan
  2. Sikap positif  terhadap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia haruslah diselesaikan dengan baik dan tuntas oleh bangsa Indonesia sendiri dengan jalan semua pihak hendaknya dapat melaksanakan keterbukaan dalam segala kehidupan berbagsa dan bernegara

Berikut ini beberapa indikator keterbukaan dan keadilan yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai bangsa Indonesia :

  1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk perilaku berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, bertentangan dengan hukum dan melanggar hak azasi manusia
  2. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia sebagai landasan mempersatukan bangsa
  3. Terwujudnya penyelenggara negara yang mampu memahami dan mengelola kehidupan bangsa yang majemuk
  4. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban warga negara
  5. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil
  6. Pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara
  7. Peningkatan profesionalisme dan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan POLRI demi rasa aman dan ketertiban masyarakat
  8. Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan memiliki kemampuan daya saing di dunia global
  9. Pemerintahan yang menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan

dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara

Berikut ini beberapa indikator suatu keterbukaan dan keadilan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara :

  1. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat
  2. Menjadikan Pancasila sebagai idiologi terbuka untuk dijadikan landasan dalam memberi kesempatan kepada setiap komponen bangsa untuk menyampaikan gagasan dan wacananya dalam rangka memajukan bangsa dan negara
  3. Selalu meningkatkan kerukunan dan toleransi antar sara (suku, agama, ras dan antar golongan), melalui dialog terbuka dan berkeadilan
  4. Menegakkan supremasi hukum dan perundangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak azasi manusia
  5. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial
  6. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi panutan masyarakat dan mampu mempersatukan bangsa dan negara
  7. Menyelenggarakan pemilihan umum secara luberjurdil dan terbuka
  8. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai dan demokratis sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku
  9. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan dapat berlangsung dengan seimbang
  10. Memberlakukan kebijakan otonomi daerah
  11. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan effektif
  12. Menjadikan TNI yang profesional
  13. Meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sehingga menjadi aset bangsa
  14. Ajaran keadilan dalam perilaku positif

Keadilan merupakan satu kebajikan, oleh karena itu, keadilan menjadi salah satu unsur yang pokok dalam bidang etika. Etika merupakan salah satu bidang studi filsapat dan ajaran mengenai azas baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Keadilan ini dapat disebut sebagai keadilan moral.

Beberapa ajaran keadilan yang dapat dijadikan perilaku positif diantaranya :

  1. Ajaran berbuat baik (doing good)

Dalam rangka ini, bertindak adil berarti berbuat baik. Suatu tindakan adil dalam hubungannya dengan orang lain adalah hal yang baik dari perbuatan (the good of doing). Keadilan merupakan suatu hal baik yang tak terbatas.

  1. Ajaran tidak berbuat salah (doing wrong) dengan menimbulkan kerugian pada orang lain
  2. Tidak berbuat salah dengan mengingkari keuntungan orang lain yang menjadi kewajiban seseorang untuk memenuhinya
  3. Berpedoman pada ajaran Tatwamasi (jangalah berbuat kepada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain berbuat terhadap dirimu atau sayangi orang lain kalau orang lain mau menyayangi dirimu atau hormati orang lain kalau dirimu mau dihormati orang lain)
  4. Kaidah moral yang memerintahkan agar setiap orang tidak melanggar hak-hak orang lain, sehingga orang lain dapat hidup tenang
  5. Kaidah moral yang memerintahkan setiap orang memberikan perlakuan yang layak (fair treatment) kepada semua orang
  6. Bertindak untuk kebaikan bersama atau kesejahteraan umum dari masyarakat. Tindakan itu mencerminkan keadilan distributif
  7. Asas etika administrasi pemerintahan dalam mewujudkan peningkatan jaminan  keterbukaan dan  keadilan

Menurut Dwight Waldo, dalam bukunya yang berjudul The Enterprise of public Administration (1980) menyatakan bahwa petugas negara memiliki kewajiban-kewajiban etis (ethical obligations) yang lebih banyak dalam kaitan dengan kelakuannya ketimbang orang swasta. Sebab itu, para petugas dengan jabatan tinggi dalam badan-badan pemerintah lebih banyak memiliki kewajiban-kewajiban etis (ethical obligations). Setiap petugas pemerintahan administrasi wajib memiliki sikap mental dan perilaku yang mencerminkan keunggulan watak, keluhuran budhi, dan berbagai asas etis yang lainnya yang bersumber pada kebajikan moral, khususnya keadilan.

Setiap petugas administratif pemerintahan wajib memahami asas-asas etis yang bersumber pada berbagai kebajikan moral. Setelah itu, mereka harus membina diri sehingga sungguh-sungguh dapat menghayati asas-asas etis tersebut dan benar-benar menerapkannya dalam pelaksanaan jabatannya.

Asas etis administrasi pemerintahan dalam mewujudkan jaminan keadilan sbb. :

  1. Pertanggungjawaban (responsibility)

Asas  etis ini menyangkut hasrat seseorang sebagai petugas untuk merasa  memikul kewajiban penuh dan ikatan kuat. Pertanggungjawaban tersebut ditujukan kepada rakyat, instansi pemerintah, dan atasannya langsung. Kecendrungan untuk lepas dari tanggung jawab atau melempar tanggung jawab kepada pihak lain harus dilenyapkan dari diri seorang petugas. Setiap administrator pemerintahan harus siap untuk memikul pertanggungjawaban mengenai apa saja yang dilakukannya. Petugas administrasi tidak boleh terjebak pada alasan bahwa ia hanya menjalankan petunjuk atau hanya melaksanakan perintah

  1. Pengabdian (dedication)

Pengabdian kadang berbaur dengan asas etis pertanggungjawaban. Pengabdian, merupakan hasrat keras untuk menjalankan tugas-tugas pekerjaan dengan semua tenaga (otot dan otak atau tenaga dan pikiran), seluruh semangat kegairahan, penuh perhatian, dan tanpa pamerih. Dengan motto : sebagai pelayan masyarakat dan bukannya untuk dilayani oleh masyarakat.

  1. Kesetiaan (loyality)

Asas etis pertangungjawaban dan pengabdian sangat berkaitan erat dengan kesetiaan, karena merupakan kebajikan moral. Kesetiaan, merupakan kesadaran seorang petugas untuk setulusnya patuh kepada tujuan bangsa, konstitusi negara, perundangang-undangan, badan instansi, tugas, jabatan, dan atasannya demi tercapainya cita-cita bersama yang ditetapkan.

  1. Kepekaan (sensitivity)

Asas etis ini mencerminkan kemampuan dan kemauan seorang petugas untuk memperhatikan serta siaga terhadap berbagai perkembangan yang baru, situasi yang berubah, dan kebutuhan yang timbul dalam kehidupan masyarakat.

  1. Persamaan (equality)

Salah satu kewajiban pokok dari pegawai pemerintahan yang bertujuan mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menerapkan asas keadilan atau semua diperlakukan sama.

  1. Kepantasan(equity)

Persamaan perlakuan terhadap semua pihak sebagai suatu asas etis tidak selalu mencapai keadilan dan kelayakan. Persoalan dan kebutuhan dalam masyarakat sangat beraneka ragam sehingga memerlukan perbedaan perlakuan asalkan berdasarkan pertimbangan yang adil atau alasan yang masuk akal.

  1.  Asas-asas pemerintah  yang baik dan menjamin keadilan

Dalam mencapai serta memelihara pemerintahan dan administrasi yang baik diperlukan adanya asas-asas pemerintahan yang baik.

Asas-asas umum dalam pemerintahan yang baik, sebagai berikut :

  1. Asas Kepastian hukum (principle of legal security)

Asas ini menghendaki agar sikap dan keputusan pejabat administrasi negara yang manapun tidak boleh menimbulkan keguncangan hukum.

  1. Asas Kesamaan

asas ini menghendaki adanya persamaan perlakuan terhadap semua warga negara oleh pengambil dan pelaksana peraturan administrasi negara. Pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam menetapkan dan melaksanakan keputusan

  1. Asas Keseimbangan

Asas ini menyatakan bahwa tindakan disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai administrasi oleh pejabat administrasi negara harus seimbang dengan kesalahan yang dibuatnya.

  1. Asas Larangan Kesewenang-Wenangan

Sikap kesewenang-wenangan pejabat pemerintah dalam memutuskan dan melaksanakan suatu keputusan dengan menolak meninjau kembali walaupun sangat merugikan masyarakat luas

  1. Asas Larangan penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang, bilamana suatu wewenang oleh pejabat yang bersangkutan dipergunakan untuk  tujuan yang bertentangan atau menyimpang dari apa yang telah ditetapkan semula oleh undang-undang

  1. Asas Bertindak Cermat

Setiap pejabat  yang berwenang supaya bertindak cermat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan perundangan yang berlaku

  1. Asas Motivasi

Asas ini mendorong setiap administrator negara, agar dalam melaksanakan tugasnya termotivasi atau terdorong untuk selalu melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

  1. Asas Perlakuan yang Jujur

Asas ini menghendaki adanya pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mencari kebenaran. Dalam hal peradilan jika warga masyarakat merasa tidak puas dengan putusan peradilan tingkat bawah supaya diberi kebebasan untuk mencari keadilan pada peradilan tingkat atas (banding)

  1. Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar

Asas ini menghendaki agar tindakan-tindakan pemerintah dapat menimbulkan pengharapan bagi masyarakat dan harapan tersebut dapat terealisasi. Jadi suatu aturan yang dibuat pemerintah supaya terlaksana di masyarakat

  1. Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup

Asas ini menghendaki agar pejabat administrasi negara menghargai hak atas kehidupan pribadi pegawai negeri. Menurut Muchsan, dalam asas ini perlu adanya pembatasan-pembatasan di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pegawai negeri tindakannya harus mencerminkan dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945

  1. Asas Kebijakan

Asas ini berhubungan dengan tugas administrasi negara pada umumnya, yakni penyelenggaraan kepentingan umum dalam melaksanakan peraturan perundangan. Oleh karena itu, agar dapat memperoleh hasil yang semaksimal  dan seeffektif mungkin, kebijakan yang diambil oleh pejabat administrasi negara tersebut harus mendapat dukungan masyarakat

  1. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal

Berdasarkan pasal 9 ayat 1 UU. No. 14 Tahun 1970, menyebutkan : ‘Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

  1. Asas penyelenggaraan Kepentingan Umum

Tindakan positif dan aktif dari pejabat adminstrasi negara adalah penyelenggraan kepentingan umum. Kepentingan umum meliputi kepentingan nasional. Berdasarkan asas ini, kepentingan umum harus lebih didahulukan dari pada kepentingan pribadi, golongan atau daerah. Hal ini tidak mengabaikan asas “ Jus Suum Cuique Tribuere “ yaitu memberi hak mutlak pada hak-hak pribadi.

  1.                      Good Govermence (Kepemerintahan yang baik)

Salah satu upaya mewujudkan keadilan dan keterbukaan dengan membentuk tata kepemerintahan yang baik atau Good Governance. Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan yang cendrung sentralistik serka kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat harus ditinggalkan. Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan harus diarahkan seiring dengan tuntutan masyarakat tetapi tidak boleh ke luar dari tata kehidupan atau norma-norma ketatanegaraan.

Tuntutan masyarakat tentang keperintahan yang baik diantaranya :

  1. penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesional, dan akuntabel
  2. pemerintahan yang menghormati hak azasi manusia dan pelaksanaan demokrasi
  3. pemerintahan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi
  4. pemerintahan yang mengakomodasikan kontrol sosial masyarakat

Tuntutan masyarakat yang tergambar di atas dapat terwujud apabila dapat tercipta suatu sistem pemerintahan yang baik (Good Governance). Pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai suatu sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang effisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Ketiga unsur sistem pemerintahan tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan masyarakat berkelanjutan.

Dalam keperintahan yang baik maka fungsi setiap unsur harus dapat dipilah-pilah sebagai berikut :

  1. pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif
  2. swasta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat
  3. masyarakat mewadahi interaksi sosial politik dan memobilisasi kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik

Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governmen) ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yakni 1. prinsip kepastian hukum, 2. prinsip keterbukaan, 3. prinsip akuntabilitas, 4 prinsip profesionalisme

  1. LATIHAN SOAL
  1. Jelaskan makna yang terkandung dalam keterbukaan ?
  1. Jelaskan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dan berkeadilan dari sudut nilai-nilai agama?
  1. Bagaimanakah terwujudnya 4 sikap positif bangsa terhadap keterbukaan dan keadilan pemerintahan Indonesia ?
  2. Bagaimanakah kinerja pemerintahan terhadap pelaksanaan keterbukaan dan keadilan dalam penyelenggaraan negara ditinjau dari segi agama  dan budaya ?

MOdul PKn Kelas XII

BAB I

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

 SK

Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

  1. KOMPETENSI DASAR
  • Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka
  • Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan
  • Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

III. TUJUAN PEMBELAJARAN

  • Siswa mampu mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka
  • Siswa mampu menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan
  • Siswa mampu menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
  1. MATERI
  2. Sejarah Singkat Pancasila

Pembentukan Rancangan Dasar Negara yang selanjutnya kita kenal dengan  Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dimulai sejak Jepang masih menjajah Indonesia.       Penjajahan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 – 1945, berawal dari pecahnya Perang Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941 yaitu dengan di bomnya   Pearl Harbour sebagai pangkalan militer Sekutu di Philipina oleh Jepang. Dalam waktu singkat Balatentara Jepang berhasil menduduki negara-negara jajahan Sekutu, seperti jajahan Amerika di Philipina, Inggris di Singapura, Malaysia dan Brunai Darusalam dan jajahan Belanda di Indonesia.                       Jepang masuk dan menduduki  Indonesia pada tanggal 9 Maret 1942, begitu mudahnya Jepang mengalahkan Belanda dari Indonesia, karena Jepang membawa semboyan 3 A (Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin atau saudara tua Asia dan Jepang pelindung Asia), dengan semboyan ini Jepang berpropaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantunya, karena Jepang datang ke Indonesia untuk membebaskan bangsa dan tanah air Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Untuk meyakinkan propaganda Jepang maka diberikanlah kebebasan mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tipu muslihat Jepang berhasil menarik simpati bangsa Indonesia, namun janji tinggal janji untuk memberi kebebasan bangsa Indonesia  merdeka, ternyata penjajahan Jepang jauh lebih kejam dari penjajahan sebelumnya, sehingga menimbulkan antipati seluruh rakyat Indonesia yang selanjutnya berbalik melawan Jepang.

Jepang menghadapi perlawanan dari dua arah, baik dari daerah jajahan (Indonesia) maupun oleh Sekutu, sehingga Jepang terdesak dan terus mengalami kekalahan, sebagai upaya untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang mengumumkan janji Indonesia merdeka di kelak kemudiaan hari, sebagai tindak lanjut dari janjinya itu maka pada tanggal 1 Maret 1945 akan dibentuk sebuah badan yang bernama “ Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia “ (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepangnya bernama Dokuritsu Zyuunbi Tioosakai.

Sebagai realisasinya BPUPKI: dibentuk tanggal 29 April 1945, dilantik tanggal 28 Mei 1945, dengan ketua : Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan dua orang Wakil : Ichibangase (Jepang) dan R.P. Soeroso dengan jumlah anggota 60 orang. Dengan tugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI bersidang sebanyak dua kali yaitu sidang pertama dari tanggal 29 Mei – 1 juni 1945 Menghasilkan rumusan rancangan dasar negara Pancasila dan sidang ke dua tanggal 10 – 16 Juli 1945 menghasilkan rumusan rancangan UUD

Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyuunbi Iinkai) dengan ketua Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moch. Hatta. Badan yang mula-mula sebagai bentukan Jepang setelah Proklamasi Kemedekaan 17 Agustus 1945 disempurnakan lagi keanggotaannya dari 21 orang menjadi 29 orang termasuk ketua dan wakil ketua dengan menambah beberapa anggota baru. Selanjutnya badan ini memiliki sifat nasional sebagai badan nasional Indonesia

Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan : Pancasila sebagai dasar negara, UUD negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Moch Hatta sebagai Wakil Presiden RI

  1. Fungsi Pokok Pancasila

Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 pada tanggal 13 April 1968,  yang menyebutkan antara lain Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam hal fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara maka Pancasila dapat mengatur pemerintahan negara atau penyelenggara negara. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; sedangkan logos berarti ilmu. Jadi ideologi secara harfiah berarti  ilmu tantang gagasan atau cita-cita. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai sehingga cita-cita itu merupakan dasar, pandangan/paham. Hubungan manusianya dengan cita-citanya dinyatakan sebagai ideologi. Dengan demikian, ideologi mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan dan cita-cita dari manusia.

Pengertian ideologi dapat disimpulkan sebagai berikut :

  • ideologi merupakan seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik
  • ideologi merupakan seperangkat gagasan yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang atau suatu bangsa
  • ideologi merupakan seperangkat gagasan atau keyakinan yang dapat menjadi pegangan dalam kehidupan manusia

Frans Magnis Suseno menyatakan ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu 1.  ideologi tertutup dan 2.  ideologi terbuka.

ideologi tertutup mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

  1. nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi merupakan cita-cita sekelompok orang untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat atau bangsa. Jadi bukan berasal dari masyarakat atau bangsa, namun berasal dari sekelompok orang yang punya kepentingan
  2. adanya sifat pemaksaan terhadap penerapan ideologi tersebut
  3. isinya bukan hanya nilai-nilai atau cita-cita tertentu melainkan terdiri atas tuntutan-tuntutan yang nyata, operasional dan diajukan dengan mutlak

ideologi terbuka memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

  1. nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, tetapi digali dari moral budaya masyarakatnya sendiri
  2. ideologinya bukan berasal dari sekelompok orang melainkan berasal dari musyawarah dan konsensus dari masyarakat atau bangsanya sendiri
  3. nilai-nilai ideologi bersifat garis besar dan tidak langsung operasional

Pancasila sebagai ideologi terbuka, maksudnya bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat kesempatan yang sama untuk memikirkan, bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan berhak mengembangkannya terus menerus melalui kesepakatan nasional. Beberapa urgensi keterbukaan yang harus dipahami dan didalami dalam penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah : Nilai dasar Pancasila yang abadi, Nilai Instrumental yang berkembang dinamis, Penyelenggara negara sebagai Pengemban nilai

  1. Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan
  2. Pancasila sebagai sumber nilai

Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar (nilai kebenaran), indah (nilai keindahan atau aestetika), baik (nilai moral atau etika) dan religius (nilai agama).  Pancasila sebagai sumber nilai karena memiliki : 1. nilai kebenaran, 2. nilai keindahan atau aestetika, 3. nilai moral atau etika, 4. nilai religius, 5. nilai material

Prof. Dr. Drs. Mr. Notonagoro, SH. Membagi nilai menjadi tiga yaitu  nilai vital, material dan kerohanian.

  1. Nilai Vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas, alat yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas. Seperti sabit untuk memotong rumput, kuali untuk menggoreng, sapu untuk membersihkan lantai
  2. Nilai Material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia, termasuk makan dan minum
  3. Nilai Kerohaniaan yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, agama sebagai sumbernya. Seperti sembahyang atau ibadah

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut :

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung nilai religius antara lain :

Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan segala sifatnya Yang Maha Sempurna, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan lain-lain sifatnya yang suci

Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya

Nilai sila I meliputi dan menjiwai sila II, III, IV dan V

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai kemanusiaan, antara lain :

Pengakuan terhadap adanya martabat manusia

Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia

Pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan

Sila II diliputi dan dijiwai oleh sila I, serta menjiwai dan meliputi sila III, IV dan V

Sila Persatuan Indonesia, terkandung nilai persatuan bangsa, antara lain :

Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia

Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia

Pengakuan terhadap ke “ Bhinneka Tunggal Ika “ an  suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda tetapi satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa

Nilai sila III dijiwai dan diliputi oleh sila I, dan II serta menjiwai dan meliputi sila IV dan V

Sila  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, terkandung nilai kerakyatan, antara lain :

Kedaulatan negara adalah ditangan rakyat

Pemimpin kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat

Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama

Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat

Nilai sila ke IV diliputi dan dijiwai oleh sila I, II, III dan meliputi dan menjiwai sila V

Sila  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung nilai keadilan sosial, antara lain :

Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM

Cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia

Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain

Cinta akan kemajuan dan pembangunan

Nilai sila ke V diliputi dan dijiwai oleh sila I, II, III dan IV

  1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan

Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan dan tolok ukur segenap aspek kehidupan dalam pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan kenyataan obyektif bahwa Pancasila adalah dasar negara, maka tidak berlebihan bila Pancasila menjadi landasan atau tolok ukur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pancasila dijadikan paradigma dalam pembangunan nasional. Harapan setelah reformasi disegala aspek kehidupan akan dapat menciptakan suasana  pembangunan yang mampu meningkatkan :

  1. Kualitas manusia Indonesia yang maju
  2. Kualitas masyarakat yang maju
  3. Suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin
  4. Tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila
  5. Suasana kehidupan bangsa   dalam  serba  keseimbangan dan selaras dalam ajaran  Tri Hitakarana

Pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan telah ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Visi Indonesia Masa Depan terdiri dari tiga visi, yaitu Visi Ideal, Visi Antara, dan Visi Tahunan.

  1. Visi Ideal merupakan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia II dan IV
  2. Visi Antara merupakan visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai tahun 2020
  3. Visi Lima tahunan sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (sekarang GBHN ditiadakan, diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2004 – 2009)

Pada Visi Antara dikemukakan bahwa Visi indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, mandiri, dan baik serta bersih dalam penyelenggaraan negara.

  1. Sikap Positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

Sebagai ideologi, Pancasila bukan hanya sekedar untuk dipahami melainkan juga untuk dihayati dalam batiniah dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya bersifat teoritik melainkan juga merupakan faktor praktis.  Bangsa Indonesia saat ini telah memantapkan dan memiliki tekad yang bulat terhadap Pancasila dan UUD 1945. dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004 – 2009 telah dinyatakan adanya strategi pembangunan nasional Indonesia, sebagai berikut :

  • Strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila, UUD 1945 (terutama Pembukaan UUD 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika
  • Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan UUD 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh
  • Strategi ini juga dimaksudkan untuk membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945, dimana demokrasi yang mengandung elemen tanggung jawab (kewajiban) disamping hak. Penekanan yang berlebihan pada hak akan membentuk masyarakat individualistis, tak teratur dan penuh dengan konflik. Sebaliknya, penekanan yang berlebihan pada kewajiban atau tanggung jawab dapat menciptakan masyarakat yang kerdil, tertekan, tidak kreatif, dan pada akhirnya melahirkan perlawanan dan pemberontakan.

Kita sepakat Pancasila merupakan ideologi bangsa yang sifatnya terbuka sehingga senantiasa akan selalu relevan dengan perkembangan jaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita tidak akan pernah menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup sebab ketertutupan sebuah ideologi hanya akan dijadikan sebagai sarana untuk menekan dan menindas warga negara oleh yang berkuasa. Ideologi tertutup juga tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman, hal ini sudah banyak dibuktikan oleh negara penganut ideologi tertutup seperti ideologi komunis selain ada yang bangkrut atau bubar (Uni Sovyet) banyak pula yang negaranya terpuruk keadaan ekonominya yang digilas oleh globalisasi ekonomi, karena tidak adanya perdagangan bebas.

Sebagai warga negara hendaknya menjadikan Pancasila sebagai pegangan hidup kita dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara obyektif dan subyektif.

  1. Pengamalan Pancasila secara obyektif

Pengamalan Pancasila secara obyektif dapat berwujud segala bentuk peraturan perundang-undangan  secara hirarkhis dari UUD 1945, Tap MPR, UU / Perpu, PP, Kep.Pres, Perda, sampai ketingkat paling bawah yang ada dilingkungan kita di sekolah berupa tata tertib sekolah sebagai norma hukum yang berlandaskan Pancasila, tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dasar Pancasila. Adanya pengamalan obyektif ini merupakan konsekuensi dari perwujudan nilai-nilai dasar dari Pancasila sebagai norma hukum.

  1. Pengamalan Pancasila secara subyektif

Pengamalan Pancasila secara subyektif dengan jalan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok dalam bersikap dan betingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adanya pengamalan secara subyektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma etik bernegara. Contoh nyata pengamalan Pancasila secara subyektif ini, ketaatan pada kode etik profesinya. Dokter pada kode etik kedokterannya.

  1. LATIHAN SOAL
  1. Jelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka ?
  2. Sebutkanlah 3 urgensi keterbukaan yang harus dipahami dan didalami dalam penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka?
  3. Apa sebabnya Pancasila dikatakan sebagai sumber nilai ?
  4. Sebutkanlah 3 nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila ?
  5. Bagaimanakah cara membedakan Pancasila secara teoritik dan praktis dalam kehidupan sehari-hari ?

BAB II

SISTEM PEMERINTAHAN

SK

Mengevaluasi berbagai Sistem Pemerintahan

  1. KOMPETENSI DASAR
  • Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara
  • Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara  Indonesia
  • Membandingkan sistem pemerintahan di Indonesia dengan negara lain

III. TUJUAN PEMBELAJARAN

  • Siswa mampu menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara
  • Siswa mampu menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara  Indonesia
  • Siswa mampu membandingkan sistem pemerintahan di Indonesia dengan negara lain

III. MATERI

  1. Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Menurut C. F. Strong dalam hubungannya dengan: hakekat pertanggungjawaban kekuasaan ekskutif mengadakan pembagian atas dua hal :

  • Pertanggungjawaban badan ekskutif (Menteri-Menteri di bawah Perdana Menteri) kepada badan Legeslatif / Parlemen, dimana badan Legeslatif ini dapat menjatuhkan fihak Ekskutif apabila ekskutif mendapat mosi tidak percaya. Pertanggungjawaban ekskutif ini melahirkan sistem pemerintahan parlementer
  • Pertanggungjawaban badan Ekskutif (Menteri-Menterinya di bawah pimpinan Presiden sebagai kepala Pemerintahan) dapat dilakukan melalui suatu pengawasan dalam bentuk lain, seperti adanya pemilihan umum untuk memilih Presiden secara periodik. Pertanggungjawaban ekskutif ini melahirkan sistem pemerintahan presidensial

Pembagian pertanggungjawaban ekskutif di atas maka kita dapat mengadakan pembagian negara-negara  atas dasar yang menganut sistem pemerintahan parlementer dan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial :

Adapun ciri-ciri suatu negara yang menganut Sistem Pemerintahan    Presidensial adalah sebagai berikut:

  1. Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan ekskutif. Presiden sebagai kepala pemerintahan atau Perdana Menteri dan sebagai kepala negara
  2. Kekuasaan ekskutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipilih dari dan oleh rakyat langsung atau  melalui badan perwakilan
  3. Presiden mempunyai hak prerogative (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (menteri), baik yang memimpin departemen atau non departemen.
  4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden dan bukan kepada DPR’
  5. Presiden (ekskutif) tidak bertanggung jawab kepada DPR (legeslatif). Oleh sebab itu antara Presiden dan DPR memiliki kedudukan yang sama, sama kuat dan tidak dapat saling menjatuhkan     

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer :

Adapun ciri-ciri dari suatu negara yang menganut Sistem Pemerintahan Parlementer adalah:

  1. Kekuasaan legeslatif (DPR) lebih kuat daripada kekuasaan ekskutif (pemerintah = menteri-menteri bersama-sama perdana mentri)
  2. Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada DPR, ini berarti kabinet harus mendapat kepercayaan (mosi) dari parlemen (DPR = legeslatif), ini berarti menganut mekanisme pertanggungjawaban menteri
  3. Program-program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Apabila kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijaksanaan yang dibuat, maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan jalan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah, dan menteri yang mendapat pernyataan mosi tidak percaya dari parlemen harus menyerahkan jabatannya kepada kepala negara
  4. Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, kaisar atau presiden sebagai kepala negara) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak bertanggung jawab atas tindakan kabinet
  5. Terdapat hubungan yang erat antara ekskutif dan legeslatif (parlemen) dan bahkan keduanya saling mempengaruhi satu sama lain
  6. Ekskutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh parlemen dari partai politik pemenang pemilu dan menduduki kursi paling banyak di parlemen
  7. Kepala negara tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara konstitusional sebab kepala negara hanya simbol negara atau personifikasi dari negara. Namun dalam keadaan perselisihan antara ekskutif dan legeslatif membahayakan keselamatan negara. Kepala negara (Presiden atau Raja) dapat membubarkan parlemen dan mempercepat pemilu
  8. Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan perdana menteri, ketua partai politik yang memenangkan pemilihan umum, sedangkan partai politik yang kalah akan bertindak sebagai oposisi
  9. Induk sistem pemerintahan presidensial dan parlementer serta pengaruhnya terhadap negara lainnya di dunia
  10. Induk Sistem Pemerintahan Presidensial

Amerika Serikat sebagai induk sistem pemerintahan presidensial, sebenarnya memiliki ciri pokok suatu kombinasi antara demokrasi dan kekuasaam perseorangan. Sebagai negara yang pertama-tama memiliki konstitusi negara tertulis dalam arti yang tersusun dalam sebuah dokumen resmi yang dibuat dalam  suatu sidang Kongres Amerika Serikat yang dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara yang hendak membentuk negara Amerika Serikat. Di pengaruhi oleh teori Trias Politika, maka kekuasaan dalam negara Amerika Serikat dilakukan oleh tiga badan  yaitu badan Ekskutif yang dipegang oleh Presiden (menganut sistem pemerintahan Presidensial), badan Legesltif yang dipegang oleh Kongres yang terdiri dari Senat (setiap negara bagian mengirim dua orang Senatornya) dan Hause of Refresentaves (DPR yang dipilih melalui pemilihan umum), sedangkan badan Yudikatif (Yudisiil) dipegang oleh sebuah badan peradilan dimana puncaknya dilaksanakan oleh the Supreme Court (Mahkamah Agung).

Sistem pemerintahan Presidensial yang di Amerika Serikat ini terutama dianut dan berpengaruh terhadap negara-negara bekas jajahan Amerika Serikat seperti Philipina, dan juga negara-negara Amerika Latin, sedangkan Indonesia yang juga menganut sistem pemerintahan Presidensial tidak langsung mengcopy sistem yang dianut oleh Amerika Serikat dengan  sistem pemisahan kekuasaan namun menyesuaikan dengan kepribadian bangsa yang kekeluargaan dan musyawarah mufakat dengan sistem pembagian kekuasaan

  1. Induk Sistem Pemerintahan Parlementer

Inggris menganut pola negara dengan ciri Demokratis, Parlementer dan Liberal. Bahwa pola pertama ini mengandung ciri demokratis dapat dibuktikan dengan adanya pemilihan umum para pejabat negara yang dilakukan bebas dan rahasia, kecuali Raja Inggris (sebagai Kepala Negara) dan Hause of Lords (Parlemen yang berasal dari keluarga kerajaan dan para bangsawan Inggris) yang dipilih secara turun temurun. Para pejabat seperti Raja dan Hause of Lords yang tidak dipilih secara pemilihan umum yang bebas, dalam kenyataannya tidak mempunyai kekuasaan secara riil. Pejabat-pejabat tersebut pada hakekatnya hanyalah pajangan atau simbol belaka.

Adapun ciri liberal pada pemerintahan di Inggris dapat kita lihat pada doktrin atau ajaran “ Individualistisme “ (mengagung-agungkan kebebasan individu atau pribadi seseorang). Dengan doktrin ini, maka sebagai salah satu syarat yang penting dengan adanya pembatasan para pejabat dalam melaksanakan kekuasaannya.

Pengaruh sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan parlementer yang terdapat di Inggris pada umumnya dianut oleh negara-negara bekas jajahan Inggris, negara bekas jajahan Inggris walaupun sudah merdeka tetap menjalin hubungan ke Kerajaan Inggris dengan membentuk negara persekemakmuran atau The British Commowealth of Nations dimana Mahkota Kerajaan Inggris sebagai payungnya, seperti Malaysia, Australia, New Seland, Papua Newgini, Singapura, Brunai Darusallam, India dan beberapa negara di kawan Benua Afrika. Sedangkan negara lain di luar jajahan Inggris yang ikut menerapkan sistem pemerintahan parlementer seperti Perancis, Belanda, Italia, Jepang, Jerman dan Indonesia pada Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950.

  1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
  2. Sistem Pemerintahan di bawah UUD 1945, 18 Agustus 1945

Dalam dinamika atau perkembangan pasang surut ketatanegaraan atau sistem pemerintahan RI dapat kita lihat dari naskah resmi UUD yang pernah berlaku di Indonesia mulai dari 18 Agustus 1945 sampai sekarang. Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem pemerintahan dari negara manapun, melainkan merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Kalau diperhatikan sistimatika dari sejak pembentukan UUD 1945 (BPUPKI) yang dijadikan dasar pembentukan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dapat kita ketahui dari Batang tubuh dan Penjelasan Resmi dari UUD 1945 bahwa negara Republik Indonesia menganut Sistem pemerintahan Presidensial.

Pada bagian Batang Tubuh UUD 1945 kita dapat jumpai pada pasal 4 ayat 1  yang menyatakan “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar “. Sedangkan pada pasal 5 ayat 2 menyatakan “ Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya “. Pada pasal 17 ayat 1 menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 17 ayat 2 menyebutkan: Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pada Penjelasan Resmi UUD 1945, pada awal dibentuknya UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 oleh PPKI dapat kita jumpai adanya penegasan tentang Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut : 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum,  2. Sistem Konstitusional, 3. Kekuasaan yang tertinggi ditangan MPR, 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah Majelis, 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, 6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden , Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Adapun lembaga negara menurut UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 adalah  1. MPR, 2. DPR, 3. Presiden dan Wk. Presiden, 4. MA, 5. BPK, 6. DPA

  1. Sistem Pemerintahan Konstitusi RIS 1949

Dalam periode ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (KRIS 1949). UUD ini terdiri dari Mukadimah, 197 pasal         dan 1 lampiran. Dalam pasal 1 ayat 1  disebutkan bahwa Republik Indonesia yang Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal.

Kekuasaan kedaulatan di dalam Negara Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan perwakilan Rakyat dan Senat  sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Konstitusi RIS 1949, Badan pemegang kedaulatan ini juga merupakan badan pembentuk undang-undang yang menyangkut hal-hal yang khusus mengenai satu, beberapa atau semua negara bagian atau bagiannya. Mengatur pula hubungan khusus antara negara RIS dengan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2 dan pasal 127 a. Pembuatan undang-undang tanpa Senat tetapi hanya dilakukan oleh pemerintah dan DPR merupakan produk undang-undang yang tidak mengatur masalah hubungan negara RIS dengan negara bagian

Ternyata yang dimaksudkan dengan Pemerintah dalam Konstitusi RIS 1949 berdasarkan pasal 68 ayat 2 : “ Presiden dengan seorang atau beberapa atau semua menteri menurut tanggung jawab khusus atau tanggung jawab umum .

Sistem pemerintahannya adalah Parlementer berdasarkan pasal 118 ayat 2 menyebutkan sebagai berikut “ Presiden tidak dapat diganggu gugat. Tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada ditangan menteri, tetapi apabila kebijakan menteri/para menteri ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, maka menteri/menteri-menteri itu harus mengundurkan diri, atau DPR dapat membubarkan menteri-menteri (kabinet) tersebut dengan alasan mosi tidak percaya.

Menurut ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam Konstitusi RIS 1949, sistem pemerintahan yang dianutnya sistem pemerinhtahan parlementer. Pada sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), dan apabila pertanggung jawabannya itu tidak diterima oleh parlemen atau DPR, maka kabinet secara perseorangan atau secara bersama-sama harus mengundurkan diri atau membubarkan diri, jadi kedudukan kabinet sangat tergantung pada parlemen (DPR).

  1. Sistem Pemerintahan di Bawah UUDS 1950

Negara Kesatuan menjadi pilihan pada masa berlakunya UUD Sementara 1950, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang berbunyi “ Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan“. Bentuk negara kesatuan merupakan kehendak rakyat Indonesia, hal ini dikemukakan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1950, sedangkan pada Mukadimah UUDS 1950 menyebutkan “ Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik kesatuan … “

Pada pasal 45 UUDS 1950 disebutkan “ Presiden ialah Kepala Negara “. Sedangkan UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer dapat kita temukan dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan :

Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat

Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk keseluruhannya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri

Berdasarkan pasal 83 ayat 1 dan 2 UUDS 1950, jelaslah bahwa yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah menteri-menteri kepada parlemen atau DPR. Sedangkan pasal 83 ayat 1 dan 2 UUDS 1950 dipertegas lagi oleh pasal 84 UUDS 1950 yang berbunyi “ Presiden berhak membubarkan DPR “. Pembubaran DPR oleh Presiden diikuti dengan perintah segera melaksanakan pemilihan umum  untuk memilih DPR dalam waktu 30 hari setelah pembubaran DPR

  1. Sistem Pemerintahan di Bawah UUD 1945, 5  Juli 1959

Berdasarkan pasal 134 UUDS 1950 menegaskan Konstituante (Sidang pembuat UUD) bersama-sama Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950. Mengingat UUD 1950 masih bersifat sementara, maka harus segera ada UUD yang tetap. Berdasarkan UUDS 1950 pembentukan badan Konstituante haruslah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum untuk anggota Konstituante, baru dapat terlaksana pada tanggal 15 Desember 1955, dan Konstituante untuk pertama kali bersidang pada tanggal 10 Nopember 1956 dalam sidang ini dibuka oleh Presiden Soekarno di Bandung. Pada sidang Konstituante inilah untuk pertama kalinya Presiden Soekarno memperkenalkan istilah Demokrasi Terpimpin. Ternyata Konstituante selalu gagal dalam merumuskan dan menetapkan UUD yang difinitif

Berdasarkan kondisi seperti itulah maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang pada intinya untuk kembali ke UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, serta belum adanya lembaga negara pendukung dari UUD 1945 yang diberlakukan kembali, maka :

Diadakan pembaharuan anggota DPR melalui Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960

Penyusunan DPR-GR dan pemberhentian DPR hasil pemilu 1955 dengan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960

Mengeluarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang pembentukan MPRS dan susunan keanggotaan MPRS dengan Penetapan Presiden No. 12 tahun 1960

Mengeluarkan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 tentang DPAS

  1. Sistem Pemerintahan di Bawah UUD 1945, Masa Orde Baru

Dinamika politik pada periode Orde Baru, dapat dilihat berdasarkan aktivitas politik kenegaraan sebagai berikut :

Lahirnya Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yaitu 1. bubarkan PKI,  2. bersihkan Kabinet Dwi Kora dari PKI,  3. turunkan harga barang/perbaiki ekonomi

Pemerintah Orba lebih menekankan pada pembangunan dengan pertumbuhan  ekonomi yang tinggi, kemudian stabilitas nasional dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang terkenal dengan Tri Logi Pembangunan.

Pada awal pemerintahan Orba, parpol dan media massa diberi kebebasan untuk melancarkan kritik dan mengungkapkan realita dalam masyarakat, lama kelamaan dibuatkan aturan tentang setiap penyiaran baik elektronika maupun catak harus melalui badan sensor yang ketat dan apabila ada pelanggaran maka Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) bisa dicabut. Begitu pula terhadap partai politik setelah keluarnya Undang-Undang No. 15 tahun 1969 tentang pemilu dan Undang-Undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan anggota MPR, DPR dan DPRD terjadilah kekuasaan otoriter soeharto karena 1/3 kursi anggota MPR dan 1/5 kursi anggota DPR, DPRD melalui pengangkatan tidak melalui pemilu, yang diangkat adalah ABRI dan golongan fungsional serta utusan daerah  yang mendukung kekuasaan Presiden hanya caranya sangat rapi dan dikuatkan oleh Undang-Undang dan hal ini berlangsung sampai pemilu 1999.

Kemenangan Golongan Karya (Golkar) pada pemilu 1971 mengurangi oposisi terhadap pemerintah dikalangan sipil, karena Golkar sangat dominan, sementara partai politik lainnya berada di bawah pengawasan pemerintah, selanjutnya Golkar ini sebagai motor penggerak Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun yang juga mendapat dukungan kuat dikalangan TNI dan Polri.

Pemilu 1971 yang diikuti oleh 10 kontestan (9 parpol dan 1 Golkar) akhirnya pada pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997  hanya diikuti oleh 3 kontestan yaitu PDI, PPP dan Golkar. Karena sejak dikeluarkannya UU No. 3  tahun1975  tentang Partai Politik dan Golongan Karya maka 9 partai dilebur (difusikan) menjadi dua partai yaitu yang bercirikan Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan dan yang bercirikan Nasionalisme dan Demokrasi menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

Selama pemerintah Orba, parpol dan lembaga dewan sangat lemah karena selalu dalam bayangan dan kontrol yang kuat, kekuasaan pemerintah di bawah Soeharto sangat kuat,  kehidupan berpolitik rakyat mati suri, sedikit kritik berarti siap untuk menanggung akibatnya yaitu hilang dan tidak ada kabar beritanya. Anggota dewan yang berani berbicara tajam di recall dengan alasan menjaga stabilitas nasional untuk mewujudkan salah satu dari tri logi pembangunan. Karena penyelenggaran kekuasaan pemerintahan masa Orba nyaris tanpa kontrol maka menjadi makanan empuk kroni dan pamilinya untuk mengerogoti kekuasaannya maka dimanfaatkan untuk mengeruk kekayaan negara dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Sistem Pemerintahan menurut UUD 1945 pada masa orde baru sudah memenuhi tuntutan yang ada pada ketentuan UUD 1945, hal dapat terselenggara semenjak pelaksanaan pemilu yang pertama pada tahun 1971. Pada pemilihan umum yang pertama dan pada pemilihan umum-pemilihan umum seterusnya berdasarkan UUD 1945 lembaga negara menurut UUD 1945 sudah difinitif (sudah sesuai dengan pasal-pasal UUD 1945)

Lembaga Negara yang harus ada berdasarkan UUD 1945 : MPR. DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPA, MA dan BPK. Lembaga negara semacam ini memiliki tugas dan wewenang berdasarkan UUD 1945. dan semenjak UUD 1945 diamandemen dan dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2003 lembaga negara seperti tersebut di atas mengalami perubahan. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen lembaga negara yang ada : MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY, BPK, lembaga negara ini semua sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundangan yang ada menurut UUD 1945

  1. Sistem Pemerintahan di Bawah UUD 1945, Masa Reformasi

Sistem Pemerintahan masa Orde Reformasi, dapat dilihat berdasarkan aktivitas politik kenegaraan sebagai berikut :

Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan maupun tulisan sesuai pasal 28 UUD 1945 dapat terwujud dengan dikelarkannya UU No 2 / 1999 tentang Partai Politik yang memungkinkan Multipartai

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan keluarnya Ketetapan MPR                      No. IX/MPR/1998 yang ditindaklanjuti dengan UU N0. 30 / 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kini sedang menangani kasus KPU)

Lembaga legeslatif dan organisasi sosial politik sudah memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya terhadap ekskutif yang cenderung seimbang dan proporsional

Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang tahunan dengan menuntut adanya laporan pertanggungjawaban tugas lembaga negara (progress report), UUD 1945 diamandemen, Pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat Presiden dalam sidang istimewanya

Dalam amandemen UUD 1945 masa jabatan Presiden paling banyak dua kali masa jabatan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat mulai dari pemilu 2004 dan yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama pilihan langsung rakyat adalah Soesilo Bambang Yudoyono dan Yoesuf Kala, MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama denga Presiden, MA, BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi ditangan MPR melainkan menurut UUD

Di dalam amandemen UUD 1945, ada penegasan tentang Sistem Pemerintahan Presidensial  tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat dengan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Sehubungan dengan penegasan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial, maka pasal-pasal yang berhubungan dengan sistem pemerintahan tersebut dilakukan amandemen untuk pertama kali diantaranya :

Pasal 5 ayat 1 menegaskan : “ Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang “.

Pasal ini dahulunya berbunyi : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR

Pasal 7 menegaskan : “ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan “.

Pasal ini merupakan bentuk perubahan yang sangat signifikan dari ketentuan yang sebelumnya UUD 1945 diamandemen yang menegaskan : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Perubahan ini dikatakan cukup signifikan karena sebelum pasal ini dilakukan perubahan, pasal ini dijadikan dasar hukum (konstitusional) bagi  Soeharto untuk dipilih berulang kali sebagai Presiden.

Pasal 17 ayat 2 menegaskan : “ Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden “.

Pasal 20 ayat 1 menegaskan : “ Dewan perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang “.

  1. Perbandingan Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen
  2. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan resmi UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara RI.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara RI menurut penjelasan resmi UUD 1945, sebagai berikut :

  1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat)
  2. Sistem Konstitusional
  3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR
  5. Presiden tidak betanggung jawab kepada DPR
  6. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab

kepada DPR

  1. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

 

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri sistem pemerintahan presidensial pada masa soeharto :  adanya kekuasaan yang sangat besar pada lembaga kepresidenan. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia berdasar UUD 1945 pada masa pemerintahan Soeharto (sebelum diamandemen) memiliki kekuasaan sebagai berikut  :

  1. Pemegang kekuasaan legeslatif, yaitu membentuk undang-undang
  2. Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara
  3. Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara
  4. Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata
  5. Pemegang kekuasaan untuk mengangkat dan melantik para anggota MPR dari

utusan daerah dan golongan

  1. Pemegang kekuasaan untuk mengangkat para menteri dan pejabat negara
  2. Pemegang kekuasaan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan

perjanjian dengan negara lain, serta menyatakan keadaan bahaya

  1. Pemegang kekuasaan untuk mengangkat duta dan konsul serta menerima duta dan

konsul dari negara lain

  1. Pemegang kekuasaan untuk memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda

kehormatan

10.Pemegang kekuasaan untuk memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi

Hampir semua kewenangan presiden yang diatur dalam UUD 1945 dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan.

Akibat (kelemahan) yang terjadi dari kekuasaan presiden yang besar tersebut adalah :

  • Terjadinya pemusatan kekuasaan negara pada satu lembaga negara yaitu presiden
  • Pengawasan DPR sangat lemah
  • Pejabat negara yang diangkat cendrung menjilat dan menjadi pelindung presiden dan keluarganya
  • Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang-orang yang dekat dengan presiden
  • Menciptakan perilaku KKN dikalangan pejabat dan orang-orang yang dekat dengan Kekuasaan
  • Terjadi personifikasi bahwa presiden dianggap negara. Sikap menyalahkan presiden, mengeritik presiden dianggap menentang negara atau makar
  • Rakyat dibuat makin tidak berdaya, tiada kuasa, dan cenderung tunduk pada kekuasaan presiden semata sehingga demokrasi mati suri

Segi positif (dampak yang pernah dirasakan) dari kekuasaan presiden yang sangat besar sebagai berikut :

  1. Presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan
  2. Pemerintahan kompak dan solid
  3. Pemerintahan lebih stabil
  4. Negara lebih aman
  5. Harga-harga lebih terkendali
  6. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Sesudah Amandemen

Secara garis besarnya sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil amandemen dapat disimpulkan sebagai berikut :

Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial murni (prsiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan), karena Presiden dan / atau Wakil presiden dipilih langsung rakyat (masa jabatan 5 tahun), dalam menjalankan tugasnya dapat dikritik dan bahkan sering dijadikan dagelan politik dalam acara TV (negeri impian di Metro TV)

Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak kepada Parlemen atau DPR

DPR atau Parlemen (legeslatif) berfungsi sebagai pengawas jalan Pemerintahan (ekskutif)

Parlemen terdiri dari dua kamar yaitu DPR dan DPD yang dipilih langsung rakyat dan selanjutnya menjadi anggota MPR

Kedudukan Ekskutif dan Legeslatif sama-sama kuat dan tidak dapat saling menjatuhkan

Adanya lembaga peradilan terhadap Presiden dan / atau Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga Yudikatif, jadi Presiden dan / atau Wakil Presiden hanya dapat dijatuhkan apabila melanggar hukum (yuridis)

Kekuasaan Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi  dan Komisi Yudisial

Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut UUD 1945 yang diamandemen pada dasarnya masih menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dibuktikan bahwa Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden berada di bawah pengawasan langsung dari DPR, tetapi Presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR (parlemen)

Kedudukan DPR pada amandemen UUD 1945 semakin kuat karena :

  1. DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR
  2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu mendapat pertimbangan dan /atau

persetujuan DPR.

Pejabat negara a.l : Kepala Kejaksaan Agung, Kapolri, Duta, Konsul, Gubernur BI,

Panglima TNI

  1. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau

persetujuan DPR

Contoh : pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda

kehormatan, pemberian amnesti dan abolisi

  1. DPR diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak

budget (anggaran)

Dengan memperhatikan penyelenggaraan sistem pemerintahan negara RI sebelum dan sesudah UUD 1945 diamandemen dapat kita lihat adanya beberapa perubahan baru diantaranya : adanya pemilihan presiden dan wakil presiden langsung dan berimplikasi terhadap pemilihan Gubernur, Bupati/Wali kota dan wakilnya secara langsung, adanya sistem bikameral, adanya mekanisme checks and balance, pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran

  1. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan RI menurut UUD 1945

Kelebihan Penerapan Sistem Pemerintahan Presidential

Pemerintahan (Presiden) akan lebih stabil, karena Menteri-Menterinya bertanggung jawab terhadap yang mengangkat dan memberhentikannya

Kedudukan Pemerintah ( Ekskutif ) sama kuat dengan Parlemen, karena sama-sama tidak dapat saling menjatuhkan

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan ( Ekskutif ), bertanggung jawab kepada yang memilihnya atau yang mengangkatnya sehingga dapat melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya

Tidak ada badan atau lembaga oposisi

Apabila ada perselisihan antara Ekskutif dan Legeslatif maka yang memutuskan adalah lembaga Yudikatif

Preiden hanya bisa dijatuhkan secara yuridis (bila melanggar hukum) bukan secara politis (dalam laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun)  bila melanggar hukum akan disidang oleh Mahkamah Konstitusi

Kekurangan Penerapan  Sistem Pemerintahan Presidential

  • Kekuasaan Parlemen terbatas pada kontrol atau pengawasan saja terhadap pelaksanaan pemerintahan karena tidak dapat menjatuhkan Presiden (Ekskutif)
  • Presiden cendrung otoriter karena pengangkatan dan pemberhentian menteri dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Presiden (hak prerogative Presiden) dan Menteri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan program kerja Presiden
  • Tidak adanya pemisahan yang tegas antara lembaga negara seperti dalam ajaran pemisahan kekuasaan (sparation of power) dari Trias Politika, karena Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power)
  1. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara lain

Sebelum kita membahas perbandingan antara sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan dari suatu negara pada umumnya

  1. Bentuk Negara

Secara garis besarnya di dunia ini kita mengenal ada dua bentuk negara : negara kesatuan dan  negara serikat (federasi)

  1. Negara Kesatuan

Negara Kesatuan, merupakan negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat

Di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan daerah-daerah (provinsi, kabupaten atau kota). Sistem pelaksanaan pemerintahan negara dapat berupa desentralisasi atau sentralisasi.  Bentuk negara kesatuan pada umumnya mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat seperti berikut :

Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditangani oleh pemerintah pusat

Negara hanya mempunyai satu Undang – Undang Dasar (UUD), satu kepala negara,  satu dewan mentri dan satu dewan perwakilan rakyat

Hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Ini berarti bentuk negara Indonesia kesatuan dan bentuk pemerintahannya republik

  1. Negara Serikat (Federasi atau Bondstaat)

Negara Serikat (Federasi) merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian. Negara-negara bagian hanya menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya kepada pemerintah federal (pusat) yang menyangkut kepentingan bersama, seperti urusan keuangan, pertahanan negara, pos, telekomunikasi dan hubungan luar negeri. Negara-negara bagian pada negara serikat tidak berdaulat namun memiliki kekuasaan asli. Negara-negara bagian pada negara serikat dikatakan memiliki kekuasaan asli karena negara bagian berhubungan langsung dengan rakyatnya.

Contoh negara serikat diantaranya : Amerika Serikat, Australia, Swiss, India, Jerman, Malaysia

Bentuk negara serikat pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

Tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun memiliki kekuasaan asli

Kepala Negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat

Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan ke luar dan sebagian urusan di dalam negeri

Setiap negara bagian berwenang membuat UUD sendiri selama tidak  bertentangan dengan pemerintah pusat

Kepala negara memiliki hak veto (pembuatan keputusan) yang diajukan oleh parlemen

  1. Bentuk Pemerintahan

Secara garis besarnya di dunia ini kita mengenal ada dua bentuk pemerintahan : monarki (kerajaan) dan republik

  1. Bentuk Pemerintahan Monarki (Kerajaan)

Bentuk pemerintahan Monarki berlaku apabila suatu negara dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, atau kaisar yang bersifat turun menurun dan untuk jabatan seumur hidup.

Leon Duguit dalam bukunya Traite de Droit Constitutional membedakan pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik.

Perbedaan antara pemerintahan bentuk monarki dan republik menurut leon Duguit, kalau kepala negara ditunjuk berdasarkan hak turun menurun, maka kita berhadapan dengan monarki. Kalau kepala negaranya ditunjuk tidak berdasarkan turun temurun, tetapi dipilih, maka kita berhadapan dengan republik

Dalam praktek-praktek ketatanegaraan, bentuk pemerintahan monarki dapat dibedakan :

  1. Monarki Absolut

Monarki absolut merupakan bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, atau kaisar  yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan ekskutif, legeslatif dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya.

Contohnya: Prancis semasa Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal L’etat C’est Moi (negara adalah saya)

  1. Monarki Konstitusional

Monarki konstitusional merupakan bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar (konstitusi).

Proses monarki konstitusional sebagai berikut :

  • adakalanya proses monarki konstitusional itu datang dari raja itu sendiri karena ia takut dikudeta (kekuasaannya direbut atau digulingkan oleh rakyat). Contoh : negara Jepang dengan hak octrooi
  • adakalanya proses monarki konstitusional terjadi karena adanya revolusi rakyat terhadap rajanya. Contoh inggris, Yordania, Denmark, Saudi Arabia, dan Brunai Darusalam
  1. Monarki Parlementer

Monarki Parlementer merupakan bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang pemerintahan. Dalam monarki parlementer, kekuasaan ekskutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara (simbol kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Bentuk monarki parlementer sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di Inggris, Belanda dan Malaysia

  1. Bentuk Pemerintahan Republik

Republik berasal dari kata res publica yang artinya kepentingan umum. Pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dipimpin oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu

Dalam pelaksanaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik konstitutional dan republik parlementer

  1. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan sebenarnya merupakan sistem pertanggungjawaban ekskutif, jika pertanggungjawabannya terhadap presiden maka akan melahirkan sistem pemerintahan presidensial dan jika pertanggungjawaban kepada parlemen menganut sistem pemerintahan parlementer

Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan berbagai negara adalah sebagai berikut.

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara di Kawasan Amerika

 

No Kategori Indonesia Amerika Serikat Brazil
1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

Bentuk negara

 

 

 

Bentuk pemerintahan

 

Sistem pemerintahan

 

Eksekutif

 

 

 

 

Legislatif/

Parlemen

 

 

 

 

Yudikatif

Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi.

 

 

Republik

 

 

Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

 

Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.

 

 

 

Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Federal dengan 50 negara bagian dan satu distrik.

 

Republik

 

 

Presidensial untuk masa jabatan 4 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

 

Bikameral, yaitu Kongres terdiri atas Senat dan The House Of Representatives.

 

 

Supreme Court, United States Courts of Appeal, United States District Courts, State and Country Courts.

 

Federal dengan 26 negara bagian dan satu distrik federal.

 

Republik

 

 

Presidensial untuk masa jabatan 4 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

 

Bikameral, yaitu Kongres Nasional terdiri atas Federal Senate dan The Chamber of Deputies.

 

Supreme Federal Tribunal, Higher Tribunal ofJustice, Regional Federal Tribunals.

 

 

 

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara di Kawasan Afrika

 

No Kategori Indonesia Afrika Selatan Mesir
1.

 

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

Bentuk negara

 

 

 

Bentuk pemerintahan

Sistem pemerintahan

 

Eksekutif

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislatif/

Parlemen

 

 

 

Yudikatif

Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi.

 

 

Republik

 

Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

 

 

 

 

 

Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.

 

 

Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Kesatuan dengan 9 provinsi.

 

 

Republik

 

Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh Majelis Nasional.

 

 

 

 

Bikameral terdiri atas Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi.

 

Constitutional Court, Supreme Court of Appeals, High Courts, Magistrate Courts.

 

Kesatuan dengan 26 governorates (semacam provinsi).

 

Republik

 

Presidensial untuk masa jabatan 6 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara. Perdana Mentri sebagai kepala pemeritahan. Presiden diajukan oleh Majelis Rakyat yang dikuatkan oleh referendum. Perdana Mentri ditunjuk oleh presiden.

Bikameral terdiri atas Majelis Rakyat (Majelis al-Sha’b) dan Dewan Penasehat (Majelis al-Shura).

Supreme Constitutional Court.

 

 

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara di Kawasan Eropa

No Kategori Indonesia Inggris Prancis
1.

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

Bentuk negara

 

 

Bentuk pemerintahan

Sistem pemerintahan

 

Eksekutif

 

 

 

 

 

 

Legislatif/

Parlemen

 

 

 

Yudikatif

Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi.

 

Republik

 

Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

 

 

 

Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.

 

 

Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Kesatuan.

 

 

Monarki Konstitusional.

 

Parlementer untuk masa jabatan 5 tahun.

 

Monarki konstitusional.

Ratu/raja sebagai kepala negara dan perdana mentri sebagai kepala pemerintahan

 

 

Bikameral terdiri atas Majelis Tinggi (House of Lord) dan Majelis Rendah (House of Commons).

Supreme Courts of England, Wales and Northern Ireland; Scotland’s Court of Session and Court of the Justiciary..

 

Kesatuan dengan 23 daerah (region).

 

Republik

 

Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan perdana mentri diusulkan mayoritas Majelis Nasional dan diangkat presiden.

Bikameral, yaitu Senat dan Majelis Nasional (national Assembly).

 

 

Supreme Court of Appeals, Constitutional Council, Council of State..

 

 

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara di Kawasan Asia

 

No Kategori Indonesia India China
1.

 

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

Bentuk negara

 

 

 

Bentuk pemerintahan

Sistem pemerintahan

 

Eksekutif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislatif/

Parlemen

 

 

 

Yudikatif

Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi.

 

 

Republik

 

Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

 

 

 

 

 

 

Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.

 

 

Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Federal dengan 26 negara bagian dan 7 kesatuan teritorial.

 

Republik

 

Parlementer untuk masa jabatan 5 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dan perdana mentri sebgai kepala pemeritahan.

Presiden dipilih oleh anggota parlemen. Perdana menteri dipilih oleh mayoritas anggota parlemen.

 

Bikameral, yaitu Dewan Negara (Rajya Sabha) dan Majelis Rakyat (Lok Sabha).

 

Supreme Court.

 

Kesatuan dengan 23 provinsi.

 

 

Republik

 

Presidensial dengan sistem komunis.

 

Presiden sebagai kepala negara. Presiden dan wakil dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress).

 

 

 

 

Unikameral, yaitu National People’s Congress atau Quanquo Renmin Daibiao Dahui untuk masa 5 tahun.

Supreme Peoples Court, Local Peoples Courts, Special Peoples Courts.

 

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara di Kawasan Asia Pasifik

 

No Kategori Indonesia Australia Brunai Darussalam
1.

 

 

 

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

Bentuk negara

 

 

 

 

 

Bentuk pemerintahan

Sistem pemerintahan

Eksekutif

 

 

 

 

 

Legislatif/

Parlemen

 

 

 

 

Yudikatif

Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi.

 

 

 

 

Republik

 

Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

 

 

Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.

 

 

 

Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Federal dan termasuk negara persemakmuran Inggris (Commonwealth) yang terdiri atas 6 negara bagian dan 10 teritorial.

Republik

 

Parlementer.

 

Kepala Negara adalah Ratu Inggris. Kepala Pemerinta-han adalah Perdana Mentri

 

 

Bikameral, terdiri atas Majelis Tinggi (Senat) dan Majelis Rendah (The House of Representative).

 

Supreme Court..

 

Kesatuan.

 

 

 

 

 

Monarki

 

Constitutional Sultanate.

 

Sultan adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tidak ada pemilihan, tetapi berdasarkan keturunan.

 

Unikameral, yaitu Legislative Council or Majelis Masyuarat Negeri sebagai lembaga konsultatif.

 

Statement.

 

 

 

pertemuan pertama kw x 2

sk : Menerapakan jiwa kepemimpinan

KD: menunjukkan sikap pantang menyerah

  • Jiwa kepemimpinan (leadership)
  • Semangat pantang menyerah

KD: Mengelola konflik

  • konflik
  • faktor penyebab konflik
  • munculnnya konflik
  • tipe-tipe konflik
  • mengelola dan mengatasi konflik
  • manfaat konflik

KD: Membangun misi dan visi usaha

  • visi dan misi
  • peran kepemimpinan dan manajemen dalam merumuskan visi dan misi perusahaan
  • langkah-langkah menyususun visi dan misi usaha

Hakikat Pantang Menyerah Dalam Berwirausaha

      Pengertian Sikap Pantang Menyerah.

Sikap pantang menyerah bagi seorang wirausaha adalah tidak mudah patah semangatdalam menghadapi semua rintangan, mau bekerja keras untuk mencapai tujuan, serta menganggap rintangan dan tantangan harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut.

Orang sukses bukan tidak pernah gagal melainkan mereka tidak pernah menyerah, sikap tersebut memerlukan mentalitas yang gigih yaitu merupakan salah satu unsur kehidupan yang penting bagi kita untuk mencapai kesuksesan.

Jadi hakikat sikap pantang menyerah dan ulet merupakan interaksi dari perilaku positif dalam jiwa wirausaha. Sikap positif tersebut antara lain :

  1. Perilaku kerja keras.

Bekerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah de-

ngan suatu usaha yang sudah optimal untuk mencapai keuntungan/prestasi.

  1.    Perilaku keyakinan diri atau optimis.

Wirausaha selalu percaya pada kemampuannya, tidak ragu-ragu dalam bertindak,

jadi optimis berarti keyakinan bahwa tindakan akan membawa kearah  tujuan.

  1. Perilaku kemauan keras.

Kemauan keras penting sekali tertanam dalam diri sendiri agar semua hambatan

dapat diatasi dengan baik agar usaha kita berhasil sesuai dengan rencana.

  1. Perilaku berjiwa sabar dan tidak putus asa.

                Makna sabar disini tidak identik dengan lambat, pelan, santai dan jalan apa ada

nya, tetapi kesabaran dimaknai dengan cara atau metode menyikapi permasalahan

dengan tegar dan sabar untuk menyelesaikan permasalahan.

  1. Perilaku selalu ingin maju.

Stephen Covey dalam bukunya First Thing’s Ferst mengungkapkan empat sisi po-

tensi yang dimiliki manusia untuk maju diantaranya :

1.Sikap mawas diri (self awareness)

2.Mempertajam suara hati (conscience)

3.Pandangan yang independen (Independent will)

4.Berpikir kearah ke depan (creative imagination)

  1. Perilaku senang dengan pekerjaannya.

Rasa senang sering dapat mengubah keadaan menjadi sangat berbeda, waktu

yang lama terasa sangat pendek juga karena dipengaruhi paktor psikologis, yak-

ni rasa senang. Orang yang senang bekerja tidak akan membuang-buang waktu

sehingga lebih sukses dalam berusaha dan selalu ingin maju.

  1. Perilaku selalu mencari sesuatu yang baru.

Keberhasilan seorang wirausaha terletak pada sikap dan kemampuan berusah dan

mempunyai etos kerja yang tinggi, hal ini terletak pada kreativitas dan rasa perca-

ya diri untuk maju dalam berwirausaha.

Pertemua  2  ( 2 x 40 menit )

Manfaat Pantang Menyerah Bagi Wirausaha.

  1. Memberi semangat dalam berusaha.

                        Pantang menyerah berarti tidak akan berhenti dalam mencapai apa yang diingin-

kan, sehingga memberi semangat dalam mencapai keinginan.

  1. Meningkatkan daya usaha

Pantang menyerah dapat menimbulkan semangat, menambah energi atau daya

berusaha dan jika dikelola dengan tepat akan bermanfaat dalam bekerja.

  1. Menunjang keberhasilan usaha.

Dengan bertambahnya daya karena semangat akan menunjang keberhasilan usaha

karena dengan memiliki semangat akan lebih senang melakukan tugas-tugasnya,

lebih banyak dan lebih cepat pekerjaan yang diselesaikan.

  1. Mengeliminasi keputusan.

Keputusan akan menghilangkan semangat dalam berusaha, oleh sebab itu sema-

ngat harus senantiasa dijaga.

Sikap pantang menyerah dan ulet dalam usaha dapat ditunjukkan melalui :

  1. Penyediaan sumber dan penggunaan dana.
  2. Pergerakan sumber daya kreatif dan inovatif
  3. Menentukan kelancaran pasokan dan persediaan bahan baku dan bahan penolong
  4. Pelaksanaan proses produksi.
  5. Pemanfaatan pasar domistik dan internasional.

6.Pelaksanaan pemasaran dan penjualan.

  1. Memecahkan berbagai masalah/hambatan yang timbul dalam kegiatan usaha.
  2. Kegiatan lainnya yang menunjang terselenggaranya kegiatan usaha.

Pertemuan 3 ( 2 x 40 menit )

Ulet Dalam Berwirausaha.

  1. Pengertian Keuletan.

Pengertian keuletan yaitu seorang wirausaha dikatakan ulet jika mempunyai kepribadian yang tangguh, kuat, tidak mudah putus asa, serta mempunyai cita-cita yang tinggi dimi kemajuan usahanya.

Pada hakekatnya dengan sikap pantang menyerah dan ulet diharapkan bagi seorang wirausahawan bisa mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapinya.

 

  1. Faktor-faktor mempengaruhi keuletan yaitu :

1.Pembawaan, manusia lahir memiliki sifat bawaan dari orang tuanya, termasuk

daya tahan tubuh yang akan menunjang perkembangan lebih lanjut.

2.Pendidikan dan pelatihan, walaupun seseorang memiliki bawaan yang baik na-

mun jika tidak dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan, tidak dapat ber

kembang dengan optimal, demikian juga sebaliknya.

3.Lingkungan, ini memiliki peran penting dalam pembinaan keuletan karena ma-

nusia cenderung menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada dilingkungannya.

4.Pengalaman, merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keuletan

5.Motivasi, merupakan dorongan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi                                   ulet, mempunyai komitmen tingi untuk berhasil dan berkembang dalam usaha.

  1. Membina sikap ulet, didapatkan dengan beberapa tahapan diantaranya :

1.Memulai dengan mencintai apa yang kita kerjakan.

Kesenangan dalam bekerja akan memberikan kekuatan untuk mampu mengu-

kuhkan jiwa wirausahawan.

2.Mengembangkan sikap optimis.

Pandangan jauh ke depan mampu memberikan penilaian hasil yang diinginkan.

3.Inovatif dalam kerangka kerjaan.

Inovasi dapat memperkaya meteda sehingga mampu memberikan penyelesaian

setiap tahapan perjuangan dan didapatkan kemenangan.

4.Fleksibel dan toleransi dalam menghadapi tantangan.       

Dalam perjuangan hidup akan banyak orang, kita tidak bisa hidup sendirian sebab itu kita harus saling toleransi dan saling mengerti satu sama lain.

5.Memelihara kesabaran.

Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan kita, sekeliling kita, begitu pula Dia

yang berkuasa atas perjuangan dan perbuatan yang kita lakukan oleh karna itu

apapun proses dan hasilnya kita kembalikan kepada-Nya

 Jiwa pantang menyerah dan ulet tercermin dalam sikap sebagai berikut :

  1. Bersikap objektif terhadap sesuatu agar terhindar dari konflik.
  2. Bekerja keras tanpa henti dan tidak lelah berinovasi.
  3. Berani mengambil resiko.
  4. Tekun dan memiliki semangat yang tinggi.
  5. Disiplin dalam melaksanakan usaha.
  6. Mampu mengidentifikasi kemampuan diri sendiri.