Modul PKn Kelas XI 2

BAB I

BUDAYA POLITIK

 

 

  1. SK

Menganalisis budaya politik di  Indonesia

  1. KOMPETENSI DASAR
  • Mendeskripsi-kan pengertian budaya politik
  • Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia
  • Mendeskripsi-kan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik
  • Menampilkan peranserta budaya politik partisipan

III. TUJUAN PEMBELAJARAN

  • Siswa mampu mendeskripsi-kan pengertian budaya politik
  • Siswa mampu menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia
  • Siswa mampu mendeskripsi-kan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik
  • Siswa mampu menampilkan peranserta budaya politik partisipan

III. Materi

  1. Makna Budaya Politik
  2. Pengertian budaya politik

Pendapat beberapa ahli tentang budaya politik :

  1. Rusadi Sumintapura, budaya politik merupakan pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik
  2. Samuel Beer, budaya politik merupakan nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
  3. Gabriel Almod dan Sidney Verba, budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan sikap warga negara terhadap peranannya dalam sistem politik
  4. Austin Ranney, budaya politik merupakan seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama, sebuah orientasi terhadap obyek-obyek politik
  5. Allan R. Ball, budaya politik merupakan susunan yang terdiri atas sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik
  6. Kay Lawson, budaya politik merupakan suatu perangkat yang meliputi seluruh nilai-nilai politik yang terdapat di seluruh bangsa
  7. Ciri-ciri budaya politik

Ciri-ciri budaya politik dapat dikemukakan sebagai berikut :

  1. Adanya kebiasaan berupa nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat politik
  2. Adanya hubungan timbal balik Vertikal (hubungan rakyat dengan penguasa)
  3. Adanya hubungan horisontal antar lembaga politik dan lembaga negara
  4. Adanya partisipasi rakyat dalam dunia politik
  5. Adanya kesadaran politik
  6. Adanya sosialisasi politik
  7. Macam-macam budaya politik

Gabriel Almond dan Sidney Verba mengelompokkan (mengklasifikasikan) macam-macam  budaya politik sebagai berikut :

  1. Budaya politik parokial (parochial political culture), pada tingkat budaya politik ini, tingkat budaya politik masyarakat sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor kognitif (rendahnya tingkat pendidikan), masih ada pada kehidupan kesukuan
  2. Budaya politik kaula (subject political culture), pada tingkat ini budaya politik masyarakat sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif (menunggu atau diam), masih ada pada kehidupan kerajaan
  3. Budaya politik partisipan (participant political culture), pada tingkat ini budaya politik masyarakatnya sudah sangat tinggi terhadap kesadaran politiknya sendiri, sudah menjadi negara demokrasi
  4. Faktor penyebab berkembangnya budaya politik di suatu daerah

Budaya politik kedaerahan yang berkembang di seluruh pelosok tanah air Indonesia, merupakan warisan budaya bangsa yang tidak terhingga nilainya di dalam memperkaya tumbuh dan berkembangnya budaya nasional.

 

Kebudayaan daerah yang bersifat kawula gusti maupun yang bersifat partisipan merupakan faktor berkembangnya budaya politik di daerah, disatu segi masih akan ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab dibidang politik yang disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, nepotisme, dan feodalisme. Pelestarian ciri khas kedaerahan mengenai budaya politik yang berkembang di masyarakat seluruh Indonesia perlu dipertahankan. Pelestarian budaya politik kedaerahan perlu diseimbangkan dengan budaya politik yang berkembang secara nasional

Jadi faktor penyebab berkembangnya budaya politik yang ada di daerah yaitu : 1. adanya faktor kaula gusti (adanya hubungan antara rakyat dan penguasa dari tingkat desa sampai pusat), 2. adanya faktor partisipan

  1. Tipe-tipe budaya politik
  2. Macam-macam tipologi budaya politik

Macam-Macam tipe budaya politik dapat dibagi menjadi 2  diantaranya budaya politik konvensional dan budaya politik non konvensional.

  1. Budaya politik konvensional

Jaminan perlindungan terhadap rakyat untuk berdemokrasi di negara Indonesia dapat kita jumpai dalam pasal 28 UUD 1945, rakyat bebas untuk mendirikan perserikatan atau organisasi legal, termasuk partai politik. Di samping itu, rakyat bebas untuk melakukan berbagai pertemuan, berkumpul secara damai untuk membahas berbagai persoalan bersama dalam kehidupan bernegara. Dalam forum itu, rakyat tanpa merasa risih mengemukakan pendapat pribadi maupun kelompoknya secara terbuka kepada pihak lain. Suasana itu akan menggugah warga negara dalam melakukan partisipasi politik.

Cara yang umum digunakan untuk menyampaikan aspirasi politik secara konvensional sebagai berikut :

  1. memberikan suara dalam pemilu atau pilkada
  2. terlibat dalam kegiatan kampanye
  3. membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
  4. melakukan diskusi politik atau debat publik
  5. menjalin komunikasi pribadi dengan pimpinan politik (elit politik) atau pejabat pemerintah
  6. Budaya Politik Non Konvensional

Dalam negara demokrasi, rakyat memang mempunyai hak memperotes segala sesuatu yang dipandang merugikan kepentingan bersama. Cara-cara non konvensional biasanya digunakan untuk mempengaruhi kehidupan politik dan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan umum. Dan cara non konvensional ini baru dilakukan apabila cara yang konvensional sudah tidak mendapatkan jalan keluarnya.

Ada beberapa cara yang ditempuh dalam budaya politik non konvensional diantaranya : demonstrasi, mogok, boikot dan pembangkangan sipil

  1. Dampak perkembangan tipe budaya politik sejalan perkembangan sistem politik yang  berlaku

Dalam perkembangan politik yang terjadi sekarang ini di Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama diantaranya : 1. stabilitas spolitik, 2. partai politik dan penyusunan kebijakan umum,

  1. Stabilitas Politik

Perubahan merupakan gejala tak terelakkan dalam budaya politik kehidupan manusia, termasuk di dalamnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada satu negara pun yang bisa menghindarkan diri dari perubahan. Bertahun-tahun sebelum Masehi, orang Roma sudah berkata, “ Roma semper reformanda “ (Roma selalu berubah)

Bagi negara, perubahan merupakan dilema yang harus ditangani. Di satu pihak, negara harus melakukan perubahan secara sengaja dan terencana demi pembangunan. Di lain pihak, negara harus memelihara stabilitas demi keamanan dan ketertiban. Tanpa perubahan, jangan harap ada kemajuan. Akan tetapi, dalam perubahan, selalu ada ancaman hambatan.

Stabilitas politik, merupakan suatu keadaan, di mana proses pembentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan dapat berjalan secara tetap, teratur tanpa menimbulkan kekacauan politik.

Istilah stabilitas berarti, kemantapan dan keseimbangan. Politik merupakan keseluruhan proses dalam pembentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Politik dinyatakan stabil, apabila proses pembentukan kebijakan pemerintahan dapat berjalan secara teratur sehingga tidak menimbulkan kekacauan politik. Berarti, kekacauan politik menjadi tolak ukur stabilitas politik. Dalam perkembangan budaya politik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal-hal yang tidak bisa dilepaskan adalah berbagai komponen yang saling mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya budaya politik itu sendiri.

  1. Partai Politik dan Penyusunan Kebijakan Umum

Kebijakan umum, merupakan program-program yang ditetapkan oleh pemerintah (dalam arti luas) untuk mencapai tujuan masyarakat

Yang merupakan kebijakan umum, diantaranya UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah

Menurut Ramlan Surbakti, dari segi isinya kebijakan umum dapat dibedakan menjadi kebijakan umum yang bersifat 1. ekstratif, 2. distributif dan alokatif, 3. regulatif

  1. Sosialisasi budaya politik
  2. Makna sosialisasi kesadaran   politik

Makna sosialisasi kesadaran politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat

Sosialisasi politik, merupakan suatu istilah yang gunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik.

Studi atau kajian tentang sosialisasi politik sudah menjadi bidang yang sangat menarik untuk dibicarakan.

Ada dua alasan yang melatarbelakangi sosialisasi politik menjadi kajian yang menarik dalam kehidupan kenegaraan :

  1. Sosialisasi politik dapat berfungsi untuk memelihara agar suatu sistem berjalan dengan baik dan positif sehingga budaya politik dapat berkembang dengan baik
  2. Sosialisasi politik ingin menunjukkan relevansinya dengan sistem politik dan data mengenai orientasi anak-anak terhadap kultur politik orang dewasa dan pelaksanaannya dimasa mendatang mengenai sistem politik
  3. Mekanisme sosialisasi budaya   politik

Dalam rangka untuk menyukseskan adanya sosialisasi budaya politik bagi seluruh warga masyarakat, maka mekanisme yang ditempuh dapat melalui tiga pilar sosialisasi budaya politik : pilar In Formal (keluarga), pilar Non Formal (Masyarakat) dan pilar Formal (Pendidikan, Lembaga negara dan Lembaga politik).

  1. Pilar In  Formal, sosialisasi budaya politik dapat melalui jalur keluarga.

Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling effisien dan effektif dapat melalui keluarga. Dalam keluarga, orang tua dan anak sering melakukan obrolan ringan tetang segala hal yang menyangkut politik, sehingga tanpa disadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik yang dapat diserap oleh anak

  1. Pilar Non Formal, sosialisasi budaya politik dapat melalui jalur masyarakat.

Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik dapat dilakukan melalui media massa.

Media massa, merupakan suatu sarana komunikasi massa yang berfungsi menyampaikan gagasan dan kejadian berupa tayangan, tulisan, lisan kepada khalayak ramai dalam waktu yang singkat dan cepat

Agar dapat menikmati hak-hak kebebasannya di bidang politik, warga negara memerlukan kesempatan memperoleh berita-berita yang benar dan jujur. Di sinilah media massa memegang peranan penting. Media massa dapat berupa media cetak, dan elektronika.

Dalam negara demokrasi, media massa sangat diperlukan untuk mewujudkan jaminan atas kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression). Kebebasan pers, merupakan kebebasan untuk menghimpun dan menyebarluaskan berita, pandangan dan buah pikiran kepada siapapun yang bersedia menerimanya

Peran  Media  Massa

Sebagai sara komunikasi massa (sarana menyampaikan pesan dari pemerintah kepada rakyat atau sebaliknya dari rakyat kepada pemerintah), maka media massa dapat berperan sebagai berikut :

  1. Sebagai penyalur informasi atau berita secara obyektif.

Masyarakat memerlukan berita yang benar sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini dapat disediakan oleh pers

  1. Sebagai alat kontrol atau pengawasan sosial rakyat terhadap para penyelenggara negara.

Melalui pers, rakyat dapat menyampaikan kritik dan penilaian mereka terhadap kinerja pemerintah yang dirasa menyimpang dari harapan rakyat. Melalui pers, rakyat menjaga pemerintah agar selalu bertindak sesuai dengan aturan dan norma yang ada.

  1. Sebagai sarana pembentuk pendapat umum (opini publik)

Pendapat umum yang mencerminkan aspirasi rakyat merupakan masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan umum

  1. Sebagai pelapor pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah.

Pers selalu memantau pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga negara (Legeslatif, Ekskutif, dan Yudikatif) dan melaporkan hasilnya ke masyarakat

  1. Sebagai penengarai awal (ealy warming system).

Media massa dapat memberikan peringatan-peringatan dini yang amat diperlukan untuk menggugah kewaspadaan pemerintah dan masyarakat terhadap peristiwa atau gejala yang mungkin terjadi dan akan mempengaruhi keselamatan negara

  1. Pilar Formal, sosialisasi budaya politik dapat melalui jalur  pendidikan

Sosialisasi budaya politik melalui jalur resmi dapat berupa pendidikan politik yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan (lembaga pendidikan, lembaga negara, lembaga politik)

Pendidikan Politik, merupakan usaha mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan politik warga negara  agar memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara

 

Dalam negara demokrasi, tidak setiap warga negara otomatis mampu menunaikan peran pentingnya dalam hidup bernegara. Itulah sebabnya, rakyat memerlukan pendidikan politik atau pendidikan kewarganegaraan (PKn), warga negara dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara

Di Sekolah atau di Perguruan Tinggi, melalui pelajaran Civics Education (Pendidikan Kewarganegaraan), dimana siswa dan gurunya atau mahasiswa dengan dosennya dapat saling bertukar informasi  dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis dan praktis. Dengan demikian,  siswa akan memperoleh pengetahuan awal dalam kehidupan berpolitik secara dini serta nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.

  1.    Fungsi partai  politik

Menurut Sigmund Neumann, mengemukakan fungsi partai politik di negara demokrasi dan dinegara komunis sebagai berikut :

  1. fungsi partai politik di negara demokrasi : untuk mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan di dalam masyarakat
  2. fungsi partai politik di negara komunis : untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik dan rakyat dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai

Fungsi utama partai politik, merupakan suatu usaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam rangka  mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.

Fungsi tambahan dari partai politik : sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, memadukan kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik

  1. Peranan partai politik

Partai politik memeiliki peran sebagai berikut :

  1. Mengawasi jalannya pemerintahan
  2. Menguji kebijakan pemerintah dengan memperhatikan titik-titik kelemahannya
  3. Mengajukan alternatif-alternatif kebijakan
  4. Mendidik kader yang belum terikat oleh kepentingan pemerintahan
  5. Budaya politik partisipan
  6. Pengertian partisipasi  politik

Pendapat para ahli tentang pengertian partisipasi politik :

Ramlan Subakti, mengemukakan Partisipasi Politik, merupakan kegiatan warga negara biasa untuk mempengaruhi proses pembuatan atau pelaksanaan kebijakan umum serta ikut menentukan pemimpin pemerintahan

Hutington, mengemukakan Partisipasi politik, merupakan kegiatan warga negara pribadi (private citizen) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Prof. Miriam Budiardjo, dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik. Menyebutkan:  Partisipasi Politik,  merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik.

Herbert Mc. Closky, Dalam International Encyclopedia of the Social Science. Menyebutkan : Partisipasi Politik, kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Norman H. Nie dan Sidney Verba, dalam Handbook of Political Science. Menyebutkan : Partisipasi politik merupakan kegiatan  pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang mereka ambil

  1. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Berbagai bentuk partisipasi politik dapat kita lihat dari berbagai kegiatan warga negara yang mencakup hal-hal berikut :

  1. Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara
  2. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan negara
  3. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih, misalnya : berkampanye, menjadi pemilih aktif, menjadi anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, menjadi anggota parpol (dengan memiliki kartu anggota parpol), menjadi pengurus partai dan sebagainya
  4. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya : melalui unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi, mogok, konfrontasi dan sebagainya

Patut dimengerti bahwa partisipasi politik tidak hanya berarti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemilu. Menyampaikan sebuah keberatan terhadap rancangan kebijakan sebenarnya juga merupakan partisipasi politik. Begitu pula partisipasi politik tidak hanya dapat dilakukan melalui partai politik, bahkan kelompok kepentingan yang resmi tampak seperti perkumpulan buruh, tani, nelayan, pedagang, organisasi pemuda, wanita, pelajar, militer, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lainnya. Tetapi ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi namun sangat menguasai keadaan sebagai elite power yang disebut dengan  grup penekan (pressure group) seperti kelompok Suku, Agama, Ras, Antar golongan serta kelompok almamater, organisasi profesi dapat memainkan peran untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Karena itu, bentuk partisipasi politik  dapat kita temukan dalam beragam kegiatan dan melalui berbagai wahana.

Namun demikian, tidak semua orang berpartisipasi dalam kegiatan politik. Ada anggota masyarakat yang enggan berhubungan dengan kegiatan politik, dia menarik diri atau tidak terlibat sama sekali dengan kegiatan politik. Keengganan tersebut dapat dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor seperti : kekecewaan terhadap sistem politik, ketidaktahuan informasi, tiadanya pilihan politik yang sesuai dengan keinginannya, kadang kala praktik politik kotor seperti : kekerasan pisik, korupsi, kolusi, nepotisme, terlalu banyak janji, penyalahgunaan kekuasaan akan menimbulkan sikap antipati warga masyarakat terhadap parpol tersebut (sikap anti politik).

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi diberbagai negara, dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional.

Menurut Gabriel Almond mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi :

  1. Konvensional, terdiri dari dari :

–  pemberian suara (vooting)

–  diskusi kelompok

–  debat publik

–  kegiatan kampanye

–  membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

–  komunikasi individual dengan pejabat politik/administrasi

–  pengajuan petisi

  1. Nonkonvensional, terdiri dari :
    • berdemonstrasi
    • konfrontasi
    • mogok
    • tindak kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pembakaran
    • tindak kekerasan politik terhadap manusia, penculikan, pembunuhan
    • perang gerilya/revolusi, teror, pitnah
  1. Sebab-sebab timbulnya partisipasi politik

Menurut Myron Weiner, sedikitnya ada lima hal yang dapat menyebabkan timbulnya gerakan  ke arah partisipasi politik yang lebih luas dalam proses politik :

  1. Modernisasi

Sejalan dengan berkembangnya industrialisasi, perbaikan pendidikan dan media komunikasi massa, maka pada sebagian penduduk yang merasakan terjadinya perubahan nasib akan menuntut untuk berperan dalam kekuasaan politik

  1. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial

Salah satu dampak modernisasi, dimana munculnya kelas pekerja baru dan kelas menengah yang semakin meluas, sehingga mereka merasa berkepentingan untuk berpartisipasi secara politis dalam pembuatan keputusan politik

  1. Pengaruh kaum intlektual dan komunikasi massa modern

Kaum intlektual (sarjana, pengarang, wartawan) melalui ide-idenya kepada masyarakat umum dapat membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa dalam pembuatan keputusan politik. Demikian juga perkembangannya sarana transportasi dan komunikasi modern mampu mempercepat penyebaran ide-ide baru

  1. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik

Para pemimpin politik berkompetisi memperebutkan kekuasaan. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan  adalah dalam rangka mencari dukungan rakyat. Berbagai upaya yang mereka lakukan untuk memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang mengarah kepada konflik

  1. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan

Perluasan kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang membawa konsekuensi adanya tindakan-tindakan  yang semakin menyusup ke segala segi kehidupan rakyat. Ruang lingkup aktivitas atau tindakan pemerintah yang semakin luas mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik

  1. Faktor pendukung partisipasi politik

Secara garis besarnya terdapat 4 faktor pendukung partisipasi politik diantaranya :

  1. Pendidikan politik
  2. Kesadaran politik
  3. Budaya politik
  4. Sosialisasi politik
  5. LATIHAN SOAL
  1. Jelaskan pengertian budaya politik menurut Samuel Beer?
  2. Jelaskan macam-macam dari budaya politik?
  3. Sebutkan 2 macam tipe budaya politik yang berkembang di masyarakat  ?
  4. Bagaimanakah fungsi utama dari partai politik?
  5. Sebutkan 4 faktor pendukung dari adanya partisipasi politik?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

BUDAYA DEMOKRASI

 

 

  1. SK

Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani

  1. KOMPETENSI DASAR
  • Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi
  • Mengidentifikasi masyarakat madani
  • Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak Orla, Orba dan Reformasi
  • Menampilkan perilaku budaya demokrasi da-lam kehidupan sehari-hari

III. TUJUAN PEMBELAJARAN

  • Siswa mampu mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi
  • Siswa mampu mengidentifikasi masyarakat madani
  • Siswa mampu menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak Orla, Orba dan Reformasi
  • Siswa mampu menampilkan perilaku budaya demokrasi da-lam kehidupan sehari-hari
  1. IV. MATERI
  2. Sistem Pemerintahan Demokrasi
  3. Pengertian demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, secara etimologi demokrasi berasal dari kata demos dan kratein yaitu demos artinya rakyat dan  kratein berarti pemerintah. Ini berarti kekuasaan pemerintahan tertinggi berada ditangan rakyat, atau pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat.

Demokrasi juga memiliki dua pengertian yaitu demokrasi dalam arti sempit yang hanya meliputi bidang politik saja, dimana dalam sistem pemerintahannya hanya membicarakan sistem pemerintahan yang mencakup tentang pengertian pengakuan hak azasi manusia. Sedangkan pengertian demokrasi dalam arti luas meliputi pengertian dalam arti sempit yaitu bidang politik yang ditambah dalam bidang ekonomi dan sosial

  1. Bentuk demokrasi

Di dalam perkembangannya pemerintahan demokrasi mengalami 2 bentuk yaitu:

  1. Bentuk Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung yaitu suatu sistem pemerintahan dimana rakyat secara      langsung terlibat di dalam menentukan jalannya pemerintahan

  1. Bentuk Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung yaitu suatu sistem pemerintahan dimana rakyat tidak      secara langsung ikut serta terlibat di dalam menentukan jalannya pemerintahan melainkan dengan jalan memilih wakil-wakilnya melalui pemilu. Dan bentuk ini sering juga disebut dengan demokrasi perwakilan

  1. Macam-macam demokrasi

Adapun macam-macam sistem demokrasi sebagai berikut :

  1. Sistem Demokrasi Libral Parlementer,

Demokrasi libral parlementer yaitu suatu sistem pemerintahan dimana  kekuasaan legeslatif terletak di atas kekuasaan ekskutif, artinya mentri-mentri secara sendiri-sendiri atau bersama-sama di bawah pimpinan perdana mentrinya bertanggung jawab terhadap parlemen (lembaga legeslatif = DPR). Yang dimaksud dengan lembaga ekskutif adalah mentri-mentri di bawah perdana mentrinya. Sistem pemerintahan semacam ini cendrung labil (goyah) karena partai politik yang tidak mendapat posisi dalam pemerintahan cendrung sebagai oposisi yang selalu berusaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa, ini sangat berbahaya  jika negara tersebut menganut sistem multy partai

Di dalam sistem pemerintahan demokrasi libral parlementer dapat diterapkan teori Trias Politica, baik melalui separation of power (pemisahan kekuasaan) atau suatu teori distribution of power (pembagian kekuasaan), cotohnya di Inggris, Cina, Malaysia dan India

Adapun ciri-ciri dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi libral parlementer adalah:

  1. Kekuasaan legeslatif (DPR) lebih kuat daripada kekuasaan ekskutif (pemerintah = menteri-menteri bersama-sama perdana mentri)
  2. Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada DPR, ini berarti kabinet harus mendapat kepercayaan (mosi) dari parlemen (DPR = legeslatif)
  3. Program-program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Apabila kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijaksanaan yang dibuat, maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan jalan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah
  4. Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, kaisar atau presiden sebagai  kepala negara) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat
  5.   Sistem Demokrasi  Libral Presidensial

Demokrasi libral presidensial adalah suatu sistem pemerintahan dimana kedudukan legeslatif  dan ekskutif sama kuat tidak dapat saling menjatuhkan. Di dalam sistem ini mentri-mentrinya bertanggung jawab kepada Presiden  tidak kepada DPR. Dalam hal ini Presiden memiliki jabatan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan atau sebagai Perdana Menteri (ekskutif).

Di dalam  sistem pemerintahan demokrasi libral presidensial, pelaksanaan  pemerintahan diserahkan kepada presiden sebagai lembaga ekskutif, sedangkan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yudikatif  menjadi tanggung jawab Supreme Court (Mahkamah Agung), kekuasaan untuk membuat undang-undang berada ditangan Parlemen atau DPR atau Kongres ( Senat dan DPR kalau di Amerika Serikat) yang disebut lembaga legeslatif. Ketiga lembaga negara seperti legeslatif, ekskutif dan yudikatif kemudian kita kenal dengan ajaran Trias Politika. Ajaran trias politika yang murni atau pemisahan kekuasaan (separation of power) yang diajarkan oleh Montesqueau dianut oleh Amerika Serikat yang terkenal dengan praktek check and balance maksudnya agar ketiga lembaga negara di dalam melaksanakan kekuasaannya selalu terdapat keseimbangan

Adapun ciri-ciri suatu negara yang menganut sistem demokrasi libral  presidensial adalah sebagai berikut:

  1. Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan ekskutif. Presiden sebagai kepala pemerintahan atau Perdana Menteri dan sebagai kepala negara
  2. Kekuasaan ekskutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipilih dari dan oleh rakyat dengan atau tanpa melalui badan perwakilan
  3. Presiden mempunyai hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (mentri), baik yang memimpin departemen atau non departemen
  4. Mentri-mentri hanya bertanggung jawab kepada presiden dan bukan kepada DPR
  5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Oleh sebab itu antara presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan
  6. Sistem Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat  disebut juga demokrasi terpimpin atau demokrasi proletar yang berhaluan marxisme-komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial yaitu sama rata, sama rasa. Manusia  dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi (tidak mengenal milik pribadi) tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut apabila perlu, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Kranenburg demokrasi rakyat lebih mendewa-dewakan pemimpinnya (demokrasi terpimpin)

  1. Sistem Demokrasi Refrendum

Refrendum berasal dari kata refer yang berarti mengembalikan. Sistem refrendum berarti pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada pengawasan secara langsung oleh rakyat, terutama terhadap kebijaksanaan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh badan legeslatif atau ekskutif

Refrendum ada tiga yaitu:

  1. Refrendum Obligator (wajib)

Refrendum Obligator (wajib) adalah refrendum yang terlebih dahulu harus  mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum undang-undang itu diberlakukan. Refrendum semacam ini diberlakukan apabila materi undang-undang tersebut menyangkut hak-hak rakyat

  1. Refrendum Fakultatif

Refrendum Fakultatif adalah refrendum yang dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu sesudah suatu undang-undang diumumkan dan dilaksanakan, sejumlah orang tertentu yang punya hak suara menginginkan diadakannya refrendum. Dalam hal ini, apabila refrendum menghendaki undang-undang itu dilaksanakan, maka undang-undang itu terus berlaku. Tetapi jika refrendum itu menghendaki menolak undang-undang tersebut maka undang-undang tersebut harus dibatalkan atau dicabut

  1. Refrendum Konsultatif

Refrendum Konsultatif adalah refrendum yang menyangkut soal-soal tekhnis. Biasanya rakyat tidak begitu memahami atau mencampuri urusan tekhnis pembuatan atau penyusunan materi perundang-undangan, sehingga rakyat tidak perlu menyetujui atau menolaknya. Jika sudah diundangkan barulah rakyat menilai apakah menguntungkan atau merugikan sehingga perlu dilanjutkan dengan refrendum obligator atau fakultatif

  1.   Sistem Demokrasi Pancasila

Sistem Demokrasi Pancasila menghendaki adanya keselarasan, keserasian dan  keseimbangan  segala aspek kehidupan, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, mulai dari tingkat pusat sampai ketingkat daerah, baik dalam kehidupan formal maupun dalam kehidupan non formal. Demokrasi ini hanya dianut oleh Indonesia, karena hanya Indonesia yang menganut ideologi Pancasila.

  1. Prinsip-prinsip demokrasi secara umum

Prinsip – prinsip budaya demokrasi secara universal, antara lain mencakup :

  1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik

Keterlibatan warga negara dalam pemerintahan terutama ditujukan untuk mengendalikan para pemimpin politik. Dalam hal ini, pemilu menjadi salah satu cara untuk melakukan partisipasi, selain itu warga masyarakat juga dapat menyampaikan kritik, mengajukan usul, atau memperjuangkan kepentingan melalui saluran-saluran lain yang demokratis sesuai dengan undang-undang.

Ada dua pendekatan tentang keterlibatan warga negara dalam berdemokrasi yaitu:

  1. Pendekatan elitis, berarti melalui elit-elit politik di badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, menuntut adanya ketanggapan pihak penguasa terhadap amanat penderitaan rakyat
  2. Pendekatan Partisipatori, berarti rakyat atau warga negara harus turun kejalan menyuarakan aspirasi demi penegakkan keadilan sesuai aturan hukum
  3. Persamaan (kesetaraan) di antara warga negara

Masalah persamaan, hal ini menjadi kepentingan utama dalam teori dan praktik politik. Untuk membuktikan hal tersebut tidaklah sulit, karena baik negara yang demokratis maupun yang bukan, selalu berusaha untuk mencapai tingkat persamaan yang lebih besar. Pada umumnya tingkat persamaan yang dituju adalah persamaan politik (dipilih dan memilih dalam pemilu), persamaan di muka hukum (keadilan), persamaan kesempatan berusaha (kerja), persamaan hak, persamaan memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan lainnya.

  1. Kebebasan (kemerdekaan) yang diakui dan dipakai oleh warga negara

Masalah kemerdekaan pada awalnya dipergunakan dalam kehidupan politik sebagai reaksi terhadap absolutisme (kesewenang-wenangan). Kebebasan itu terutama  kebebasan yang menyangkut masalah hak azasi manusia, namun kebebasan itu harus selalu ada dalam koridor hukum. Seperti kebebasan menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan

  1. Supremasi hukum

Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah atau penguasa maupun oleh rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang dilakukan atas nama hukum oleh karena itu pemerintahan harus didasarkan atas  nama hukum yang berpihak kepada keadilan (rule of the law). Segala warga negara harus berdiri setara di depan hukum tanpa ada kecualinya. Jika hukum dibuat atas nama keadilan dan disusun dengan memperhatikan pendapat rakyat, maka tidak ada alasan untuk mengabaikan apalagi melecehkan hukum dan lembaga hukum, begitu pula penegak hukum tidak melecehkan lembaga hukum yang  diembannya untuk kepuasan sesaat. Dengan demikian  keadilan dan ketaatan terhadap hukum merupakan salah satu syarat mendasar bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.

  1. Pemilu berkala

Pemilihan umum selain sebagai mekanisme untuk menentukan komposisi pemerintahan secara periodik, sesunguhnya merupakan sarana utama bagi partisipasi politik rakyat. Pemilihan umum menjadi kunci untuk menentukan apakah sistem itu demokratis atau tidak. Pemilihan umum untuk melegitimasi pemerintahan yang terbentuk agar mendapat dukungan rakyat yang tiada lain adalah wujud dari kedaulatan rakyat

  1.     Masyarakat madani
  2.               Pengertian masyarakat madani

Masyarakat madani (Civil Society) adalah suatu kehidupan sosial yang terorganisir  dan bercirikan antara lain : kesukarelaan, keswasembadaan, dan keswadayaan yang memiliki kemandirian tinggi berhadapan dengan negara  dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya  ( M. AS Hikam : 1999 : 3)

  1.   Ciri-ciri masyarakat madani

Adapun ciri-ciri umum dari masyarakat madani adalah :

  1. mandiri dalam hal pendanaan (tidak tergantung pada negara)
  2. swadaya dalam hal kegiatan (memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dilingkungannya)
  3. bersifat memberdayakan masyarakat dan bergerak dalam bidang sosial
  4. tidak terlibat dalam persaingan politik dalam perebutan kekuasaan
  5. bersifat inklusif (melingkupi beragam kelompok) dan menghargai keragaman
  6. Proses menuju masyarakat madani

Manusia hidup di dunia menginginkan kehidupannya sejahtera, adil dan makmur, begitu pula bagi masyarakat dan bangsa Indonesia mencita-citakan hal yang sama. Pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebenarnya sudah tersirat dan tersurat secara tegas dan jelas di dalam Pembukaan alenia IV Pembukaan UUD 1945 yaitu “ … melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa … “

Pada dasarnya, politik berkenaan dengan kehidupan publik, yaitu kehidupan yang berhubungan dengan rakyat banyak. Dalam kehidupan inilah  diatur proses serta mekanisme agar seluruh aspek kehidupan menjadi teratur. Untuk itulah dalam suatu negara demokrasi dibentuk suatu lembaga yang mencerminkan suatu pemerintahan demokrasi sepertia pada ajaran Trias Politika yaitu ada Ekskutif, Legeslatif dan yudikatif yang selanjutnya merupakan lembaga dari suatu organisasi yang bernama negara, yang selanjutnya dikenal dengan supra struktur politik.

Selain lembaga negara yang merupakan sufra struktur politik terdapat pula lembaga lain yaitu infra struktur politik seperti lembaga sosial (lembaga swadaya masyarakat atau LSM), lembaga budaya (paguyuban dan pendidikan yaitu organisasi Mahasiswa), lembaga agama (Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Wali Gerja-gereja Indonesia, Wali Umat Budha Indonesia dan lain-lain), lembaga profesi (Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia dan lain-lain) lembaga inilah yang merupakan masyarakat madani (civil society) dan tidak termasuk di dalamnya organisasi politik (partai politik).

Istilah Civil Society (masyarakat madani) berasal dari bahasa latin  sivilis societas yang semula digunakan oleh Cicero (106 – 43 SM), beliau adalah seorang pujangga Roma. Civil Society awal mulanya berarti komunitas politik, yaitu suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab. Selanjutnya istilah civil society digunakan oleh John Locke dan J. J. Rouesseau  mengartikan civil society dengan masyarakat politik (political society) yaitu suatu kehidupan masyarakat yang sudah teratur karena sudah didasari dengan hukum.

Pada masa kini, istilah civil society digunakan untuk membedakan suatu komunitas di luar organisasi negara (lembaga negara) yaitu suatu lembaga privat yang mandiri yang terdiri atas beberapa individu yang membentuk kelompok atau organisasi untuk mewujudkan kepentingan mereka sendiri secara aktif.

Proses untuk mewujudkan masyarakat madani (Civil Society),  sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia namun banyak rintangan dan tantangan selalu menghadang dan menghambatnya  hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi pemerintahan yang berlangsung saat itu, seperti pada masa pemerintahan Orde Baru segala bentuk organisasi baik formal maupun non formal sebenarnya sudah banyak terbentuk namun selalu ada dalam pengawasan pemerintahan waktu itu, meskipun aturan mengenai terwujudnya masyarakat madani (Civil Society) sudah diundangkan yang pertama   yaitu dengan  Undang-Undang   No 8 Tahun 1985 tentang organisasi Kemasyarakatan, namun peraturan ini seolah-olah mandul dan tidak berfungsi sesuai harapan kita dalam mewujudkan  Civil Society

Dari uraian di atas maka Civil Society dapat terjadi melalui proses dari adanya lembaga-lembaga atau badan atau organisasi kemasyarakatan formal maupun non formal yang dalam pembentukannya tidak hanya untuk kepentingan dilingkungannya sendiri secara intern tetapi dapat pula mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah termasuk di dalamnya ikut mencampuri dalam urusan pembangunan sehingga menjadi budaya politik masyarakat.

Tuntutan terhadap Civil Society  sebenarnya sudah ada pada asa orde baru yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang   No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan  yang menyatakan : Organanisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh warga masyarakat negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Semenjak reformasi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat madani (Civil Sosiety) baru memperoleh tempat yang sewajarnya.

  1. Kendala yang dihadapi  dan upaya mengatasi dalam mewujudkan

masyarakat madani

Perkembangan masyarakat  madani (Civil Society) di Indonesia tak pelak lagi sangat diperkuat dengan munculnya reformasi 1998, yang dalam beberapa hal tertentu telah mebalik kritik selama Orde Baru menjadi usul positif untuk menjadi alternatif dan opsi politik. Perubahan untuk menghadapi kendala dalam usaha mewujudkan masyarakat madani itu terlihat sekurang-kurangnya dalam tiga bidang masalah: 1. dalam bidang birokrasi (kendalanya :adanya birokrasi tidak transparan dan tidak bersih), 2. dalam bidang hubungan dengan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah (kendalanya: adanya kekerasan militer atau POLRI  untuk melindungi kekuasaan),  3. dalam hubungan negara dan masyarakat (kendalanya: pemerintah sulit dikritik dan diberi saran)

Adapun usaha untuk mewujudkan masyarakat madani:

  1. Dalam birokrasi, kritik terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme, selama Orde Baru, diubah secara positif menjadi tuntutan akan adanya transparansi dan akuntabilitas. Ada sikap proaktif dalam mencari jalan agar KKN tidak diberi kesempatan terlalu banyak untuk terus dilakukan, dengan mendesak dan memaksa pemerintah dan birokrasi untuk mempertanggungjawabkan secara terbuka semua tindak tanduk mereka secara publik. Pada titik ini kita menghadapi dilema antara pemerintah terbuka dan pemerintah yang bersih. Suatu pemerintahan hanya bisa bersikap terbuka kalau dia relatif bersih (karena pemerintahan yang tidak bersih akan berusaha sekuat tenaga menutupi penyelewengan yang dilakukannya), sementara untuk menjadi bersih dia harus terbuka terhadap kontrol dan kritik. Dilema ini dicoba dipecahkan dengan tidak meminta birokrasi untuk menjadi lebih bersih tetapi dengan memaksanya menjadi lebih terbuka.
  2. Dalam hubungan dengan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah, kritik terhadap kekerasan politik dan represi politik (yang memuncak antara lain pada masa ditetapkannya Daerah Operasi Militer [DOM] di Aceh, Timtim, dan Irian Jaya) diubah menjadi tuntutan akan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Perubahan ini memberikan bobot baru kepada tuntutan masyarakat, karena kekerasan politik dapat diperlakukan pemerintah sebagai masalah dalam negeri, sedangkan masalah HAM dianggap sebagai masalah universal yang akan mendapat perhatian dunia internasional. ·
  3. Dalam soal hubungan negara-masyarakat, maka kritik terhadap kedudukan negara yang terlalu kuat dalam rejim Orde Baru, diubah menjadi opsi dan alternatif dalam tuntutan akan pemberdayaan masyarakat. Persoalan bukanlah negara yang terlalu kuat, tetapi masyarakat yang terlalu lemah, sehingga social empowerment muncul sebagai suatu gagasan baru di mana masyarakat mulai meningkatkan kesadaran tentang hak-haknya dan mengembangkan bentuk negoisasi baru dengan negara. Salah satu bentuk perjuangan itu ialah tuntutan akan pengakuan terhadap pranata-pranata sosial yang selama ratusan tahun telah berhasil menjaga integrasi sosial dalam berbagai komunitas, seperti halnya masyarakat adat, yang sekarang semakin menjadi persoalan nasional. Patut dikemukakan di sini bahwa munculnya kesadaran akan pentingnya masyarakat madani (Civil Society) berhubungan dengan keinginan untuk mewujudkan suatu ruang di mana terwujud kesamaan setiap orang di depan hukum
  4.   Demokrasi di Indonesia
  5. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak Orla, Orba dan Reformasi
  6. Demokrasi Pada Masa Orde Lama

Semenjak diberlakukannya kembali UUD 1945 dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berlakulah kembali Demokrasi Pancasila. Berlakunya Demokrasi Pancasila tidak berlangsung lama, karena semenjak pemerintahan Orde Lama yang berkuasa dari April 1965 – 10 Maret 1966 berlaku Demokrasi Terpimpin berdasar Tap. MPRS. No. VIII/MPRS/1965.

 

Paham demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner berporoskan nasakom (nasional agama komunis, justru penekanannya ada pada keterpimpinannya bukan pada musyawarahnya.

Selama pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, kecendrungan semua keputusan hanya ada pada Pemimpin Besar Revolusi (PBR) yang dikepalai oleh Presiden. Sehingga berakibat rusaknya tatanan kekuasaan negara. Misalnya, DPR dapat dibubarkan, sementara ketua MA dan MPRS menjadi Mentri Koordinator (Menko), Pemimpin partai politik yang berbeda haluan banyak yang ditangkapi.

  1. Demokrasi Pada Masa Orde Baru

Semenjak di keluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, mulailah berlakunya masa Orde Baru, pada masa berlakunya Orde Baru, Demokrasi Pancasila mulai berlaku lagi dengan wacana secara murni dan konsekwen. Paham demokrasi berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta dengan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selalu memelihara persatuan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila belumlah sesuai dengan jiwa dan semangat yang terdapat dalam ciri-ciri umum Demokrasi Pancasila. Hal tersebut karena Presiden begitu dominan baik dalam sufra maupun dalam infra strutur politik. Sufra struktur politik berarti kekuasaan lembaga negara, sedangkan infra strutur politik berarti kekuatan masyarakat berupa golongan dan kelompok dan partai politik. Akibatnya banyak terjadi manipulasi politik seperti kebulatan tekad atas nama rakyat untuk memilih presiden di MPR. Hal semacam inilah yang menumbuh suburkan praktik KKN di Indonesia, sehingga negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis multi dimensi yang berkepanjangan

  1. Demokrasi pada masa Orde Reformasi

Setelah tumbangnya rezim orde baru melalui suatu perjuangan mahasiswa yang didukung oleh segenap komponen bangsa pada awal Mei 1998, maka penerapan Demokrasi Pancasila yang dilandasi semangat reformasi, dimana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada masa reformasi telah banyak memberi ruang gerak kepada parpol dan komponen bangsa lainnya termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi dan mengontrol pemerintah secara kritis, sehingga dua kepala negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatanya selama lima tahun karena dianggap menyimpang dari garis reformasi

  1. Pengertian demokrasi Pancasila

Di dalam sila ke empat Pancasila kita menjumpai rumusan Demokrasi Pancasila yaitu:  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. Rumusan sila ke empat ini diliputi oleh sila pertama, ke dua dan ke tiga dan meliputi sila ke lima, ini berarti sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh

Pada Pembukaan alenia ke IV UUD 1945 kita juga menjumpai rumusan Demokrasi Pancasila  yaitu : “… Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “.

Menurut Prof. Dr. Drs. Notonagoro, SH  menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (senada dengan pengertian ini adalah Soemantri, SH, dan Drs. S. Pamudji, M.P.A)

Menurut  prof. Dardji Darmodihardjo, SH  menyatakan bahwa Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsapah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan dalam Pembukaan UUD 1945.

  1. Dasar hukum demokrasi Pancasila
  2. Landasan Idiil

Pancasila yaitu sila ke empat yang dijiwai dan menjiwai sila yang lainnya      

  1. Landasan Konstitusional
  2. Pembukaan Alenia ke IV UUD 1945,

Pada kalimat yang menyatakan “…Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia b.   Pasal – Pasal  UUD 1945

Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat 2 Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

Bab dan pasal yang memuat badan atau lembaga perwakilan rakyat yaitu Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat pasal 2 ayat 1, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, pasal 19 – pasal 22 D,

Bab VII B tentang Pemilihan Umum pasal 22 E.

  1.   Landasan Operasional

Landasan Operasional pelaksanaan Demokrasi Pancasila meliputi : Ketetapan   MPR yaitu

  1. Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pelaksanaan Demokrasi Pancasila
  2. Tap MPR No. I/MPR/1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 1999 dan 2004 tentang Tata Tertib MPR di dalam Bab dan Pasalnya memuat mekanisme dan syarat sahnya pengambilan keputusan sesuai dengan pelaksanaan Demokrasi Pancasila yaitu musyawarah mufakat
  1. Prinsip demokrasi Pancasila

Secara ideologi maupun konstitusional, asas Demokrasi Pancasila yang mencerminkan tata nilai sosial budaya bangsa, mengajarkan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila sbb :

  1. Prinsip persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
  2. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban
  3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, orang lain dan pemerintah
  4. Prinsip mewujudkan keadilan sosial
  5. Prinsip pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
  6. Prinsip mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
  7. Prinsip menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
  8. Pemilihan Umum

Sarana politik untuk untuk mewujudkan kehendak rakyat kepada negara dalam sistem demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu), rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat berhak menetukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (hasil amademen) menyebutkan “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD “. Pasal ini mengandung arti bahwa seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil di Majelis Permusyawaratan Rakyat (majelis) sehingga majelis itu betul-betul sebagai penjelmaan  rakyat.

Pada Bab 1 Ketentuan umum, pasal 1 ayat 1 UU RI No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu menyebutkan :  pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

Pemilihan umum bagi suatu negara demokrasi sangat penting artinya untuk menyalurkan kehendak azasi politiknya. Adapun kehendak azasi politik yang dimaksud adalah :

  1. untuk memilih dan mendukung anggota legeslatif
  2. adanya dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan ekskutif melalui pemilihan langsung dalam jangka waktu tertentu ( 5 tahun)
  3. rakyat melalui perwakilannya dapat secara periodik mengontrol atau mengawasi jalannya ekskutif
  4. Budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
  5. Sistem politik demokrasi Pancasila

Makna demokrasi Pancasila pada dasarnya merupakan perluasan keikutsertaan rakyat dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur secara melembaga. Hal ini berarti, keinginan rakyat dapat tersalurkan baik dalam lembaga sufra struktur politik (lembaga negara), maupun dalam infra struktur politik (partai politik, organisasi massa, dan media politik lainnya).

Demokrasi Pancasila tidak hanya meliputi bidang pemerintahan atau politik saja (demokrasi dalam arti sempit), melainkan juga demokrasi yang meliputi bidang lainnya (dalam arti luas), seperti : sosial dan ekonomi. Jadi demokrasi dalam arti luas meliputi politik, ekonomi dan sosial.

Sistem politik Demokrasi Pancasila, merupakan sistem politik yang harus  menghargai nilai-nilai musyawarah. Oleh karena itu, kita pun harus memahami tentang tata cara bermusyawarah tersebut. Agar tata cara bermusyawarah dapat berjalan dengan baik dan lancar maka kita harus mengetahui  aturan bermusyawarah sebagai berikut :

  1. mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat
  2. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
  3. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan
  4. musyawarah harus meliputi semangat kekeluargaan
  5. dengan itikad baik dan penuh rasa tanggug jawab dalam menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah
  6. musyawarah dilakukan dengan akal sehat disertai hati nurani yang luhur
  7. keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
  1. Pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tiada lain merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dalam lembaga atau organisasi non formal atau kemasyarakatan sampai pada lembaga atau organisasi formal atau lembaga negara.

Adapun tata cara musyawarah dalam berbagai kehidupan harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

  1. musyawarah bersumber pada paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  2. setiap putusan yang diambil harus selalu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila
  3. setiap peserta musyawarah memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya
  4. hasil setiap musyawarah atau putusan baik berdasarkan musyawarah mufakat ataupun dengan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan itikad baik
  5. apabila cara nusyawarah mufakat mengalami jalan buntu, maka putusan dapat dilakukan dengan suara terbanyak (vooting)

Adapun tata cara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (vooting), dalam Demokrasi Pancasila harus dengan persyaratan sebagai berikut :

  1. jika jalan musyawarah mufakat sudah ditempuh secara maksimal, namun tidak pernah mencapai mufakat
  2. keputusan tersebut harus diambil
  3. karena terbatasnya waktu
  4. harus ada kesepakatan sahnya pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Seperti, pada pasal 37 UUD 1945, atau ditentukan pada waktu sidang sedang berlangsung ( seperti : sidang dihadiri separoh lebih anggota (quorum) dan disetujui separoh lebih anggota yang hadir)

Setiap peserta musyawarah hendaknya menyadari bahwa yang menjadi tugas utamanya bukanlah kehadiran dan persetujuannya dalam bermusyawarah, melainkan tanggung jawabnya dalam melaksanakan setiap hasil keputusan. Dalam setiap bermusyawarah bukan hanya setuju dalam pengambilan keputusan, namun keaktifannya berbicara dalam menyumbangkan saran, sanggahan dan pendapatnya dalam musyawarah.

Adapun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap pengambilan keputusan sebagai berikut :

  1. legowo atau lapang dada, setiap peserta musyawarah harus sadar menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah dengan sepenuh hati
  2. religius, setiap hasil musyawarah itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  3. tenggang rasa, dalam bermusyawarah setiap peserta harus mau mendengarkan dan menghormati setiap pembicara walaupun kurang berkenan dalam hati
  4. keadilan, setiap hasil musyawarah harus betul-betul menjadi keputusan bersama walaupun dengan suara terbanyak
  5. kemanusiaan, hasil keputusan tetap menjunjung tinggi harkat martabat manusia
  1. Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia

Setiap warga negara Indonesia diharapkan menunjukkan sikap positif dalam pengembangan nilai-nilai perilaku budaya Demokrasi Pancasila. Berikut ini merupakan sikap positif warga negara dalam perilaku budaya demokrasi di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari :

  1. melaksanakan hak pilih (memilih dan dipilih) dalam pemilu dan menjauhkan diri dari sifat golput (golongan putih artinya tidak ikut memilih dalam pemilu)
  2. menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
  3. menyukseskan pemilu yang luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil)
  4. mentaati hukum
  5. setiap keputusan diambil dengan musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama
  6. saling mendukung setiap usaha pembelaan negara
  7. saling menghormati kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan-Nya itu

Peranserta warga negara dalam memantapkan pelaksanaan Demokrasi Pancasila, diantaranya dengan menjunjung tinggi budaya Demokrasi Pancasila yang meliputi semangat :

  1. kebersamaan
  2. kekeluargaan
  3. keterbukaan
  4. kebebasan yang bertanggung jawab
  5. keadilan

Tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila, diantaranya :

  1. menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
  2. menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
  3. menjunjung tinggi sistem hankamrata dalam pembelaan negara
  4. menjunjung tinggi hak azasi manusia dengan segala aspeknya
  5. menjunjung tinggi keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan
  6. mengutamakan musyawarah mufakat
  7. LATIHAN SOAL
  1. Jelaskan pengertian demokrasi menurut pandangan Abraham Linkoln?
  2. Jelaskan pengertian masyarakat madani menurut  M. AS Hikam ?
  3. Jelaskan perbedaan dan persamaan pelaksanaan demokrasi masa Orla, Orba & Reformasi?
  4. Jelaskan nilai yang seharusnya dihargai dalam pelaksanaan sistem politik demokrasi Pancasila ?
  5. Bagaimanakah perilaku budaya demokrasi yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KETERBUKAAN DAN  KEADILAN

 

 

  1. SK

Menampilkan sikap keterbukaan  dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

  1. KOMPETENSI DASAR
  • Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
  • Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

III. TUJUAN PEMBELAJARAN

  • Siswa mampu mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
  • Siswa mampu menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
  1. MATERI
  2. Keterbukaan
  3.    Makna keterbukaan  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara

Setelah Mahasiswa yang didukukung oleh segenap lapisan masyarakat menabuh gendrang reformasi secara bersama-sama untuk menuntut adanya perbaikan segala sektor kehidupan, maka pemerintah Orde Baru menjadi gentar dan ciut nyalinya, karena seolah-olah peristiwa Orde Lama terulang kembali sewaktu mahasiswa yang didukung segenap lapisan masyarakat bergerak turun kejalan menyuarakan aspirasi rakyat dan menuntut perbaikan disegala aspek kehidupan yang waktu itu sangat merosot sekali keadaannya, karena inflasi sampai enam ratus prosen, rakyat kecil banyak yang kelaparan, harga barang membumbung tinggi dan tak terkendali, teror dimana-mana, pokoknya suasana waktu itu sangat chaus sekali. Disektor pemerintahan korupsi, kolosi, nepotisme sangat meraja lela, hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, pejabat, keluarga dan kroninya seolah-olah kebal hukum dan hukum menjadi mainannya, lembaga penegak hukum tidak lagi merdeka dalam melaksanakan tugasnya melainkan menjadi alat pemerintah untuk dapat melanggengkan kekuasaannya

Makna yang terkandung dari keterbukaan adalah kepercayaan, oleh karena jagalah kepercayaan itu sebaik-baiknya. Bagi pemerintah yang mendapat mandat dari rakyat haruslah menjaga kepercayaan yang telah diberikannya itu sebaik-baiknya dengan jalan menyelenggarakan negara secara terbuka dan jujur

  1.    Pengertian  keterbukaan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia  karangan W. J. S Poerwadarminta menyebutkan keterbukaan adalah  “ hal terbuka “ ; perasaan toleransi.

 

Menurut UU. No. 28 tahun 1999 yang dimaksud dengan  keterbukaan adalah siap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia negara

Keterbukaan sangat diperlukan dalam segala aspek kehidupan baik dalam kehidupan berumah tangga, dalam organisasi yang terkecilpun haruslah memiliki azas keterbukaan agar ada kepercayaan dari yang dipimpin dengan pemimpinnya. Keterbukaan merupakan sikap jujur, rendah hati, adil, menerima pendapat orang lain, memaafkan orang lain dengan lapang dada, bertoleransi, tatwamasi, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dipikirkan dan yang dikatakannya (tri kaya parisudha).

  1.    Ciri-ciri keterbukaan

Keterbukaan memilki ciri-ciri sebagai berikut :

  • adanya hubungan yang harmonis atau sikap toleransi
  • adanya ketertiban dan keteraturan
  • adanya rasa penuh tanggung jawab pada tugas dan pada Tuhan
  • bersedia jadi saksi
  • bersedia diperiksa apabila ada indikasi penyimpangan
  • adanya akuntabilitas (pertanggungjawaban)
  1.  Landasan keterbukaan

Landasan hukum dari penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah:

  1. Undang-Undang Dasar tahun 1945

Pasal 7 A UUD 1945 menyebutkan antara lain : Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR apabila telah terbukti  melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan lainnya

  1. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  3. Azas umum keterbukaan

Azas  umum dalam penyelenggaraan  negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah : azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas

  1. Keadilan
  2. Pengertian keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti :

  • sesuai dengan apa adanya, seperti memberikan sesuatu kepada orang lain/seseorang karena memang haknya
  • tidak pilih kasih atau tidak berat sebelah, seperti memperlakukan seseorang dengan penuh bijaksana dan tidak sewenang-wenang
  • melaksanakan tugas sebagai penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Menurut Pancasila adil dapat diartikan :

  • Adil itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain
  • Adil itu suatu sikap yang tidak suka menunjukkan kesalahan orang lain, tetapi juga tidak membiarkan kesalahan diri sendiri

Jadi keadilan adalah suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan dan dapat pula diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan kepada norma-norma yang di dalamnya termasuk norma hukum.

  1. Macam-macam keadilan
  2. Menurut Aristoteles, keadilan itu dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu:
  • Keadilan distributif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa menurut kerja dan kemampuan. Contohnya perbedaan pendapatan yang diterima karena perbedaan jabatan yang dimilikinya. Misalnya antara Presiden dengan Gubernur, gajihnya berbeda
  • Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasa perseorangan. Contohnya menumpang bemo jauh dekat ada dalam kota membayarnya sama
  • Keadilan kodrat alam, yaitu keadilan yang bersumber pada kodrat alam. Contohnya kelahiran, kehidupan dan kematian. Begitu pula kalau kita merusak lingkungan dengan merusak alam (hutan) maka akibatnya sumber air menjadi kering dan pada musim hujan akan terjadi banjir yang menghancurkan apa saja yang diterjangnya.
  • Keadilan Konvensional, yaitu keadilan yang mengikat warga negara, Penyelenggara Negara sebab sudah ditetapkan dengan peraturan perundang undangan. Contohnya seorang pengendara sepeda motor tanpa helm atau tidak membawa SIM akhirnya ditilang atau seorang pejabat negara karena melakukan Korupsi, Kolusi dan nepotisme akhirnya dijatuhi sanksi hukuman sesuai peraturan perundangan yang berlaku
  • Keadilan Perbaikan, yaitu jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar
  1. Menurut Plato, ada dua teori keadilan yaitu :
  • Keadilan Moral, suatu perbuatan dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban
  • Keadilan Prosedural, suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan (Polisi, Jaksa dan Hakim telah melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku)
  1. Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tetentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil, seperti perjanjian jual beli
  2. Menurut Prof. Dr. Drs. Noto Negoro, SH, menambahkan satu keadilan lagi dari ke lima keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yaitu keadilan legalitas yaitu keadilan hukum yang artinya siapa yang salah dijatuhi hukuman dan yang benar akan mendapat perlindungan hukum
  3. Badan penegak keadilan

Di Indonesia kita mengenal adanya tiga lembaga penegak keadilan yaitu : Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman

  1.    Bantuan hukum

Menurut Mulyana  W. Kusumah, perkembangan bantuan hukum diberikan dalam rangka  perlindungan keadilan karena perwujudan bernegara hukum dan masyarakat yang berkeadilan sosial tempat nilai-nilai hukum dan hak azasi manusia dibidang politik, ekonomi dan sosial dijunjung tinggi dan juga pemenuhan kebutuhan hukum rakyat.

Tujuan bantuan hukum dalam rangka memperoleh jaminan keadilan  adalah :

  • Mewujudkan pola hubungan sosial yang adil tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin kesamaan kedudukan dalam kelompok sosial dan/atau individu baik dalam bidang politik maupun ekonomi
  • Mewujudkan sebuah sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan prosedur-prosedur hukum yang benar
  1. Mulya Lubis juga berpendapat tentang sifat bantuan hukum struktural sebagai berikut :
  2. mengubah orientasi bantuan hukum dari urban menjadi rural,
  3. bantuan hukum bersifat aktif,
  4. menggunakan upaya ekstra legal,
  5. memfungsikan gerakan bantuan hukum yang melibatkan partisifasi rakyat banyak
  6. kerja sama dengan pekerja-pekerja sosial lainnya dalam rangka penegakkan hukum
  7. Penyelenggaraan  pemerintahan yang tidak trasparan
  8. faktor penyebab dari tidak adanya keterbukaan dan jaminan  keadilan

Berikut ini beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan :

  1. Nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya bangsa dan budaya politik tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudiaan melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, menyimpang dari tata kepemerintahan dan pelanggaran hak azasi manusia
  2. Pancasila sebagai idiologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan sudah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan
  3. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan sara (suku, agama, ras dan antar golongan) yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah dan masyarakat
  4. Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu hak warga negara di hadapan hukum
  5. Pelaku ekonomi menerapkan prinsip jalan pintas dengan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar (kolongmerat)
  6. Sistem politik yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat
  7. Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, perusakan dan ancaman oleh mereka yang berkepentingan
  8. Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik dalam wujud demonstrasi.
  9. Ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat mengenai sumber daya alam dan potensi daerah lainnya yang kurang dirasa keadilannya
  10. Penyalahgunaan wewenang sebagai akibat lemahnya fungsi pengawasan
  11. Akibat atau dampak penyelenggaraan  pemerintahan yang tidak  transparan

Dapat dibayangkan kalau keterbukaan dan jaminan keadilan tidak ada di alam Indonesia, maka peristiwa seperti jaman penjajahan, orde lama dan orde baru akan terulang kembali dan lama kelamaan negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini akan hancur dan bubar, tentu akan sangat mengerikan sekali bagaimanakah nasib kita kelak ? Masih ingatkah dengan Oktober 2000, bagaimana nasib ibu kota Kabupaten Badung/Denpasar/Provinsi Bali, Buleleng dan Jemberana dibumi hanguskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena hanya tidak terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai preiden RI. Puing-puing kehancuran masih sangat tampak sampai sekarang dan masih banyak gedung-gedung pemerintah belum dibangun dari akibat peristiwa tersebut, semua itu disebabkan karena MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara (sebelum diamandemen) memegang kekuasaan memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden bisa saja berbuat curang, tidak terbuka, karena anggota MPR bisa dilobiying, bisa dibayar, bisa dijanjikan jabatan dan banyak janji lainnya, sehingga rakyat merasa tidak ada keterbukaan, maka akibatnya rakyat tidak percaya kepada Lembaga Penyelenggara Negara dari pusat sampai ke daerah. Apalagi di daerah-daerah yang namanya DPRD seperti dewa yang dapat mengendalikan dan mengatur Pemerintahan sedemikian rupa, sehingga banyak terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dikalangan dewan, banyak kalangan dewan yang harus berurusan dengan pihak berwajib dan hampir di seluruh Indonesia hal ini ada pada keanggotaan Dewan periode 1999 -2004, banyak yang sudah diputus dan banyak pula masih dalam proses. Padahal kita sudah berada di alam reformasi. Mudah-mudahan setiap pemilu setelah reformasi dapat menghasilkan Lembaga Negara yang transparan (terbuka) dan menjamin serta melindungi keadilan rakyat.

  1. Upaya dalam memberantas pemerintahan yang tidak transparan

Adapun upaya pemebrantasan pemerintahan yang tidak transparan dimasa reformasi diantaranya : partisiasi dalam bentuk pengawasan, peranan masyarakat sipil dalam memberantas KKN, ditetapkannya UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

  1. Partisipasi dalam bentuk pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, proses untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan  dan sasaran serta tugas organisasi dapat terwujud atau tercapai. Pengawasan merupakan tanggung jawab dari pimpinan suatu organisasi atau unit kerja

Hakekat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan.

Sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi

Tujuan pengawasan adalah untuk mendukung kelancaran  dan ketepatan pelaksanaan tugas atau program kerja suatu organisasi atau unit kerja.

  1. Peranan Masyarakat Sipil dalam Memberantas KKN

Masyarakat sipil mempunyai kepentingan dalam menuntut aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan dapat mewujudkan ketenangan berusaha, berkreativitas dalam kehidupan sehari-hari.

Partisipasi masyarakat melalui Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) telah berjasa besar di dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di tanah air dan bahkan berbagai peristiwa yang berindikasi korupsi sudah banyak dapat terungkap dan bahkan sudah banyak pula yang dijatuhi hikuman.

Pemerintahan di bawah duet Susilo Bambang Yudoyono dan Yoesuf Kalla sangat konsen dengan pemberantasan korupsi dan bahkan dalam masa 100 hari pemerintahannya sudah banyak pejabat negara atau masyarakat pelaku bisnis dapat terjerat hukum karena melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

  1. UU RI  Nomor 30  Tahun 2002 tentang : Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peranserta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Komisi Pembrantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

 

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

Dasar pelaksanaan tugas dari KPK adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas

  1.    Sikap keterbukaan dan  keadilan
  2. Sikap positif  terhadap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia haruslah diselesaikan dengan baik dan tuntas oleh bangsa Indonesia sendiri dengan jalan semua pihak hendaknya dapat melaksanakan keterbukaan dalam segala kehidupan berbagsa dan bernegara

Berikut ini beberapa indikator keterbukaan dan keadilan yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai bangsa Indonesia :

  1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk perilaku berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, bertentangan dengan hukum dan melanggar hak azasi manusia
  2. Terwujudnya sila Persatuan Indonesia sebagai landasan mempersatukan bangsa
  3. Terwujudnya penyelenggara negara yang mampu memahami dan mengelola kehidupan bangsa yang majemuk
  4. Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban warga negara
  5. Terselenggaranya otonomi daerah secara adil
  6. Pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara
  7. Peningkatan profesionalisme dan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan POLRI demi rasa aman dan ketertiban masyarakat
  8. Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan memiliki kemampuan daya saing di dunia global
  9. Pemerintahan yang menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan

dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara

Berikut ini beberapa indikator suatu keterbukaan dan keadilan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara :

  1. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat
  2. Menjadikan Pancasila sebagai idiologi terbuka untuk dijadikan landasan dalam memberi kesempatan kepada setiap komponen bangsa untuk menyampaikan gagasan dan wacananya dalam rangka memajukan bangsa dan negara
  3. Selalu meningkatkan kerukunan dan toleransi antar sara (suku, agama, ras dan antar golongan), melalui dialog terbuka dan berkeadilan
  4. Menegakkan supremasi hukum dan perundangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak azasi manusia
  5. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial
  6. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi panutan masyarakat dan mampu mempersatukan bangsa dan negara
  7. Menyelenggarakan pemilihan umum secara luberjurdil dan terbuka
  8. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai dan demokratis sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku
  9. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan dapat berlangsung dengan seimbang
  10. Memberlakukan kebijakan otonomi daerah
  11. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan effektif
  12. Menjadikan TNI yang profesional
  13. Meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sehingga menjadi aset bangsa
  14. Ajaran keadilan dalam perilaku positif

Keadilan merupakan satu kebajikan, oleh karena itu, keadilan menjadi salah satu unsur yang pokok dalam bidang etika. Etika merupakan salah satu bidang studi filsapat dan ajaran mengenai azas baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Keadilan ini dapat disebut sebagai keadilan moral.

Beberapa ajaran keadilan yang dapat dijadikan perilaku positif diantaranya :

  1. Ajaran berbuat baik (doing good)

Dalam rangka ini, bertindak adil berarti berbuat baik. Suatu tindakan adil dalam hubungannya dengan orang lain adalah hal yang baik dari perbuatan (the good of doing). Keadilan merupakan suatu hal baik yang tak terbatas.

  1. Ajaran tidak berbuat salah (doing wrong) dengan menimbulkan kerugian pada orang lain
  2. Tidak berbuat salah dengan mengingkari keuntungan orang lain yang menjadi kewajiban seseorang untuk memenuhinya
  3. Berpedoman pada ajaran Tatwamasi (jangalah berbuat kepada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain berbuat terhadap dirimu atau sayangi orang lain kalau orang lain mau menyayangi dirimu atau hormati orang lain kalau dirimu mau dihormati orang lain)
  4. Kaidah moral yang memerintahkan agar setiap orang tidak melanggar hak-hak orang lain, sehingga orang lain dapat hidup tenang
  5. Kaidah moral yang memerintahkan setiap orang memberikan perlakuan yang layak (fair treatment) kepada semua orang
  6. Bertindak untuk kebaikan bersama atau kesejahteraan umum dari masyarakat. Tindakan itu mencerminkan keadilan distributif
  7. Asas etika administrasi pemerintahan dalam mewujudkan peningkatan jaminan  keterbukaan dan  keadilan

Menurut Dwight Waldo, dalam bukunya yang berjudul The Enterprise of public Administration (1980) menyatakan bahwa petugas negara memiliki kewajiban-kewajiban etis (ethical obligations) yang lebih banyak dalam kaitan dengan kelakuannya ketimbang orang swasta. Sebab itu, para petugas dengan jabatan tinggi dalam badan-badan pemerintah lebih banyak memiliki kewajiban-kewajiban etis (ethical obligations). Setiap petugas pemerintahan administrasi wajib memiliki sikap mental dan perilaku yang mencerminkan keunggulan watak, keluhuran budhi, dan berbagai asas etis yang lainnya yang bersumber pada kebajikan moral, khususnya keadilan.

Setiap petugas administratif pemerintahan wajib memahami asas-asas etis yang bersumber pada berbagai kebajikan moral. Setelah itu, mereka harus membina diri sehingga sungguh-sungguh dapat menghayati asas-asas etis tersebut dan benar-benar menerapkannya dalam pelaksanaan jabatannya.

Asas etis administrasi pemerintahan dalam mewujudkan jaminan keadilan sbb. :

  1. Pertanggungjawaban (responsibility)

Asas  etis ini menyangkut hasrat seseorang sebagai petugas untuk merasa  memikul kewajiban penuh dan ikatan kuat. Pertanggungjawaban tersebut ditujukan kepada rakyat, instansi pemerintah, dan atasannya langsung. Kecendrungan untuk lepas dari tanggung jawab atau melempar tanggung jawab kepada pihak lain harus dilenyapkan dari diri seorang petugas. Setiap administrator pemerintahan harus siap untuk memikul pertanggungjawaban mengenai apa saja yang dilakukannya. Petugas administrasi tidak boleh terjebak pada alasan bahwa ia hanya menjalankan petunjuk atau hanya melaksanakan perintah

  1. Pengabdian (dedication)

Pengabdian kadang berbaur dengan asas etis pertanggungjawaban. Pengabdian, merupakan hasrat keras untuk menjalankan tugas-tugas pekerjaan dengan semua tenaga (otot dan otak atau tenaga dan pikiran), seluruh semangat kegairahan, penuh perhatian, dan tanpa pamerih. Dengan motto : sebagai pelayan masyarakat dan bukannya untuk dilayani oleh masyarakat.

  1. Kesetiaan (loyality)

Asas etis pertangungjawaban dan pengabdian sangat berkaitan erat dengan kesetiaan, karena merupakan kebajikan moral. Kesetiaan, merupakan kesadaran seorang petugas untuk setulusnya patuh kepada tujuan bangsa, konstitusi negara, perundangang-undangan, badan instansi, tugas, jabatan, dan atasannya demi tercapainya cita-cita bersama yang ditetapkan.

  1. Kepekaan (sensitivity)

Asas etis ini mencerminkan kemampuan dan kemauan seorang petugas untuk memperhatikan serta siaga terhadap berbagai perkembangan yang baru, situasi yang berubah, dan kebutuhan yang timbul dalam kehidupan masyarakat.

  1. Persamaan (equality)

Salah satu kewajiban pokok dari pegawai pemerintahan yang bertujuan mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menerapkan asas keadilan atau semua diperlakukan sama.

  1. Kepantasan(equity)

Persamaan perlakuan terhadap semua pihak sebagai suatu asas etis tidak selalu mencapai keadilan dan kelayakan. Persoalan dan kebutuhan dalam masyarakat sangat beraneka ragam sehingga memerlukan perbedaan perlakuan asalkan berdasarkan pertimbangan yang adil atau alasan yang masuk akal.

  1.  Asas-asas pemerintah  yang baik dan menjamin keadilan

Dalam mencapai serta memelihara pemerintahan dan administrasi yang baik diperlukan adanya asas-asas pemerintahan yang baik.

Asas-asas umum dalam pemerintahan yang baik, sebagai berikut :

  1. Asas Kepastian hukum (principle of legal security)

Asas ini menghendaki agar sikap dan keputusan pejabat administrasi negara yang manapun tidak boleh menimbulkan keguncangan hukum.

  1. Asas Kesamaan

asas ini menghendaki adanya persamaan perlakuan terhadap semua warga negara oleh pengambil dan pelaksana peraturan administrasi negara. Pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam menetapkan dan melaksanakan keputusan

  1. Asas Keseimbangan

Asas ini menyatakan bahwa tindakan disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai administrasi oleh pejabat administrasi negara harus seimbang dengan kesalahan yang dibuatnya.

  1. Asas Larangan Kesewenang-Wenangan

Sikap kesewenang-wenangan pejabat pemerintah dalam memutuskan dan melaksanakan suatu keputusan dengan menolak meninjau kembali walaupun sangat merugikan masyarakat luas

  1. Asas Larangan penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang, bilamana suatu wewenang oleh pejabat yang bersangkutan dipergunakan untuk  tujuan yang bertentangan atau menyimpang dari apa yang telah ditetapkan semula oleh undang-undang

  1. Asas Bertindak Cermat

Setiap pejabat  yang berwenang supaya bertindak cermat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan perundangan yang berlaku

  1. Asas Motivasi

Asas ini mendorong setiap administrator negara, agar dalam melaksanakan tugasnya termotivasi atau terdorong untuk selalu melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

  1. Asas Perlakuan yang Jujur

Asas ini menghendaki adanya pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mencari kebenaran. Dalam hal peradilan jika warga masyarakat merasa tidak puas dengan putusan peradilan tingkat bawah supaya diberi kebebasan untuk mencari keadilan pada peradilan tingkat atas (banding)

  1. Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar

Asas ini menghendaki agar tindakan-tindakan pemerintah dapat menimbulkan pengharapan bagi masyarakat dan harapan tersebut dapat terealisasi. Jadi suatu aturan yang dibuat pemerintah supaya terlaksana di masyarakat

  1. Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup

Asas ini menghendaki agar pejabat administrasi negara menghargai hak atas kehidupan pribadi pegawai negeri. Menurut Muchsan, dalam asas ini perlu adanya pembatasan-pembatasan di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pegawai negeri tindakannya harus mencerminkan dirinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945

  1. Asas Kebijakan

Asas ini berhubungan dengan tugas administrasi negara pada umumnya, yakni penyelenggaraan kepentingan umum dalam melaksanakan peraturan perundangan. Oleh karena itu, agar dapat memperoleh hasil yang semaksimal  dan seeffektif mungkin, kebijakan yang diambil oleh pejabat administrasi negara tersebut harus mendapat dukungan masyarakat

  1. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal

Berdasarkan pasal 9 ayat 1 UU. No. 14 Tahun 1970, menyebutkan : ‘Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

  1. Asas penyelenggaraan Kepentingan Umum

Tindakan positif dan aktif dari pejabat adminstrasi negara adalah penyelenggraan kepentingan umum. Kepentingan umum meliputi kepentingan nasional. Berdasarkan asas ini, kepentingan umum harus lebih didahulukan dari pada kepentingan pribadi, golongan atau daerah. Hal ini tidak mengabaikan asas “ Jus Suum Cuique Tribuere “ yaitu memberi hak mutlak pada hak-hak pribadi.

  1.                      Good Govermence (Kepemerintahan yang baik)

Salah satu upaya mewujudkan keadilan dan keterbukaan dengan membentuk tata kepemerintahan yang baik atau Good Governance. Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan yang cendrung sentralistik serka kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat harus ditinggalkan. Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan harus diarahkan seiring dengan tuntutan masyarakat tetapi tidak boleh ke luar dari tata kehidupan atau norma-norma ketatanegaraan.

Tuntutan masyarakat tentang keperintahan yang baik diantaranya :

  1. penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesional, dan akuntabel
  2. pemerintahan yang menghormati hak azasi manusia dan pelaksanaan demokrasi
  3. pemerintahan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi
  4. pemerintahan yang mengakomodasikan kontrol sosial masyarakat

Tuntutan masyarakat yang tergambar di atas dapat terwujud apabila dapat tercipta suatu sistem pemerintahan yang baik (Good Governance). Pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai suatu sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang effisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Ketiga unsur sistem pemerintahan tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan masyarakat berkelanjutan.

Dalam keperintahan yang baik maka fungsi setiap unsur harus dapat dipilah-pilah sebagai berikut :

  1. pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif
  2. swasta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat
  3. masyarakat mewadahi interaksi sosial politik dan memobilisasi kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik

Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governmen) ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yakni 1. prinsip kepastian hukum, 2. prinsip keterbukaan, 3. prinsip akuntabilitas, 4 prinsip profesionalisme

  1. LATIHAN SOAL
  1. Jelaskan makna yang terkandung dalam keterbukaan ?
  1. Jelaskan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dan berkeadilan dari sudut nilai-nilai agama?
  1. Bagaimanakah terwujudnya 4 sikap positif bangsa terhadap keterbukaan dan keadilan pemerintahan Indonesia ?
  2. Bagaimanakah kinerja pemerintahan terhadap pelaksanaan keterbukaan dan keadilan dalam penyelenggaraan negara ditinjau dari segi agama  dan budaya ?

MOdul PKn Kelas XII

BAB I

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

 SK

Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

  1. KOMPETENSI DASAR
  • Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka
  • Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan
  • Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

III. TUJUAN PEMBELAJARAN

  • Siswa mampu mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka
  • Siswa mampu menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan
  • Siswa mampu menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
  1. MATERI
  2. Sejarah Singkat Pancasila

Pembentukan Rancangan Dasar Negara yang selanjutnya kita kenal dengan  Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dimulai sejak Jepang masih menjajah Indonesia.       Penjajahan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 – 1945, berawal dari pecahnya Perang Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941 yaitu dengan di bomnya   Pearl Harbour sebagai pangkalan militer Sekutu di Philipina oleh Jepang. Dalam waktu singkat Balatentara Jepang berhasil menduduki negara-negara jajahan Sekutu, seperti jajahan Amerika di Philipina, Inggris di Singapura, Malaysia dan Brunai Darusalam dan jajahan Belanda di Indonesia.                       Jepang masuk dan menduduki  Indonesia pada tanggal 9 Maret 1942, begitu mudahnya Jepang mengalahkan Belanda dari Indonesia, karena Jepang membawa semboyan 3 A (Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin atau saudara tua Asia dan Jepang pelindung Asia), dengan semboyan ini Jepang berpropaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantunya, karena Jepang datang ke Indonesia untuk membebaskan bangsa dan tanah air Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Untuk meyakinkan propaganda Jepang maka diberikanlah kebebasan mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tipu muslihat Jepang berhasil menarik simpati bangsa Indonesia, namun janji tinggal janji untuk memberi kebebasan bangsa Indonesia  merdeka, ternyata penjajahan Jepang jauh lebih kejam dari penjajahan sebelumnya, sehingga menimbulkan antipati seluruh rakyat Indonesia yang selanjutnya berbalik melawan Jepang.

Jepang menghadapi perlawanan dari dua arah, baik dari daerah jajahan (Indonesia) maupun oleh Sekutu, sehingga Jepang terdesak dan terus mengalami kekalahan, sebagai upaya untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang mengumumkan janji Indonesia merdeka di kelak kemudiaan hari, sebagai tindak lanjut dari janjinya itu maka pada tanggal 1 Maret 1945 akan dibentuk sebuah badan yang bernama “ Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia “ (BPUPKI) yang dalam bahasa Jepangnya bernama Dokuritsu Zyuunbi Tioosakai.

Sebagai realisasinya BPUPKI: dibentuk tanggal 29 April 1945, dilantik tanggal 28 Mei 1945, dengan ketua : Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat dengan dua orang Wakil : Ichibangase (Jepang) dan R.P. Soeroso dengan jumlah anggota 60 orang. Dengan tugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.

BPUPKI bersidang sebanyak dua kali yaitu sidang pertama dari tanggal 29 Mei – 1 juni 1945 Menghasilkan rumusan rancangan dasar negara Pancasila dan sidang ke dua tanggal 10 – 16 Juli 1945 menghasilkan rumusan rancangan UUD

Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyuunbi Iinkai) dengan ketua Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moch. Hatta. Badan yang mula-mula sebagai bentukan Jepang setelah Proklamasi Kemedekaan 17 Agustus 1945 disempurnakan lagi keanggotaannya dari 21 orang menjadi 29 orang termasuk ketua dan wakil ketua dengan menambah beberapa anggota baru. Selanjutnya badan ini memiliki sifat nasional sebagai badan nasional Indonesia

Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan : Pancasila sebagai dasar negara, UUD negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs. Moch Hatta sebagai Wakil Presiden RI

  1. Fungsi Pokok Pancasila

Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 pada tanggal 13 April 1968,  yang menyebutkan antara lain Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam hal fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara maka Pancasila dapat mengatur pemerintahan negara atau penyelenggara negara. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; sedangkan logos berarti ilmu. Jadi ideologi secara harfiah berarti  ilmu tantang gagasan atau cita-cita. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai sehingga cita-cita itu merupakan dasar, pandangan/paham. Hubungan manusianya dengan cita-citanya dinyatakan sebagai ideologi. Dengan demikian, ideologi mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan dan cita-cita dari manusia.

Pengertian ideologi dapat disimpulkan sebagai berikut :

  • ideologi merupakan seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik
  • ideologi merupakan seperangkat gagasan yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang atau suatu bangsa
  • ideologi merupakan seperangkat gagasan atau keyakinan yang dapat menjadi pegangan dalam kehidupan manusia

Frans Magnis Suseno menyatakan ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu 1.  ideologi tertutup dan 2.  ideologi terbuka.

ideologi tertutup mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

  1. nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi merupakan cita-cita sekelompok orang untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat atau bangsa. Jadi bukan berasal dari masyarakat atau bangsa, namun berasal dari sekelompok orang yang punya kepentingan
  2. adanya sifat pemaksaan terhadap penerapan ideologi tersebut
  3. isinya bukan hanya nilai-nilai atau cita-cita tertentu melainkan terdiri atas tuntutan-tuntutan yang nyata, operasional dan diajukan dengan mutlak

ideologi terbuka memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

  1. nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, tetapi digali dari moral budaya masyarakatnya sendiri
  2. ideologinya bukan berasal dari sekelompok orang melainkan berasal dari musyawarah dan konsensus dari masyarakat atau bangsanya sendiri
  3. nilai-nilai ideologi bersifat garis besar dan tidak langsung operasional

Pancasila sebagai ideologi terbuka, maksudnya bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat kesempatan yang sama untuk memikirkan, bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan nyata sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan berhak mengembangkannya terus menerus melalui kesepakatan nasional. Beberapa urgensi keterbukaan yang harus dipahami dan didalami dalam penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah : Nilai dasar Pancasila yang abadi, Nilai Instrumental yang berkembang dinamis, Penyelenggara negara sebagai Pengemban nilai

  1. Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan
  2. Pancasila sebagai sumber nilai

Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar (nilai kebenaran), indah (nilai keindahan atau aestetika), baik (nilai moral atau etika) dan religius (nilai agama).  Pancasila sebagai sumber nilai karena memiliki : 1. nilai kebenaran, 2. nilai keindahan atau aestetika, 3. nilai moral atau etika, 4. nilai religius, 5. nilai material

Prof. Dr. Drs. Mr. Notonagoro, SH. Membagi nilai menjadi tiga yaitu  nilai vital, material dan kerohanian.

  1. Nilai Vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas, alat yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas. Seperti sabit untuk memotong rumput, kuali untuk menggoreng, sapu untuk membersihkan lantai
  2. Nilai Material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia, termasuk makan dan minum
  3. Nilai Kerohaniaan yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, agama sebagai sumbernya. Seperti sembahyang atau ibadah

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut :

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, terkandung nilai religius antara lain :

Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan segala sifatnya Yang Maha Sempurna, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan lain-lain sifatnya yang suci

Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya

Nilai sila I meliputi dan menjiwai sila II, III, IV dan V

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai kemanusiaan, antara lain :

Pengakuan terhadap adanya martabat manusia

Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia

Pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan

Sila II diliputi dan dijiwai oleh sila I, serta menjiwai dan meliputi sila III, IV dan V

Sila Persatuan Indonesia, terkandung nilai persatuan bangsa, antara lain :

Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia

Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia

Pengakuan terhadap ke “ Bhinneka Tunggal Ika “ an  suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda tetapi satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa

Nilai sila III dijiwai dan diliputi oleh sila I, dan II serta menjiwai dan meliputi sila IV dan V

Sila  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, terkandung nilai kerakyatan, antara lain :

Kedaulatan negara adalah ditangan rakyat

Pemimpin kerakyatan adalah hikmah kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat

Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama

Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat

Nilai sila ke IV diliputi dan dijiwai oleh sila I, II, III dan meliputi dan menjiwai sila V

Sila  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terkandung nilai keadilan sosial, antara lain :

Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM

Cita-cita masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia

Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain

Cinta akan kemajuan dan pembangunan

Nilai sila ke V diliputi dan dijiwai oleh sila I, II, III dan IV

  1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan

Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan dan tolok ukur segenap aspek kehidupan dalam pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan kenyataan obyektif bahwa Pancasila adalah dasar negara, maka tidak berlebihan bila Pancasila menjadi landasan atau tolok ukur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga Pancasila dijadikan paradigma dalam pembangunan nasional. Harapan setelah reformasi disegala aspek kehidupan akan dapat menciptakan suasana  pembangunan yang mampu meningkatkan :

  1. Kualitas manusia Indonesia yang maju
  2. Kualitas masyarakat yang maju
  3. Suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin
  4. Tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila
  5. Suasana kehidupan bangsa   dalam  serba  keseimbangan dan selaras dalam ajaran  Tri Hitakarana

Pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan telah ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Visi Indonesia Masa Depan terdiri dari tiga visi, yaitu Visi Ideal, Visi Antara, dan Visi Tahunan.

  1. Visi Ideal merupakan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia II dan IV
  2. Visi Antara merupakan visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai tahun 2020
  3. Visi Lima tahunan sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (sekarang GBHN ditiadakan, diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2004 – 2009)

Pada Visi Antara dikemukakan bahwa Visi indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, mandiri, dan baik serta bersih dalam penyelenggaraan negara.

  1. Sikap Positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

Sebagai ideologi, Pancasila bukan hanya sekedar untuk dipahami melainkan juga untuk dihayati dalam batiniah dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya bersifat teoritik melainkan juga merupakan faktor praktis.  Bangsa Indonesia saat ini telah memantapkan dan memiliki tekad yang bulat terhadap Pancasila dan UUD 1945. dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004 – 2009 telah dinyatakan adanya strategi pembangunan nasional Indonesia, sebagai berikut :

  • Strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila, UUD 1945 (terutama Pembukaan UUD 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika
  • Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan UUD 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh
  • Strategi ini juga dimaksudkan untuk membangun demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945, dimana demokrasi yang mengandung elemen tanggung jawab (kewajiban) disamping hak. Penekanan yang berlebihan pada hak akan membentuk masyarakat individualistis, tak teratur dan penuh dengan konflik. Sebaliknya, penekanan yang berlebihan pada kewajiban atau tanggung jawab dapat menciptakan masyarakat yang kerdil, tertekan, tidak kreatif, dan pada akhirnya melahirkan perlawanan dan pemberontakan.

Kita sepakat Pancasila merupakan ideologi bangsa yang sifatnya terbuka sehingga senantiasa akan selalu relevan dengan perkembangan jaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita tidak akan pernah menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup sebab ketertutupan sebuah ideologi hanya akan dijadikan sebagai sarana untuk menekan dan menindas warga negara oleh yang berkuasa. Ideologi tertutup juga tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman, hal ini sudah banyak dibuktikan oleh negara penganut ideologi tertutup seperti ideologi komunis selain ada yang bangkrut atau bubar (Uni Sovyet) banyak pula yang negaranya terpuruk keadaan ekonominya yang digilas oleh globalisasi ekonomi, karena tidak adanya perdagangan bebas.

Sebagai warga negara hendaknya menjadikan Pancasila sebagai pegangan hidup kita dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara obyektif dan subyektif.

  1. Pengamalan Pancasila secara obyektif

Pengamalan Pancasila secara obyektif dapat berwujud segala bentuk peraturan perundang-undangan  secara hirarkhis dari UUD 1945, Tap MPR, UU / Perpu, PP, Kep.Pres, Perda, sampai ketingkat paling bawah yang ada dilingkungan kita di sekolah berupa tata tertib sekolah sebagai norma hukum yang berlandaskan Pancasila, tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dasar Pancasila. Adanya pengamalan obyektif ini merupakan konsekuensi dari perwujudan nilai-nilai dasar dari Pancasila sebagai norma hukum.

  1. Pengamalan Pancasila secara subyektif

Pengamalan Pancasila secara subyektif dengan jalan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok dalam bersikap dan betingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adanya pengamalan secara subyektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma etik bernegara. Contoh nyata pengamalan Pancasila secara subyektif ini, ketaatan pada kode etik profesinya. Dokter pada kode etik kedokterannya.

  1. LATIHAN SOAL
  1. Jelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka ?
  2. Sebutkanlah 3 urgensi keterbukaan yang harus dipahami dan didalami dalam penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka?
  3. Apa sebabnya Pancasila dikatakan sebagai sumber nilai ?
  4. Sebutkanlah 3 nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila ?
  5. Bagaimanakah cara membedakan Pancasila secara teoritik dan praktis dalam kehidupan sehari-hari ?

BAB II

SISTEM PEMERINTAHAN

SK

Mengevaluasi berbagai Sistem Pemerintahan

  1. KOMPETENSI DASAR
  • Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara
  • Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara  Indonesia
  • Membandingkan sistem pemerintahan di Indonesia dengan negara lain

III. TUJUAN PEMBELAJARAN

  • Siswa mampu menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara
  • Siswa mampu menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara  Indonesia
  • Siswa mampu membandingkan sistem pemerintahan di Indonesia dengan negara lain

III. MATERI

  1. Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Menurut C. F. Strong dalam hubungannya dengan: hakekat pertanggungjawaban kekuasaan ekskutif mengadakan pembagian atas dua hal :

  • Pertanggungjawaban badan ekskutif (Menteri-Menteri di bawah Perdana Menteri) kepada badan Legeslatif / Parlemen, dimana badan Legeslatif ini dapat menjatuhkan fihak Ekskutif apabila ekskutif mendapat mosi tidak percaya. Pertanggungjawaban ekskutif ini melahirkan sistem pemerintahan parlementer
  • Pertanggungjawaban badan Ekskutif (Menteri-Menterinya di bawah pimpinan Presiden sebagai kepala Pemerintahan) dapat dilakukan melalui suatu pengawasan dalam bentuk lain, seperti adanya pemilihan umum untuk memilih Presiden secara periodik. Pertanggungjawaban ekskutif ini melahirkan sistem pemerintahan presidensial

Pembagian pertanggungjawaban ekskutif di atas maka kita dapat mengadakan pembagian negara-negara  atas dasar yang menganut sistem pemerintahan parlementer dan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial :

Adapun ciri-ciri suatu negara yang menganut Sistem Pemerintahan    Presidensial adalah sebagai berikut:

  1. Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan ekskutif. Presiden sebagai kepala pemerintahan atau Perdana Menteri dan sebagai kepala negara
  2. Kekuasaan ekskutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dipilih dari dan oleh rakyat langsung atau  melalui badan perwakilan
  3. Presiden mempunyai hak prerogative (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya (menteri), baik yang memimpin departemen atau non departemen.
  4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden dan bukan kepada DPR’
  5. Presiden (ekskutif) tidak bertanggung jawab kepada DPR (legeslatif). Oleh sebab itu antara Presiden dan DPR memiliki kedudukan yang sama, sama kuat dan tidak dapat saling menjatuhkan     

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer :

Adapun ciri-ciri dari suatu negara yang menganut Sistem Pemerintahan Parlementer adalah:

  1. Kekuasaan legeslatif (DPR) lebih kuat daripada kekuasaan ekskutif (pemerintah = menteri-menteri bersama-sama perdana mentri)
  2. Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada DPR, ini berarti kabinet harus mendapat kepercayaan (mosi) dari parlemen (DPR = legeslatif), ini berarti menganut mekanisme pertanggungjawaban menteri
  3. Program-program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Apabila kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijaksanaan yang dibuat, maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan jalan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah, dan menteri yang mendapat pernyataan mosi tidak percaya dari parlemen harus menyerahkan jabatannya kepada kepala negara
  4. Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pangeran, kaisar atau presiden sebagai kepala negara) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak bertanggung jawab atas tindakan kabinet
  5. Terdapat hubungan yang erat antara ekskutif dan legeslatif (parlemen) dan bahkan keduanya saling mempengaruhi satu sama lain
  6. Ekskutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh parlemen dari partai politik pemenang pemilu dan menduduki kursi paling banyak di parlemen
  7. Kepala negara tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara konstitusional sebab kepala negara hanya simbol negara atau personifikasi dari negara. Namun dalam keadaan perselisihan antara ekskutif dan legeslatif membahayakan keselamatan negara. Kepala negara (Presiden atau Raja) dapat membubarkan parlemen dan mempercepat pemilu
  8. Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan perdana menteri, ketua partai politik yang memenangkan pemilihan umum, sedangkan partai politik yang kalah akan bertindak sebagai oposisi
  9. Induk sistem pemerintahan presidensial dan parlementer serta pengaruhnya terhadap negara lainnya di dunia
  10. Induk Sistem Pemerintahan Presidensial

Amerika Serikat sebagai induk sistem pemerintahan presidensial, sebenarnya memiliki ciri pokok suatu kombinasi antara demokrasi dan kekuasaam perseorangan. Sebagai negara yang pertama-tama memiliki konstitusi negara tertulis dalam arti yang tersusun dalam sebuah dokumen resmi yang dibuat dalam  suatu sidang Kongres Amerika Serikat yang dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara yang hendak membentuk negara Amerika Serikat. Di pengaruhi oleh teori Trias Politika, maka kekuasaan dalam negara Amerika Serikat dilakukan oleh tiga badan  yaitu badan Ekskutif yang dipegang oleh Presiden (menganut sistem pemerintahan Presidensial), badan Legesltif yang dipegang oleh Kongres yang terdiri dari Senat (setiap negara bagian mengirim dua orang Senatornya) dan Hause of Refresentaves (DPR yang dipilih melalui pemilihan umum), sedangkan badan Yudikatif (Yudisiil) dipegang oleh sebuah badan peradilan dimana puncaknya dilaksanakan oleh the Supreme Court (Mahkamah Agung).

Sistem pemerintahan Presidensial yang di Amerika Serikat ini terutama dianut dan berpengaruh terhadap negara-negara bekas jajahan Amerika Serikat seperti Philipina, dan juga negara-negara Amerika Latin, sedangkan Indonesia yang juga menganut sistem pemerintahan Presidensial tidak langsung mengcopy sistem yang dianut oleh Amerika Serikat dengan  sistem pemisahan kekuasaan namun menyesuaikan dengan kepribadian bangsa yang kekeluargaan dan musyawarah mufakat dengan sistem pembagian kekuasaan

  1. Induk Sistem Pemerintahan Parlementer

Inggris menganut pola negara dengan ciri Demokratis, Parlementer dan Liberal. Bahwa pola pertama ini mengandung ciri demokratis dapat dibuktikan dengan adanya pemilihan umum para pejabat negara yang dilakukan bebas dan rahasia, kecuali Raja Inggris (sebagai Kepala Negara) dan Hause of Lords (Parlemen yang berasal dari keluarga kerajaan dan para bangsawan Inggris) yang dipilih secara turun temurun. Para pejabat seperti Raja dan Hause of Lords yang tidak dipilih secara pemilihan umum yang bebas, dalam kenyataannya tidak mempunyai kekuasaan secara riil. Pejabat-pejabat tersebut pada hakekatnya hanyalah pajangan atau simbol belaka.

Adapun ciri liberal pada pemerintahan di Inggris dapat kita lihat pada doktrin atau ajaran “ Individualistisme “ (mengagung-agungkan kebebasan individu atau pribadi seseorang). Dengan doktrin ini, maka sebagai salah satu syarat yang penting dengan adanya pembatasan para pejabat dalam melaksanakan kekuasaannya.

Pengaruh sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan parlementer yang terdapat di Inggris pada umumnya dianut oleh negara-negara bekas jajahan Inggris, negara bekas jajahan Inggris walaupun sudah merdeka tetap menjalin hubungan ke Kerajaan Inggris dengan membentuk negara persekemakmuran atau The British Commowealth of Nations dimana Mahkota Kerajaan Inggris sebagai payungnya, seperti Malaysia, Australia, New Seland, Papua Newgini, Singapura, Brunai Darusallam, India dan beberapa negara di kawan Benua Afrika. Sedangkan negara lain di luar jajahan Inggris yang ikut menerapkan sistem pemerintahan parlementer seperti Perancis, Belanda, Italia, Jepang, Jerman dan Indonesia pada Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950.

  1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
  2. Sistem Pemerintahan di bawah UUD 1945, 18 Agustus 1945

Dalam dinamika atau perkembangan pasang surut ketatanegaraan atau sistem pemerintahan RI dapat kita lihat dari naskah resmi UUD yang pernah berlaku di Indonesia mulai dari 18 Agustus 1945 sampai sekarang. Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem pemerintahan dari negara manapun, melainkan merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Kalau diperhatikan sistimatika dari sejak pembentukan UUD 1945 (BPUPKI) yang dijadikan dasar pembentukan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dapat kita ketahui dari Batang tubuh dan Penjelasan Resmi dari UUD 1945 bahwa negara Republik Indonesia menganut Sistem pemerintahan Presidensial.

Pada bagian Batang Tubuh UUD 1945 kita dapat jumpai pada pasal 4 ayat 1  yang menyatakan “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar “. Sedangkan pada pasal 5 ayat 2 menyatakan “ Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya “. Pada pasal 17 ayat 1 menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 17 ayat 2 menyebutkan: Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pada Penjelasan Resmi UUD 1945, pada awal dibentuknya UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 oleh PPKI dapat kita jumpai adanya penegasan tentang Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut : 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum,  2. Sistem Konstitusional, 3. Kekuasaan yang tertinggi ditangan MPR, 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah Majelis, 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, 6. Menteri Negara adalah pembantu Presiden , Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Adapun lembaga negara menurut UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 adalah  1. MPR, 2. DPR, 3. Presiden dan Wk. Presiden, 4. MA, 5. BPK, 6. DPA

  1. Sistem Pemerintahan Konstitusi RIS 1949

Dalam periode ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (KRIS 1949). UUD ini terdiri dari Mukadimah, 197 pasal         dan 1 lampiran. Dalam pasal 1 ayat 1  disebutkan bahwa Republik Indonesia yang Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal.

Kekuasaan kedaulatan di dalam Negara Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan perwakilan Rakyat dan Senat  sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Konstitusi RIS 1949, Badan pemegang kedaulatan ini juga merupakan badan pembentuk undang-undang yang menyangkut hal-hal yang khusus mengenai satu, beberapa atau semua negara bagian atau bagiannya. Mengatur pula hubungan khusus antara negara RIS dengan daerah-daerah yang tersebut dalam pasal 2 dan pasal 127 a. Pembuatan undang-undang tanpa Senat tetapi hanya dilakukan oleh pemerintah dan DPR merupakan produk undang-undang yang tidak mengatur masalah hubungan negara RIS dengan negara bagian

Ternyata yang dimaksudkan dengan Pemerintah dalam Konstitusi RIS 1949 berdasarkan pasal 68 ayat 2 : “ Presiden dengan seorang atau beberapa atau semua menteri menurut tanggung jawab khusus atau tanggung jawab umum .

Sistem pemerintahannya adalah Parlementer berdasarkan pasal 118 ayat 2 menyebutkan sebagai berikut “ Presiden tidak dapat diganggu gugat. Tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada ditangan menteri, tetapi apabila kebijakan menteri/para menteri ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, maka menteri/menteri-menteri itu harus mengundurkan diri, atau DPR dapat membubarkan menteri-menteri (kabinet) tersebut dengan alasan mosi tidak percaya.

Menurut ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam Konstitusi RIS 1949, sistem pemerintahan yang dianutnya sistem pemerinhtahan parlementer. Pada sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR), dan apabila pertanggung jawabannya itu tidak diterima oleh parlemen atau DPR, maka kabinet secara perseorangan atau secara bersama-sama harus mengundurkan diri atau membubarkan diri, jadi kedudukan kabinet sangat tergantung pada parlemen (DPR).

  1. Sistem Pemerintahan di Bawah UUDS 1950

Negara Kesatuan menjadi pilihan pada masa berlakunya UUD Sementara 1950, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang berbunyi “ Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan“. Bentuk negara kesatuan merupakan kehendak rakyat Indonesia, hal ini dikemukakan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1950, sedangkan pada Mukadimah UUDS 1950 menyebutkan “ Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik kesatuan … “

Pada pasal 45 UUDS 1950 disebutkan “ Presiden ialah Kepala Negara “. Sedangkan UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer dapat kita temukan dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan :

Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat

Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk keseluruhannya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri

Berdasarkan pasal 83 ayat 1 dan 2 UUDS 1950, jelaslah bahwa yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah menteri-menteri kepada parlemen atau DPR. Sedangkan pasal 83 ayat 1 dan 2 UUDS 1950 dipertegas lagi oleh pasal 84 UUDS 1950 yang berbunyi “ Presiden berhak membubarkan DPR “. Pembubaran DPR oleh Presiden diikuti dengan perintah segera melaksanakan pemilihan umum  untuk memilih DPR dalam waktu 30 hari setelah pembubaran DPR

  1. Sistem Pemerintahan di Bawah UUD 1945, 5  Juli 1959

Berdasarkan pasal 134 UUDS 1950 menegaskan Konstituante (Sidang pembuat UUD) bersama-sama Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950. Mengingat UUD 1950 masih bersifat sementara, maka harus segera ada UUD yang tetap. Berdasarkan UUDS 1950 pembentukan badan Konstituante haruslah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum untuk anggota Konstituante, baru dapat terlaksana pada tanggal 15 Desember 1955, dan Konstituante untuk pertama kali bersidang pada tanggal 10 Nopember 1956 dalam sidang ini dibuka oleh Presiden Soekarno di Bandung. Pada sidang Konstituante inilah untuk pertama kalinya Presiden Soekarno memperkenalkan istilah Demokrasi Terpimpin. Ternyata Konstituante selalu gagal dalam merumuskan dan menetapkan UUD yang difinitif

Berdasarkan kondisi seperti itulah maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang pada intinya untuk kembali ke UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, serta belum adanya lembaga negara pendukung dari UUD 1945 yang diberlakukan kembali, maka :

Diadakan pembaharuan anggota DPR melalui Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960

Penyusunan DPR-GR dan pemberhentian DPR hasil pemilu 1955 dengan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960

Mengeluarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang pembentukan MPRS dan susunan keanggotaan MPRS dengan Penetapan Presiden No. 12 tahun 1960

Mengeluarkan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 tentang DPAS

  1. Sistem Pemerintahan di Bawah UUD 1945, Masa Orde Baru

Dinamika politik pada periode Orde Baru, dapat dilihat berdasarkan aktivitas politik kenegaraan sebagai berikut :

Lahirnya Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yaitu 1. bubarkan PKI,  2. bersihkan Kabinet Dwi Kora dari PKI,  3. turunkan harga barang/perbaiki ekonomi

Pemerintah Orba lebih menekankan pada pembangunan dengan pertumbuhan  ekonomi yang tinggi, kemudian stabilitas nasional dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang terkenal dengan Tri Logi Pembangunan.

Pada awal pemerintahan Orba, parpol dan media massa diberi kebebasan untuk melancarkan kritik dan mengungkapkan realita dalam masyarakat, lama kelamaan dibuatkan aturan tentang setiap penyiaran baik elektronika maupun catak harus melalui badan sensor yang ketat dan apabila ada pelanggaran maka Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) bisa dicabut. Begitu pula terhadap partai politik setelah keluarnya Undang-Undang No. 15 tahun 1969 tentang pemilu dan Undang-Undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan anggota MPR, DPR dan DPRD terjadilah kekuasaan otoriter soeharto karena 1/3 kursi anggota MPR dan 1/5 kursi anggota DPR, DPRD melalui pengangkatan tidak melalui pemilu, yang diangkat adalah ABRI dan golongan fungsional serta utusan daerah  yang mendukung kekuasaan Presiden hanya caranya sangat rapi dan dikuatkan oleh Undang-Undang dan hal ini berlangsung sampai pemilu 1999.

Kemenangan Golongan Karya (Golkar) pada pemilu 1971 mengurangi oposisi terhadap pemerintah dikalangan sipil, karena Golkar sangat dominan, sementara partai politik lainnya berada di bawah pengawasan pemerintah, selanjutnya Golkar ini sebagai motor penggerak Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun yang juga mendapat dukungan kuat dikalangan TNI dan Polri.

Pemilu 1971 yang diikuti oleh 10 kontestan (9 parpol dan 1 Golkar) akhirnya pada pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997  hanya diikuti oleh 3 kontestan yaitu PDI, PPP dan Golkar. Karena sejak dikeluarkannya UU No. 3  tahun1975  tentang Partai Politik dan Golongan Karya maka 9 partai dilebur (difusikan) menjadi dua partai yaitu yang bercirikan Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan dan yang bercirikan Nasionalisme dan Demokrasi menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

Selama pemerintah Orba, parpol dan lembaga dewan sangat lemah karena selalu dalam bayangan dan kontrol yang kuat, kekuasaan pemerintah di bawah Soeharto sangat kuat,  kehidupan berpolitik rakyat mati suri, sedikit kritik berarti siap untuk menanggung akibatnya yaitu hilang dan tidak ada kabar beritanya. Anggota dewan yang berani berbicara tajam di recall dengan alasan menjaga stabilitas nasional untuk mewujudkan salah satu dari tri logi pembangunan. Karena penyelenggaran kekuasaan pemerintahan masa Orba nyaris tanpa kontrol maka menjadi makanan empuk kroni dan pamilinya untuk mengerogoti kekuasaannya maka dimanfaatkan untuk mengeruk kekayaan negara dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Sistem Pemerintahan menurut UUD 1945 pada masa orde baru sudah memenuhi tuntutan yang ada pada ketentuan UUD 1945, hal dapat terselenggara semenjak pelaksanaan pemilu yang pertama pada tahun 1971. Pada pemilihan umum yang pertama dan pada pemilihan umum-pemilihan umum seterusnya berdasarkan UUD 1945 lembaga negara menurut UUD 1945 sudah difinitif (sudah sesuai dengan pasal-pasal UUD 1945)

Lembaga Negara yang harus ada berdasarkan UUD 1945 : MPR. DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPA, MA dan BPK. Lembaga negara semacam ini memiliki tugas dan wewenang berdasarkan UUD 1945. dan semenjak UUD 1945 diamandemen dan dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2003 lembaga negara seperti tersebut di atas mengalami perubahan. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen lembaga negara yang ada : MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY, BPK, lembaga negara ini semua sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan perundangan yang ada menurut UUD 1945

  1. Sistem Pemerintahan di Bawah UUD 1945, Masa Reformasi

Sistem Pemerintahan masa Orde Reformasi, dapat dilihat berdasarkan aktivitas politik kenegaraan sebagai berikut :

Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan maupun tulisan sesuai pasal 28 UUD 1945 dapat terwujud dengan dikelarkannya UU No 2 / 1999 tentang Partai Politik yang memungkinkan Multipartai

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan keluarnya Ketetapan MPR                      No. IX/MPR/1998 yang ditindaklanjuti dengan UU N0. 30 / 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kini sedang menangani kasus KPU)

Lembaga legeslatif dan organisasi sosial politik sudah memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya terhadap ekskutif yang cenderung seimbang dan proporsional

Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang tahunan dengan menuntut adanya laporan pertanggungjawaban tugas lembaga negara (progress report), UUD 1945 diamandemen, Pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat Presiden dalam sidang istimewanya

Dalam amandemen UUD 1945 masa jabatan Presiden paling banyak dua kali masa jabatan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat mulai dari pemilu 2004 dan yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama pilihan langsung rakyat adalah Soesilo Bambang Yudoyono dan Yoesuf Kala, MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama denga Presiden, MA, BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi ditangan MPR melainkan menurut UUD

Di dalam amandemen UUD 1945, ada penegasan tentang Sistem Pemerintahan Presidensial  tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat dengan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Sehubungan dengan penegasan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial, maka pasal-pasal yang berhubungan dengan sistem pemerintahan tersebut dilakukan amandemen untuk pertama kali diantaranya :

Pasal 5 ayat 1 menegaskan : “ Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang “.

Pasal ini dahulunya berbunyi : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR

Pasal 7 menegaskan : “ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan “.

Pasal ini merupakan bentuk perubahan yang sangat signifikan dari ketentuan yang sebelumnya UUD 1945 diamandemen yang menegaskan : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Perubahan ini dikatakan cukup signifikan karena sebelum pasal ini dilakukan perubahan, pasal ini dijadikan dasar hukum (konstitusional) bagi  Soeharto untuk dipilih berulang kali sebagai Presiden.

Pasal 17 ayat 2 menegaskan : “ Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden “.

Pasal 20 ayat 1 menegaskan : “ Dewan perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang “.

  1. Perbandingan Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen
  2. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan resmi UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara RI.

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara RI menurut penjelasan resmi UUD 1945, sebagai berikut :

  1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat)
  2. Sistem Konstitusional
  3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR
  5. Presiden tidak betanggung jawab kepada DPR
  6. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab

kepada DPR

  1. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

 

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri sistem pemerintahan presidensial pada masa soeharto :  adanya kekuasaan yang sangat besar pada lembaga kepresidenan. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia berdasar UUD 1945 pada masa pemerintahan Soeharto (sebelum diamandemen) memiliki kekuasaan sebagai berikut  :

  1. Pemegang kekuasaan legeslatif, yaitu membentuk undang-undang
  2. Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara
  3. Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara
  4. Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata
  5. Pemegang kekuasaan untuk mengangkat dan melantik para anggota MPR dari

utusan daerah dan golongan

  1. Pemegang kekuasaan untuk mengangkat para menteri dan pejabat negara
  2. Pemegang kekuasaan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan

perjanjian dengan negara lain, serta menyatakan keadaan bahaya

  1. Pemegang kekuasaan untuk mengangkat duta dan konsul serta menerima duta dan

konsul dari negara lain

  1. Pemegang kekuasaan untuk memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda

kehormatan

10.Pemegang kekuasaan untuk memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi

Hampir semua kewenangan presiden yang diatur dalam UUD 1945 dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan.

Akibat (kelemahan) yang terjadi dari kekuasaan presiden yang besar tersebut adalah :

  • Terjadinya pemusatan kekuasaan negara pada satu lembaga negara yaitu presiden
  • Pengawasan DPR sangat lemah
  • Pejabat negara yang diangkat cendrung menjilat dan menjadi pelindung presiden dan keluarganya
  • Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang-orang yang dekat dengan presiden
  • Menciptakan perilaku KKN dikalangan pejabat dan orang-orang yang dekat dengan Kekuasaan
  • Terjadi personifikasi bahwa presiden dianggap negara. Sikap menyalahkan presiden, mengeritik presiden dianggap menentang negara atau makar
  • Rakyat dibuat makin tidak berdaya, tiada kuasa, dan cenderung tunduk pada kekuasaan presiden semata sehingga demokrasi mati suri

Segi positif (dampak yang pernah dirasakan) dari kekuasaan presiden yang sangat besar sebagai berikut :

  1. Presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan
  2. Pemerintahan kompak dan solid
  3. Pemerintahan lebih stabil
  4. Negara lebih aman
  5. Harga-harga lebih terkendali
  6. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Sesudah Amandemen

Secara garis besarnya sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil amandemen dapat disimpulkan sebagai berikut :

Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial murni (prsiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan), karena Presiden dan / atau Wakil presiden dipilih langsung rakyat (masa jabatan 5 tahun), dalam menjalankan tugasnya dapat dikritik dan bahkan sering dijadikan dagelan politik dalam acara TV (negeri impian di Metro TV)

Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak kepada Parlemen atau DPR

DPR atau Parlemen (legeslatif) berfungsi sebagai pengawas jalan Pemerintahan (ekskutif)

Parlemen terdiri dari dua kamar yaitu DPR dan DPD yang dipilih langsung rakyat dan selanjutnya menjadi anggota MPR

Kedudukan Ekskutif dan Legeslatif sama-sama kuat dan tidak dapat saling menjatuhkan

Adanya lembaga peradilan terhadap Presiden dan / atau Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga Yudikatif, jadi Presiden dan / atau Wakil Presiden hanya dapat dijatuhkan apabila melanggar hukum (yuridis)

Kekuasaan Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi  dan Komisi Yudisial

Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut UUD 1945 yang diamandemen pada dasarnya masih menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dibuktikan bahwa Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden berada di bawah pengawasan langsung dari DPR, tetapi Presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR (parlemen)

Kedudukan DPR pada amandemen UUD 1945 semakin kuat karena :

  1. DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR
  2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu mendapat pertimbangan dan /atau

persetujuan DPR.

Pejabat negara a.l : Kepala Kejaksaan Agung, Kapolri, Duta, Konsul, Gubernur BI,

Panglima TNI

  1. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau

persetujuan DPR

Contoh : pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda

kehormatan, pemberian amnesti dan abolisi

  1. DPR diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak

budget (anggaran)

Dengan memperhatikan penyelenggaraan sistem pemerintahan negara RI sebelum dan sesudah UUD 1945 diamandemen dapat kita lihat adanya beberapa perubahan baru diantaranya : adanya pemilihan presiden dan wakil presiden langsung dan berimplikasi terhadap pemilihan Gubernur, Bupati/Wali kota dan wakilnya secara langsung, adanya sistem bikameral, adanya mekanisme checks and balance, pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran

  1. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan RI menurut UUD 1945

Kelebihan Penerapan Sistem Pemerintahan Presidential

Pemerintahan (Presiden) akan lebih stabil, karena Menteri-Menterinya bertanggung jawab terhadap yang mengangkat dan memberhentikannya

Kedudukan Pemerintah ( Ekskutif ) sama kuat dengan Parlemen, karena sama-sama tidak dapat saling menjatuhkan

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan ( Ekskutif ), bertanggung jawab kepada yang memilihnya atau yang mengangkatnya sehingga dapat melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya

Tidak ada badan atau lembaga oposisi

Apabila ada perselisihan antara Ekskutif dan Legeslatif maka yang memutuskan adalah lembaga Yudikatif

Preiden hanya bisa dijatuhkan secara yuridis (bila melanggar hukum) bukan secara politis (dalam laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun)  bila melanggar hukum akan disidang oleh Mahkamah Konstitusi

Kekurangan Penerapan  Sistem Pemerintahan Presidential

  • Kekuasaan Parlemen terbatas pada kontrol atau pengawasan saja terhadap pelaksanaan pemerintahan karena tidak dapat menjatuhkan Presiden (Ekskutif)
  • Presiden cendrung otoriter karena pengangkatan dan pemberhentian menteri dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Presiden (hak prerogative Presiden) dan Menteri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan program kerja Presiden
  • Tidak adanya pemisahan yang tegas antara lembaga negara seperti dalam ajaran pemisahan kekuasaan (sparation of power) dari Trias Politika, karena Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power)
  1. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara lain

Sebelum kita membahas perbandingan antara sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan dari suatu negara pada umumnya

  1. Bentuk Negara

Secara garis besarnya di dunia ini kita mengenal ada dua bentuk negara : negara kesatuan dan  negara serikat (federasi)

  1. Negara Kesatuan

Negara Kesatuan, merupakan negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat

Di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan daerah-daerah (provinsi, kabupaten atau kota). Sistem pelaksanaan pemerintahan negara dapat berupa desentralisasi atau sentralisasi.  Bentuk negara kesatuan pada umumnya mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat seperti berikut :

Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditangani oleh pemerintah pusat

Negara hanya mempunyai satu Undang – Undang Dasar (UUD), satu kepala negara,  satu dewan mentri dan satu dewan perwakilan rakyat

Hanya ada satu kebijaksanaan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Ini berarti bentuk negara Indonesia kesatuan dan bentuk pemerintahannya republik

  1. Negara Serikat (Federasi atau Bondstaat)

Negara Serikat (Federasi) merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian. Negara-negara bagian hanya menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya kepada pemerintah federal (pusat) yang menyangkut kepentingan bersama, seperti urusan keuangan, pertahanan negara, pos, telekomunikasi dan hubungan luar negeri. Negara-negara bagian pada negara serikat tidak berdaulat namun memiliki kekuasaan asli. Negara-negara bagian pada negara serikat dikatakan memiliki kekuasaan asli karena negara bagian berhubungan langsung dengan rakyatnya.

Contoh negara serikat diantaranya : Amerika Serikat, Australia, Swiss, India, Jerman, Malaysia

Bentuk negara serikat pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

Tiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun memiliki kekuasaan asli

Kepala Negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat

Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan dari negara-negara bagian untuk urusan ke luar dan sebagian urusan di dalam negeri

Setiap negara bagian berwenang membuat UUD sendiri selama tidak  bertentangan dengan pemerintah pusat

Kepala negara memiliki hak veto (pembuatan keputusan) yang diajukan oleh parlemen

  1. Bentuk Pemerintahan

Secara garis besarnya di dunia ini kita mengenal ada dua bentuk pemerintahan : monarki (kerajaan) dan republik

  1. Bentuk Pemerintahan Monarki (Kerajaan)

Bentuk pemerintahan Monarki berlaku apabila suatu negara dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, atau kaisar yang bersifat turun menurun dan untuk jabatan seumur hidup.

Leon Duguit dalam bukunya Traite de Droit Constitutional membedakan pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik.

Perbedaan antara pemerintahan bentuk monarki dan republik menurut leon Duguit, kalau kepala negara ditunjuk berdasarkan hak turun menurun, maka kita berhadapan dengan monarki. Kalau kepala negaranya ditunjuk tidak berdasarkan turun temurun, tetapi dipilih, maka kita berhadapan dengan republik

Dalam praktek-praktek ketatanegaraan, bentuk pemerintahan monarki dapat dibedakan :

  1. Monarki Absolut

Monarki absolut merupakan bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, atau kaisar  yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan ekskutif, legeslatif dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya.

Contohnya: Prancis semasa Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal L’etat C’est Moi (negara adalah saya)

  1. Monarki Konstitusional

Monarki konstitusional merupakan bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar (konstitusi).

Proses monarki konstitusional sebagai berikut :

  • adakalanya proses monarki konstitusional itu datang dari raja itu sendiri karena ia takut dikudeta (kekuasaannya direbut atau digulingkan oleh rakyat). Contoh : negara Jepang dengan hak octrooi
  • adakalanya proses monarki konstitusional terjadi karena adanya revolusi rakyat terhadap rajanya. Contoh inggris, Yordania, Denmark, Saudi Arabia, dan Brunai Darusalam
  1. Monarki Parlementer

Monarki Parlementer merupakan bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang pemerintahan. Dalam monarki parlementer, kekuasaan ekskutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara (simbol kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Bentuk monarki parlementer sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di Inggris, Belanda dan Malaysia

  1. Bentuk Pemerintahan Republik

Republik berasal dari kata res publica yang artinya kepentingan umum. Pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dipimpin oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu

Dalam pelaksanaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik konstitutional dan republik parlementer

  1. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan sebenarnya merupakan sistem pertanggungjawaban ekskutif, jika pertanggungjawabannya terhadap presiden maka akan melahirkan sistem pemerintahan presidensial dan jika pertanggungjawaban kepada parlemen menganut sistem pemerintahan parlementer

Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan berbagai negara adalah sebagai berikut.

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara di Kawasan Amerika

 

No Kategori Indonesia Amerika Serikat Brazil
1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

Bentuk negara

 

 

 

Bentuk pemerintahan

 

Sistem pemerintahan

 

Eksekutif

 

 

 

 

Legislatif/

Parlemen

 

 

 

 

Yudikatif

Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi.

 

 

Republik

 

 

Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

 

Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.

 

 

 

Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Federal dengan 50 negara bagian dan satu distrik.

 

Republik

 

 

Presidensial untuk masa jabatan 4 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

 

Bikameral, yaitu Kongres terdiri atas Senat dan The House Of Representatives.

 

 

Supreme Court, United States Courts of Appeal, United States District Courts, State and Country Courts.

 

Federal dengan 26 negara bagian dan satu distrik federal.

 

Republik

 

 

Presidensial untuk masa jabatan 4 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

 

Bikameral, yaitu Kongres Nasional terdiri atas Federal Senate dan The Chamber of Deputies.

 

Supreme Federal Tribunal, Higher Tribunal ofJustice, Regional Federal Tribunals.

 

 

 

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara di Kawasan Afrika

 

No Kategori Indonesia Afrika Selatan Mesir
1.

 

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

Bentuk negara

 

 

 

Bentuk pemerintahan

Sistem pemerintahan

 

Eksekutif

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislatif/

Parlemen

 

 

 

Yudikatif

Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi.

 

 

Republik

 

Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

 

 

 

 

 

Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.

 

 

Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Kesatuan dengan 9 provinsi.

 

 

Republik

 

Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh Majelis Nasional.

 

 

 

 

Bikameral terdiri atas Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi.

 

Constitutional Court, Supreme Court of Appeals, High Courts, Magistrate Courts.

 

Kesatuan dengan 26 governorates (semacam provinsi).

 

Republik

 

Presidensial untuk masa jabatan 6 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara. Perdana Mentri sebagai kepala pemeritahan. Presiden diajukan oleh Majelis Rakyat yang dikuatkan oleh referendum. Perdana Mentri ditunjuk oleh presiden.

Bikameral terdiri atas Majelis Rakyat (Majelis al-Sha’b) dan Dewan Penasehat (Majelis al-Shura).

Supreme Constitutional Court.

 

 

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara di Kawasan Eropa

No Kategori Indonesia Inggris Prancis
1.

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

Bentuk negara

 

 

Bentuk pemerintahan

Sistem pemerintahan

 

Eksekutif

 

 

 

 

 

 

Legislatif/

Parlemen

 

 

 

Yudikatif

Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi.

 

Republik

 

Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

 

 

 

Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.

 

 

Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Kesatuan.

 

 

Monarki Konstitusional.

 

Parlementer untuk masa jabatan 5 tahun.

 

Monarki konstitusional.

Ratu/raja sebagai kepala negara dan perdana mentri sebagai kepala pemerintahan

 

 

Bikameral terdiri atas Majelis Tinggi (House of Lord) dan Majelis Rendah (House of Commons).

Supreme Courts of England, Wales and Northern Ireland; Scotland’s Court of Session and Court of the Justiciary..

 

Kesatuan dengan 23 daerah (region).

 

Republik

 

Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan perdana mentri diusulkan mayoritas Majelis Nasional dan diangkat presiden.

Bikameral, yaitu Senat dan Majelis Nasional (national Assembly).

 

 

Supreme Court of Appeals, Constitutional Council, Council of State..

 

 

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara di Kawasan Asia

 

No Kategori Indonesia India China
1.

 

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

Bentuk negara

 

 

 

Bentuk pemerintahan

Sistem pemerintahan

 

Eksekutif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislatif/

Parlemen

 

 

 

Yudikatif

Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi.

 

 

Republik

 

Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

 

 

 

 

 

 

Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.

 

 

Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Federal dengan 26 negara bagian dan 7 kesatuan teritorial.

 

Republik

 

Parlementer untuk masa jabatan 5 tahun.

 

Presiden sebagai kepala negara dan perdana mentri sebgai kepala pemeritahan.

Presiden dipilih oleh anggota parlemen. Perdana menteri dipilih oleh mayoritas anggota parlemen.

 

Bikameral, yaitu Dewan Negara (Rajya Sabha) dan Majelis Rakyat (Lok Sabha).

 

Supreme Court.

 

Kesatuan dengan 23 provinsi.

 

 

Republik

 

Presidensial dengan sistem komunis.

 

Presiden sebagai kepala negara. Presiden dan wakil dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress).

 

 

 

 

Unikameral, yaitu National People’s Congress atau Quanquo Renmin Daibiao Dahui untuk masa 5 tahun.

Supreme Peoples Court, Local Peoples Courts, Special Peoples Courts.

 

Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Negara di Kawasan Asia Pasifik

 

No Kategori Indonesia Australia Brunai Darussalam
1.

 

 

 

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

Bentuk negara

 

 

 

 

 

Bentuk pemerintahan

Sistem pemerintahan

Eksekutif

 

 

 

 

 

Legislatif/

Parlemen

 

 

 

 

Yudikatif

Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi.

 

 

 

 

Republik

 

Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dipilih langsung oleh rakyat.

 

 

Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR.

 

 

 

Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi.

Federal dan termasuk negara persemakmuran Inggris (Commonwealth) yang terdiri atas 6 negara bagian dan 10 teritorial.

Republik

 

Parlementer.

 

Kepala Negara adalah Ratu Inggris. Kepala Pemerinta-han adalah Perdana Mentri

 

 

Bikameral, terdiri atas Majelis Tinggi (Senat) dan Majelis Rendah (The House of Representative).

 

Supreme Court..

 

Kesatuan.

 

 

 

 

 

Monarki

 

Constitutional Sultanate.

 

Sultan adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tidak ada pemilihan, tetapi berdasarkan keturunan.

 

Unikameral, yaitu Legislative Council or Majelis Masyuarat Negeri sebagai lembaga konsultatif.

 

Statement.

 

 

 

pertemuan pertama kw x 2

sk : Menerapakan jiwa kepemimpinan

KD: menunjukkan sikap pantang menyerah

  • Jiwa kepemimpinan (leadership)
  • Semangat pantang menyerah

KD: Mengelola konflik

  • konflik
  • faktor penyebab konflik
  • munculnnya konflik
  • tipe-tipe konflik
  • mengelola dan mengatasi konflik
  • manfaat konflik

KD: Membangun misi dan visi usaha

  • visi dan misi
  • peran kepemimpinan dan manajemen dalam merumuskan visi dan misi perusahaan
  • langkah-langkah menyususun visi dan misi usaha

Hakikat Pantang Menyerah Dalam Berwirausaha

      Pengertian Sikap Pantang Menyerah.

Sikap pantang menyerah bagi seorang wirausaha adalah tidak mudah patah semangatdalam menghadapi semua rintangan, mau bekerja keras untuk mencapai tujuan, serta menganggap rintangan dan tantangan harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut.

Orang sukses bukan tidak pernah gagal melainkan mereka tidak pernah menyerah, sikap tersebut memerlukan mentalitas yang gigih yaitu merupakan salah satu unsur kehidupan yang penting bagi kita untuk mencapai kesuksesan.

Jadi hakikat sikap pantang menyerah dan ulet merupakan interaksi dari perilaku positif dalam jiwa wirausaha. Sikap positif tersebut antara lain :

  1. Perilaku kerja keras.

Bekerja keras adalah bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah de-

ngan suatu usaha yang sudah optimal untuk mencapai keuntungan/prestasi.

  1.    Perilaku keyakinan diri atau optimis.

Wirausaha selalu percaya pada kemampuannya, tidak ragu-ragu dalam bertindak,

jadi optimis berarti keyakinan bahwa tindakan akan membawa kearah  tujuan.

  1. Perilaku kemauan keras.

Kemauan keras penting sekali tertanam dalam diri sendiri agar semua hambatan

dapat diatasi dengan baik agar usaha kita berhasil sesuai dengan rencana.

  1. Perilaku berjiwa sabar dan tidak putus asa.

                Makna sabar disini tidak identik dengan lambat, pelan, santai dan jalan apa ada

nya, tetapi kesabaran dimaknai dengan cara atau metode menyikapi permasalahan

dengan tegar dan sabar untuk menyelesaikan permasalahan.

  1. Perilaku selalu ingin maju.

Stephen Covey dalam bukunya First Thing’s Ferst mengungkapkan empat sisi po-

tensi yang dimiliki manusia untuk maju diantaranya :

1.Sikap mawas diri (self awareness)

2.Mempertajam suara hati (conscience)

3.Pandangan yang independen (Independent will)

4.Berpikir kearah ke depan (creative imagination)

  1. Perilaku senang dengan pekerjaannya.

Rasa senang sering dapat mengubah keadaan menjadi sangat berbeda, waktu

yang lama terasa sangat pendek juga karena dipengaruhi paktor psikologis, yak-

ni rasa senang. Orang yang senang bekerja tidak akan membuang-buang waktu

sehingga lebih sukses dalam berusaha dan selalu ingin maju.

  1. Perilaku selalu mencari sesuatu yang baru.

Keberhasilan seorang wirausaha terletak pada sikap dan kemampuan berusah dan

mempunyai etos kerja yang tinggi, hal ini terletak pada kreativitas dan rasa perca-

ya diri untuk maju dalam berwirausaha.

Pertemua  2  ( 2 x 40 menit )

Manfaat Pantang Menyerah Bagi Wirausaha.

  1. Memberi semangat dalam berusaha.

                        Pantang menyerah berarti tidak akan berhenti dalam mencapai apa yang diingin-

kan, sehingga memberi semangat dalam mencapai keinginan.

  1. Meningkatkan daya usaha

Pantang menyerah dapat menimbulkan semangat, menambah energi atau daya

berusaha dan jika dikelola dengan tepat akan bermanfaat dalam bekerja.

  1. Menunjang keberhasilan usaha.

Dengan bertambahnya daya karena semangat akan menunjang keberhasilan usaha

karena dengan memiliki semangat akan lebih senang melakukan tugas-tugasnya,

lebih banyak dan lebih cepat pekerjaan yang diselesaikan.

  1. Mengeliminasi keputusan.

Keputusan akan menghilangkan semangat dalam berusaha, oleh sebab itu sema-

ngat harus senantiasa dijaga.

Sikap pantang menyerah dan ulet dalam usaha dapat ditunjukkan melalui :

  1. Penyediaan sumber dan penggunaan dana.
  2. Pergerakan sumber daya kreatif dan inovatif
  3. Menentukan kelancaran pasokan dan persediaan bahan baku dan bahan penolong
  4. Pelaksanaan proses produksi.
  5. Pemanfaatan pasar domistik dan internasional.

6.Pelaksanaan pemasaran dan penjualan.

  1. Memecahkan berbagai masalah/hambatan yang timbul dalam kegiatan usaha.
  2. Kegiatan lainnya yang menunjang terselenggaranya kegiatan usaha.

Pertemuan 3 ( 2 x 40 menit )

Ulet Dalam Berwirausaha.

  1. Pengertian Keuletan.

Pengertian keuletan yaitu seorang wirausaha dikatakan ulet jika mempunyai kepribadian yang tangguh, kuat, tidak mudah putus asa, serta mempunyai cita-cita yang tinggi dimi kemajuan usahanya.

Pada hakekatnya dengan sikap pantang menyerah dan ulet diharapkan bagi seorang wirausahawan bisa mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapinya.

 

  1. Faktor-faktor mempengaruhi keuletan yaitu :

1.Pembawaan, manusia lahir memiliki sifat bawaan dari orang tuanya, termasuk

daya tahan tubuh yang akan menunjang perkembangan lebih lanjut.

2.Pendidikan dan pelatihan, walaupun seseorang memiliki bawaan yang baik na-

mun jika tidak dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan, tidak dapat ber

kembang dengan optimal, demikian juga sebaliknya.

3.Lingkungan, ini memiliki peran penting dalam pembinaan keuletan karena ma-

nusia cenderung menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada dilingkungannya.

4.Pengalaman, merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keuletan

5.Motivasi, merupakan dorongan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi                                   ulet, mempunyai komitmen tingi untuk berhasil dan berkembang dalam usaha.

  1. Membina sikap ulet, didapatkan dengan beberapa tahapan diantaranya :

1.Memulai dengan mencintai apa yang kita kerjakan.

Kesenangan dalam bekerja akan memberikan kekuatan untuk mampu mengu-

kuhkan jiwa wirausahawan.

2.Mengembangkan sikap optimis.

Pandangan jauh ke depan mampu memberikan penilaian hasil yang diinginkan.

3.Inovatif dalam kerangka kerjaan.

Inovasi dapat memperkaya meteda sehingga mampu memberikan penyelesaian

setiap tahapan perjuangan dan didapatkan kemenangan.

4.Fleksibel dan toleransi dalam menghadapi tantangan.       

Dalam perjuangan hidup akan banyak orang, kita tidak bisa hidup sendirian sebab itu kita harus saling toleransi dan saling mengerti satu sama lain.

5.Memelihara kesabaran.

Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan kita, sekeliling kita, begitu pula Dia

yang berkuasa atas perjuangan dan perbuatan yang kita lakukan oleh karna itu

apapun proses dan hasilnya kita kembalikan kepada-Nya

 Jiwa pantang menyerah dan ulet tercermin dalam sikap sebagai berikut :

  1. Bersikap objektif terhadap sesuatu agar terhindar dari konflik.
  2. Bekerja keras tanpa henti dan tidak lelah berinovasi.
  3. Berani mengambil resiko.
  4. Tekun dan memiliki semangat yang tinggi.
  5. Disiplin dalam melaksanakan usaha.
  6. Mampu mengidentifikasi kemampuan diri sendiri.

Pertemuan KW I semester 2

sk: Mengelola usaha kecil/mikro
KD1 : Menghitung risoko menjalankan usaha
– analisis data
– Strategi menjalankan usaha
KD 2 Menjalankan usaha kecil
– Mengelola bahan dan fasilitas
– mengelola SDM
– Mengelola proses produksi
– mengelola keuangan
– mengelola administrasi usaha
– memasasrkan produk/jasa

strategi distribusi adalah menyalurkan suatu produk bai berupa barang atau jasa ketempat yang paling dekat dengan konsumen
strategi promosi adalah sarana komunikasi atar perusahaan dengan konsumen, dengan promosi konsumen akan mengetahui keberadaan suatu produk dan keberadaan perusahaan yang membuat atau memproduksi tersebut
tujuan dari promosi adalah :
a. untuk menginformasikan kepada konsumen tentang suatu produk
b. mempengaruhi dan membujuk konsumen agar membeli produk tersebut
c. mengingatkan konsumen tentang produk perusahaan yang memproduksi
macam-macam media promosi
a. personal selling
b. selling
c. promosi penjualan
d. public reletions

kkn

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.    Latar Belakang

Pendidikan merupakan wanaha yang strategis untuk menciptkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk dapat menciptkan manusia yang berkualitas berbagai upaya telah di lakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mencetak tenaga pendidikan yang profesional dibidangnya.

Bertalian dengan hal tersebut UNDIKSHA merupakan salah satu lembaga yang mencetak calon tenaga kependidikan yang profesional.  Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh UNDIKSHA dalam upaya menciptakan tenaga yang profesional, salah satunya dengan mengadakan kerja sama dengan masyarakat. Salah satu bidang kerja sama yang dilakukan UNDIKSHA dengan menempatkan kuliah KKN dalam kurikulum UNDIKSHA khususnya bagi mahasiswa yang mengambil program S1. Dengan adanya KKN ini diharapkan ilmu yang di dapat dibaku kuliah dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat mengatasi masalah yang  di hadapi oleh masyarakat.

Di tahun 2006 KKN di fokuskan pada satu kecamatan sukasada yang terbagi menjadi 15 wilayah yang terdiri dari 14 desa dan ditambah 1 kelurahan, kemudian  KKN  tahun 2006 lebih di fokuskan pada peningkatan mutu pendidikan yang di programkan oleh pemerintah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instasi baik negeri maupun swasta dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Kelurahan sukasada merupakan salah satu wilayah yang terletak di kecamatan sukasada yang dibagi menjadi 5 wilayah lingkungan yang terdiri dari (1) lingkungan Sukasada; (2) lingkungan Batang banua; (3) lingkungan sangket; (4) Lingkungan bakung; (5) lingkungan lumbanan.

Kelurahan sukasada ini juga masih banyak dihadapkan berbagai persoalan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kelurahan maupun masyarakat yang ada di sukasada misalnya dengan memberi bantuan kepada orang yang tidak mampu melalui pengaplikasian dana bantuan oprasional sekolah yang diprogramkan oleh pemerintah serta memberi bantuan prestasi bagi anak didik yang berprestasi. Dimana kelurahan sukasada memiliki 5 sekolah SD, kemudian dari pada itu sekolah SMP maupun SMA juga terletak diwilayah kelurahan sukasada. Melalui kegiatan kuliah kerja nyata saya memcoba memberi bantuan kepada sekolah yang ada di kelurahan sukasada berupa bimbingan les serta pendaataan bagi anak yang putus sekolah antara umur 6-15 tahun adalam rangka meningkatkan muru pendidikan di Indonesia.

  1. B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalahnya ialah penggalian data putus sekolah dari umur 6 -15 tahun serta pemberian bimbingan belajar pada siswa sekolah dasar dan sekolah tingkat pertama.

C. Tujuan

Berdasarkan  latar belakang dan rumusan masalah diatas adapun tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data   orang  putus sekolah dari umur 5 -15 tahun.

2. Untuk memberikan bimbingan belajar berupa les

3. Untuk meningkatkan mutu pendidikan serta penuntasan wajib belajar 9 tahun.

D. Manfaat

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan diatas adapun manfaat yang dapat dicapai adalah sebagai berikut :

  1. Bagi Lembaga, lembaga dapat menjalin  kerjasama dengan masyarakat, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam rangka menyusun kurikulum yang sesuai dengan realita  kehidupan masyarakat
  2. Bagi masyarakat, laporan ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk berpikir  sehingga meraka terketuk hatinya untuk ikut serta terlibat dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun.
  3. Bagi Mahasiswa, di mana mahasiswa mendapatkan pengalaman untuk mempraktekkan teori yang didapatkan di baku kuliah serta mengetahui suatua kenyataan dimasyarakat sehingga dapat dijadikan bekal dalam pencarian dunia kerja maupun sesudah bekerja

 

 

BAB II

LAPORAN

 

 

 

  1. A.    Program kerja

Program kerja yang dirancang sesuai dengan arahan pembekalan kuliah kerja nyata (KKN) yaitu menitik beratkan pada program pendidikan yaitu pencarian data tentang wajib belajar 9 tahun yang dirancang oleh DIKNAS, selain itu juga dirancang program bimbingan belajar  (LES) pada siswa sekolah dasar dan  kegiatan yang membantu masyarakat. Untuk lebih jelasnya program ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No

Jenis kegitan

Waktu kegiatan

Pelaksanaan

Biaya

Pihak yang terlibat

1

Observasi tempat kegiatan

1 Minggu

November

Mahasiswa

2

Penyusunan rencana program

1 Minggu

November

Mahasiswa dan tokoh masyarakat

3

Bimbingan belajar (LES)

3 Minggu

Novemver-Desember

Mahasiswa dan  Murid

4.

Pencarian data putus sekolah dari umur 6-15 tahun.

2 Minggu

November –Desember

Pihak masyarakat

5

Penyusunan laporan

1 Minggu

Desember

Mahasiswa

 

  1. B.     Kelender Kerja
 

No

 

KEGIATAN

Bulan/minggu

November

Desember

1 2 3 4 1 2 3 4
1 Obsevasi tempat kegiatan

2 Penyusunan rencana program

3 Bimbingan belajar ( LES)

4 Pencarian data orang putus sekolah  di kelurahan sukasada lingkungan batang banua

5 Penyusunan laporan

6 Penyetoran laporan dan perpisahan

 

 

 

 

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM

A. Hasil Yang Di Capai

a.  Letak wilayah lingkungan  dan jumlah penduduk Batang Banua

            Lingkungan Batang Banua merupakan salah satu lingkungan yang terletak di kelurahan sukasada dari 5 lingkangan yang ada di kelurahan sukasada. Lingkungan Batang Banua di batasi oleh :

BARAT          : TUKAD BANYU MALA

TIMUR           : TUKAD BULELENG

UTARA          : LINGKUNGAN SUKASADA.

SELATAN      : LINGKUNGAN SANGKET.

Lingkungan Batang Banua terbagi menjadi 5 RT, secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

RT

Nama ketua RT

Jumlah KK

Jumlah Penduduk

RT 1 I Gede Soka

70

234

RT 2 Gede Tanaya

60

375

RT 3 Made Mertayasa

82

221

RT 4 Gede Pasek Suardika

90

335

RT 5 Gurah Putu Pacung

60

231

Jumlah

362

1396

              Dari data yang didapatkan serta hasil wanwancara dengan kepala linngkungan Batang Banua di dapatkan infomasi bahwa masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai kaum buruh, disamping itu masyarakanya juga ada yang sebagai PNS maupun wiraswasta.

b. Program yang dapat dilaksanakan

             Kegiatan yang dapat berjalan dalam kuliah kerja nyata pada tahun 2006  khususnya di kelurahan sukasada  dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut  :

No Nama kegiatan Jumlah kegiatan yang jalan  Keterangan
1 Bimbingan LES IPS Di SD 1 Sukasada  3 Kali Pertemuan Terletak di wilayah lingkungan Batang Banua
2 Bimbingan LES IPS di SD 5 Sukasada  3 Kali pertemuan Tereletak di wilayah likungan sukasada
3 Ikut kerja bhakti membangun fasilitas balai kul-kul  2 Kali kegiatan Terletak di wilayah lingkungan lumbanan
4  Ikut kegiatan bola volly putri 2 Kali kegiatan Terletak di wilayah lingkungan sukasada
5 Ikut kegiatan  Bola volly putra 1 kali kegiatan Terletak di wilayah lingkungan sukasada
6 Ikut kegiatan bola volly putra 4 kali kegiatan Terletak di wilayah lingkungan banua
7 Ikut rapat membangun balai kul-kul 1 kali pertemuan Terletak diwilayah lumbanan
9 Melakukan pengecatan pada fasilitas kantor lurah 3 kali kegiatan Terletak di wilayah likngkungan sukasada

Dilihat dari tabel diatas, maka kegiatan yang dirancang belum dapat dilaksanakan secama maksimal mungkin, dimana kegiatan ini hanya baru berjalan kurang lebih 75 persen dari target yang di programkan

c. Data putus sekolah

Karena wilayah sukasada terbagi menjadi 5 wilayah lingkungan dengan peserta KKN yang ada di kelurahn sukasada 10 orang, maka kami berbagi tugas dalam pencarian data orang putus sekolah sebagai bahan laporan individu. Saya mendapatkan tugas pencarian data diwilayah lingkungan ”Batang Banua” . dari hasil pencarian data yang di lakukan diwilayah lingkungan batang banua serta berdasarkan hasil wanwancara dengan kepala lingkungan  Ketut Pasek Sukerta Yadnya hasil yang didapat bahwa diwilayah lingkungan batang banua tidak ada orang yang putus sekolah antara umun 6-15 tahun berarti wilayah ini tidak memiliki orang yang putus sekolah.

B. Hambatan pelaksanaan program

Dalam melaksanakan kegiatan berbagai hambatan yang saya hadapi dilapangan. Adapun hambatan yang saya hadapi adalah sebagai beriku :

  1. Waktu kegiatan, dimana waktu kegiatan terlalu singkat sehingga kegiatan  tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
  2. Dana, dimana pendanaan yang sangat minim karena sumber dana keluar dari kantong sendiri, sehingga hal ini membuat kegiatan tidak bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan.
  3. Pengalaman, dimana ilmu yang didapat di baku kuliah belum dapat mendukung sepenuhnya dalam kegiatan ini artinya pengaplikasian ilmu sering juga menghambat dalam kegiatan KKN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

 

 

  1. A.    Simpulan

Dari  program kegiatan diatas, maka saya dapat tarik suatu kesimpulah bahwa:

  1. Lingkungan Batang Banua merupakan bagian wilayah kelurahan sukasada yang kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai kaum buruh
  2. Di Lingkungan Batang Banua tidak ada orang yang putus sekolah dari umur 6-15 tahun.

 

  1. B.     Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saya dapat memberikan suatu saran agar kegiatan ini lebih di fokuskan pada desa yang tertinggal serta memeliki pendidikan yang masih kurang.

 

modul Pkn X

BAB I

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

  I . Standar Kompetensi

Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi

II. Kompetensi dasar

Menganalisis hubungan dasar negara dengan   konstitusi

Menganalisis substansi konstitusi negara

Menganalisis kedudukan pembukaan UUD1945 NKRI

Menunjukkan sikap positif terhadap perubahan konstitusi  negara

III. Tujuan Pembelajaran

Menganalisis hubungan dasar negara dengan   konstitusi

Menganalisis substansi konstitusi negara

Menganalisis kedudukan pembukaan UUD’45 NKRI

Menunjukkan sikap positif terhadap perubahan konstitusi  negara

IV . Materi

  1. A. DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI

1.   Pengertian dasar negara

Dasar berarti landasan atau foundamental. Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang didalamnya harus ada rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Dasar negara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

2.   Fungsi dan kedudukan dasar negara RI

Pokok kaidah negara yang fundamental tiada lain adalah dasar negara Pancasila, dalam fungsi dan kedudukannya Pancasila dalam tinjauan pokok kaidah negara yang fundamental ini berarti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut. Pokok kaidah negara yang fundamental juga mengikat dan mengatur penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, warga negara, dan penduduk

Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi di dalam negara.serta sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sumber tertib hukum negara RI hal ini sesuai dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. V/MPR/1973  jo  Tap MPR No. IX/MPR/1978, selanjutnya dipertegas lagi mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 yang kemudian dicabut dengan Tap. MPR RI No. III / MPR / 2000

Dalam Tap MPR RI NO. III / MPR/ 2000 Tentang Sumber Hukum disebutkan bahwa Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 (setelah diamandemen dibaca pasal-pasal) menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional, dan dengan ditetapkannya ketetapan ini maka Pancasila tidak lagi sebagai Sumber dari segala sumber hukum melainkan menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional.

Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia, karena Pancasila selain sebagai dasar negara, juga merupakan pandangan hidup bangsa, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber hukum,(Sumber Hukum Dasar Nasional), perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia

 

Berbagai pengertian atau atribut  dari Pancasila :

*   Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai Dasar Negara sering disebut sebagai Falsafah Negara (Philosofische Grondslag dari negara) atau Idiologi Negara (Staatsidee) dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau untuk mengatur penyelenggaraan negara

*   Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sering disebut dengan way of life, dalam pengertian ini Pancasila merupakan pedoman tingkah laku atau petunjuk hidup bagi setiap warga negara Indonesai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup dalam pelaksanaannya sehari-hari tidak boleh bertentangan  dengan norma agama, kesusilaan, sopan santun dan hukum

*     Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia mengandung pengertian Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia (jaman Sriwijaya dan Majapahit)

*     Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia mengandung pengertian sikap mental, tingkah laku, amal perbuatan  bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain

* Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, pengertian ini terdapat dalam Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, disebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti segala peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan atau berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila

Pancasila sebagai sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia mengandung pengertian: pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia

*   Pancasila sebagai Perjanjian Luhur

Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, slogan sekali merdeka tetap merdeka harus kita pertahankan sebagai perwujudan atau manifestasi dari hak azasi manusia

* Pancasila sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia harus kita wujudkan seperti tujuan nasional negara kita  yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasan kehidupan bangsa

* Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia

Pancasila sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang serba majemuk seperti SARA, hal ini sudah terbukti sejak sumpah pemuda, karena biarpun berbeda daerah bisa disatukan menjadi satu tanah air Indonesia, walaupun berbeda suku bangsa kita bisa bersatu menjadi satu bangsa Indonesai, walaupun berbeda bahasa daerah dapat dipersatukan  menjadi  bahasa Indonesia semuanya itu karena falsafah hidup Pancasila

2.      Konstitusi

1.  Pengertian konstitusi

Konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar merupakan peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber dari peraturan perundangan lainnya yang berada di bawahnya

2.  Macam-macam konstitusi

Menurut C. F. Strong, dalam bukunya “ Modern Political Constitution membedakan Konstitusi menjadi dua macam yaitu Konstitusi tertulis dan Konstitusi tidak tertulis.

Suatu konstitusi dikatakan tertulis apabila sengaja dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk sebuah naskah (documentary constitution). Sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (non- documentary constitution) dan merupakan suatu tradisi atau konvensi. Contohnya konstitusi negara Inggris hanya berupa kumpulan dokumen piagam atau pernyataan

 

3. Sifat dan fungsi konstitusi negara

Sifat pokok konstitusi negara adalah flexible (luwes), dan juga Rigid (kaku). Konstitusi dikatakan flexible (luwes) apabila  konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Seperi konstitusi Inggris dan Selandia  Baru. Konstitusi dikatakan Rigid atau kaku apabila  konstitusi itu sulit diubah kapanpun kecuali melalui amandemen

Fungsi pokok konstitusi negara adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintahan  negara sedemikian rupa agar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara terlindungi atau terjamin. Gagasan ini selanjutnya dinamakan konstitusionalisme.

4.   Kedudukan konstitusi

Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundangan-undangan, karena setiap perundangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya dan apabila ada peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar harus dicabut. Undang-Undang Dasar juga dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan perundangan yang ada di bawahnya.

 

UUD yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai fundamental law (hukum dasar).

  1. Sebagai hukum dasar yang tertulis, konstitusi mengatur tiga masalah pokok :
  2. Jaminan terhadap hak azasi manusia
  3. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
  4. Adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar
  5. Pembentukan dan pengubahan  konstitusi

Pembentukan Konstitusi

1.   Cara Pemberian (Grants)

Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan cara pemberian terdapat pada negara-negara yang berbentuk kerajaan. Negara Monarchi yang mula-mula bersifat mutlak lambat laun sebagai akibat timbulnya faham demokrasi berubah sifatnya menjadi negara Monarchi yang Konstitusional

Raja-Raja negara-negara Monarchi membagi-bagikan Undang-Undang Dasar kepada rakyatnya dan Raja berjanji akan melaksanakan kekuasaannya dalam batas-batas seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang dibagi-bagikan itu disebut Undang-Undang Dasar Oktroi seperti Kerajaan Jepang. Kerajaan mau membatasi diri dalam menjalankan kekuasaannya dengan membagi-bagikan Undang-Undang Dasar karena adanya desakan yang hebat dari rakyat agar raja atau penguasa tidak bertindak anarchisme atau sewenang-wenang

2. Cara Pembuatan dengan Sengaja (Deliberate Creation)

Dalam hal ini pembuatan suatu Undang-unang Dasar dilakukan setelah  negara baru didirikan. Negara Amerika Serikat merupakan  negara pertama membuat Undang-Undang Dasar atau Konstitusi sebagai Hukum dasar tertulis yang disahkan pada tanggal 17 September 1787 oleh sidang Konstituante. Indonesia termasuk dalam cara pembutan dengan sengaja. Di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945  dalam sidangnya 18 Agustus 1945.

3.   Cara Revolusi (Revolution)

Salah satu cara untuk menggulingkan suatu pemerintahan negara yang tidak disenangi rakyatnya dengan jalan perebutan kekuasaan (Coup d’Etat). Pemerintah baru yang lahir akibat revolusi lalu membuat UUD yang diusahakan mendapat persetujuan rakyatnya. Seperti Prancis tahun 1791, Spanyol tahun 1932

4.   Cara Evolusi (Evolution)

Perubahan-perubahan secara berangsur-angsur dapat menimbulkan Undang-Undang Dasar,      dan  secara otomatis Undang-Undang Dasar lama tidak berlaku lagi, hal ini bisa terjadi karena adanya perubahan bentuk pemerintahan atau bentuk negara. (seperti di Indonesia UUD 1945 berubah ke Konstitusi RIS 1949 ke UUD Sementara 1950 ke UUD 1945)

Pengubahan Konstitusi

Pengubahan Konstitusi ada beberapa cara yaitu :

1.   Cara Refrendum

pengubahan suatu Undang-Undang Dasar harus mendapat persetujuan langsung dari rakyat. Kalau mendapat persetujuan rakyat maka Undang-Undang Dasar boleh diubah, jika tidak Undang-Undang Dasar tidak boleh diubah (pernah ada pada jaman orde baru dengan UU. No. 5 tahun 1985 tentang refrendum)

2.   Cara Pembentukan Badan khusus

Badan ini khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas membuat atau mengubah Undang Undang Dasar ( badan ini pernah ada di Indonesia dengan nama Konstituante yang bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang difinitif untuk mengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tetapi gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga badan ini dibubarkan dengan dekrit presiden 5 Juli 1959. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 badan yang bertugas untuk mengubah     Undang-Undang Dasar adalahMPR terdapat dalam pasal 3 (1) dan pasal 37 UUD 1945)

  1. Hubungan dasar negara dan konstitusi

1.    Dasar negara dan Pembukaan UUD 1945

Hubungan dasar negara dengan Pembukaan UUD 1945 dapat digambarkan sebagai berikut :

  1. Falsapah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan uraian terperinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945
  2. Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara teratur (sistimatis) dan bertingkat (hierarkis). Sila yang satu menjiwai dan meliputi sila yang lain secara bertingkat
  3. Jiwa Pancasila yang abstrak, setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

4.   Kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945

 

2.    Dasar negara dan pasal-pasal UUD 1945

Hubungan Pancasila dalam kaitannya dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:

  1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berhubungan erat dengan pasal 29 (1, 2) UUD 1945
  2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan erat dengan pasal 27, 28, 28 A-28 J, 29, 30, 31, 32, 33, 34 UUD 1945
  3. Sila Persatuan Indonesia berhubungan erat dengan pasal 1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945
  4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berhubungan erat dengan pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37 UUD 1945
  5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhungan erat dengan pasal 23,  27 (2), 31, 33, 34 UUD 1945

B.    SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA

 

Klasifikasi konstitusi di Indonesia

1.   Konstitusi awal kemerdekaan  1945

Secara garis besarnya UUD 1945 yang memiliki sistimatika : 1. Bagian Pembukaan terdiri dari 4 alenia, 2. Bagian Batang Tubuh terdiri dari 16 Bab dan 37 pasal dan 4 pasal Aturan Peralihan serta 2 ayat Aturan Tambahan, 3. Bagian Penjelasan Resmi. UUD 1945 ini ditetapkan dan disahkan pada awal kemerdekaan RI pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno sebenarnya merupakan hasil Naskah Rancangan UUD dari sebuah badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk tanggal 28 April 1945 dalam sidangnya pada tanggal 10 – 16 Juli 1945

UUD 1945 menghendaki bentuk negara kesatuan  dan bentuk pemerintahannya republik (pasal 1 ayat 1 UUD 1945) sedangkan sistem pemerintahannya presidensial hal ini dapat dijumpai pada pasal 4 ayat 1  yang menyatakan “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar “. Sedangkan pada pasal 5 ayat 2 menyatakan “ Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya “. Pada pasal 17 ayat 1 menyatakan Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 17 ayat 2 menyebutkan: Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

UUD 1945 pada periode pertama ini, kita dapat jumpai adanya lima lembaga tinggi negara seperti Presiden (ekskutif), DPR (legeslatif), DPA (konsultatif), BPK (eksaminatif) dan MA  (yudikatif) dan satu lembaga tertinggi negara MPR (lembaga pelaksana kedaulatan rakyat). Namun, pembagian kekuasaan pada masa kurun waktu 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 belumlah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan belum terbentuknya lembaga-lembaga negara seperti yang dimaksudkan dalam UUD 1945

2.   Konstitusi RIS 1949

Ternyata setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945 tidaklah menjadikan bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang aman, tentram dan damai karena kekalahan Belanda oleh Jepang di Indonesia tidak serta merta Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebab Belanda selalu berusaha mengusik kemerdekaan Indonesia dengan ingin menjajah kembali Indonesia baik secara diam-diam seperti mendompleng kepada tentara Sekutu yang bertugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, maupun secara terang-terangan dengan melakukan serbuan atau agresi militer Belanda I  ( tahun 1947) dan agresi Belanda II (tahun 1948) ternyata agresi Belanda ini menarik perhatian PBB untuk menghentikan pertikaian Indonesia – Belanda . Dan akhirnya diadakanlah Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang dilangsungkan di S’Gravenhage pada tanggal 2 November 1949  yang dihadiri oleh fihak Indonesia – Belanda – BFO (Byeenkomst voor Federal Overleg = pertemuan untuk permusyawaratan federal).

Sistem pemerintahannya adalah Parlementer berdasarkan pasal 118 ayat 2 menyebutkan sebagai berikut “ Presiden tidak dapat diganggu gugat. Tanggung jawab kebijaksanaan pemerintah berada ditangan menteri, tetapi apabila kebijakan menteri/para menteri ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, maka menteri/menteri-menteri itu harus mengundurkan diri, atau DPR dapat membubarkan menteri-menteri (kabinet) tersebut dengan alasan mosi tidak percaya.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (KRIS 1949).  terdiri dari Mukadimah, 197 pasal  dan 1 lampiran. Dalam pasal 1 ayat 1  disebutkan bahwa Republik Indonesia yang Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal.

Konstitusi RIS 1949 memiliki 6 (enam) lembaga negara : Presiden, Menteri-Menteri dibawah Perdana Menteri, DPR, Senat, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan

3.  UUDS 1950

Konstitusi RIS yang bersifat liberal federalistik tidak sesuai dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila dan Kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu munculah berbagai reaksi dan unjuk rasa dari negara-negara bagian  menuntut pembubaran Negara RIS  dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia  atas desakan yang terjadi secara terus menerus maka pada tanggal 8 Maret 1950, Pemerintah Federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1950, yang isinya mengatur tata Cara perubahan susunan kenegaraan Negara RIS. Dengan adanya Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1950 hampir semua Negara Bagian dari negara RIS menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Akhirnya Negara RIS memiliki tiga negara bagian: Negara Republik Indonesia Yogyakarta, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur. Keadaan ini menyebabkan Negara RIS berunding dengan Negara Republik Indonesia untuk membentuk Negara Kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam sebuah piagam persetujuan. Disebutkan pula bahwa Negara Kesatuan yang akan dibentukan itu  berdasarkan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan penggabungan dari unsur-unsur UUD 1945 dan Konstitusi RIS yang selanjutnya melahirkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Ir Soekarno terpilih sebagai Presiden dan Drs. Mochammad Hatta sebagai Wakil presiden.

Negara Kesatuan menjadi pilihan pada masa berlakunya UUD Sementara 1950, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang berbunyi “ Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan “.

Bentuk negara kesatuan merupakan kehendak rakyat Indonesia, hal ini dikemukakan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1950, sedangkan pada Mukadimah UUDS 1950 menyebutkan “ Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik kesatuan … “

Pada pasal 45 UUDS 1950 disebutkan “ Presiden ialah Kepala Negara “. Sedangkan UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer dapat kita temukan dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan :

  1. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat
  2. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk keseluruhannya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri

Berdasarkan pasal 83 ayat 1 dan 2 UUDS 1950, jelaslah bahwa yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah menteri-menteri kepada parlemen atau DPR. Sedangkan pasal 83 ayat 1 dan 2 UUDS 1950 dipertegas lagi oleh pasal 84 UUDS 1950 yang berbunyi “ Presiden berhak membubarkan DPR “. Pembubaran DPR oleh Presiden diikuti dengan perintah segera melaksanakan pemilihan umum  untuk memilih DPR dalam waktu 30 hari setelah pembubaran DPR

Lembaga Negara pada masa berlakunya UUDS 1950 terdiri dari :

  1. Presiden dan wakil Presiden
  2. Menteri-Menteri (dipimpin oleh Perdana Menteri)
  3. DPR
  4. Mahkamah Agung
  5. Dewan pengawas Keuangan

6.    Konstituante

4.   UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diumumkan oleh Presiden di Istana Merdeka di hadapan rakyat pada hari Minggu, pukul 17.00 WIB, selanjutnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dimuat dalam Keputusan Presiden No. 150 tahun 1959 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959.

UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memiliki bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, lembaga negara sama dengan pada waktu UUD 1945 awal berlakunya pada tanggal 18 Agustus 1945 dan masih bersifat sementara karena UUD 1945 belum ditetapkan oleh lembaga yang refresentative (MPR) melainkan diberlakukan kembali oleh Presiden dengan dekrit dan setelah adanya pemilu yang pertama tahun 1971 dan berhasil membentuk MPR barulah UUD 1945 bersifat tetap.

5.  UUD 1945 hasil reformasi

 

Pada masa Reformasi  sudah berhasil mengadakan amandemen terhadap    UUD 1945  namun masih tetap mempertahankan sifat UUD 1945, singkat dan supel walaupun ada penambahan dan pengurangan terhadap pasal-pasal UUD 1945, dan menurut pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 hasil amandemen  menyebutkan “ Dengan ditetapkan perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal “.

UUD 1945 yang sama sekali tidak mengalami perubahan adalah Pembukaan dan pasal 29  ayat  1, 2

Lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 2 dan 3 UUD 1945), Presiden (pasal 4 – 16 UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (pasal 19 – 22 B dan 22 C – 22 D UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan ( pasal 23 E – 23 G UUD 1945 ), Kekuasaan Kahakiman terdiri dari Mahkamah Agung, Komisi Konstitusi (Komisi Yudisial) dan Mahkamah Konstitusi    ( pasal 24, 24 A – 24 C  UUD 1945)

2. Implementasi dasar negara  ke dalam UUD 1945

Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa berhubungan erat dengan Alenia III dan IV, serta Pokok Pikiran ke IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 (1, 2) UUD 1945

Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan erat dengan alenia I dan IV serta Pokok Pikiran ke IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27, 28, 28A-28J, 29, 30, 31, 32, 33, 34   UUD 1945

Sila Ketiga : Persatuan Indonesia berhubungan erat dengan Alenia II dan IV serta Pokok Pikiran ke I  Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 (1), 32, 35, 36 UUD 1945

Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam   permusyawaratan/perwakilan berhubungan erat dengan Alenia IV  serta Pokok Pikiran ke III Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 (2), 2, 3, 22 E, 28, 37 UUD 1945

Sila Kelima : Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhubungan erat dengan Alenia II dan IV serta Pokok Pikiran Ke II Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 23, 27 (2), 31, 33, 34 UUD 1945

 

C.  PEMBUKAAN UUD 1945

 

 

1.  Kedudukan Pembukaan UUD 1945

 

Pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan yang sangat penting karena  sebagai  norma fundamental atau Staats Fundamental Norm (pokok kaedah negara yang fundamental). Rumusan kata dan kalimat yang terkandung di dalamnya tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu, karena pengubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 berarti pengubahan essensi cita moral dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia atau dengan kata lain pengubahan Pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran Negara Proklamasi 17 Agustus 1945

2.  Makna Pembukaan UUD 1945

  1. Alenia pertama
    1. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk
    2. Pernyataan subyektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia
    3. Pernyataan obyektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan
    4. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk merdeka
    5. Alenia kedua
      1. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan di dalam melawan penjajah
      2. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
      3. Bahwa kemerdekaan bukan akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
  2. Alenia ketiga
    1. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
    2. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan di dunia dan diakhirat
    3. Pengukuhan pernyataan Kemerdekaan oleh rakyat Indonesia
      1. Alenia keempat
      2. Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu

Tujuan Nasional : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

Tujuan Internasional: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social

  1. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu UUD
  2. Susunan / bentuk negara Indonesia
  3. Sistem pemerintahan negara, berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi)
  4. Dasar negara Pancasila

3.     Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

  1. 1. Pokok Pikiran Pertama  :  Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia  (perwujudan sila ketiga)
  2. 2. Pokok Pikiran Kedua  :  Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  (perwujudan sila ke lima)
  3. 3. Pokok Pikiran Ketiga  : Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan  (perwujudan sila keempat)
    1. 4. Pokok Pikiran Keempat  :  Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab  (perwujudan sila pertama dan kedua)

D.  Amandemen (Perubahan) UUD 1945

1.   Tuntutan Reformasi

Pada masa-masa awal reformasi ada semacam konsensus untuk memperbaharui UUD 1945. Pembaharuan UUD 1945 dipandang sebagai suatu kemestian. Pandangan ini bukan saja karena dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya yang menuntut penyesuaian aturan dasar sebagai landasan yang lebih kuat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Pembukaan UUD 1945). Pengalaman selama dua pemerintahan sejak UUD 1945 kembali berlaku (semasa Presiden Soekarno dan Soeharto) ternyata menunjukkan suatu pemerintahan otoriter. Penyelengaraan negara yang terbalik dari azas kedaulatan rakyat, dan azas-azas negara berdasarkan atas hukum. Selama kurun waktu tersebut, pemerintahan dijalankan atas dasar kekuasaan belaka. Kebebasan, hak azasi, supremasi hukum, dan berbagai prinsip kerakyatan (demokrasi) hanya menjadi bahan-bahan penataran, bahan pidato, dan praktiknya jauh dari kenyataan.

Dari berbagai pengamatan dan studi diyakini bahwa kelemahan  UUD 1945 turut menjadi sumber atau memberi dorongan menuju pemerintahan otoriter. Struktur UUD 1945 yang memberi dasar kuat pada kekuasaan ekskutif (executive heavy), kurangnya dasar-dasar Checks and Balances, ditambah dengan materi muatan yang terlalu umum dan kurang  lengkap.

Untuk mencegah berulangnya kecendrungan otoriternya kekuasaan, maka UUD 1945 mesti diperbaharui untuk lebih mengukuhkan dan untuk lebih menjamin negara demokrasi, negara berdasarkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keseluruhan uraian di atas tiada lain merupakan tuntutan reformasi, yang kalau disimpulkan adalah sebagai berikut :

  • Amandemen UUD 1945
  • Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
  • Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
  • Otonomi Daerah
  • Kebebasan Pers
  • Mewujudkan kehidupan demokrasi

2.   Latar Belakang Amandemen UUD 1945

Yang dijadikan latar belakang diadakan amandemen terhadap UUD 1945 adalah :

  • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
  • Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
  • Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir
  • Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang
  • Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara  belum cukup didukung ketentuan konstitusi

3.   Tujuan Amandemen UUD 1945

Ada beberapa tujuan yang harus mendapatkan perhatian bagi pelaksana amandemen terhadap UUD 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar, mengenai:

  • Tatanan negara
  • Kedaulatan Rakyat
  • HAM
  • Pembagian kekuasaan
  • Kesejahteraan Sosial
  • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
  • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

4.   Pelaksanaan Amandemen

Dalam perjalanan sejarah amandemen terhadap UUD 1945 semasa reformasi dapat dilakukan dalam 4 tahap :

1.    Tahap Pertama

Perubahan tahap pertama ini dilaksanakan pada Sidang Umum MPR RI tanggal 14 – 21 Oktober 1999 terhadap 9 pasal yang diperioritaskan untuk mengurangi kewenangan Presiden

2.    Tahap Kedua

Perubahan kedua terhadap UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 7 – 18 Agustus 2000, ada sebanyak 26 pasal yang diubah dan ditambah, sebagaian besar perubahan dan penambahan itu mengenai : Pemerintahan Daerah, Wilayah Negara, DPR (fungsi dan hak DPR), Warga negara dan Penduduk, Hak Azasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan Negara, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

3.    Tahap Ketiga

Perubahan ketiga terhadap UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 1 – 9 Nopember 2001, ada 23 pasal yang diubah dan ditambah

4.  Tahap Keempat

Perubahan keempat terhadap UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 1 – 11 Agustus 2002, ada 13 pasal yang diubah dan ditambah, serta tiga pasal Aturan peralihan dan dua pasal Aturan Tambahan

5.   Hasil amandemen

Hasil  perubahan terhadap UUD 1945 setelah diamandemen  :

  • Pembukaan
  • Pasal-pasal:

– 21 bab

– 73 pasal

– 170 ayat

– 3 pasal Aturan Peralihan

– 2 pasal Aturan Tambahan

 

 

IV. LATIHAN SOAL

  1. Deskripsikanlah pengertian dasar negara !
  2. Bagaimanakah fungsi dan kedudukan dasar negara !
  1. Deskripsikan pengertian Pancasila sebagai dasar Negara
  2. Uraikan  pembentukan konstitusi dengan cara pemberian (Grants) !
  3. Uraikan  perubahan konstitusi dengan cara pembentukan badan khusus !
  4. Bagaimanakah hubungan dasar negara dengan Permbukaan UU 1945 !
  5. Bagaimanakah hubungan dasar negara dengan pasal-pasal UUD 1945 !
  1. Deskripsikanlah pengertian konstitusi !
  1. Bagaimanakah implemen-tasi dari sila-sila Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945
  2. Bagaimanakah kedudukan Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia ?
  3. Jelaskan yang melatar belakangi diadakannya amandemen terhadap UUD 1945
  4. Sebutkanlah  tujuan diadakannya amandemen terhadap UUD 1945 !
  5. Jelaskan pelaksanaan amandemen UUD 1945

14. Identifikasilah hasil amandemen terhadap UUD 1945   berdasarkan sistematikanya !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

KEWARGANEGARAAN

 

I. STANDAR KOMPETENSI

Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan

II. KOMPETENSI DASAR

Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia

Menganalisis persamaan  kedudukan  warga negara dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Menghargai persamaan Kedudukan warganegara tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, Antar Golongan, Gender dan Budaya

III. TUJUAN PEMBELAJARAN

Siswa mampu mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia

Siswa mampu menganalisis persamaan  kedudukan  warga negara dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Siswa mampu menghargai persamaan Kedudukan warganegara tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, Antar Golongan, Gender dan Budaya

IV.MATERI

 

A.   Kewarganegaraan

 

1.   Warganegara

Siapa-siapa saja yang diakui sebagai warga negara dan bukan warga negara (orang asing) biasanya ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Bagi Indonesia telah menentukan masalah kewarganegaraan  tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 sebagai perwujudan dari pasal 26 UUD 1945.

Pada pasal 26 ayat 1  UUD 1945 yang juga menurut pasal 2 UU. No. 12 Tahun 2006 menyebutkan : yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara

2.  Azas dan Stelsel Kewarganegaraan

Adapun asas atau dasar yang dipergunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang pada umunya diantaranya :

  1. Asas  keturunan atau ius sanguinis (law of the blood), asas menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan dimana tempat mereka dilahirkan. Contoh :  Seseorang yang lahir di negara A, yang orang tuanya adalah warga negara B, adalah warganegara B. Asas ini dianut oleh negara RRC dan Indonesia.
  2. Asas tempat kelahiran atau ius soli (law of the soil), asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat ia dilahirkan

Contoh : Seseorang yang lahir di negara A, adalah warganegara A walaupun orang tuanya adalah warganegara B. Asas ini dianut oleh negara negara Inggris, Mesir, Amerika dan negara Indonesia menganut azas ius soli terbatas

Adapun asas atau dasar yang dipergunakan untuk menentukan kewarganegaraan Indonesia menurut UU. No. 12 Tahun 2006 diantaranya :

  1. asas ius sanguinis atau asas keturunan (law of the blood), asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran
  2. Asas ius soli atau asas tempat kelahiran (law of the soil) secara terbatas, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
  3. Asas kewarganegaraan tunggal, asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
  4. asas kewarganegaraan ganda (dwi kewarganegaraan atau bipatride), asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini diantaranya :

  1. Asas kepentingan nasional, asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri
  2. Asas perlindungan maksimum, asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri
  3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan
  4. Asas kebenaran substantif, prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
  5. Asas nondiskriminatif, asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
  6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya
  7. Asas keterbukaan, asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka
  8. Asas publisitas, asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh  atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Indonesia agar masyarakat mengetahuinya

Dalam menentukan kewarganegaraan itu dipergunakan dua stelsel kewarganegaraan, disamping  asas kewarganegaraan

Dua stelsel kewarganegaraan  terdiri dari :

  1. Stelsel Aktif, seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif  utnuk menjadi warganegara
  2. Stelsel Pasif, seseorang dengan sendirinya menjadi warganegara dari suatu negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu
  3. Dwi Kewarganegaraan

Dalam menentukan kewarganegaraanya beberapa negara memakai asas ius sanguinis sedangkan dinegara lain menggunakan asas ius soli, hal yang demikian itu menimbulkan dua kemungkinan :

  1. a-patride    :   seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan
  2. bi-patride : seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan (kewarganegaraan rangkap atau dwi kewarganegaraan)

Contohnya I :

Seorang Ibu bangsa A, yang negaranya memakai dasar kewarganegaraan ius soli, melahirkan anak di negara B yang menganut dasar asas ius sanguinis, maka anak yang dilahirkannya ini bukan warganegara A karena tidak lahir di negara A yang menganut asa ius soli  dan juga bukan warganegara B karena ia bukanlah keturunan bangsa B, oleh karena itu anak baru lahir tersebut akhirnya tidak memiliki kewarganegaraan atau a-patride

Contoh II :

Seorang keturunan bangsa B yang negaranya menganut asas ius sanguinis melahirkan anak di negara A  yang menganut asas ius soli, yang oleh karenanya anak ini keturunan bangsa B maka dia dianggap sebagai warganegara dari negara B, akan tetapi oleh negara A ia juga dianggap sebagai warganegaranya, karena ia dilahirkan di negara A maka anak yang dilahirkan ini akan memiliki dwi atau dua kewarganegaraan yang juga disebut bi-patride

Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas mengenai kewarganegaraan sangat penting bagi setiap negara, karena hal itu dapat mencegah adanya penduduk yang a-patride dan yang bi-patride. Ketentuan-ketentuan itu sangat penting pula untuk membedakan hak dan kewajiban bagi warganegara dan bukan warga negara (WNA)

 

4.peraturan Perundangan Kewarganegaraan di Indonesia

1.Perundangan kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang pertama ini (UU No. 3 Tahun 1946), yang menjadi penduduk negara ialah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia  selama satu tahun berturut-turut

2.Dalam Konfrensi Meja Bundar 1949 dicapai suatu persetujuan perihal penentuan kewarganegaraan antara RI dengan Kerajaan Belanda

3.Dalam UU No. 62 Tahun 1958 mengatur tentang :

  1. Siapa yang dinyatakan berstatus warganegara Indonesia
  2. Pewarganegaraan biasa atau naturalisasi
  3. Akibat pewarganegaraan
  4. Pewarganegaraan istimewa
  5. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia
  6. Siapa yang dinyatakan berstatus orang asing

 

4. Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku sekarang adalah UU No. 12 Tahun 2006, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006, dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, beberapa bagian dari undang-undang itu yang mengenai ketentuan-ketentuan :

  1. siapa yang menjadi warganegara Indonesia,
  2. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia,
  3. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia
  4. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
  5. ketentuan pidana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Pewarganegaraa

1.Pewarganegaraan biasa atau Naturalisasi biasa syarat yang harus dipenuhi :

  1. Telah berusia 18 tahun
  2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut
  3. Sehat jasmani dan rohani
  4. Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih
  6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan RI, tidak menjadi kewarganegaraan ganda
  7. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap
  8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara

2. Pewarganegaraan Istimewa atau Naturalisasi Istimewa

Naturalisasi istimewa dapat diberikan kepada mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara RI atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan Kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR RI, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan itu mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda (pasal 20 UU. No. 12 Tahun 2006)

Orang asing yang berjasa kepada negara RI karena : prestasinya yang luar biasa dibidang kemanusiaan, Ilmu Pengetahuan dan tehnologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Orang asing     yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara : orang asing yang dinilai oleh negara telah dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia

3.    Kehilangan Kewarganegaraan

Menurut UU No. 12 Tahun 2006 seorang warga negara RI dapat kehilangan kewarganegaraan apabila :

  1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
  2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
  3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dinyatakan hilang Kewarganegaraan RI tidak menjadi/tanpa kewarganegaraan
  4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari Presiden
  5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI
  6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut
  7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
  8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya
  9. Bertempat tinggal diluar wilayah negara RI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI  sebelum jangka waktu 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal Perwakilan RI telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

C.   Persamaan Kedudukan  Warganegara

 

1. Landasan Persamaan Kedudukan Warganegara

  1. Pancasila
  2. Pembukaan UUD 1945
  3. UUD 1945 pasal 27 (1), (2), (3),  28, 28 a – 28 j, 29 (2), 30 (1),  31 (1), (2), 32, 33 (1), (3), 34 (1), (2)

2. Persamaan Kedudukan  hak dan kewajiban setiap Warganegara

1.   Hak  Warganegara

  1. bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
  2. memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
  3. pembelaan negara
  4. berserikat, berkumpul serta untuk mengeluarkan pendapat
  5. untuk hidup serta untuk mempertahankan   hidup dan kehidupannya
  6. untuk membentuk keluarga dan    melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah
  7. sebagai anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
  8. mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
  9. untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
  10. mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai seorang anak
  11. mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
  12. memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
  13. atas status kewarganegaraan
  14. kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
  15. kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya
  16. kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
  17. berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
  18. mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi
  19. bebas  dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suaka politik dari negara lain
  20. hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan
  21. mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
  22. mendapat jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
  23. hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun
  24. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
  25. hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
  26. hak masyarakat tradisional agar dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban
  27. Perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah
  28. memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu
  29. mendapat pendidikan
  30. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
  31. memajukan perekonomian dan kesejahteraan sosial
  32. ikut menikmati kemakmuran dan kesejahteraan sosial
  33. dipelihara sebagai fakir miskin oleh negara
  34. menikmati fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
  35. dipilih dan memilih dalam pelaksanaan pemilu

 

2.   Kewajiban  Warganegara :

  1. menjunjung tinggi hukum (peraturan perundangan) dan pemerintahan
  2. pembelaan negara
  3. menghormati hak azasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  4. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
  5. ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
  6. mengikuti pendidikan dasar
  7. membayar pajak
  8. memelihara fasilitas umum
  9. menjaga nama baik keluarga, masyarakat, bangsa dan negara
  10. Setia dan cinta terhadap Pancasila, UUD 1945, Bangsa dan Negara
  11. bekerja untuk kelangsungan hidupnya
  12. mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongannya
  13. memberikan suara dalam pemilihan umum
  14. menjalankan ibadah agama
  15. menjaga toleransi beragama
  16. menjadi saksi dalam persidangan pengadilan
  17. belajar dan terus menuntut ilmu dan teknologi untuk masa depan

3.   Hak  sekaligus   Kewajiban

  1. menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1 UUD 1945)
  2. pembelaan negara (pasal 27 ayat 3 UUD 1945)
  3. usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)

 

3.  Perilaku yang Menampilkan Persamaan Kedudukan Warganegara

Kalau kita perhatikan dari adanya prilaku yang menonjol dalam persamaan kedudukan warganegara dalam kehidupan sehari-hari adalah kewajiban –kewajiban setiap warganegara. Hak sebagai warganegara dapat kita tuntut, jika kita telah melaksanakan semua kewajiban kita sebagai warganegara dengan baik. Laksanakanlah kewajiban terlebih dahulu barulah kita menuntut hak. Warganegara yang baik haruslah warganegara mendahulukan kewajiban daripada hak. Renungkanlah ucapan dari mantan Presiden Amerika Serikat, jhon F. Kennedy, yang mengatakan “ Jangan tanyakan apa yang dapat diberikan negaramu, tetapi tanyakanlah apa yang dapat kamu berikan kepada negaramu “ Prinsip ini nampaknya perlu kita hayati oleh setiap warganegara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apalagi negara kita yang berdasarkan Pancasila mengutamakan azas kekeluargaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.  Persamaan kedudukan Warga negara Tanpa Membedakan SARA, Budaya dan Gender

 

Pengakuan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki kesamaan :

  1. kesamaan harkat, derajat,  martabat sebagai mahluk Tuhan berbekal kemampuan kodrat serta hak dan kewajiban
  2. kesamaan kewenangan dan kekuasaan dasar yang melekat pada dirinya
  3. kesamaan keharusan untuk melakukan sesuatu berdasarkan norma tertentu (norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum)

Setiap warganegara memiliki persamaan harkat, derajat, martabat, persamaan hak, persamaan kewajiban, serta setiap warganegara dijamin hak-haknya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan sesama warganegara, dengan masyarakat, bangsa dan negara dan menyangkut juga hak kemerdekaan mengemukakan pendapat, dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak azasi manusia.

Pengakuan persamaan harkat, derajat dan martabat setiap warganegara hendaknya dapat diwujudkan secara selaras, serasi dan seimbang, dalam hubungan yang demikian tidak akan terjadi sikap kesewenang-wenangan  terhadap sesama manusia, bersikap selalu mengembangkan tenggang rasa, berani membela kebenaran dan keadilan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

Manusia dalam hubungannya yang selaras, serasi dan seimbang dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan lingkungannya (ajaran Tri Hita Karana) akan melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap warganegara diantaranya :

  1. Hak dan kewajiban yang bersumber dari Tuhan atau ajaran agama (hak kodrati) diantaranya:

–   hak warganegara diataranya : hak hidup, hak kebebasan (kemerdekaan) dan hak memiliki sesuatu (kekayaan). Ketiga hak kodrati ini diturunkan oleh Tuhan kepada setiap umatnya tanpa pilih kasih

–    kewajiban warganegara diantaranya : kewajiban berterima kasih atau bertakwa kepada Tuhan ( menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya)

  1. Hak dan kewajiban yang bersumber dari kehidupan sesama manusia, lingkungan hidup dan masyarakat. Sumber ini dikenal dengan nama kaidah atau norma sosial, kebiasaan dan adat istiadat, diataranya :

–    hak warga negara diantaranya : hak mendapat perlindungan, kasih sayang, kesejahteraan dari orang tuanya, perlindungan dari sesama

–    kewajiban warganegara diantaranya: menghormati dan berbakti kepada orang tua, mematuhi dan mentaati nasihat orang tua, sesama manusia, taat pada kaidah-kaidah sosial.

  1. Hak dan kewajiban yang bersumber dari lingkungan yaitu negara dan organisasi dunia (PBB)

Hak dan kewajiban bagi warga negara berupa hak dan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh negara atau organisasi dunia lainnya

Setiap warganegara hendaknya bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mencintai sesama manusia, memelihara hak hidup, hak kemerdekaan, hak memiliki sesuatu, mematuhi dan melaksanakan hukum yang berlaku, setia terhadap bangsa dan negara Indonesia, membela kebenaran dan keadilan, membina persatuan dan kesatuan bangsa. Semuanya itu dimiliki oleh setiap warganegara Indonesia yang memiliki persamaan kedudukan, hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender (jenis kelamin)

Menanamkan kesadaran setiap warganegara termasuk pejabat-pejabat negara harus selalu berpegang pada hukum, dan bahwasanya setiap warganegara apapun statusnya adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu di negara Pancasila tidak akan dibenarkan adanya warganegara kelas 1 dan warganegara kelas 2 dan sebagainya, sehingga tidak ada warganegara manapun yang kebal hukum.

 

V. LATIHAN SOAL

  1. Deskripsikan pengertia warganegara Indonesia menurut pasal 2 UU. No. 12 Tahun 2006 !
  2. Jelaskankanlah azas kewarganegaraan menurut UU. No. 12 Tahun 2006
  3. Sebutkanlah 2 stelsel kewarganegaraan menurut UU. No. 12 Tahun 2006
  4. Membuat contoh a-patride dari seorang warga negara
  5. Membuat contoh be-patride dari seorang warga negara
  1. Sebutkan dasar hukum persamaan kedudukan warganegara
  2. Sebutkan dasar hukum persamaan kedudukan warganegara
  1. Sebutkan minimal 4 buah hak yang dimiliki oleh wni dalam UUD 1945
  2. Sebutkan minimal 4 buah kewajiban yang dimiliki oleh wni dalam UUD 1945
  3. Bagaimanakah pelaksanaan keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari
  4. Tunjukkanh persamaan kedudukan  warganegara tanpa membedakan  ras, agama,gender,     golongan, budaya dan suku sebagai makhluk ciptaan Tuhan
  5. Jelaskanlah hak dan kewajiban yang bersumber dari Tuhan atau ajaran agama (hak kodrati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

SISTEM POLITIK

 

 

I.STANDAR KOMPETENSI

Menganalisis sistem politik di Indonesia

II.KOMPETENSI DASAR

Mendiskripsikan Sufra struktur Politik dan infra struktur politik di Indonesia

Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara

Menampilkan peranserta dalam sistem politik di Indonesia

III.TUJUAN PEMBELAJARAN

Siswa dapat mendiskripsikan Sufra struktur Politik dan infra struktur politik di Indonesia

Siswa dapat mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara

Siswa dapat menampilkan peranserta dalam sistem politik di Indonesia

IV.MATERI

 

A.Sistem Politik

 

1. Pengertian sistem politik

Pandangan beberapa ahli politik mengemukakan mengenai batasan masalah sistem politik seperti di bawah ini.

  • Robert  Dahl, mengatakan, sistem politik adalah merupakan pola yang tetap dari hubungan antar manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang  kekuasaan, aturan dan kewenangan
  • Gabriel  Almond. Mengatakan,  sistem politik adalah sistem interaksi dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi
  • David Easton . Mengatakan, sistem politik adalah suatu interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat
  • Rusandi Sumintapura, berpendapat bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng
  • Sukarna, berpendapat bahwa sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat atau sebaliknya, mengatur hubungan negara dengan negara, atau dengan rakyatnya. Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara
  • Sistem Politik menurut Pancasila dan UUD 1945, adalah sistem politik Indonesia dalam rangka menciptakan cita-cita bangsa dan tujuan nasional, maka pemerintah Indonesia menyelenggarakan politik negara, yaitu keseluruhan penyelenggaraan politik yang cendrung agak sentralistik karena UUD 1945 memang integralistik.

2.   Macam-macam sistem politik

Macam-macam sistem politik menurut beberapa ahli politik dapat dikemukakan sebagai berikut :

1.Almond dan Powell, membagi 3 macam sistem politik , sebagai berikut :

a.  Sistem-sistem premitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-sebentar istirahat). Sistem politik ini sangat kecil kemungkinannya untuk mengubah peranannya menjadi terspesialisasi atau lebih otonom. Sistem ini lebih mencerminkan suatu kebudayaan yang samar-samar dan bersifat keagamaan

b.  Sistem-sistem tradisional, dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan “subyek”

c.  Sistem-sistem modern, dimana struktur-struktur politik yang berbeda-beda (partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan dan media massa) berkembang dan mencerminkan kegiatan budaya politik partisipan

2.Alfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 macam, yakni :

a.   sistem politik otoriter/totaliter

b.   sistem politik anarki

c.   sistem politik demokrasi

d.   sistem politik demokrasi dalam transisi

3.   Infra struktur politik sebagai input

Kekuatan politik Indonesia yang berkembang di masyarakat selanjutnya menjadi infra struktur politik, dimana kekuatan Partai politik menjadi motor penggeraknya.  Sedangkan yang dimaksud dengan infra struktur politik adalah keseluruhan kebutuhan yang diperlukan di bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk dan proses pemerintahan yang berlevelkan negara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai organisasi sosial dan politik yang ada dan berkembang di masyarakat sesuai dengan sistem dan prosedur kerjanya. Oleh karena itu ada organisasi politik  yang resmi tampak seperti partai politik, perkumpulan buruh, tani, nelayan, pedagang, organisasi pemuda, wanita, pelajar, militer, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lainnya. Tetapi ada pula organisasi abstrak yang tidak resmi namun sangat menguasai keadaan sebagai elite power yang disebut dengan  grup penekan (pressure group) seperti kelompok Agama (NU, Muhammadiyah, Tarbiyah Islamiah), Suku, Ras, Antar golongan (Parpol), kelompok almamater (Mahasiswa), organisasi profesi (Pengusaha, Wartawan).

4.   Pemilihan umum sebagai proses

Pemilihan Umum (pemilu) menurut UU No. 22 tahun 2007 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Umumnya ada dua sistem pelaksanaan pemilu yang dipakai, yaitu sebagai berikut :  Sistem Distrik  dan Sistem Proporsional.

  1. Sistem Distrik

Sistem ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang sudah ditentukan. Jadi daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya. Oleh karena itu sudah barang tentu banyak jumlah suara yang akan terbuang disatu pihak tetapi menguntungkan pihak yang sedikit atau jarang penduduknya

Karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih dengan yang akan dipilih akrab (personan stelsel), satu distrik biasanya satu wakil (single member constituency)

  1. Sistem Proporsional

Sistem ini didasari jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih, misalnya setiap 40.000 penduduk pemilih memperoleh satu wakil (suara berimbang), sedangkan yang dipilih adalah kelompok orang yang diajukan kontestan pemilu, yaitu para partai politik (multy member constutuency) yang dikenal lewat tanda gambar (lijsten stelsel), sehingga pemilih dan yang dipilih atau wakilnya kurang akrab.

5.   Sufra struktur politik sebagai output

Sufra struktur politik merupakan hasil out put dari suatu proses (pemilu) yang menghasilkan  lembaga negara untuk menyelenggarakan pemerintahan negara menurut UUD 1945

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana dituangkan di dalam perubahan UUD negara RI tahun 1945, pemilu 2009 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun tujuan pemilu dengan UU. No. 22 Tahun 2007 adalah untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Wakilnya untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD negara RI tahun 1945.

Berdasarkan pelaksanaan dan tujuan diadakannya pemilu sebagai proses untuk membentuk suatu  penyelenggara negara, ini berarti  output dari suatu proses politik adalah terbentuknya sufra struktur politik atau penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan menurut UUD negara RI 1945 yang telah diamandemen

Yang termasuk Sufra Struktur Politik adalah MPR, DPR, DPD  (Lembaga Legeslatif), Presiden dan Wakil Presiden (Lembaga Ekskutif), MA, MK, KY (Lembaga Yudikatif) dan BPK. Dari semua lembaga negara yang termasuk Sufra Struktur Politik hasil pemilu hanyalah DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan MPR baru terbentuk setelah pembentukan DPR dan DPD karena keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Sedangkan lembaga Yudikatif dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru terbentuk setelah terbentuknya  Legeslatif dan Ekskutif setelah diadakan  Fit and Prover Test.

B.   Perbedaan sistem politik di berbagai negara

1).  Sistem  Politik Berdasarkan  Ideologi Negara

Kalau ditinjau dari ideologi suatu bangsa maka akan kita mengenal adanya sistem politik libral, Komunis dan Pancasila. Sistem libral ini umumnya dianut oleh negara-negara Eropah Barat, Amerika, Australia, negara Coomonwealth (bekas jajahan Inggris), ideologi Komunis umumnya dianut oleh negara-negara bekas pecahan Uni Soviet dan termasuk negara satlitnya yaitu Cuba, Korea Utara begitu pula Republik Rakyat China. Sedangkan ideologi Pancasila dianut oleh Indonesia.

2) Sistem  Politik Berdasarkan Tipe  Kabinetnya

Kalau dilihat dari Tipe  Kabinet suatu negara, kita akan mengenal adanya sistem politik dengan

a). Tipe Kabinet Ministerial (pertanggungjawaban menteri terhadap parlemen) yang dibagi menjadi      1).   Kabinet Ekstra Parlementer dan      2). Tipe Kabinet Parlementer. (Kabinet Parlementer dibagi lagi menjadi 1.     Kabinet Partai,  2. Kabinet  Koalisi,   3. Kabinet Nasional),

b). Tipe  Kabinet Presidensial,

c).Tipe Pemerintahan ala Komunis (ini termasuk ke dalam sistem pemerintahan demokrasi).

 

3).  Sistem  Politik Berdasarkan Kekuasaan  Negara

Menurut Robert M. Mac Iver, kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung memberi perintah maupun secara tidak langsung dengan menggunakan alat kekuasaan.

Kekuasaan politik negara tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara dibidang Administratif (Ekskutif), Legeslatif dan Yudikatif

4).  Sistem  Politik Berdasarkan Kepartaian

Kita juga mengenal sistem politik dengan sistem kepartaian, menurut Maurice Duverger, dalam bukunya Political Parties membagi sistem kepartaian menjadi tiga bagian yaitu : Sistem Mono Partai, Dwi Partai, Multi Partai

 

  1. Sistem Satu Partai / Partai Tunggal (Mono Partai)

Istilah satu partai atau partai tunggal oleh sementara sarjana dianggap menyangkal diri sendiri (contradictio In terminis). Istilah itu dipakai untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun untuk partai yang sangat dominan di dalam suatu negara.

Kondisi partai tunggal sangat statis (nonkompetitif) karena diharuskan menerima pimpinan dari partai dominan (pusat) dan tidak dibenarkan melawan. Partai tunggal tidak mengakui adanya keanekaragaman sosial budaya karena hal itu dianggap menghambat usaha-usaha pembangunan.  Negara  yang menerapkan sistem partai tunggal adalah Uni Soviet (sebelum bubar), RRC dan Korea Utara.. Ketiga negara itu tidak mentoleransi kemungkinan adanya partai-partai lain walaupun potensinya ada di negara tersebut.

Sistem politik dengan partai tunggal di negara Republik Rakyat China adalah sebagai berikut :

–       Ekskutif, dipegang oleh ketua partai, sedangkan Sekretaris Jendral Partai  merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat Perdana Menteri

–       Legeslatif, lembaga negara tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional, yang bertindak sebagai badan legeslatif

–       Yudikatif, dijalankan secara bertingkat dan kaku, oleh  Pengadilan Rakyat dan bertanggung jawab di bawah pimpinan Mahkamah Agung  Cina. Pengadilan Rakyat bertanggung jawab kepada Kongres Rakyat di setiap Tingkatan.

  1. Sistem Dwi Partai (tow party system)

Sistem ini merupakan ciri khas negara Anglo  Saxon, Sistem ini dianut oleh Inggris, Amerika dan Philipina. Sistem ini hanya ada dua partai yang sangat dominan, yaitu partai yang berkuasa (partai yang menang dalam pemilu) dan partai oposisi (partai yang kalah dalam pemilu). Biasanya partai oposisi berperan sebagai pengecam setia (loyal oposition)  terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan partai yang berkuasa bila dianggap tidak sejalan.

 

Keberhasilan praktek sistem Dwi Partai ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti :

–  masyarakatnya homogen

–  konsensus masyarakat yang kuat

–  adanya kontinuitas sejarah

Sistem ini didukung oleh pelaksanaan pemilu dengan sistem distrik karena dapat menghambat partai kecil

Sebagai gambaran mengenai sistem politik dalam Dwi Partai adalah yang terjadi di Amerika Serikat adalah sebagai berikut :

– Sistem pemerintahan kabinet presidensial

–  Kongres terdiri dari :

  • Senat yang beranggotakan 100 orang dengan masa jabatan 6 tahun (setiap negara bagian memiliki 2 orang  wakil sebagai Senator)
  • Hause of  Refresentative beranggotakan 435 orang dengan masa jabatan 2 tahun (dipilih melalui pemilu legeslatif)
  • Presiden sebagai pemimpin ekskutif untuk masa jabatan 4 tahun
  • Sistem politk Dwi Partai, yaitu Paratai Republik dan  Partai Demokrat

Kekuasaan ekskutif dipegang oleh Presiden yang terpisah dengan kekuasaan legeslatif. Badan legeslatif atau Kongres yang terdiri dari Senat dan Hause of Representative (DPR). Untuk menjamin masing-masing kekuasaan dibuat sistem pengawasan dan keseimbangan ( checks and balances)

3. Sistem  Multi Partai  (multy party system)

Sistem politik dengan banyak partai ini biasanya diterapkan di negara-negara yang  terdiri dari banyak agama, suku, ras dan antar golongan (sara). Masyarakat cendrung membentuk ikatan-ikatan  terbatas (primodial) sebagai tempat penyaluran aspirasi politiknya. Beberapa negara penganut sistem multi partai adalah Indonesia, Malaysia, India, Prancis dan lainnya.

 

Apabila sistem multi partai diterapkan dengan sistem pemerintahan parlementer, akan tampak kekuasaan legeslatifnya berada di atas ekskutif. Apabila kabinet yang dibentuk tidak memperoleh suara mayoritas partai, maka partai-partai dapat berkoalisi. Negara akan lebih stabil jika diperoleh mayoritas suara dalam pemilu, oleh partai pemegang kekuasaan pemerintahan.

C.    Peranserta masyarakat dalam sistem politik

 

1. Manusia sebagai insan politik

–   Manusia makhluk bermasyarakat

Sesuai dengan kodratnya, manusia sejak lahir hingga menjelang meninggal dunia selalu hidup saling bantu-membantu dengan manusia lainnya. Atau dengan kata lain manusia tidak dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya dalam posisinya sebagai makhluk bermasyarakat. Menurut seorang akhli pikir bangsa Yunani yang bernama Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politican yang artinya bahwa manusia itu sebagai mahluk Tuhan  pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia. Oleh karena sifat manusia itu merupakan mahluk yang suka bergaul antara satu dengan yang lainnya maka manusia itu disebut sebagai makhluk sosial

Di antara hubungan-hubungan yang dilakukan antarmanusia, terdapat suatu hubungan yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Hubungan tersebut adalah hubungan politik. Dalam kehidupan politik, manusia mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk membuat, melindungi, dan mengubah aturan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat  inilah akhirnya manusia sebagai insan politik mengarah ke dalam pembentukan masyarakat yang namanya masyarakat politik

Kegiatan politik dalam suatu masyarakat atau negara  menempatkan manusia sebagai insan politik, yaitu insan yang tidak dapat terlepas dari aktivitas politik. Kalau ingin maju dan sukses manusia harus hidup dalam suasana kehidupan politik, karena manusia adalah insan politik.

Negara sebagai suatu organisasi merupakan suatu sistem politik yang menyangkut,  proses penentuan dan pelaksanaan tujuan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia sebagai insan politik, maka setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan manusia sebagai warga negara, secara pribadi (private citizen) bertujuan untuk ikut mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan oleh yang memegang kekuasaan (pemerintah), hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan warga negara dalam bentuk partisipasi politik, seperti mencakup hal sebagai berikut:

1. Terbentuknya organisasi-organisasi  politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya, sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijaksanaan negara

2.       Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial atau sebagai pemberi input terhadap kebijaksanaan pemerintah

3.  Pelaksanaan pemilihan umum  yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih atau dipilih

4.  Munculnya kelompok kontemporer (setiap waktu) yang memberi warna kepada sistem input dan output kepada pemerintah, seperti unjuk rasa, demonstrasi, petisi, protes dan yang sejenisnya

2.  Masyarakat politik

Masyarakat politik adalah masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu  dengan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan cara-cara memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, menggunakan kekuasaan (wewenang), mengendalikan kekuasaan

Masyarakat politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a.  Adanya Sufra Struktur Politik

b.  Adanya Infra Struktur Politik

c.  Budaya Politik

d.  Pemilihan  Umum

3.      Cara berpolitik sesuai aturan

Kalau saja semua pihak yaitu penyelenggara negara, rakyat Indonesia, TNI-Polri, semua Partai politik, penyelenggara pemilu (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) taat pada aturan yang sudah ditetapkan kita berkeyakinan negara ini akan menjadi negara yang besar dan disegani dalam percaturan politik internasional

Setiap masyarakat akan hidup tenteram apabila semuanya mentaati aturan-aturan yang berlaku atau yang sudah ditetapkan, terutama adalah pihak penguasa yang memiliki power

4.    Tata cara berpolitik

Kehidupan berpolitik yang berkembang di Indonesia pada perinsipnya ada dua yaitu kerja sama dan oposisi

  • Cara kerja sama

Cara ini cukup efektif untuk membangun kehidupan berpolitik di Indonesia, karena sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu musyawarah – mufakat, kekeluargaan dan gotong royong. Apabila hasil pemilu untuk jabatan politik untuk Capres dan Cawapres tidak memenuhi syarat lima puluh prosen lebih sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang, pemilihannya dapat diulang sampai tercapai tujuan sesuai aturan yang berlaku

  • Cara  Oposisi

Cara ini ditempuh apabila cara kerja sama sulit untuk diwujudkan. Oposisi atau disosiatif biasanya dapat kita jumpai pada Negara Federal yang menganut paham libral, dan dengan telah dibukanya kran demokrasi lebar-lebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut paham integralistik tidak tertutup kemungkinan adanya gerakan Oposisi yang bertugas sebagai kontrol yang kuat terhadap jalannya pemerintahan agar tidak kecolongan lagi seperti pada masa pemerintahan orde baru. Menurut          UUD 1945 maupun perundangan lainnya lembaga Oposisi tidak dapat kita jumpai tetapi dalam praktiknya dapat kita amati pelaksanaannya. Oposisi yang berkembang di Indonesia bukanlah untuk mencari-cari kesalahan pemerintah untuk dijatuhkan melainkan hanya untuk memperketat pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan yang prinsipiil, sehingga cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat segera terwujud

Kampanye politik

Komunikasi berarti hubungan, berkomunikasi berarti hubungan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam penyampaian pesan. Unsur utama yang harus dipenuhi kalau mau berkomunikasi adalah harus ada komunikator (pembicara), pesan (berita atau maksud yang disampaikan) dan komunikan (pendengar atau lawan bicara) sedangkan media atau sarana tidak mutlak harus ada. Contoh dialog, tatap muka, debat, kampanye massa yang langsung dengan audiennya atau komunikannya, media tidak diperlukan. Tetapi kalau  penyampaian pesan dari komunikator ke komunikannya tidak langsung berhadapan barulah menggunakan media atau sarana seperti : 1. media elektronika, contohnya : TV, Internet, Telepon, Telex, Radio, Slide, Film dan sebagainya.  2.  media cetak, contohnya Surat Kabar, Selebaran, Majalah, Tabloid, Photo, Gambar, Lukisan, Spanduk dan lain sebagainya.

Politik  adalah hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, kelalukan pejabat, legalitas keabsahan dan akhirnya kekuasaan. Politik  juga dapat diartikan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, pengaturan konflik yang menjadi konsensus nasional dan kekuatan massa rakyat.

Komunikasi politik adalah hubungan yang dilakukan lebih dari satu orang yang membicarakan masalah kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan pemerintah, konflik dan kekuatan massa rakyat.

Ada tiga tipe utama saluran komunikasi politik yaitu saluran komunikasi massa, komunikasi  interpersonal dan komunikasi organisasi.

a. Saluran Komunikasi Massa adalah komunikasi yang terjadi antara satu orang dengan banyak orang.  Ada dua bentuk saluran komunikasi massa yaitu :

  • Komunikasi tatap muka. Contohnya, kampanye di lapangan terbuka yang hadiri oleh ribuan orang
  • Komunikasi tanpa tatap muka atau berperantara (ada perantara antara komunikator dengan khalayak/komunikan). Contoh penggunaan media TV atau Radio
  1. b. Saluran Komunikasi Interpersonal adalah komunikasi yang terjadi satu orang dengan satu orang. Ada dua bentuk saluran komunikasi saluran iterpersonal yaitu:
  • Komunikasi tatap muka.. contohnya komunikasi dilakukan dengan berkunjung kerumah-rumah menemui komunikan secara perseorangan
  • Komunikasi tanpa tatap muka atau berperantara (ada perantara antara komunikator dengan komunikannya). Contoh penggunaan telepon

c.  Saluran komunikasi Organisasi adalah merupakan penggabungan antara komunikasi saluran massa dan interpersonal dalam satu organisasi sosial politik, seperti Munas salah satu partai  yang harus diadakan karena tuntutan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partainya menghendaki harus diadakan komunikasi, seperti pemilihan Ketua Umum dan Pengurus partai, penyatuan Visi dan Misi tentang seorang calon Presiden dan Wakil Presiden  dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden

 

Berbicara mengenai komunikasi politik tidak bisa lepas dari istilah kampanye politik. Berbicara masalah kampanye politik tidak bisa lepas dari pesta rakyat yang bernama pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur dan Bupati/Wali Kota secara langsung oleh rakyat yang telah memenuhi syarat dan sudah terdaftar.

Kampanye pemilihan umum

menurut UU No. 10 tahun 2008 adalah kegiatan peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.

 

Ada tiga tujuan kampanye politik menurut Dan Nimmo :

1. Upaya untuk membangkitkan kesetiaan alami para pengikut suatu partai, agar mereka memilih sesuai dengan kesetiaannya itu

2.  Kegiatan untuk menjajagi warga negara yang tidak terikat partai (independen)

3. Untuk meyakinkan rakyat bahwa keadaan akan lebih baik jika memilih partainya dengan program yang ditawarkan

IV. LATIHAN SOAL

  1. Deskripsikan pengertian sistem politik menurut Robert Dahl !
  2. Bagaimanakah pengklasifi-kasian macam-macam sistem politik menurut Alfian
  3. Lembaga apakah yang dimaksudkan sebagai in put dalam infra struktur politik ?
  4. Jelaskan pemilihan umum sebagai proses dalam sistem politik ?
  5. Lembaga apakah yang dimaksudkan sebagai out put dalam sufra struktur politik di Indonesia berdasarkan UUD 1945 ?
  6. Deskripsikan bagaimanakah sistem politik  ditinjau dari segi idologi
  7. 7. Deskripsikan bagaimanakah sistem politik  ditinjau dari segi kabinet
  8. Deskripsikan bagaimanakah sistem politik  ditinjau dari segi kekuasaan negara
  9. Deskripsikan bagaimanakah sistem politik  ditinjau dari segi kepartaian
  10. Deskripsikan kedudukan manusia sebagai makhluk bermasyarakat !
  11. Deskripsikan kedudukan manusia sebagai insan politik !
  12. Sebutkan kegiatan-kegiatan warga negara dalam bentuk partisipasi politik !
  13. Sebutkanlah ciri-ciri masyarakat politik !
  14. Jelaskan cara berpolitik sesuai aturan
  15. Jelaskan tata cara berpolitik yang berkembang di Indonesia
  16. Deskripsikan pengertian komunikasi politik